Print25/N.6.17/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 20 Maret 2014 Nomor142/Pen.Pid/2014/PN.ME, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 28 April 2014 Nomor142/Th.K/Pen.Pid/2014/PN.ME, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni2014;Terdakwa di persidangan tidak berkehendak dan tidak berkeinginan untuk didampingi olehPenasihat Hukum ;PENGADILAN

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: won nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence ne tanggal 09 Maret 2012 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.1;2.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhiHal. 9 dari 16 Hal.

. : PDM 140/TNG/03/2014 Terdakwa telah didakwa dengandakwaan alternatif , yaitu:PERTAMA : Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 ;ATAUAKEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

secara lisanpada persidangan tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap padatuntutan. 5 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ccc ncc nasSetelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan padapersidangan tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap padaPembelaannya ; 22292 2222 2a none n nnn n n=Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM140/JKT.UT/03

/2014, tanggal 03Maret 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa Jaya Abadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul18.45 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013bertempat di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jalan Kapuk Muara No.30 Rt,02 Rw.02Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,secara tanpa

(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itupermohonan tersebut harus diperiksa Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan

mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupafotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakimmenilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebuttelah di nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2) tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), dan (P.2) tersebut merupakan aktaotentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidakdibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo.

(satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/ASKORWILNTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUPK) Nomor0301/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD Perdana Bangunan;1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belumdiantar oleh SupliyerRoland Kelurahan Sikumana;1 (satu) lembar Rekapan Pencairan Dana;1 (satu) buku Perkembangan Harga Ratarata Kebutuhan Pokok diEmpat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal30 Mei 2013 dikeluarkan oleh

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) telah bermeteraicukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyasehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alatbukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang BeaMeterai serta alat bukti tersebut telah di nazegelen sesuai ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulisHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Blicn(P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebutmerupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, danisinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalahbersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal

Perkawinan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.13, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meteral Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang PerubahanBea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alatbukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa alat bukti surat tersebut telan memenuhi syarat formil danmateril sehingga harus~ dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

kebenaran dalildalil gugatan, oleh karena itu terlebin dahulu kepada Penggugat sebagai pihak yangmendalilkan dibebani pembuktian atas kebenaran dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, Penggugat di persidangan telahmengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1 dan P.2 tersebut berupa fotokopifotokopi, yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis terse but telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima

Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo ;Islam ;Pelaut ;DIU;Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2014 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.HAN/25/I1/2014/Reskrim tertanggal04 Maret 2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengantanggal 02 Mei 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B32 /0.3.38/Ep.1/03

/2014 tertanggal 19 Maret 2014 ;3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan 03 Mei 2014,berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print02/0.3.38/EP.2/04/2014 tertanggal14 April 2014 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengantanggal 28 Mei 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/2014/PN Wsb,tertanggal 29 April 2014 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, sejak tanggal 29 Mei 2014sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 berdasarkan Penetapan

/Epp. 1/03/2014 Sejak tanggal 04 April 2014 s/d. 13 Mei 2014;Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2014 No.Print 062/0.2.24/Epp.2/05/2014 ;Sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d. 25 Mei 2014;Hakim Ketua Majelis, tanggal 07 Mei 2014 No. 144.8/Pen.Pid/2014/PN.CmsSejak tanggal 07 Mei 2014 s/d.tanggal 05 Juni 2014 di Rutan.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 06 Juni 2014sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014.Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca

.#0001#Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata

Nomor 03 tahun 2014, JaksaAgung R.1Nomor PER005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara R. Nomor 1Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.

Reg Perkara: PDM 37/Imnyu/Ep. 2/ 03 / 2014.Yang isinya pada pokoknya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayumenetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutdan menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksisaksi sertamengeluarkan penetapan untuk tetap menahan Terdakwa2 Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal : 05 Maret 2014 Nomor RegisterPerkara PDM 37 / INMYU / Ep.2 / 02 / 2014 serta suratsurat yang berkaitandengan perkara tersebut; Setelah memperhatikan barang bukti

;e Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 26 Maret2014 Nomor 38/34/Pen.Pid/2014/PN.Kray sejak tanggal 04 April2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksamaberkas dan surat surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalamperkara ini ;Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 06 Maret 2014 Nomor :B34/0.3.33/Epp.2/03

/2014 perihal pelimpahan perkara dan dakwaanterhadap terdakwa : SRIYADI Bin RAJIMAN MANTO PAWIRO (Alm ) ;Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar,tertanggal 06 Maret 2014 No: 34/ Pid.B / 2014 / PN.Kray perihalpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa : SRIYADI Bin RAJIMAN MANTO PAWIRO (Alm) ;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriKaranganyar tertanggal 06 Maret 2014 Nomor : 34/ Pen.Pid / 2014 /PN.Kray perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa

deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganHal. 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Blcn.P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Perk :PDS03/DENPA/03/2014, terdakwa telah didakwasebagai berikut : 22nno nn nnn nnn cncn accessPPG see steers eee eee ete eee a eeeSceereeH Bahwa terdakwa Dr .

PerkaraPDM78/SINGA/03/2014, yang disampaikan pada persidangantanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menuntut ;1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARTANA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Judi, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umummelanggar Pasal 303 ayat (1) ke2 Kitab Undang14Undang Hukum Pidana Yo.