Ditemukan 11616 data
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
29 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1964 K/Pdt/20113232menandatangani akte jual beli dengan Tergugat I (dalam hal ini telah terjadikejanggalan yaitu sebelum tanggal 7 Desember Th. 2000 jam 24.00, tepatnyatanggal 7 Maret 2000 telah terjadi jual beli sehingga tidak sesuai dengan suratpernyataan/berarti ada (penekanan/pemaksaan) sebagaimana bukti (P13) dariPemohon Kasasi Surat Pernyataan yang dibuat oleh alm.
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
206 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Sugiyanto Bin Burbaya
Termohon:
Nurul Qamariyah Binti Didik
31 — 1
ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Halaman 28 dari 39 : Putusan nomor : 1463/Pdt.G/2019/PA.SmpMenimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahn makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Waris bin Liya
Tergugat:
Farida binti Jufri
15 — 2
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
provokasi dan kesewenangwenanganTermohon Kasasi sangatlah besar, karena sebagai pengurus serikat pekerjaTermohon Kasasi telah mengintimidasi seluruh karyawan untuk ikut dalamdemo/mogok, dan akan menghukum karyawan yang tidak ikut serta dalamdemo/mogok yang Termohon Kasasi lakukan, baik dengan menetapkan dendakepada karyawan Pemohon Kasasi yang lain yang tidak ikut serta dalam demotersebut dan atau, dikeluarkan dari kKeanggotaan serikat dan seterusnya; Bahwadengan demikian jelas telah ada provokasi/penekanan
83 — 30
didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyakmenimbulkan korban terutama generasi muda yang sangatmembahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehinggadiperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturansanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baikmelalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari media yanglain, termasuk penekanan
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Arif Fahrudin
142 — 91
Terdakwamemberikan penekanan terakhir agar Saksi danke 5 (lima) letting Saksi melaksanakan apa yangsudah ditekankan oleh Terdakwa, setelah selesaipukul 00.00.Wib Terdakwa menyuruh semuauntuk melakukan pembersihnan badan danistirahat/tidur sedangkan Terdakwa masuk kekamarnya.4.
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak ada bukti ataupun saksi yang menerangkanpenerimaan uang ataupun kerjasama yang dilakukan olehPemohon PK apalagi mengakibatkan kerugian Negara, semuaini hanya penekanan dan pemaksaan kehendak dari BapakDenny Indrayana, yang ingin mencari citra ke public denganmemberikan sanksi yang keras beupa pemecatan tetapi tanpadidukung alas hukum yang benar , hanya pemaksaankehendak, hal ini terjadi juga dialami oleh Atasan Pemohon PKyaitu Bapak Thurman Hutapea , dan telah mengajukan gugatanhukum
I Made Winastra, SE
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
65 — 32
ukurtanggal 24 Juni 2009 No. 02474/Sidakarya/2009, atas nama pemegang hak : MADE WINASTRA; Bahwa setelah mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran,selanjutnya Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaikewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan penagihandan kemudian Tergugat melakukan pelelangan atas jaminan kredit;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak dan menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakahTergugat telah melakukan penekanan
1.YOSI ANDIKA HERLAMBANG, SH.
2.ADI PRASETYO SH
Terdakwa:
JANUARIUS DJENG alias ARIS
149 — 38
adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagaisuatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yangdiajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan PenuntutUmum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
48 — 33
hak kepemilikan tanah oleh seseorang/ PENGGUGAT;17.Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannyamaka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau terdapatupaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);18.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis
144 — 47
Bahwa perbuatan tTerdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu' adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
177 — 103
/PN MshAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangatbergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang
14 — 8
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah bersama, hinggaakhirnya berpisah;4.
39 — 12
pemeriksa menyatakanTERGUGAT yang mana telah sengaja menutupnutupi sisa angsuran denganadanya selisih jumlah hutang PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT,PENGGUGAT dan PENGGUGAT II merasa dirugikan baik material berupa biaya yangtelah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahanpenghitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta penekanan
59 — 29
Nyoman Reda (verbalisan) : e Bahwa saksi menerangkan bila selama melakukan pemeriksaan terhadapterdakwa, saksi tidak pernah melakukan penekanan ; e Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyidikan, saksi sudahmenyuruh terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu ; e Bahwa pada saat itu terdakwa juga didampingi oleh penasihat hukumnya ; e Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa Majelis