Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4697 atas Zubaidah dengan luas 971 M2 X Rp 600.000,/M2=Rp 582.600.000, x 5 % = Rp 29.130.000, (dua puluh Sembilanjuta seratus tiga puluh ribu rupiah).d. Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4696 atas nama Siti Aminah dengan luas 971 M2 X Rpe. 600.0, /M2 =Rp 582.600.000, x 5 % = Rp 29.130.000, (duapuluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).f.

Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (GHM)No. 4690 atas nama Hamisah (almarhumah)/ahli warisalmarhumah dengan luas 275 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp165.000.000, x 5 % = Rp 8.250.000, (delapan juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).b. Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 4689 atas nama Zubaidah dengan luas 280 M2 X Rp600.000,/M2 =Rp 168.000.000, x 5 % = Rp 8.400.000,(delapan juta empat ratus ribu rupiah).c.

Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4696 atasnama Siti Aminah dengan luas 971 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp582.600.0, xX 5 % = Rp 29.130.000, (dua puluh Sembilan jutaseratus tiga puluh ribu rupiah).d. Jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4695 atasnama Jumiati MS (Tergugat Rekonpensi) dengan luas 970 M2 X Rp600.000,/M2 =Rp 582.000.000, x 5 % = Rp 29.100.000,(dua puluhSembilan juta seratus ribu rupiah).e.

Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4690 atas nama Hamisah (almarhumah)/ahli waris almarhumah denganluas 275 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp 165.0.000, x 5 % = Rp8.250.000, (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).. Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4689 atas nama Zubaidah dengan luas 280 M2 X Rp 600.000, /M2=Rp 168.000.000, x 5 % = Rp 8.400.000, (delapan juta empat ratusribu rupiah)..

Bahwa jasa yang harus dibayar pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4692 atas nama Hariyati dengan luas 292 M2 X Rp 600.000,/M2 =Rp175.200.000, x 5 % = Rp 8.760.000, (delapan juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah).Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar/ditunaikan olehTergugat Rekonpensi bersama 4 (empat) orang ahli waris H.

Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Pebruari2001, di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut : Wali Nikah ayah Pemohon II, ; Saksi nikah masing masing bernama SAKSI IJ, alamat di Desa Lampeji KecamatanMumbulsari Kabupaten Jember dan SAKSI II, alamat di Desa Lampeji KecamatanMumbulsari Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa uang, sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Lafad Tjab dilakukan oleh tokoh masyarakat, bernama setelah mendapat kuasa dariwali nikah (pasrah wali), sedangkan gqobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon Isebagai calon mempelai laki laki; Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; 272222 22 nnn nnn2Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungansesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syaratsyarat pernikahan, baik syarat

tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan tokoh masyarakat, bernama sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut4 Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan 3 292 on nn nnn nnn nnn nn en nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nee Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak , lahir tl.11

SAKSI I; 2 200222 202220 2222Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal02 Pebruari 2001, di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pemikahan itu yang menjadi wali ialah ayahPemohon II, dengan maskawin berupa uang, sebesar Rp 200.000, (dua ratus riburupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai

tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 11 tahun 2 bulan ; Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinanpara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula denganketentuan

Pajak Nomor: KEP00041/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor: 00006/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama: PT.Eramas Persada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000, beralamat di BukitGading Raya Blok E Nomor: 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.844.208.379,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 8.844.208.379,00 )Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 8.844.208.379,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Selatan untuk Masa Januari 2012 merupakan hasilpenyerahan Barang Kena Pajak (Pembangkit Listrik) yang dikenakanPPN dan PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp8.844.208.379,00;dapat dikreditkan pada Masa Januari 2012, sehingga koreksi Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki landas pijakhukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Ssekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Halaman

Putusan Nomor 2754/B/PK/Pjk/2019Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.844.208.379,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 8.844.208.379,00 )Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 8.844.208.379,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Putusan Nomor 1704/B/PK/Pjk/2020Pajak Keluaran yang harus dipungut R 8.886.643.295.00sendiri P , : : q PM yang dapat diperhitungkan Rp 19.017.372.786,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Kompensasi bulan yang lalu Rp Rp 19.017.372.786,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp (10.130.729.491 ,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 41.377.162.745,00berikutnyaPPN kurang bayar Rp NihilSanksi Adm Pasal 13 (3) Rp NihilJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

dan Jasa Nomor 00065/207/09/051/12tanggal 26 September 2012 Masa Pajak Januari 2009, atas nama PTPersero Perkebunan Nusantara VII, NPWP 01.061.128.3051.000, beralamatdi Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung 35141, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 menjadisebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp190.777.499.680,00Pajak Pertambahan Nilai terutang Rp 8.886.643.295,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 17.866.797.387,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar

(Rp 8.980.154.092,00)Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 10.130.729.491,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 1.150.575.399,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 1.150.575.399,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp 2.301.150.798,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

2007 juncto Pasal 2 ayat (1)huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1704/B/PK/Pjk/2020DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp190.777.499.680,00Pajak Pertambahan Nilai terutang Rp 8.886.643.295,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 17.866.797.387,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 8.980.154.092,00)Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 10.130.729.491,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 1.150.575.399,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 1.150.575.399,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86231/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa bandingini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh bandingPemohon Banding sehingga jumlah pajak yang masihharus/(lebih) dibayar

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp69.025.862.361,002 PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 511.291.156,003 Kredit Pajak Rp 511.291.156,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut86231/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Rp 511.291.156,00Kredit Pajak......... occ ecceeeccececeeeeeeesesssteeeeeeeeeeeeeenes Rp 511.291.156,00PPh kurang/(lebih) dibayar...................ceccccceeeeeeeeeees Rp 0,00Sanksi Administrasi....................cccccecceeeeeeeeeeeeeeeees Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar........

junctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Keputusan MenteriKeuangan Nomor 416/KMK.04/1996;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp69.025.862.361,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp 511.291.156,00Kredit Pajak Rp 511.291.156,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Putusan Nomor 1262 B/PK/Pjk/2020 ; Cfm Penelaah Koreksi yanKeterangan Cfm Pemeriksa Rehorstan Banding aitetalaDasar Pengenaan Pajak 5.621.131.817 5.621.131.817 5.621.131.817 0Pajak Keluaran 562.113.172 562.113.172 562.113.172 0Pajak Masukan 496.481.189 496.481.189 562.113.172 65.631.983PPh Kurang Bayar 65.631.983 65.631.983 0 65.631.983Sanksi Administrasi 21.002.234 21.002.234 0 21.002.234Jumlah PPhYMH dibayar 86.634.217 86.634.217 0 86.634.217 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat

Atas Impor BKP Rp 846.407.210,00 Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 562.113.172,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 562.113.172,00PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2013, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis

dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 ayat (1),Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Atas Impor BKP Rp 846.407.210,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 562.113.172,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 562.113.172,00PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Bunga Pasal 13 (2) KUP842.165.266(842.165.266) PPN yang masih harus dibayar 2.596.676.236 (2.596.676.236) Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding,tidak ada lagi jumlah PPN yang masih harus dibayar (Nihil) dandikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atasSKPKB PPN sebesar Rp2.596.676.236,00 maka terdapat kelebihanpembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Banding sebesar Rp2.596.676.236,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

SudirmanKav. 5253, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp 132.592.674.618,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp =: 13.259.267.447,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp13.259.267.447,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 13.259.267.447,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal30 Januari 2019;Menimbang, bahwa permohonan

dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Rp 132.592.674.618,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp = 13.259.267.447,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp 13.259.267.447,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 13.259.267.447,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 0,00Kelebihan pajak yang sudah

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

pembetulan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00003/WPJ.05/KP.0703/2014 tanggal 18 Maret 2014 atas nama PTPSV Indonesia, NPWP 03.042.022.8035.000, beralamat di Jalan RayaKebayoran Lama Nomor 155, RT. 001/002, Sukabumi Selatan, Jakarta Barat11560, sehingga penghitungan jumlah PPh Pasal 21 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp 21.752.950.938,00PPh Pasal 21 yang terutang Rp 3.110.883.487,00Kredit Pajak Rp 3.738.312.814,00PPh yang kurang (Lebih) dibayar

Rp (627.429.327,00)Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak berikutnya Rp 920.065.682,00PPh ymh (Lebih) Dibayar 292.636.355,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP (2% x 23 dari PPh KB) Rp 134.612.723,00Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar Rp 427.249.078,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 374 B/PK/Pjk/201903.042.022.8035.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp427.249.078,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal21 sebesar Rp1.719.269.147,00; yang tetap dipertahankan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali

Putusan Nomor 374 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp427.249.078,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp 21.752.950.938,00PPh Pasal 21 yang terutang Rp 3.110.883.487,00Kredit Pajak Rp 3.738.312.814,00PPh yang kurang (Lebih) dibayar Rp (627.429.327,00)Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak berikutnya Rp 920.065.682,00PPh ymh (Lebih) Dibayar 292.636.355,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP (2% x 23 dari PPh KB

) Rp 134.612.723,00Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar Rp 427.249.078,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 1621/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruhbanding Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih)dibayar seharusnya dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp8.533.701.498,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 107.453.131,003 Kredit Pajak Rp 107.453.131,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86263/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Putusan Nomor 1621/B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang Rp107.453.131,00 Kredit Pajak Rp107.453.131,00PPh kurang/(lebih) dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Rp0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar

Pengenaan Pajak R p8.533.701.498,00Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang R p107.453.131,00Kredit Pajak R p107.453.131,00PPh kurang/(lebih) dibayar R p0,00Sanksi Administrasi R p0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

L2A Kawasan Industri KIIC TelukjambeNomor:Ketetapan Tagihan Pajak NomorTimur, Karawang, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah RupiahPajak yang harus dibayar/ditagih kembali 0,00Kredit Pajak 0,00Kurang Dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1378/B/PK/Pjk/2018 Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14 (4) KUP 1.117.994,00 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 1.117.994,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 19 Oktober 2017 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1378/B/PK/Pjk/201800058/107/12/052/15 tanggal 5 Mei 2015 Masa Pajak Agustus 2012berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 02.047.401.1052.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp1.117.994,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.117.994,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian

RpPajak yang harus dibayar/ditagih kembali 0,00Kredit Pajak 0,00Kurang Dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Denda Pasal 14 (4) KUP 1.117.994,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar 1.117.994,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada

Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor 00059/207/08/123/13 tanggal28 Juni 2013 atas nama PT Anugerah Langkat Makmur, NPWP01.453.179.2123.000, beralamat di Jalan Sei Deli Nomor 1416 Silalas,Medan Barat, Kota Medan 20114, sehingga PPNnya dihitung kembalimenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp 600.000.000,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp18.540.500.000,00Jumlah seluruh penyerahan Rp19.140.500.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 60.000.000,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.295.427.321,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (1.235.427.321,00)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.238.196.943 00Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 2.769.622,00Saksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00 Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 2.769.622,00PPN yang masih harus dibayar Rp 5.539.244, 00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Bahwa dengan demikian, alasan alasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebih dibayar sebesar Rp5.539.244,00; dengan perinciansebagai

Putusan Nomor 708 B/PK/Pjk/2018Jumlah seluruh penyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) BayarKompensasi ke Masa Pajak berikutnyaRp19.140.500.000,00Rp 60.000.000,00Rp 1.295.427.321,00Rp (1.235.427.321,00)Rp1.238.196.943,00Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 2.769.622,00Saksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00 Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 2.769.622,00PPN yang masih harus dibayar Rp 5.539.244

Putusan Nomor 1009/B/PK/Pjk/2018Rp89.570.000,00 dari Terbanding Nomor KEP1166/WPJ.19/2014 tanggal 9Juni 2014 dan menetapkan sebagai berikut: Obyek PPN Yang PemohonUraianMohon Masa November 2011Penyerahan BKP : Eksport Rp BKP yg PPN dipungut sendiri Rp 62.674.901.543) BKP yg PPN tidak dipungut Rp 29.049.095 BKP yg PPN dibebaskan RpJumlah penyerahan BKP Rp 62.703.950.638Perhitungan PPN : PPN Keluaran harus dipungut Rp 6.267.490.153 Dikurangi : PPN Masukan Rp 3.129.715.991 PPN dibayar sendiri Rp 3.101.868.722Rp

6.231.584.713Dikompensasikan bulan berikut RpPPN Kurang Bayar Rp 35.905.440Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 13.644.067Kenaikan Pasal 13 (3) KUP RpPPN yang masih harus dibayar Rp 49.549.507 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 November 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65966/PP/M.VIIIA/16/2015, tanggal 23 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding

Rp 35.905.440,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 13.644.067,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 49.549.507,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Maret 2016, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 1166/WP4J.19/2014tanggal 9 Juni 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2011 Nomor 00294/207/11/051/13 tanggal 24 Juni 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.132.5051.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1009/B/PK/Pjk/2018 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00 PPN yang kurang dibayar Rp 35.905.440,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2)KUP Rp 13.644.067,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 49.549.507,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.327.147.075,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 36.477.597.190,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 36.477.597.190,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 33.157.062.684,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.320.534.506,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 6.612.569,003.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 13.225.138,00 Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agarMajelis dapat memutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikansemua hak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan (ex aequo etbono);Bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Bandingsampaikan dan besar harapan Pemohon Banding agar kiranya MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat mengabulkan Permohonan BandingPemohon Banding

Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.327.147.075,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 30.477.587.180,00 Diperhitungkan: SKPPKP Rp 33.157.062.684,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.320.534.506,00d.Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 6.612.569,003. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,004.

Jumlah seluruh penyerahan Rp 590.087.685.482,00Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.327.147.075,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 36.477.597.190,00 Diperhitungkan: SKPPKP Rp 33.157.062.684,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.320.534.506,00d.Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 6.612.569,00Kelebihan Pajak yang sudah:b.

Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 6.612.569,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp 6.612.569,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 13.225.138,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembaliditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini

Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;e Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP280/VVBC.06/2012 tanggal 24April 2012bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabeandalam keputusan keberatan Nomor: KEP280/WBC.06/2012 tanggal 24 April 2012bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil penelitian disimpulkan harga transaksi yangdiberitahukan dengan PIB 029948 tanggal 23 Februari 2012 tidak dapat diyakinikebenarannya sebagai niiai transaksi yang sebenarnya dibayar

160/PMK.04/2010 tanggal 1September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untukdiekspor ke dalam Daerah Pabean;b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnyaatau yang seharusnya dibayar

berpendapat Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan bahwa sejumlah USD71,840.18 dalam Aplikasi Transfer BRItanggal 2 April 2012 adalah benar diperuntukan untuk pembayaran importasi barangdengan keenam invoice tersebut;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor: 029948 tanggal 23 Februari 2012 sebesar CIF USD35,433.00 adalah nilaitransaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IX B, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaanmateri sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil penelitian disimpulkan harga transaksi yangdiberitahukan dengan PIB 029948 tanggal 23 Februari 2012 tidak dapat diyakinikebenarannya sebagai niiai transaksi yang sebenamya dibayar atau seharusnya

yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenaran nilai transaksi dandata yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding,kami berpendapat nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor: 029948 tanggal 23 Februari 2012 sebesar CIF USD35,433.00 adalah nilai transaksiyang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya kami berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon

Dengandemikian, perhitungan PPN untuk Masa Juni 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Jumlah Menurut; Koreksi YangUraian Keputusan PermohonanSeharusnyaKeberatan BandingDibatalkanPenyerahanan yang PPNnya harusdipungut sendiri 5.166.151.787 4.635.493.811 530.657.976Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri 516.615.178 463.549.381 53.065.797Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 504.022.455) 504.022.455 PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 12.592.723 (40.473.074) 53.065.797Dikompensasikan

ke masa pajak 40.473.074 40.473.074berikutnyaPPN Masih Kurang / Lebih Dibayar 53.065.797 53.065.797Sanksi Administras i: Bunga Pasal 13 (2) KUP 6.044.507 6.044.507 Kenaikan Pasal 13(3) KUP 40.473.074 40.473.074Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 99.583.378 99.583.378 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding, tanggal 4 Mei 2015:Menimbang, bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT089038.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yangtelah berkekuatan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp99.583.378,00; dengan perincian sebagai berikut :Penyerahan

yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.166.151.787Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Ro 516.615.178Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 504.022.455PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 12.592.723Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 40.473.074PPN Masih Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 53.065.797Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 6.044.507 Kenailan Pasal 13(3) KUP Rp 40.473.074Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 99.583.378Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

Maskawin / mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000, dibayartunai telah dibayar tunai;d.

Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada 03 April 2014 diTanggul Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acarapernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Firman Abidinsyah(Ayah Pemohon Il) dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai;Yang menikahkan Ustad Baidowi sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan Pemohon Ilberstatus jejaka;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon Il di Dusun KrajanRT.007 RW. 001 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jembersudah mempunyai 1 (satu) anak bernama Devan

Nomor 2874/Pdt.P/2020/PA.JrSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi paman Pemohon ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada 03April 2014, di Tanggul Kabupaten Jember; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah FirmanAbidinsyah (Ayah Pemohon Il) dengan maskawin berupa berupa uang sebesarRp. 100.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustad

tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Paraundangan lainnya; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 6 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum,karena itu permohonan Para Pemohon dapat

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88802/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding adalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.047.122.659,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 101.892.993,00Kredit Pajak Rp 101.892.993,00Pajak yang Dibayar

Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, sehinggaPPh terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.867.633.771,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 183.944.104,00Kredit Pajak Rp 122.388.799,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 61.555.305,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU 29.546.546,00KUP RPJumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 91.101.851,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP3215/WPJ.07/2015 tanggal 30 September 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2011 Nomor: 00027/240/11/054/14 tanggal4 Juli 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP00085/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.363.919.0054.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar

Pajak R 1.867.633.771,0p 0PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang R 183.944.104,00pKredit Pajak R 122.388.799,00pPajak yang Tidak/Kurang Dibayar R 61.555.305,00pSanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU R 29.546.546,00Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 620/B/PK/Pjk/2019KUP pJumlah PPh yang Masih Harus Dibayar R 91.101.851,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Putusan Nomor 1363/B/PK/Pjk/2018Banding sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnyadihitung dengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.279.387.553,002 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 112.814.713,003 Kredit Pajak Rp 112.814.713,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus Rp 7dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86150/PP/M.IIIA/13/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Thamrin Nomor 51, Menteng,Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 7.279.387.553,00PPh terutang Rp 112.814.713,00Kredit Pajak Rp 112.814.713,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1363/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :DPP PPh Pasal 26 Rp 7.279.387.553,00PPh terutang Rp 112.814.713,00Kredit Pajak Rp 112.814.713,00Pajak

Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Undangundang Hukum Acara Pidana sertaketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa IRWANA SALEH ALS IRWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukummenguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 7 ( tujuh ) tahun dan 6 Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan

dari 25 Putusan Nomor 2.686/Pid.Sus/2015/PN.MdnMenyatakan Terdakwa BUSTAMAN als AGAM tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara Tanpa Hakdan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gramMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : 7( tujuh ) tahun dan 6 Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000, (Satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar