Tujuan diadakannya sistem pembukuanadalah untuk meningkatkan tata pengelolaan keuangan ; memudahkanpemeriksaan penggunaan uang ; secara lebin awal mengetahui tingkatefisiensi keuangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana BKM ;menghasilkan bahan laporan untuk pertanggungjawaban BKM kepadapihakpihak yang berkepentingan. Dalam petunjuk huruf H tentangHal. 3 dari 22 hal. Put.

Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngampilan dalammenjalankan tugas dan fungsinya mengelola dana pinjaman bergulirmemiliki sistem pembukuan keuangan berupabuku kas BKM Ngampilanbuku kas harian buku piutang buku angsuran pinjamanbuku bank ;. Buku BKM Ngampilan mencatat seluruh transaksi masuk dan transaksikeluar yang dibuka pada setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulanserta ditandatangani oleh Ketua BKM Ngampilan Sdr.

Tujuan diadakannya sistem pembukuanadalah untuk meningkatkan tata pengelolaan keuangan ; memudahkanpemeriksaan penggunaan uang ; secara lebin awal mengetahui tingkatefisiensi keuangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana BKM ;menghasilkan bahan laporan untuk pertanggung jawaban BKM kepadapihakpihak yang berkepentingan. Dalam petunjuk huruf H tentangpembukuan UPKBKM angka Ill mengatur bahwa penanggung jawabpembukuan keuangan BKM adalah Ketua UPK (Bendahara BKM) ;6.

Tahap 4 bulan 2000 = Rp.November 5.000.000, Jumlah Rp. 250.000.000,7.10.Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngampilan dalammenjalankan tugas dan fungsinya mengelola dana pinjaman bergulirmemiliki sistem pembukuan keuangan berupa buku kas BKMNgampilan buku kas harian buku piutang buku angsuran pinjaman buku bank ;Buku BKM Ngampilan mencatat seluruh transaksi masuk dan transaksikeluar yang dibuka pada setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulanserta ditandatangani oleh Ketua BKM Ngampilan Sdr

warna gold kemudian anak JUMARLISBAMBANG HERMADI ALS BEMBENG serahkan pada Sutomo Als Tomosebagai pembayar hutangnya.Akibat perbuatan anak JUMARLIS BAMBANG HERMADI ALSBEMBENG, saksi saksi Sri Hastuti dan saksi Aeronika Melati Anggraeni AlsIka tersebut mengalami kerugian lebin kurang sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah).Perbuatan anak JUMARLIS BAMBANG HERMADI ALS BEMBENGsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUH Pidana Jo Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban menderita kerugiansebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Anak dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUH Pidana joPasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,yang unsurunsurnya

RegisterLitmas : 322/SA/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang dilakukan olehBapas Pekanbaru, yang rekomendasinya, yaitu pidana penjara berdasarkanpasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak dengan tetap memperhatikan perkembangan dan perilaku anakselama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebihbaik ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun2012, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsunganhidup manusia

sudah menikmati hasil kejahatannya ;Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum ; Anak berterus terang, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akanmengulangi lagi ; Anak ingin melanjutkan sekolah ;Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ;Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUHPidana Jo Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang ;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan. No.623/Pid.Sus/2018/PN. CbiForm01/SOP/15.6/2018Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenius sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO), denganmenggunakan uang terdakwa sendiri ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mulai mengenal atau membeliatau mengkonsumsi sabusabu tersebut sejak tiga bulan dimana padasaat pertama kali mendapatkan sabusabu dari Sdr.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang ; Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenius sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO), denganmenggunakan uang terdakwa sendiri ; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mulai mengenal atau membeliatau mengkonsumsi sabusabu tersebut sejak tiga bulan dimana padasaat pertama kali mendapatkan sabusabu dari Sdr.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang, dan uang tersebutadalah uang terdakwa sendiri ;Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenis sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO) ;Bahwa Terdakwa mulai mengenal, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menerima, membawa, memakai atau konsumsi sabusabu sejak tiga bulan pada saat pertama kali mendapatkan sabusabudari Sdr. BUDI (DPO) ;Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan. No.623/Pid.Sus/2018/PN.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang, dan uang tersebutadalah uang terdakwa sendiri ;Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenis sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO) ;Bahwa Terdakwa mulai mengenal, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menerima, membawa, memakai atau konsumsi sabusabu sejak tiga bulan pada saat pertama kali mendapatkan sabusabudari Sdr.

IBRAHIM, saksi MUHAMMAD DAHLANe Bahwa selanjutnya panitia pengadaan, mengadakan pelelanganumum pasca kwalifikasi dengan sistem gugur, selanjutnya saksi Ir.MUHAMMAD GUNTURIAH selaku panitia pengadaan barang danjasa mengusulkan penetapan pemenang pelelangan yangmemenuhi persayaratan tehnis, administrasi dan keuangankepada PPK dengan Nomor : 027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08tanggal 25 Maret 2008, yaitu :1. Calon pemenang pertama CV. Karya Mandiri Perkasa dengannilai penawarannya Rp. 559.908.000,2.

Karya MANDIRIPERKASA dengan direktur saksi RAHMAWATY IBRAHIM mulaimelaksanakan pekerjaannya dan berdasarkan kontrak pekerjanmenggunakan sistem Lumpsum Price dimana item pekerjaan yangharus dilaksanakan saat itu adalah membuat 1 buah papan nama,pekerjaan direksi Kit 24M2, melakukan Pengukuran 44.352M2,pekerjana striping (pengupasan tanah) 20.451,26 M2 serta urugandan pemadatan tanah 6.652 M3 sedangkan pada saat anwizingyang dihadiri oleh panitia pengadaan dan CV.

IBRAHIM, saksi MUHAMMAD DAHLAN ;e Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengadakanpelelangan umum pasca kwalifikasi dengan sistem gugur,selanjutnya saksi Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selakupanitia pengadaan barang dan jasa mengusulkanpenetapan pemenang pelelangan yang memenuhipersayaratan tehnis, administrasi dan keuangan kepadaPPK dengan Nomor : 027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08tanggal 25 Maret 2008, yaitu sebagai calon pemenangpertama CV.

Karya MANDIRIPERKASA dengan direktur saksi RAHMAWATY IBRAHIM mulaimelaksanakan pekerjaannya dan berdasarkan kontrak pekerjanmenggunakan sistem Lumpsum Price dimana item pekerjaan yangharus dilaksanakan saat itu adalah membuat 1 buah papan nama,pekerjaan direksi Kit 24M2, melakukan Pengukuran 44.352M2,pekerjana striping (pengupasan tanah) 20.451,26 M2 serta urugandan pemadatan tanah 6.652 M3 sedangkan pada saat anwijigyang dihadiri oleh panitia pengadaan dan CV.

Pertamina selakupemegang PSO (Publik Serais Olligasi).c Bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan : Hakim tidak menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadidan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurutUndangUndang yang bersifat negatif ;Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikania memperoleh

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangatbertentangan dengan pasal 183 KUHAP ;Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud pasal 163 jopasal 185 Ayat 4 dan 6 jo pasal 183 KUHAP ;2CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUTKETENTUAN UNDANGUNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHAP);Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

Pertamina selaku pemegang PSO (Publik Serais Olligasi) danketerangan Ahli tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalammenjatuhkan putusan sehingga keterangan tersebut menjadi tidak berarti.Bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan : Hakim tidak menjatuhkan pidana kepadaseseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangatbertentangan dengan pasal 183 KUHAP. Perlu kami jelaskan bahwa tuntutan pidanaatas nama Terdakwa Mahmuddin Nasution Als.

Tli20eBahwa dalam Pengadilan Anak selain tujuan tersebut di atas pemberian sanksi jugaditerapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindakpidana;eBahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan para terdakwa, Hakim berkesimpulanbahwa terdakwa tergolong anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana termaktubdalam pasal angka 3 Undangundang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebutberdampak luas

bagi masyarakat di sekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian yang dipertimbangkan di atas diatas,Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 69Undangundang No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diriterdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepadaterdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan :e

bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyadikemudian hari; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa adalah masih tergolong anak nakal; Antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan danhalhal yang meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut, dan meskipun pasal 60 ayat (3)21Undangundang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Tli2dYang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka diperintahkandirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP, Undangundang No. 11 tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasalpasal dalam UndangUndang No. 8tahun

Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahunsehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPGPerbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umumtersebut, Anak pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak

Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkanPasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanabahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

denganperbuatan ANAK pelaku dan dinilai adil baik bagi ANAK pelaku dan keluarganyadisamping rasa keadilan masyarakat terayomi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akanmempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknyamenyarankan agar Anak dapat diupayakan diversi untuk mencapai kesepakatandiversi berupa Pengembalian kerugian kepada Korban dan penyeraha anakkembali kepada orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2huruf adan c Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem

Hakim mempertimbangkan permohonanAnak dipersidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan denganhasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak pelaku,diperoleh Fakta bahwaAnak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtuadalam melarang Anak mengendarai Sepeda motor, dengan mempertimbangkanHasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karenanya Hakim akanmenjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pemidanaan bersyarat, makaberdasarkan pasal 73 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem

lengkap, jelas, dan menandatanganinya.Pasal 28 ayat (1) :Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasdan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan ;Pasal 28 ayat (7)Pembukuan sekurangkurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapatdihitung besarnya pajak yang terutang.Penjelasan Pasal 28 ayat (7)Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem

Bahwa tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidakmemiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPhtepat pada waktunya;c. Bahwa Contribution John, menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diakui sebagai pinjaman.d.

Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bahwa tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan17tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPhtepat pada waktunya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tanggapi sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)di tahun 2006 belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidakmemiliki pengetahuan perpajakan tidak dapat dibenarkan karena tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28ayat (1) UndangUndang KUP, terlebih lagi tahun 2006 merupakan tahunkedua sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pokoksengketa banding tersebut adalah masalah pembuktian atas

. : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undangundang R.INo. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010No. Reg.

Perkara : Pdm 049/TNG/04/2010 yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Sofyan Ahmad, SH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakuka tindak pidana "Menggunakan ijazah yangdiperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 68(2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam surat dakwaanKedua.Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa SOFYAN AHMAD, SH11dengan pidana penjara

kembali.Maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang teruraidiatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankandalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akandibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 68 ayat (2) Undang Undang R.I Tahun2003 tentang Sistem

telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para penggugat merupakan asli tokoh masyarakat adat suaey umpuTulang Bawang yang merupakan anak keturunan tokoh adat yang berhakuntuk melaksanakan pengaturan seluruh aturan adat istiadat marga suaeyumpu Tulang Bawang yang ada di wilayah suaey umpu Tulang Bawangsebagaimana surat tanggal 15 Juni 1937 (Bukti P 1) yang kemudianmasyarakat adat marga suaey umpu Tulang Bawang ikut bernaung dalamwadah lembaga adat Empat Marga Tulang Bawang Lampung;Bahwa sistem

adat istiadat Empat Marga Tulang Bawang Lampung yangterdiri dari marga Tegamoan, Marga Buaey Bulan, Marga Suaey Umpudan Marga Aji menjadi sistem masyarakat adat yang terdapat di TulangBawang Lampung dan telah terdaftar keberadaannya di KantorKemenkum Ham RI nomor AHU0003524.AH.01.07 Tahun 2020 ( BuktiP 2 ) maupun terdaftar di kantor kantor kesbang Pol Kabupaten TulangBawang ( Bukti P 3 );Bahwa sebagai tokoh masyarakat adat dari keturunan marga suaey umpuTulang Bawang, para penggugat adalah yang

berhak mengatur sistemmasyarakat adat marga suaey umpu Tulang Bawang dan para penggugattersebut secara turun temurun merupakan pemegang hak tanah adat suaeyumpu berdasarkan sistem adat istiadat marga Suaey umpu tulang bawang.Bahwa masyarakat adat marga suaey umpu sesuai peta 1930 memilikitanah di wilayah adat marga Ssuaey umpu tulang bawang yang menjadi hakmasyarakat adat;Bahwa kemudian telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha nomor 6/Mgltanggal 25 Agustus 1988 peta situasi nomor 13 tahun 1987 atas

elektronik sesuai denganjadwal (court calendar) yang ditetapbkan dalam Penetapan Nomor30/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 6 Juli 2021;Bahwa pemeriksaan pokok perkara a quo dilakukan dalam persidanganterbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaansurat permohonan;Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan, yang manaTermohon tidak keberatan atas perubahan yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikanjawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem

ah meninggal dunia pada tanggaleS a:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitasperkawinan;Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.KmnBahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, parapihak menerimanya;Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Termohon bahwaoleh karena Termohon sudah mengakui seluruh dalildalil permohonanPemohon, maka tidak ada beban pembuktian terhadap Termohon;Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulanmelalui Sistem

sejumlahRp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulgadah 1442 Hijriyah, olehkami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan LauhinMahfudz Kamil, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutpada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dandisampaikan kepada para pihak melalui Sistem

mengganti tempat lahirPemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah dikarenakan terjadi malladministrasi pada saat Pemohon mendaftarkan di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara serta terkait jugadengan masalah kepentingan adminstrasi Anak Pemohon yang akanmasuk Sekolah karena ada perbedaan data tempat lahir Pemohon di AktaKelahiran dan di KTP serta ljazah Pemohon maka pada saat pedaftaranke sekolah anak pemohon, pihak sekolah tidak dapat memasukan dataorang tua dari anak di sistem

dikarenakan terjadi malladministrasi pada saat Pemohon mendaftarkan di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara serta terkait jugadengan masalah kepentingan adminstrasi Anak Pemohon yang akanmasuk Sekolah karena ada perbedaan data tempat lahir Pemohon di AktaHalaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN PnjKelahiran dan di KTP serta ljazah Pemohon maka pada saat pedaftaranke sekolah anak pemohon, pihak sekolah tidak dapat memasukan dataorang tua dari anak di sistem

secara tegas Pemohon lahirdi PASIR sedangkan di bukti surat P2 Tertulis Semoi Dua sehingga kontradiktifserta keterangan Saksi AGUS SALIM yang mengatakan mengalami hal yangserupa dengan pemohon yakni terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahirdari saksi juga;Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan tersebut Pemohonmengalami kendala ketika mendaftarkan sekolan anak pemohon perihalpengisian administrasi sekolah anak pemohon dimana pihak sekolah tidakdapat memasukan data orang tua dari anak di sistem

Desember 2002;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Sorowako, Kabupaten Luwu Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak Ada;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan Nomor : W23.PAS27.PK.01.05.021899 tanggal 7 Nopember2019, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan sepenuhnya/seluruhnya,maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa asas dari Peradilan Anak berdasarkan Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan asas perlindungan, keadilan,non diskriminatif, Kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapatanak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan danpembimbingan anak, proporsional, perampasa kemerdekaan dan pemidanaansebagai uapay hukum terakhir dan penghindaran pembalasan.

Perlindungan bagianak seperti hal tersebut hendaknya sebagai aspek penjeraan dan edukatif agarkedepan anakanak tidak terjebak lagi sebagai residivis dalam konteks inisebaiknya tidak serta merta menggunakan KUHP dalam beracara akan tetapilebih bijanya menggunakan UU nOm 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak.3.

Demikian juga untukPembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta Pendapat orang tua/wali Anakmengenai halhal yang bermanfaat bagi anak juga menyampaikan supaya Anakdikembalikan kepada orangtuanya sebab orangtuannya masih sanggup mendidikAnak dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;Menimbang, bahwa meskipun Anak dalam hal ini masih dalam lingkupSistem Peradilan Pidana Anak, yang menurut Pasal 2 huruf UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwaperampasan

Selanjutnya mengenai lamanya anak menjalani pidanapenjara akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim, Anak Pelaku dijatuhi pidanapenjara, maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2019/PN.Wsbtentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang dijatuhi pidana penjaraditempatkan di LPKA, dalam perkara ini maka ditempatkan di LPKA Kutoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatunkan

dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanAnak;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Anak diharapkan masih bisa dibina; Korban telah memaafkan Anak ; Anak belum pernah dihukum;Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana,Pasal 2, Pasal 20, Pasal 71, Pasal 85, dan Pasal 86 Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS)Inventaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di KoordinatX=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalamKawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281 dan sudahdipasang tanda kawasan TNKS; Bahwa kegiatan perkebunan kopi yang di kelola Saksi SALDIN di dalamkawasan hutan TNKS diwilayah Desa Pondok Baru Kec.

dan tim patroli polisi kKehutanan di kawasan hutan TNKStelah memasang tanda kawasan TNKS berbentuk kotak persegi yangterbuat dari seng berwarna merah dengan tulisan KAWASAN TNKSdengan tulisan berwarna putin yang dipasang di pondok kebun saksiSALDIN; Bahwa lokasi kegiatan perkebuan Kopi milik saksi SALDIN tersebutberada di dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec.Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebutdilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS)Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di KoordinatX=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalamKawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak merasa keberatan;4.

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukanpengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentariskantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKSberjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik KoordinatPerkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecilpada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap

SelaganRaya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukanpengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantorTNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 danY=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjaraksekitar 800 meter dari Pal. 281;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan TitikKoordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi SelaganKecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama

No.93 PK/Pdt.SusHKI/20141011Pemohon PK telah terlebih dahulu mendaftarkan Merek MALING di Indonesiapada tahun 1991, sedangkan Termohon PK baru mendapatkan hak merektersebut pada tahun 1999 dan terbukti jelas Termohon PK mendaftarkan MerekMALING di Indonesia pada tahun 2009, yaitu jauh sesudah didaftarkan olehPemohon PK pada tahun 1991;Bahwa hal tersebut berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di RRC,memungkinkan penggunaan merek secara bersama, sebagaimana dapat dibaca didalam dokumen Departemen

maling yangsah untuk di Negara Republik Indonesia;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Merek, berbunyi:Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilikMerek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentudengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihaklain untuk menggunakannya;Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikemukakan konstruksihukum sebagai berikut: UndangUndang Merek Indonesia menganut sistem

wajib daftar, yangdisebut sistem konstutif (constitutive system) yang bermakna: PendaftaranMencipta Hak Atas Merek;e Selama merek yang bersangkutan belum didaftarkan pada Daftar UmumMerek (DUM), undangundang merek tidak memberi Perlindungan HakEksklusif (exclusive right) kepada pemilik atau pemakainya;e Siapa yang mendaftar lebih dulu, mempunyai hak lebih utama dari yanglain atas merek yang bersangkutan:Hal.20 dari 25 hal.

, dan;Hak eksklusif itu Menutup pemberian perlindungan kepada pendaftaran yangbelakangan, apabila ternyata Merek tersebut mempunyai persamaan secarakeseluruhan (entireties smilar) atau menyerupai (nearly resembles) denganMerek Pemohon PK yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dan;Sesuai dengan asas pendaftar pertama (the first to file principle) yangdipancangkan Pasal 3 UndangUndang Merek, hukum tidak membebaniPemohon PK untuk membuktikan sebagai pemakai pertama atau the firstuser, sebab menurut sistem

No.93 PK/Pdt.SusHKI/2014e Apabila timbul konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang palingunggul dan paling utama haknya, tidak didasarkan pada pembuktian siapapemakai pertama, tetapi sematamata ditentukan berdasarkan pembuktiansiapa yang terlebih dulu mendaftarkan;Dengan demikian, pada sistem konstitutif berdasarkan the first to file yangdigariskan Pasal 3 UndangUndang Merek, sekaligus terkandung prinsip legalpresumption atau anggapan hukum mengenai prior right yang mengajarkan:siapa yang

Perhutani(Persero) Unit III Jawa Barat Nomor 1045 / KPTS / III / 2001 tanggal 30 Oktober 2001,bersamasama dengan saksi MUDJIARTO BIN MUDJAMIL (dilakukan penuntutansecara terpisah) dan CARWA BIN SARYO selaku Operator Sub Sistem Pemasaran (S.Sar)Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Emplak Wilayah Pengolahan Kesatuan PemangkuanHutan (KPH) Ciamis (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagidengan pasti pada kurun waktu Bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Agustus 2007, atausetidaktidaknya

Bahwa pelaksana kegiatan di TPK Emplak Pemasaran I Cirebon KBM PemasaranKayu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yaitu Kepala TPK, Pengujji,Operator Sub Sistem Pemasaran, Mandor Penerimaan, Mandor Pengarah, MandorKapling, Mandor Penyerahan, Mandor Tata Usaha Hasil Hutan, Pejabat PembuatFaktur Angkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan ( FAKB/KO) ; 4.

Perhutani(Persero) Unit III Jawa Barat Nomor 1045 / KPTS / III / 2001 tanggal 30 Oktober 2001,bersamasama dengan Saksi MUDJIARTO BIN MUDJAMIL (dilakukan penuntutanHalaman 9 dari 65 halaman Perkara No.55/Tipikor/2011/PT.Bdgsecara terpisah) dan CARWA BIN SARYO selaku Operator Sub Sistem Pemasaran (S.Sar)Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Emplak Wilayah Pengolahan Kesatuan PemangkuanHutan (KPH) Ciamis (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagidengan pasti pada kurun waktu Bulan Juni

Bahwa pelaksana kegiatan di TPK Emplak Pemasaran I Cirebon KBM PemasaranKayu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yaitu Kepala TPK, Penguji,Halaman 10 dari 65 halaman Perkara No.55/Tipikor/2011/PT.Bdg10.Operator Sub Sistem Pemasaran, Mandor Penerimaan, Mandor Pengarah, MandorKapling, Mandor Penyerahan, Mandor Tata Usaha Hasil Hutan, Pejabat PembuatFaktur Angkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan ( FAKB/KO) ; Bahwa Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah suatu tempat yang ditentukan danberfungsi antara

pembuktian yangdihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkaitdengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakimakan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untukmembuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistempembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dimasudmerupakan suatu penegasan dari sistem

pembuktian Peradilan PidanaIndonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorangTerdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim darikeberadaan alat bukti dimaksud, yang hal ini dikenal dengan SistemPembuktian Negatif menurut Undangundang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktiandiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telahcukup

membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannyasebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehinggakesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuaidengan asas geen straf zonder schuld (tiada pemidanaan tanpakesalahan);Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksudmerupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteksyang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikanHal

Pidana yang dijatunkan bukan sematamata didasarkan pada tindakHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN Sgnpidana yang dilakukan anak tetapi mempertimbangkan kondisi serta masadepan anak.Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut,Penuntut Umum menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap padatuntutan pidananya dan selanjutnya Penasihat Hukum anak menyatakan tetappada pembelaannya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa : Pada tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeriwajib diupayakan Diversi , namun dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwa: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindakpidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahundan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa

Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :A.d.1 Unsur Barangsiapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukumatau pelaku yang termasuk dalam anak yang berkonflik dengan hukum.Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan anak xxxxxxxxxXXXX XxX yang dimuka persidangan terbukti identitasnya Sesuai dengan identitasanak dalam dakwaan Penuntut Umum maka Hakim berpendapat tidak terjadierror in persona dalam perkara ini.Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 11than 2012 tentang Sistem

rasa keadilan baikbagi masyarakat maupun Anak sendiri;Menimbang, berdasarkan hasil laporan Penelitian KemasyarakatanNomor Register Litmas : 45/I.B/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang dibuat olehPembimbing Kemasyarakatan BAPAS SURAKARTA atas nama MarglyotoArtanufedi dimana dalam laporannya merekomendasikan agar anak dipidanapenjara singkat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas Kutoarjo.Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebutmengakibatkan kerugian sebesar Rp.114.517.882, (Seratus empat belasjuta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok,tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yangada pada sistem kami;8.

Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi KeuanganOtoritas Jasa Keuangan No. Laporan 2324249/IDEP/0101009/2021 tanggal23 Juni 2021 a.n. Mella WINdANL................cccceee ee cee cee eee cee eee neste eee cee eeeeeesseis (Bukti P9)Keterangansingkat: Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyatakualitas kredit Tergugat atas fasilitas kredit yangdimilikinya.10. Print Out sesuai asii Rekening Koran pinjaman MellaWindari PT Bank Negara Indonesia.

(Bukti P10)Halaman 5 dari 17Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 43/Padt.G.S/2021/PN.BkoKeterangan singkat: Alat bukti surat tersebut menunjukkan secara nyatajumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yangtercatat pada sistem Penggugat yaitu sebesar Rp.Rp.114.517.882, (Seratus empat belas juta lima ratustujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh duarupiah), yang terdiri dari: Hutang PokokRp 113.907.744, Tunggakan BungaRp 461.841, Tunggakan BiayaRp O, Tunggakan DendaRp 148.297, Total Outstanding

melakukan ingkar janji dengan tidak melakukanpembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No.194/BKO/PKGRIYA FLPP/2019 dibuat di Bangko pada tanggal 11/04/2019; Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkankerugian sebesar Rp.114.517.882, (Seratus empat belas juta lima ratus tujuhbelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) di mana jumlah tersebutmerupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakanbunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem