Ditemukan 864116 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-08-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 73-K/PM II-08/AU/III/2014 Tanggal 6 Agustus 2015 — AGUNG HARI PANILIH, KOPDA
55 — 25
55 — 25
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yangdijatuhkan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan barangbarang bukti berupa:a.
Register : 07-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 337/Pid.Sus/2016/PN.Bls Tanggal 16 Agustus 2016 — - DEDY SUWITO Bin AHMAD SUWITO
62 — 13
62 — 13
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SUWITO Bin AHMAD SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 6 (Enam) bulan
Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDY SUWITO BinAHMAD SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa akan digantidengan kurungan selama 6 (Enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Bls Tanggal 10 Juni 2015 — KIMSON PANJAITAN Bin HERMAN
23 — 6
23 — 6
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIMSON PANJAITAN Bin HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekirajam 08.00 wib BAMBANG HERMANTO HARAHAP menemui ALUNG dikantin Lapas Bengkalis kemudian ALUNG memberikan 1 (sate) paketNarkotika jenis shabushabu kepada BAMBANG HERMANTO HARAHAPseharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun belum dibayar dan akandibayar setelah uang patungan antara terdakwa bersamasama denganBAMBANG HERMANTO HARAHAP, SAWALUDDIN GULTOM clanMUHAMMAD RIDWAN TAMPUBOLON terkumpul.
Register : 11-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 558/Pid.Sus/2015/PN Bls Tanggal 18 Januari 2016 — ANDI PRANDANA Bin SABAR HARIANTO
26 — 5
26 — 5
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ANDI PRANANDA Bin SABAR HARIANTO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotikagolongan I ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama olehkarena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar
Putus : 26-03-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 01-K/PM I-06/AD/I/2013 Tanggal 26 Maret 2013 — Kopka Rahmadani NRP 621043
61 — 41
61 — 41
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Pidana Denda : Sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) Bulan dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Biaya Perkara Rp. 10.000,-
tersebut dipenuhi, hasil hutan kayutersebut bisa dimanfaatkan/diangkut.Untuk perorangan tidak bisa diterbitkan ijin usaha pemanfaatan kayuyang berasal dari kawasan hutan produksi.Bahwa setelah ijin pemanfaatan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanankepada pemohon untuk bisa mengangkut maupun memperjualbelikan hasi kayu bulat tersebut dengan cara petugas dari DinasKehutanan melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu sesuaidengan yang dimohonkan selanjutnya menerbitkan dokumen berupaSKSKB dengan bukti telah dibayar
Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkanSebesar Rp. 5.000.000, ( Lima juta rupiah ) Bulan denganketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat :44e Satu lembar STNK mobil Dump truck merk Mitsubishi warna Kuning NopolDA 9502 FA An. H. Salimi.Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu H.
Register : 22-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Bls Tanggal 30 Maret 2015 — MARTINO Alias TINO Bin MARZUKI
76 — 14
76 — 14
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTINO Alias TINO Bin MARZUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa MARTINO Alias TINO Bin MARZUKTI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak danmelawan hukum telah menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTINO Alias TINO BinMARZUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun danpidana denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
Register : 27-07-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 222/Pidsus/2016/PN PLI Tanggal 4 Oktober 2016 — SAMSIAN NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD
71 — 14
71 — 14
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIAN NOOR Bin (Alm) MUHAMMAD, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
Register : 19-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 364/Pid.Sus/2015/PN.BLS Tanggal 22 September 2015 — ABDUL GHANI LUBIS Bin DARWIN LUBIS (Alm)
32 — 5
32 — 5
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL GHANI LUBIS BIN DARWIN LUBIS (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL GHANI LUBIS BINDARWIN LUBIS (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;A. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Register : 12-06-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 324/Pid.Sus/2017/PN.Bls Tanggal 28 September 2017 — TONI JECKSON HUTAGALUNG Als BUKAR
55 — 10
55 — 10
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TONI JECKSON HUTAGALUNG Als BUKAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
Register : 02-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn Tanggal 8 Januari 2015 — - Dra.Sudarmi Saragih
47 — 13
47 — 13
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan
tukang tersebut ;Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pekerjaan adalahkawan yang bernama bapak Suparmin dan saksi tidak langsungketemu dengan terdakwa ;Bahwa saksi bekerja selama 3 (tiga) minum dan saksi ada mendapatsnack dan minum ;Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun bekerja sebagai tukang dansaksi banyak bekerja sebagai tukang harian jarang untuk borongan ;Bahwa saksi tidak bisa memprediksi berapa biaya keseluruhanbangunan yang dikerjakan karena saksi banyak bekerja sebagaitukang yang dibayar
Indah.Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 75.000.000, yangditandatangani oleh PONIMAN yang dibuat terdakwa juga tidak benarkarena tukang yang mengerjakan pekerjaan rehabilitasi di sekolah MTSAlHidayah adalah saksi ABDUL AZIZ DAMANIK dan sesuai keterangansaksi ABDUL AZIZ DAMANIK bahwa ia tidak ada membuat kuitansitersebut dan menurut keternagan saksi ABDUL AZIZ DAMANIK ianyahanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 13.500.000. ;25.Bahwa penggunaan dana bantuan hibah sebesar Rp. 100.000.000,(
Namun saksi ABDUL AZIZDAMANIK mengakui ada menerima upah yang dibayar oleh terdakwa sebesarRp. 13.500.000,. Dengan demikian jelas terbukti bahwa buktibukti yangdiajukan terdakwa dalam persidangan adalah tidak benar dan dipalsukan ;Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan DanaHibah yang diajukan terdakwa kepada Gubernur tidak didukung dengan buktibukti yang benar dan sah.
terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidanapenjara dan pidana denda dengan mengingat ketentuan pasal 30 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman denda yang akandijatuhnkan perlu dipertimbangkan halhal sebagai berikut : Hukuman denda yang dimaksudkan diharapkan untuk lebih menimbulkandampak menjerakan Terdakwa ; Jumlah hukuman denda harus realistis dengan keadaan sosial ekonomisTerdakwa, sehingga efektif apabila dibebankan kepada Terdakwasebagai suatu hukuman ; Jika hukuman denda tidak dibayar
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana dendasebesar Rp. 50.000.000, (/ima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jikadenda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurunganselama 4 (empat) bulan ;. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI;
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2008, KantorPelayanan Pajak Pratama Langsa menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00004/203/08/105/10tanggal 3 Agustus 2010 untuk Tahun Pajak 2008 ("SKPKB PPh Pasal 23Tahun 2008") yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayarsebesar Rp484.672.156,00, dengan perincian sebagai berikut: Jumlah31.792.363.1582.147.480.6171.756.615.975Uraian Penghasilan/Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 23 yang TerutangKredit Pajak Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar
390.864.642Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 93.807.514Jumlah yang Masih Harus Dibayar 484.672.156 2.
Bahwa jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp484.672.156,00 tersebuttelah dibayarkan sebesar 50% atau sebesar Rp191.966.989,00 melaluiSurat Setoran Pajak tanggal 24 November 2011 yang telah dilaporkankepada KPP Pratama Langsa pada tanggal 25 November 2011;Bahwa Pemohonkeberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008 dengan Surat Nomor011/TAXPPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima olen KPPPratama Langsa;Banding kemudian mengajukan permohonanBahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor
Kesimpulan dan Usul;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon Pengadilan Pajak agar membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 denganperhitungan jumlah pajak yang kurang/(lebin) dibayar menjadi sebagaiberikut:Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2017Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485 PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh
ThamrinKav. 2830, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta 10350, sehingga PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25
Register : 23-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 260/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 30 Nopember 2015 — ADLAN HARAHAP LAWAN SAMSIDAR
64 — 18
64 — 18
Tanggal 6 April 2013, telah dibayar sebesar:Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);. Tanggal 15 Mei 2013, telah dibayar sebesar:Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta);. Tanggal 14 Agustus 2013, telah dibayar sebesar:Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);.
Tanggal 20 Desember 2013, telah dibayar sebesar:Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah);pembayaran hutang tersebut dilakukan di ataskertas putih yangdianqgap sebagai kwitansiyang telah disepakatioleh Penqqugatdan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang yang bernomor 2016/PTTSDBT/XI/2011.
Dengan dibayarnya utang di atas maka totalhutang yang telah dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)Bahwa atas pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat, makaTergugat masih menyisakan utang pokok yang belum dibayar sebesar Rp.695.000.000,(enam ratus sembilan puluh lima juta);Bahwa Penggugat tetap menunggu dan bersabar agar Tergugatmelaksanakan kewajibannya walaupun tenggang waktu yang telahditentukan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang
Bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 yang identik sama, dapat diujidengan logika matematika, hingga dapat diketahui berapa sisa hutangpokok yang sebenarbenarnya yang belum dibayar Pembanding ;5.
Bahwa hutang pokok Pembanding adalah Rp. 2.675.000.000, ( duamilyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bila bukti P1 dan T1 diujimaka bila melihat kwitansi pembayaran yang sudah dibayar jikaditotalkan keseluruhannya adalah Rp. 1.980.000.000, (satu milyar23sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga bila hutang pokokdikurang dengan sebahagian hutang yang sudah dibayar adalah Rp.695.000.000, (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;6.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA
135 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah PPN yang masih harus dibayar 552.384.355 552.384.355 Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah PPN Barang dan Jasa yang masihharus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah nihil dengan penjelasansebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapasawit di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan PK, bukan Tandan Buah Segar (TBS);Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa
PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 4.605.000.786b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.602.148.946c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.851.8403. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) =c. Jumlah (a+b) 04. PPN yang kurang bayar 2.851.8405. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13(3) KUPb. Jumlah6.
Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp 4.605.000.786,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 4.537.320.102,00menurut Majelisc. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 67.680.684,003. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp berikutnyaJumlah PPN yang kurang bayar Rp 67.680.684,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 32.486.728,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (8) UU KUP Rp c.
Semua Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar(sebagal Pajak Masukan) untuk perolehan alatalatperusahaan dan bahan pembantu yang dipakai dalamkegiatan agraria (menghasilkan kelapa sawit) tidak dapatdikreditkan/dikompensasikan atau diminta kembali,karena Pajak Pertambahan Nilai tersebut berkaitandengan usaha menghasilkanBukan Barang Kena Pajak.Penyerahan hash!
dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.11.6.
Register : 21-07-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 191/Pid.B/2014/PN.Ktb Tanggal 14 Oktober 2014 — RINI PUSPAWANTI als RINI binti
(alm) M.YUSUF,Dkk
61 — 6
61 — 6
sebesar Rp.1.990.000, (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)hingga sisa pembelian yang belum dibayar oleh terdakwa sampaidengan sekarang sebesar Rp. 5.690.000, (lima juta enam ratussembilan puluh ribu rupiah), terdakwa Il sebanyak 19 (sembilan belas)karung dengan perincian beras jenis marus sebanyak 5 (lima) karung,beras jenis Santik sebanyak 5 (lima) karung, beras jenis gedagaisebanyak 2 (dua) karung, beras jenis unus sebanyak 4 (empat) karungdan beras jenis mayas sebanyak 3 (tiga
) karung total keseluruhanseharga Rp. 6.080.000, (enam juta delapan puluh ribu rupiah) dansetelah dilakukan penagihan oleh saksi MAKMUR Bin (Alm) LASIRIberulang kali oleh terdakwa Il baru dibayar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) hingga sisa pembelian yang belum dibayar olehterdakwa Il sampai dengan sekarang sebesar Rp. 3.580.000, (tiga jutalima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Ill membeliberas dengan kredit sebanyak 18 (delapan belas) karung denganperincian beras
marus sebanyak 4 (empat) karung, beras jenis santiksebanyak 4 (empat) karung, beras jenis gedagai sebanyak 5 (lima)karung, beras jenis unus sebanyak 3 (tiga) karung dan beras jenismayas sebanyak 2 (dua) karung dengan total seharga Rp. 5.888.000,(lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan setelahditagih berulang kali oleh saksi MAKMUR Bin (Alm) LASIRI olehterdakwa Ill baru dibayar sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah) hingga sisa pembelian yang belum dibayar
IBU IDA Binti (Alm) ABAS karena pernah membeli barangdan telah dibayar maka saksi AGUSTINA FARIDA Als. IBU IDA Binti(Alm) ABAS menyerahkan barang untuk dikredit kepada para terdakwadengan cara akan dibayar lunas dalam wakiu satu bulan.
sebesarRp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hingga sisapembelian yang belum dibayar oleh terdakwa Ill sampai dengansekarang sebesar Rp. 4.088.000, (empat juta delapan puluh delapanribu rupiah).
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
167 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (Pokok Kurang Bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlahlc.
Jumlah 114.058114.058 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar + 351.678) 351.678 Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujuiberdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Nihil;Bahwa atas SKPKB tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukanSurat permohonan Keberatan kepada KPP Pratama Kotabumi. Suratpermohonan keberatan tersebut telah diproses oleh Kantor Wilayah DJPBengkulu dan Lampung.
PPN yang Kurang dibayar 237.620 237.620lb. Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 114.058 114.058ic. Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUPid.
Pasal 16 B ayat (2) Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa KenaPajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai dapat dikreditkan.e. Pasal 16 B ayat (3), Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa KenaPajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdikreditkan.3.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean, diatur denganPeraturan Pemerintah.(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilaidapat dikreditkan.(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atasHalaman 36 dari 74 halaman.
Register : 11-08-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 C/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — PD PAM SEMARANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
16 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2001 "Pajak Masukan atasperolehannya tidak dapat dikreditkan";Mengenai pelunasan pajak terutang 50 % dan Pajak terutang sesuai dengan pasal27 ayat (Sc) UndangUndang RI Nomor 28 tahun 2007 "Jumlah pajak yangbelum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakanpajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
menurut SKPKB PPN yang diajukan bandingsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 pasal (Sa) UndangUndang RINomor 28 tahun 2007 yang berbunyi "Dalam hal wajib pajak mengajukan banding,jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3),ayat (3a) ataupasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,tertangguh sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding danPasal 27 ayat (5c) "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
Pemohon Banding) diberlakukanUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan,mengingat SKPKB PPN yang dimohon Banding diterbitkan padatanggal 4 Januari 2012, dan dengan demikian atas jumlah yangmasih dibayar menurut SKPKB PPN tersebut belum merupakanpajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkansesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (Sc) RI Nomor28 tahun 2007;Halaman 13 dari 16 halaman.
Register : 30-08-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 990/PID/B/2016/PN.Bdg Tanggal 13 Oktober 2016 — AYI SUPRIATNA Bin ACEP KASMRUDIN ; JEAN CUNG alias ACUNG
54 — 2
54 — 2
Rp. 70.000, ( tujuh puluh riburupiah) bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabila memasangtarohannya Rp. 1000, dibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah) bagiyang menang tebakan empat angka bayarannya apabila memasangtarohannya Rp. 1000, dibayar Rp. 3.000.000,, (tiga juta rupiah), omsetperhari untuk perjudian toto gelap jenis Singapur antara sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah ) sedangkan keuntungan yang diperoleh dari masingmasing
Bahwa benar Setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwaAYI SUPRIATNA dan terdakwa JEAN CUNG Alias ACUNG yaitu : Adapunbayaran terhadap pemenang sebagai berikut: Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,. Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000,dibayar Rp.400.000,. Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000,dibayar Rp.3.000.000,.
Bahwa benar Setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwaAYI SUPRIATNA dan terdakwa JEAN CUNG Alias ACUNG yaitu : Adapunbayaran terhadap pemenang sebagai berikut: Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp. 1.000, dibayar Rp.60.000,. Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000,dibayar Rp.400.000,. Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000,dibayar Rp.3.000.000,.
Terdakwamenerangkan bahwa bayaran terhadap pemenang sebagai berikut:Y Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,.vy Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000, dibayar Rp.400.000,.vy Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000, dibayar Rp.3.000.000,.Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000, dan uang taruhanmaksimalnya sebesar Rp. 50.000.
Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bayaran terhadap pemenang sebagaiberikut:Y Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,.Y Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000, dibayar Rp.400.000,.Y Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannyaapabila memasang Rp.1.000, dibayar Rp.3.000.000,.Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000, dan uang taruhanmaksimalnya sebesar Rp. 50.000.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3202 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00036/207/13/105/15 tanggal 10 April 2015 atas namaKNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, LangsaBaro, Kota Langsa, Aceh, sehingga perhitungan pajak terutang menjadisebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :aPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
sendiri 0,00b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 19.467.750.847,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (19.467.750.847,00 )3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 19.467.750.847,00Pajak berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana
Nilai juncto Pasal 2ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
Putusan Nomor 3202/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar : RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rpsendiri anesb Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 19.467.750.847,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (19.467.750.847,00(ab) )3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 19.467.750.847,00ke Masa Pajak berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,005 Sanksi administrasi : Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 0,00Menimbang
Putus : 16-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PIKKO LAND DEVELOPMENT, TBK. (d/h PT ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA, TBK.)
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenjadiUraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak NihilPajak keluaran yang harus dipungut/disetor sendiri 0,00Kredit Pajak 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar NihilSanksi Administrasi NihilJumlah PPN yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73443/PP/M.XIIB/16/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 242.995,00b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain 807.634.213,00 b.6. Jumlah 807.877.168,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 807.877.168,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (807.877.168,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Jumlah 807.877.168,00 PPN yang kurang dibayar Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) KUP)Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Desember 2016, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut
alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP856/WPJ.07/2015 tanggal 12 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor: 00419/207/11/054/13 tanggal 17 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.621.610.3054.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3141 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJASAMA OPERASI (KSO);
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00028/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015;atas nama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa, 24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 7.082.270.052,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar
Sendiri 708.227.005,00b Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan 1.668.874.731,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (960.647.726,00)5 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa 960.647.726,00Pajak BerikutnyaPPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c) 0,00Sanksi Administrasi: 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 3141/B/PK/Pjk/2018 6 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei2018;Menimbang, bahwa permohonan
Putusan Nomor 3141/B/PK/Pjk/2018Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.082.270.052,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 708.227.005,00b Jumlah Pajak yang
dapat diperhitungkan Rp 1.668.874.731,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) Rp (960.647.726,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 960.647.726,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,005 Sanksi administrasi : Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak