Ditemukan 28265 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 10 Februari 2016 — HASUNI, S.E. Bin MAPERATU
83 — 0
  • 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
320 — 150
  • 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. AFLAH AMAN;
42 — 27
  • 35/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
    sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Kepada Penuntut umum Nomor 34/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr ;77Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dankepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage)sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : W4.U1/3259/HK.01.TPK
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-10-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor /Pid.Sus-TPK/2016/PN
Tanggal 16 Februari 2017 — MURMAN EFFENDI SH MH
513 — 195
  • /Pid.Sus-TPK/2016/PN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
180 — 121
  • 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
    Raya Ngagel179183 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadlan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor : 16/HK.07/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.Halaman 1 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY.Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal: 11 Januari 2018 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili
    perkara tersebut ;Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY, tentang Penetapan Hari Sidang; Setelah membaca keseluruhan berkas perkara; Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum; Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa; Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depanpersidangan ; Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan
    rupiah, lima puluh delapan sen).% Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sitrul Arsyin Musaie, S.Ag bersamasamadengan saksi Taufadi,S.Hi telah merugikan keuangan negara sebesar USD203.630,05 (dua ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh koma nol lima sen dolaramerika) dan Rp.4.435.290.317,58, (empat milyar empar ratus tiga puluh lima jutadua ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah, lima puluh delapansen) sebagaimana Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan TPK
    selaku direktur utama PT WUS dalam pengelolaan keuangan tidaksesuai dengan maksud, tujuan Perseroan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebesar USD 203.630,05 (dua ratus tiga ribu enam ratustiga puluh koma nol lima sen dolar amerika) dan Rp.4.435.290.317,58, (empat milyarempar ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belasrupiah, lima puluh delapan sen) sebagaimana Hasil Audit Dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK
    Bahwa untuk komposisi saham PT Petrogas Pantai Madura berdasarkanpernyataan keputusan pemegang saham Nomor : 62 tanggal 16 Pebruari 2016PT Petrogas Jatim Utama sebanyak 63750 lembar saham atau senilai Rp.63.750.000, untuk PT Wira Usaha Sumekar sebanyak 63750 lembar sahamatau senilai Rp. 63.750.000, kemudian PT Barito Pasicifik Tpk sebanyak122.500 lembar saham atau senilai Rp. 122.500.000, Bahwa Penerimaan Participating Interest 10% Blok Santos Madura Offshore.
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 22 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
151 — 70

  • M E N G A D I L I:
    - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi

    Pemberantasan Korupsi (KPK) dan permintaan banding dari Penasehat
    Hukum Terdakwa tersebut;
    - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
    Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mnk, Tanggal 23 April
    2024, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak
    pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dan sepanjang mengenai
    lamanya pidana

    7/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 24 Juni 2014 — Dra. NUR EL YATIMAH KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
82 — 33
  • 41/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
    berkantor di Jalan Hasanudin No 11Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 20014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca :1 Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri BlitarNomor : B04/0.5.22/Ft.1/02/2014, tertanggal 12 Pebruari 2014 dan Berkas Perkarabeserta surat dakwaan Reg.Perk : PDS03/Bltar/Ft.1/01/2014, tanggal 12 Pebruari2014 ;2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 41/Pid.Sus/TPK
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg
Tanggal 9 Oktober 2014 — SUWARSIH BIN SENO
58 — 18
  • 25 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 20 Januari 2015 — WAHYU HANGGONO, SE BIN DJOWO SEMITO
464 — 706
  • 97/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 30 Juni 2016 — MOCH.ARIESWAN
95 — 55
  • 16/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
    Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000,(Lima ribu rupiah);Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.PidSus.Bdg/TPK/2016/PN.TpgJo.
    Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 31/Pid.SusTpk/2015/PN.Tpg tanggal 22 Pebruari2016, selanjutnya pengajuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari2016 dan permintaan banding terdakwa telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016;Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 6/Pid.Sus.Bdg/TPK
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
280 — 216
  • M E N G A D I L I:
    - Menerima pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum dan pengajuan permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
    - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN.
    6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2015 — Ir. MOCHAMMAD SULTON SAHARA, M.Eng
124 — 58
  • 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-08-2013 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby
Tanggal 19 Agustus 2013 — MOH. DAMIN Kejaksaan Negeri Ponorogo
67 — 29
  • 27/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
58 — 12
  • Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.1. Memantau dan atau memfasilitasi kegiatan Musahwarah Desadiwilayahnya.Hal. 33 dari 289 hal.
    Melayani usulan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapanTim Verifikasi, Pengurus UPK, Usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan ( SPPB ), Surat Penetapan Camat ( SPC ), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan ( SP2K ) yang dibuat oleh Ketua TPK danPenangung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ), dll.
    Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8. Memberi bimbingan dan masukan tentang cara cara administrasi,pembukuan serta pengarsipan TPK.9.
    Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses praaudit.10.Mengumpulkan informasi tentang aspek non tekhnis antara lainpartisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikankepada FK.11.Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakatdalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.12. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangandan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.
    Bahwa pelaku pelaku program PMPNMPd yang ada didesa yang telah saksilakukan pemberdayaan adalah KPMD, TPK, TPU, Kepala Desa. BPD , RT, RWdan para pemanfaat program dalam hal ini masyarakat; Bahwa tugas Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas ialah Fasilitator Kecamatan(Sdri.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-12-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK
Tanggal 18 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTO DONARIUS HOLYMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : drg.Hj.Isti indiyani,M.M. Binti Sudiyono Alm
364 — 88

  • M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki atau mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai barang bukti nomor urut 145 dalam perkara aquo atau barang bukti uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK juta rupiah) harus diserahkan

    Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 4) 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal kosong. 5) Satu buku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2013. 6) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2013. 7) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2014. 8) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 49/KPTS/TIM/2015. 9) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2015. 10)
    Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 900/2001.B/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Serah Terima Uang Pengelolaan Biaya Umum; 22) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari. 23) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
    Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 31) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.c/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. 32) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.d/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Askes Rumah
    Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 81) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 003/KPTS/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosar TA. 2016. 82) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 002/KPTS/2017 tanggal 17 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosar TA. 2017. 83) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/946.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit SPI. 84) 1 (satu)
    9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/PID.SUS/2019
Tanggal 23 April 2019 — ETY KURNIASIH, S.Pd., binti SUBARDI
343 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TPK/2018/PT TJK, tanggal 2 Juli 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang,Nomor 62/Pid.SusTPK/2017/PN.Tjk, tanggal 26 Maret 2018 tersebut perludiperbaiki mengenai pemidanaan yang dijatuhnkan kepada Terdakwa,sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — SUJONO, S.P;
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2) Pasal 32 dinyatakan bahwa :Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama denganmensubkontrakkan kepada pihak lain;Ayat (4) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara danalasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepadapenyedia barang/jasa spesialis;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK
    hasilperhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilanratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Nilai Kontrak Rp699.971.000,00; PPN Rp63.633.750,00; Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp636.337.250,00; Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok taniRp469.055.300,00;Kerugian negara Rp167.281.950,00;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK
    No. 168 PK/PID.SUS/2015Ayat (4) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama denganmensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara danalasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyediabarang/jasa spesialis;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK) penyimpangan DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 untuk pembangunan Jaringan IrigasiTingkat Usaha Tani (JITUT) di Dinas Pertanian dan Kehutanan
    hasilperhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp167.281.950,00(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilanratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Nilai Kontrak Rp699.971.000,00; PPN Rp63.633.750,00; Nilai Kontrak (tanpa PPN) Rp636.337.250,00; Jumlah dana yang diserahkan kepada kelompok tani Rp469.055.300,00;Kerugian negara Rp167.281.950,00;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam kasus tindak pidana korupsi (TPK
    Dari hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, tidak ditemukanketidaksesuaian pelaksanaan DAK tahun 2009;Sehingga dengan demikian untuk kegiatan pengembanganpembangunan JITUT dan JIDES pada Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009,BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan 2 (dua)LAPORAN yang saling bertentangan/bertolak belakang, yaitu: Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara dalam kasusTindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan Dana
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 23-05-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : HERI ANTONI, S.H
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUNARSAN Bin AMAL SRI.Alm
87 — 46
    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    • Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl., tanggal 5 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Drs.
    li>
  • Uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) disita dari Firdiman;
  • Uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) disita dari Meixxy Rismanto;
  • Uang sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) disita dari Yesi Yurnita Chaidir (istri Ujang Nopizar Bin Nasrun)

    • Untuk menutupi Kerugian Keuangan Negara;

    1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A Nomor 46/Pid.Sus-TPK
    1/PID.SUS-TPK/2023/PT BGL
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 10/PID.TPK/2024/PT JMB
Tanggal 6 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum III : ARNOLD SAPUTRA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MT. YOMBI LARASANDI Bin YANHAL
49 — 90

  • MENGADILI

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai redaksi amar pada angka 4 (empat), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
    1. Menyatakan Terdakwa MT.
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menyatakan barang bukti berupa : (sesuai dengan uraian barang bukti yang terurai pada angka 6 (enam) putusan nomor 23/Pid.Sus/-TPK/2024/PN Jmb tanggal 27 Juni 2024);
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 12 April 2012 — Ir. AGUS HERLAMBANG Bin OTONG
83 — 72
  • 03/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
    PUTUSANNomor: 03/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : Ir.
    MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai HakimHakimAnggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 24 Januari 2012, Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. untukmemeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 APRIL 2012 olehHakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ENDANGMISBAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan