Ditemukan 14238 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 565/pdt.g/2015/pa.prg. 565/pdt.g/2011/pa.sbs 565/pid.b/2016/pn kis Nomor 565/pdt.g/2011/pa.prg.
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 36 / Pdt.G / 2015 / PN.Idm.
Tanggal 9 Juni 2016 — H. M. ALAMSYAH, SH, Pekerjaan Pensiunan PNS,Tempat / tanggal lahir - Bandung, 05 April 1952, Alamat Jl. Cibaduyut Dalam I No. 2, Rt. 002 Rw. 001. Kelurahan / Desa Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………… PENGGUGAT ; L a w a n : 1. Kepala Desa / Kuwu Desa Sumbermulya, Alamat : Kantor Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten, Indramayu. Selanjutnya disebut……………….…………..………….….TERGUGAT I ; 2. Kepala Desa / Kuwu Desa SIdadadi, Alamat : Kantor Desa Sidadadi , Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten, Indramayu. Selanjutnya disebut………...……………………………….TERGUGAT II ; 3. Kepala Desa / Kuwu Cipanuh, Alamat : Kantor Desa Cipanuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten, Indramayu, Selanjutnya disebut…………………………………….…..TERGUGAT III ; Dan Tn. HARDADI, Pekerjaan WIraswasta, Alamat Kesambi dalam Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan / Desa Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut ……………………………………….TURUT TERGUGAT ;
184 — 38
  • Sebab, sepengetahuan kamiTergugat I dan Tergugat II bahwa objek gugatan berupa Tanah Sawah yang tercatatdalam C.25 persil 147 S.II tidak pernah ada dan/atau tidak pernah tercatat secara sahdalam Buku C Desa Sumbermulya maupun Buku C Desa Sidadadi KecamatanHaurgeulis Kabupaten Indramayu.Dengan demikian, berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 k/Sip/1973 yang padapokoknya menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat
    Sebab, sepengetahuan kamiTergugat III bahwa objek gugatan berupa Tanah Sawah yang tercatat dalamC.25 persil 147 S.II tidak pernah ada dan/atau tidak pernah tercatat secara sahdalam Buku C Desa Cipancuh yang tidak terkecuali pula dengan dalam Buku CDesa Sumbermulya dan Buku C Desa Sidadadi Kecamatan HaurgeulisKabupaten Indramayu.Dengan demikian, berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 11-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 2750/Pdt.G/2018/PA.Ckr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 17
  • , padahalTermohon mengetahui Pemohon sedang dalam bekerja;2) Termohon' bersikap keras, tempramen (membantah danmembentak), dan tidak sopan terhadap Pemohon;3) Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon serta anakanak,dan lebih mementingkan diri sendiri;4) Termohon kurang terbuka masalah keuangan, pernah sampaimenggunakan kartu kredit di luar kKemampuan dan sepengetahuanPemohon, yang akhirnya mempunyai tunggakan yang lumayanbesar di kartu kredit;Putusan Nomor 2750/Padt.G/2018/PA.Ckr. hal. 2 dari 565
    Termohon kurang terbuka masalah keuangan.Putusan Nomor 2750/Padt.G/2018/PA.Ckr. hal. 6 dari 565.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Mak
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
RASI LOLON, Dkk.
Tergugat:
1.MARGHRETA BURA alias INDO’ BODO’
2.YOHANIS PARERUNG alias PAPA ALEX
3.RESIANA alias MAMA RESTU
4.KANTOR KELURAHAN TENGAN
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
111 — 75
  • Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karenadalam gugatan Para Penggugat tidak terdapat satu pun dalil yangmenguraikan tentang telah adanya pembagian warisan atau hartapeninggalan Ne Lolon sehingga menjadi milik sah Para Penggugat, videYurispdensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyeksengketa tidak jelas;DALAM POKOK PERKARA :Bahwa apa yang telah
    Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna oleh karena dalamgugatan Para Penggugat tidak terdapat satu pun dalil yang menguraikantentang telah adanya pembagian warisan atau harta peninggalan NeLolon sehingga menjadi milik sah Para Penggugat, vide Yurispdensi MA RINomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna,dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 278/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA PROTELINDO Diwakili Oleh : Kristianadi Pramudito, dkk
Pembanding/Tergugat II : RUSNA Diwakili Oleh : DJAMALUDIN SYARIF, SH
Terbanding/Penggugat : ASRI
173 — 43
  • (Obscuur Libel) dimana sama sekali tidak dapatmenjelaskan, merinci dan membuktikan Asal Usul Tanah, Luas Tanah Batasbatas tanah Objek Sengketa, merujuk pada Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung No. 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, Yurisprudensi TetapMahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 18 Desember 1982,Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 AprilHalaman 19 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor : 278/ PDT/ 2020/ PT.MKS1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565
    akanmenjadikan surat Gugatan itu kabur dan tidak jelas.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 18Desember 1982:Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitumbertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979, tertanggal 17April 1979, Kaedah hukumnya:Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-08-2017 — Upload : 07-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT AGUNG AUTOMAL CABANG SM. AMIN PEKANBARU VS 1. HENDRI, DKK
106 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat;Bahwa selama Tergugat dan PenggugatI dimediasi oleh Mediator DinasTenaga Kerja Kota Pekanbaru Penggugat mengharapkan agarperselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat dapat diselesaikan melalui perundingan secarakekeluargaan, namun melihat prilaku dari Tergugat tidak mengindahkanSurat Panggilan II dan Ill dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbarusebanyak dua kali harapan tersebut tidak tercapai;Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator NomorNaker/C.4/565
    Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator NomorNaker/C.4/565/728/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 pada dasarnyaPenggugatII dapat menerima walaupun ada kekurangan seperti : Upah Penggugatll dalam perhitungan, uang penghargaan masa kerjadan ganti rugi lainnya disamakan dengan Upah Minimum KotaPekanbaru sebesar Rp2.146.375,00 yang seharusnya upah PenggugatlIladalah sebesar Rp3.200.000,00; Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H PenggugatlIl yang belumdibayarkan Tergugat; Perhitungan kekurangan upah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-01-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG.
Tanggal 11 Mei 2015 — NANIK PUSPITA WATI; ADE HENDRA; YANWAR SADAM; IRPAN; DADI; ERIK, DKK; LAWAN; PT. FRINA LESTARI NUSANTARA
102 — 34
  • Bahwa proses Perselisihan Hubungan Industrial tentang PKWT ini sudahdi mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenBogor dan Surat Anjuran sudah dikeluarkan dengan Nomor 565/4752/HISyaker/2014 tertanggal 23 Juni 2014 yang berbunyi.................... BuktiP MENGANJURKAN1.
    Bahwa pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada paraPENGGUGAT berupa tidak dipenuhinya syarat dan ketentuan dalampenerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukanlah sematapendapat dari para PENGGUGAT permasalahan tersebut, bahwa perludiketahui pihak Disosnakertrans Kabupaten Bogor melalui Pegawai Pengawastelah melakukan pemeriksaan terhadap fakta objek pekerjaan yang dilakukanoleh PENGGUGAT di perusahaan milik TERGUGAT dan telah mengeluarkanSurat Keterangan dengan Nomor Surat : 565
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2009 — Putus : 18-05-2010 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 12/Pdt.G/2009/PN.TBK
Tanggal 18 Mei 2010 — Penggugat : ABDUL HAFID Tergugat : KPUD Karimun Turut Tergugat : KPU
102 — 34
  • dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 1466/KPU/IX/2009yang mana isinya telah diuraikan dalam posita Penggugat angka 6 ;6 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya angka 9. haltersebut dikarenakan bahwa :a Bahwa Tergugat telah mensosialisasikan/ memberitahukan kepadapengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Karimun tentang PelaporanDana Kampanye, khususnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran DanaKampanye (LPPDK) berdasarkan surat Komisi Pemilihan UmumKabupaten Karimun No.565
    Surat Keputusan KPU Kabupaten Karimun No.18/KPUKRM/V/2009tertanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun2009 (Bukti T1) ;Fotokopi surat KPUD Kabupaten Karimun nomor 306/KPUKRM/VIII/2009tertanggal 24 Agustus 2009 kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, perihal383810111213Usulan Penundaan Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD KabupatenKarimun Tahun 2009 (Bukti T2) ;Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karimun nomor 565
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 07-12-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Sim
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
1.NGADAP TARIGAN
2.JENITERINA BR KARO Alias JENNYTA RIANA BR SINUHAJI
Tergugat:
1.MAHAP SIJABAT
2.JOKKER GIRSANG
3.RAJIN SEMBIRING
4.EDDI SITEPU
5.MOLANA BR DEPARI
6.SUHENDRA SITEPU
7.SUHERI SITEPU
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BPN DI JAKARTA CQ BPN Sumut DI MEDAN CQ KANTOR BPN SIMALUNGUN
9.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI SIMALUNGUN Cq CAMAT SILIMAKUTA Cq KEPALA DESA
10.JAMESLAN GIRSANG
121 — 31
  • Hal tersebut diatur secara tegasdinyatakan dalam Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1973 yang menyatakan,s"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atastanah sengketa tidak jelas";Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian sebagaimana di atas, denganmengingat ketentuan kaidah hukum dalam yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, makatelah jelas gugatan Para Penggugat
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 02-11-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 31 Juli 2018 — - Syamsul Arief - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua
432 — 259
  • adalah sah dan berdasar hukum ataspelanggaran kerja mangkir atau tidak hadir di tempat kerja yang dilakukanoleh Penggugat diberlakukan sanksi pemutusan hubungan kerja;Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 10;Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 10 (sepuluh) Penggugat, dengansangat tegas ditolak oleh Tergugat, karena dengan dalil ini membuktikanbahwa pelaksanaan sidang mediasi yang dilakukan oleh dinas tenaga kerjatransmigrasi dan perumahan rakyat kabupaten Mimika sebagaimanaanjuran nomor 565
    Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.
Pengadilan PA NGAWI Perdata Agama
Register : 25-03-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PA NGAWI Nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Ngw
Tanggal 25 September 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
30 — 2
  • Hakimberpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak; e Bahwa, gugatan Pengugat mengenai Tabungan SIMPEDES BRI atasnama FRINALENT OJUDIGDO Nomor Rekening005701000674531, Majelis Hakim berpendapat uang simpanan(Tabungan Simpedes) di Bank BRI tersebut di atas, tidak rinci, tidakmemenuhi azas jelas dan tegas sesuai dengan Pasal 8 Rv, maka halini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas(obscuur libel) oleh karenanya sesuai dengan putusan MahkamahAgung RI Nomor : 565
    tanggal 21 Agustus 1974, harusdinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa, gugatan Penggugat mengenai Tabungan BRITama Junioratas nama FRINALENT OJUDIGDO Nomor Rekening005701036388506, Majelis Hakim berpendapat uang simpanan(Tabungan BRITama Junior) di Bank BRI tersebut di atas, tidak rinci,tidak memenuhi azas jelas dan tegas sesuai dengan Pasal 8 Rv,maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur,tidak jelas (obscuur libel) olen karenanya sesuai dengan putusanMahkamah Agung RI Nomor : 565
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
YETTINIZA
Tergugat:
MARTHA AGUSTINA SINAGA
Turut Tergugat:
DEFI KRISTANTY, SH
192 — 117
  • Bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut di satu sisiPenggugat di terangkan berkedudukan sebagai ketua Yayasan fauziyahsejahtera sementara pada posita 1 dalam gugatan aquo dinyatakanPenggugat memiliki empat (4) bidang tanah sebagai objek jual beli tanah,Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN PLWmerujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakanterhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidakdapat diterima bahwa
    Bahwa dari positagugatan Penggugat tersebut di satu sisi Penggugat di terangkan berkedudukansebagai ketua Yayasan fauziyah sejahtera sementara pada posita 1 dalamgugatan aquo dinyatakan Penggugat memiliki empat (4) bidang tanah sebagaiobjek jual beli tanah, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakanterhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapatditerima bahwa jelas dan tegas gugatan tidak jelas (OBSCUUR LIEBEL)sehingga sangat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Register : 01-05-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 193/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Maret 2014 —
44 — 17
  • Bahwa PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan kuitansi pembeliansebagai bukti kepemilikan PARA PENGGUGAT atas obyek tanah aquotanpa memiliki hak yang jelas atas obyek tanah aquo maka hak19kepemilikan PARA PENGGUGAT atas obyek tanah aquo tidak jelas(kabur);10.Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21Agustus 1974 Isi Surat Gugatan.
    namanamanya tercantum dalamdaftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta tanggal 20 September 1967 Nomor 51/PH/TP/III/1967 dengan dasarpembelian atas obyek tanah aquo berupa kuitansi pembelian;Bahwa PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan kuitansi pembelian sebagaibukti kepemilikan PARA PENGGUGAT atas obyek tanah aquo tanpa memilikihak yang jelas atas obyek tanah aquo maka hak kepemilikan PARAPENGGUGAT atas obyek tanah aquo tidak jelas (kabur);Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.565
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 329/ Pdt.G / 2013 / PN.Dps
Tanggal 9 Januari 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
17 — 15
  • untukselanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolakatau. setidaktidaknya gugatan tidak dapat ditenima (Niet15ontvan klijkverklaard) dan oleh karenanya banyak faktafaktahukum dalam gugatan yang tidak jelas seita mengandungkekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur(Obcure libell ) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klijk verklaard), halini bertentangan dengan pasal 8 Rv ( baca: Putusan MahkamahAgung Tanggal 21 Agustus 1974 No. 565
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 1 Juni 2016 — JEFRRY SETIADI Sebagai PELAWAN Lawan GISO, Dkk Sebagai TERLAWAN
58 — 20
  • Sukardiberdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Januari 1981.Bahwa oleh karena yang diklaim sebagai miliknya oleh Para Terlawan/Para Penggugat adalah tanah seluas 19.975M2 (quod non)sedangkanyang dikuasai Pelawan adalah tanah seluas 18.960M2 berdasarkansertifikat Hak Milik Nomor 725 maka nyatanyata Para Terlawan/ParaPenggugat tidak mempunyai kepentingan dan legal standing dalammengajukan gugatan sehingga mengakibatkan gugatan PenggugatKabur.Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
Pengadilan PN MEULABOH
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Mbo
Tanggal 8 Desember 2015 —
22 — 4
  • PutusanMahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973,Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7April 1979, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 PK/Pdt/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — SUMARTONO, DKK VS HAJI ACHMAD FATICH MARZUKI, DKK
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974);Dalam Rekonvensi:1. Bahwa mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensidan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;2. Bahwa mohon agar dalil Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban PokokPerkara (Konvensi) diulangi kembali dalam gugatan rekonvensi;Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 347 PK/Pdt/2013103.10Bahwa pada tahun 1991 yang lalu) Tergugat Rekonvensi pernahmenunjukkan sehamparan tanah seluas 21.536,2 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — XANDRA SIGALINGGING DK VS GIGIH HERWIBOWO DKK
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian maka jelaslah tidak adapersesuaian antara objek sengketa yang secara factual dengan yangdisebutkan dalam gugatan Penggugat, yakni secara jelas dalam jual belidikatakan, jual beli hanya terhadap tanah 1.023 meter persegi sedangkandalam gugatan disebutkan tanah seluas + 0,282 Ha, sehingga tidak adakesesuaian objek gugatan antara fakta yang ada dengan apa yangdisebutkan dalam gugatan, sehingga membuat gugatan a quo menjadikabur dan tidak jelas;Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pdt/2015
Tanggal 7 April 2015 — A. KUSTARTO, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya SOENARSIH VS PT ADHI KARYA Tbk. Cq. Divisi Adhi Realty, Dkk
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Penggugat,dan bukan didasari dari hak kepemilikan yang sah in casu sertifikat hak milik;Atas dasar tersebut, batasbatas yang didalilkan Penggugat mengandung cacatformil (error in objecto) dikarenakan keluasan dan batasbatas tanah yangdidalilkan Penggugat bukan bersumber suatu produk hukum pejabat administrasinegara in casu Badan Pertanahan Negara yang berwenang melakukan pengukuranmengenai batasbatas tanah, melainkan atas penilaian dan pengukuran sendiri;Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 565
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — PT. BLUE SEA INDUSTRY, VS 1. MOH. NOVIYANTO, DKK
72 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.Nomor 1033 K/Pdt.SusPHI/201618.19.untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dankekeluargaan;Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidakmenghasilkan persetujuaan maka Para Penggugat mengajukanPermohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Pekalongan, yang mana tidak mencapaikesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihakMediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor: 565/0567/2015, tertanggal17 Maret 2015,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — PT. UNICOMINDO PERDANA VS JACOB HENDRAWAN SETIA BUDI, dkk
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan tidak sempurna;Bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atastanah seluas 131 Ha namun dalam Posita gugatannya Penggugaet samasekali tidak menguraikan dasar kepemilikan atas tanah a quo;Merujuk Yurisprudensi MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatantidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah yangsengketa tidak jeias";Bahwa oleh karena dalam petitumnya Penggugat meminta ganti