422 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 422 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI MALUKU BARAT DAYA, tempat kedudukan di JalanPahlawan Revolusi Nomor 1, Wonreli, Maluku Barat Daya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Harahap, SH., jabatanKepala Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di Jalan Sultan HairunNomor 6, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor187/780/2011 tanggal

Putusan Nomor 422 K/TUN/201212.13.14.Negeri Sipil (Pasal 14 ayat 1 huruf c dan ayat 2) serta PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan KabupatenKota serta Pejabat Struktural Eselon II di Kabupaten Kota (Pasal 2ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2), sehingga perbuatan Tergugat adalahperbuatan kesewenangwenangan, dengan demikian keputusanTergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan

Putusan Nomor 422 K/TUN/201210Penggugat secara nyata telah melanggar hakhak Penggugat sendiri yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam uraian gugatannyaadalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor821.2052011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural khusus lampiran pertama poin pertama atas nama Drs.

Putusan Nomor 422 K/TUN/201212Jabatan Struktural khusus lampiran pertama poin pertama atasnama Drs.

Putusan Nomor 422 K/TUN/201214Panitera Pengganti,ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754

Terkait dengan domisili Nukum Pejabat Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Pejabat TUN) yang mengeluarkan objek TUNadalah di Jakarta Pusat, sudah seharusnya Pengadilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut Pengadilan TUN) yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara (yangselanjutnya disebut perkara TUN) adalah Pengadilan TUN Jakarta.b.

Bahwa tentunya Penggugat Il Intervensi 1 dan 2 menyadari betul apabilayang bersangkutan mengajukan gugatan TUN secara individual danterpisah maka Gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimna diatur dalam Pasal 55 UU TUN; .

Terhadap hal ini,apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN,Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN TanjungPinang. Namun demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUNTanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yangdipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad NurSyafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A.

meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atauPejabat TUN.

Namun demikian, frasa yangHalaman 158 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.TPIdaerah hukumnya meliputi salah satu Badan atau Pejabat TUNseharusnya dimaknai sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkanKeputusan TUN tersebut, sehingga dalam hal ini Gugatan TUNyang diajukan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT IlINTERVENSI lebih tepat ditujukan kepada Pejabat TUN yangmengeluarkan Keputusan TUN, yaitu Menteri Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua DKPBPB Batam, yang kewenanganmengadilinya menjadi wilayah

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 55/G/TUN/2017/PTUN-PBR tanggal

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

Bahwa akan tetapi putusan PTUN Jayapura ini kemudian dikuatkan oleh PT.TUNMakassar dengan putusan Nomor :114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November2019 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor: 277K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019;. Bahwa sekalipun Tergugat telah kalah sesuai putusanputusan Pengadilan tersebut,namun Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan dimaksud, sesuai denganperintah yang termaktub dalam putusanputusan tersebut hingga saat diajukangugatan ini;.

Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara, hal mana sebelumnya telah digugat oleh Penggugat bahkantelah diadili dan diputuskan melalui :e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor05/G/2018/P.TUN.JPR, tanggal 02 Agustus 2018;e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor114/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2019;e Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;3.

Bahwa disamping alasan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata UsahaNegara dan bukan Kompetensi Pengadilan Negeri Biak di atas, maka sengketaini Sesungguhnya telah diadili dan diputuskan berdasarkan :e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor05/G/2018/P.TUN.JPR, tanggal 02 Agustus 2018;e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor114/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2018;e Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019

Bahwa perintah eksekusi dari Putusan yang dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277 K/TUN/2019, tanggal 27Juni 2019 sama sekali tidak dapat dilakukan oleh Tergugat, Hal ini juga tidakdapat dimaknai sebagai tanggung jawab Tergugat, karena sekali lagi ditegaskanbahwa tindakan administasi negara/daerah hanya mungkin dilakukan olehTergugat selaku Badan Tata Usaha Negara apabila masih menjabat pada posisiSemula saat itu dan tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat saat ini

Putusan Nomor: 277 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019, menurut majelis hakim yang melahirkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Perintah PenunjukanPelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017 (Objek Sengketadalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu. Putusan Nomor:5/G/2018/PTUN.JPR tanggal 2 Agustus 2018 jo. Putusan Nomor114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November 2019 jo.

Bahwa dalam praktek peradilan, SEMA No. 8 Tahun 2005sebagai petunjuk teknis' terhadap pengertian Pasal 2huruf g Undang Ungang, TUN@ BUN. Sng 7ahun 2004 ~=telahdipedomani dalam kasus yang terkait dengan PemilihanUmum. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor: 187/K/TUN/2004tanggal 14 Pebruari 2008 Jo. Putusan Nomor:42/B.TUN/2004/PT.TUN.Sby. Jo.

Putusan Nomor:01/G/TUN/PTUN.Smg., dalam pertimbangan hukum MahkamahAgung menyatakan bahwa objek sengketa perihalpenyelesaian yang memutuskan untuk menyerahkan formulirpencalonan (formulir calon legislatif) Kabupaten Batangyang dikeluarkan oleh KPUD Batang tidak termasukkategorii Keputusan Tata Usaha Negara;Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 315/K/TUN/2008tanggal 22 10 2008 Jo. Putusan Nomor:162/B/2008/PT.TUN.Jkt. Jo.

Putusan Nomor:110/G/TUN/2008/PTUN.Jkt. tanggal 15 Agustus 2008 dalamperkara antara Partai Republiku sebagai Penggugat melawanKetua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal' verifikasiPartai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang dikeluarkanKPU, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkanbahwa semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara....dst.;1. Bukti Plw 1 ????...Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 72/PLW/G/2009/PTUN.Smg.Yuri sprudensi..???...?...

/2007/PTUN.Smg tanggal 17 November 2009dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa didalam pertimbangan PenetapanDismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangmenyatakan bahwa objek sengketa a quo di dalam perkaraNomor : 72/G/TUN/2007/PTUN.Smg adalah merupakan permasalahandan sengketa yang menyangkut hasil Pemilihan Umum Tahun 2009yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudussehingga sengketa tersebut bukan merupakan' sengketa TataUsaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan

Partai Politik Peserta Pemilu)= disuatu daerahpemilihan..... .dan seterusnya iMenimbang, bahwa selain daripada itu) dalam beberapayurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwakeputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkuppolitik dalam kasus~ pemilihan tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili(antara lain Putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004); Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas secaraeksplisit menyebutkan mengenai

Nomor : 5 K /TUN/1992, tanggal 21 JanuariPUTUSAN NO.8/G/2018/PTUNMDN. Hal. 21993, Nomor : 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor :270 K/TUN / 2001 tanggal 4 Maret 2002 ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa SertipikatHak Milik Nomor. 101/ Sitoluama tanggal 16 september 2011, Surat ukur Nomor10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011 luas 411 M2? an.

TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 24 Novembe?'2017:Ss RySs & Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERRRNDING: annePengacilail Tinga Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; 2 eon cnn nn nnn nen cane enna nanax)Tela membaca: eeri Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata. Usaha Negara Jakarta Nomor:ee 139/B/2018/PT.TUNJKT tertanggal 4 Jus 2018 tentang Penunjukan Majelisa Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini j222=4)ae 2.

No: eo 8/PT.TUN.JKTYTv ySS weY >odes CH& ~Mnimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata 1 Usaha Negara JakartaS Ngper: 218/G/2017/PTUNJKT tersebut diucapkan. dalam sidang yang terbukaNgSintuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februar 2018 dengan dihadiri olehXv &> Menimbang, bahwa terhadapsputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ssa ad AYa Jakarta telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding sesuai Surat.md isPemberitahuan Putusan Nomor: W2.TUN 1/856/HK.06/11/2018., angOe 28sy SsFebruari 2018; a oowv

Jakarta diucapkah dalam persidangan yang terbuka untukhadir dalam pembacaan psa tersebut oleh karena itu pengajuan banding dari&PenggugavPembandng tak melebihi tenggang waktu 14 (empatbelas) hari,wvsebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 123 ayat (1), Undang UndangNomor 5 Tani 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nesaray dengan demikianpermohonan a tersebut secara formal dinyatakan citiMrenimbang, bahwa setelah mempelajari are seksama putusanPecetan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:248/G/2017/P TUN

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Kepala SeksiPerdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya.4. ACHMAD SURYADI,SH.Kepala Seksi Perdatadan TUN Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya.5. MT.EKAWATI RAHAYU, SH.Kabag.HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya.6. RIZKI YUNANTHA BASUKI,SH.KasubBag.Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya.7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN M.SH.StafSub.Bagian Hukum pada Bagian hukum SekdaKota Surabaya .8.MUHAMMAD .28. MUHAMMAD,SH.Staf Sub.Bag.Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya.9.

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

TUN. SBY. Beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel B);4. Poto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :58/G/2016/PTUN. MTR. tanggal 4 April 2017 sebagaimana termuat dalamBerkas Perkara Nomor : 116/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 116/B/2017/PT. TUN.

TUN. SBY. akan memeriksa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR. tangal 4 April 2017yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut :Hal 5 Put.116/B/2017 PT.TUN.SBY TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara di tingkat banding dimulai dandiawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding.

TUN.

TUN. SBY. 22222 202022 e eneMenimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dariPembanding/Tergugat secara aspek administratif, prosedural, dan tenggangwaktu, maka selanjutnya Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 116/B/2017/PT.TUN. SBY.akan melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN.

TUN. SBY.beserta seluruh dokumen yang terdapat di dalamnya termasuk PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 58/G/2016/PTUN. MTR.tanggal 4 April 2017 serta Memori Banding dari dari Pembanding/Tergugat,Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor116/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan dapat menyetujuipertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor :58/G/2016/PTUN.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi Penggugat untukmendalilkan gugatan dalam perkara TUN di pengadilan.4. AUPB merupakan alat uji bagi hakim TUN untuk menguji keabsahan ataupembatalan sebuah Keputusan TUN, sehingga, konsekuensinya, pelanggaranterhadap AUPB dapat disebutkan secara tegas oleh hakim dalam amar putusan.Hal. 94 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTK5.

UU AntiHal. 95 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKKKN 28/1999.Kemudian, asas tidak menyalah gunakan wewenang adalah AUPB yangpaling sering digunakan.Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas initercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 danPutusan No. 14/G/2015/PTUNPLG. Bahwa pejabat atau badan TUN harusmelakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yangsudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan (baik darisegimateri, wilayah, waktu). Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunyamerupakan contoh pelanggaran asas ini.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturanperundangundangan seperti UU PTUN 9/2004, UU Pemda 23/2014, yaitu dimaknaisebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan.Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalampenerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992,Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan PutusanNo. 02/G/2013 /PTUNJKT.

Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalamPutusan MA RI No. 81K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MARI No. 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas inidimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

KEWENANGAN MENGADILI PTUN1.Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU No. 51 Tahun 2009, sedangkanobjek dari sengketa TUN berupa keputusan TUN merujuk kepada Pasal 1angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yakni: "Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakanhukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final,

/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, PutusanMA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUNJKT.Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negarasenantiasa bertindak secara hatihati, untuk mempertimbangkan secaracermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebin dahulumencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, sertaperaturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikankepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi

Objek Gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata UsahaNegara yaitu tidak terpenuhinya unsur berpotensi menimbulkan akibathukum.Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa TUN berupaKeputusan TUN merujuk kepada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009berbentuk penetapan tertulis bersifat konkrit, individual, dan final adalah dalilyang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:a.

Bahwa yang menentukan areal seluas 89,33 Ha diklaim Penggugatsebagai kawasan hutan bukan Objek Gugatan TUN a quo, tetapiKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/MenhutII/2014 tentangKawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.i.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci maka terhadapterbitnya objek sengketa TUN quo dapat Tergugat sampaikan kronologissebagai berikut:a.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.