Ditemukan 43475 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebidanan kebiasan
Penelusuran terkait : Kebijakan publik Permohonan kebijakan kesalahan kode akun
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 03-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
EZALSI MASMIRA Binti UJANG MARJOHAN
39 — 18
  • Bengkalis sejakbulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Disdukcapiladalah Penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil,Perumusan rencana strategis dan program kerja dinas yang sesuaidengan visi dan misi Kepala Daerah, perencanaan, mengorganisasikan,menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidangkependudukan dan pencatatan sipil, Pelaksanaan pembinaan terhadapkedisiplinan dan peningkatan kualitas daya aparatur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — I KETUT TENANG VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
70 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kelipataninterval sampel sebagaimana dimaksuddalam huruf d sampai dipenuhi jumlahanggota sebanyak 10% (sepuluh persen)dari populasi anggota di setiap wilayahdaerah kabupaten/kota; Bahwa Verifikasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sekedardagelan;Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telahmenghilangkan kepastian hukum terhadap 7 Partai Politik yang tidaklolos verifikasi administrasi pada tanggal 19 Januari 2018 dengandicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan KPU Nomor 11Tahun 2017;Bahwa kebijakan
    Politik calon Peserta Pemilusebagaimana dimaksud dalam UndangUndang;Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sebagaipenyelenggara Pemilu telah menghilangkan kepastianhukum terhadap 7 Partai Politik yang tidak lolos verifikasiadministrasi pada tanggal 19 Januari 2018 dengandicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan KPUNomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, danPenetapan Partai Politik Peserta Pemilinan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan kebijakan
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 318/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 8 Juni 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 0
  • Bahwa dengan demikian termohon /dan sebagai korban psykis dan nonpsykis memohon kepada yang terhormat majlis hakim dengan faktadalildalil yang ada dapat menjadikan kebijakan dalam memutuskanpermohonan termohon untuk sebuah keadilan.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :A. Suratsurat :1. Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk a.n.
    Bahwa dengan demikian termohon /dan sebagai korban psykis dannonpsykis memohon kepada yang terhormat majlis hakim denganfakta dalildalil yang ada dapat menjadikan kebijakan dalammemutuskan permohonan termohon untuk sebuah keadilan.Menimbang, bahwa Termohon secara tegaS mengakui danmembenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan antara Pemohondan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon tidakkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalildan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS.
Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc., 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si., Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
74 — 31
  • diuji berdasar kewenangan, prosedur penerbitannya dansubstansinya ;Bahwa dari segi kewenangan, berdasar UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN). dan mengacu pada Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2014 ;Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan pejabat baruadalah kewenangan Tergugat ; Dari segi prosedure, penerbitan keputusan obyeksengketa oleh Tergugat harus dilihat sebagai langkah kebijakan
    Menimbang, bahwa selebihnya Majelis Hakim tingkat banding melihat padapenerbitan Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat/Pembanding sebagai kebijakan yangdikeluarkan dengan memperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).berkesesuaian/mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. sertatidak bertentangan dengan kepentingan umum, bahkan dikeluarkan dalam rangka mendukungperwujudan Program Strategis Pemerintah Kota Makassar bagi kepentingan umum(masyarakat Kota Makassar).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 72/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 25 Nopember 2013 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
82 — 40
  • Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KabupatenBandung mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahyang bersifat spesifik di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi KkKeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian danpersandian.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 110/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 19 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : SUTIYEM Binti Alm. SOEGIRI
Terbanding/Tergugat I : ISPANSAR, SE
Terbanding/Tergugat II : B. SUCIPTO
Terbanding/Tergugat III : YAYASAN DHARMA BAKTI DHARMA PERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
124 — 152
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijakan Dalam rangka Pemberian HakBaru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 3 Tahun 1979, ketentuanketentuan mengenai Permohonandan Pemberian Hak Baru atas tanah asal konversi hakhak barat, ditetapkanbahwa konversi Hak Guna Usaha eks Rechts Van Erfacht (RVE) / ErfachtVerponding yang tercatat atas nama NV.
    Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden RepublikIndonesial Nomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijakan Dalamrangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat JoPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, Pemerintah DaerahTingkat Provinsi Lampung telah merencanakan peruntukan danpenggunaan areal tanah eks Perkebunan HGU PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — Tn. KRISTANTO, DK VS PT BANK CIMB NIAGA Tbk PUSAT JAKARTA cq PT BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG CIREBON
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usulan, saran dan solusi dalam berkaitan permasalahan,oleh karena sudah tidak dapatnya melanjutkan pembayaran angsurankredit KPR, baik pokok, bunga dan denda tersebut, oleh karenadisebabkan antara lain sebagai berikut; Sebagai ternyata Para Penggugat, sampai saat ini usahanya memasukikeadaan tidak sehat berawal sejak tahun 2010 dalam menjalankansebagai distributor produk PT Mayora wilayah Bandung selatan padatahun 2010 dan wilayah Subang pada tahun 2011 dan berakhir tahun2013 awal adanya perubahan kebijakan
    Bahwa kebijakan yang diputuskan Tergugat telah mengesampingkanproses dan produk hukum yang berlaku;4. Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;5. Adanya kerugian Para Penggugat disebabkan perbuatan Tergugat;6.
Pengadilan PN BANGLI Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bli
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.Anak Agung Gede Hendrawan, SH
2.NI NYOMAN BUDIASIH, SH.
Terdakwa:
I MADE ARY WIHARJA
66 — 13
  • MHIJM41181K017877, Nosin KCO2E1000830, seharga Rp.17.250.000, (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padatanggal 27 Agustus 2018;Hargaharga tersebut telah terdakwa beri discount atas kebijakan pribadidengan total sebesar Rp. 15.600.000, (lima belas juta enam ratus riburupiah)Bahwa atas penjualan tersebut, terdakwa telah menerima pembayaranvia transfer ke rekening terdakwa, yaitu :a.
    MHIJM41181K017877, Nosin KCO2E1000830, seharga Rp.17.250.000, (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padatanggal 27 Agustus 2018;Hargaharga tersebut telah terdakwa beri discount atas kebijakan pribadidengan total sebesar Rp. 15.600.000, (lima belas juta enam ratus riburupiah)Bahwa atas penjualan tersebut, terdakwa telah menerima pembayaranvia transfer ke rekening terdakwa, yaitu :Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2019./PN Bi.a.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 858/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 06-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Pwd
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
  • membawakemaslahatan dan kebaikan, yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaalsrc lal)Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 22-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
  • Putusan No.2015/Pdt.G/2019/PA.Tgrsmusyawarah untuk memperbaiki situasi rumah tangga Penggugat danTergugat agar aman dan terkendali, namun situasi malah tidak terkendalisehingga perdamaian tidak tercapai oleh karenanya penggugatmenggambil langkahlangkah strategis;Bahwa langkah strategis Penggugat agar situasi tidak berlarutlarutadalah dengan mengambil kebijakan hukum yaitu mengajukan GugatanCerai ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan aliperkawinan agar mendapatkan kepastian hukum lebih
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
  • berpendapat, telah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan normahukum dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi :arbadl beic auc Jl ale ploYl 8 paiArtinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 728/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 712/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 17
  • No 712/Pdt.P/2020/PA.Pwdmenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PA MAROS Nomor 22 / Pdt.P / 2013 / PA Mrs.
Tanggal 3 Juli 2013 — Pemohon
6 — 4
  • negativedari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkanmempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratanyang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapatmaudlarat sebagai berikut :Whooll Wa ws prto saulaoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.aabooll losis asjil ule lol 9505Artinya: "Kebijakan
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 38/PDT.G/2013/PN.SKG
Tanggal 9 Juni 2014 — DJAYADI ABUSTAM Bin ABUSTAM Lawan Drs. H. WILLEM JOHAN / HJ. KOMALA
48 — 6
  • ALASAN KEBERATAN KEe Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang DALAMHAL PEMERIKSAAN SAKSI TERGUGAT telah salah langkah dan sangat kelirutermasuk melanggar ketentuan hukum acara karena bertindak pro aktif dan tidakobjektif dengan memberikan kesempatankepada pihak Tergugat untuk memeriksa saudara kandung Penggugatsekarang Pembanding sebagai saksi dari pihak Tergugat;e Bahwa kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertontonkankeberpihakannya kepada Tergugat/
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 21-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 237/Pid.B/2021/PN Ktp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
YUSTINA NIUH anak perempuan dari PIUNG
122 — 33
  • BarangsiapaMenimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikansubyek hukum dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidanaadalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subyekhukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh MULADI dan BARDA NAWAWIARIEF dalam buku TeoriTeori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998)halaman 97 pengertian subyek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana dan
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 3522/Pid.C/2021/PN Jmr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KANTOR SATPOL PP JEMBER
Terdakwa:
MOCH. AGUS BURHANSYAH
25 — 13
  • Terdakwa menerangkan bahwa rencana kegiatan akad nikah telahdisusun jauh hari, sejak belum ada kebijakan pembatasan kegiatan dariPemerintah.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
  • Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 18-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/PDT.SUS/2010
APRIANTO SOESANTO (PT. DAMAISTER MASTERIN); DPC KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1011 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Pekerja menolak kebijakan Perusahaan untuk menghapus upahhari Minggu karena selama ini tidak ada istilanh subsidi/oantuan dalampengupahan yang diterima, yang berarti upah hari Minggu adalah upah Pekerja;Bahwa tanoa musyawarah pihak Perusahaan memaksakan kehendaknyamelaksanakan penghapusan upah hari Minggu per tanggal 1 Agustus 2005,namun kenyataannya upah Pekerja pada bulan Juli sudah dipotong senilaijumlah hari Minggu yang ada;Bahwa tanggal 3 Agustus 2005 yang mewakili