Ditemukan 86899 data
64 — 15
Menyatakan syah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat II sebagaimana surat pernyataan diatas segel tertanggal 25 Maret 1971 dan kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 3 April 1971 bermaterai cukup yang diterima dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II untuk pembayaran jual beli objek tanah sengketa yang terletak di Blok Rancakuntul Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung yang sekarang dikenal dengan nama kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota
15 — 4
., telah mengajukan eksepsi bertanggal 23 Pebruari 2017tentang surat kuasa Pemohon yang cacat formil/tidak sah dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Surat Kuasa Pemohon cacat formil/tidak sah.Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli1962, No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, No.06 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Khusus untuk beracara diPengadilan harus memenuhi 4 syarat formil yaitu :1
Putusan No.1266 /PdtG/2016 /PA.Mgtkuasa yang tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkaradianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIRdan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 ;Bahwa isi surat kuasa tidak bersifat kKhusus untuk beracara di PengadilanAgama, karena terdapat kalimat yang menyatakan Kuasa hukum diberi hakuntuk menghadap berbagai instansi, Kelurahan, KUA, Pengadilan sertainstansi dan pejabat lain terkait, .....mengajukan dan atau menolak buktibukti atau saksisaksi
DEISY PARAMITA DEWI
125 — 28
SUKARYOSO dengan SRIKUSMINAH yang menikah dan telah dinyatakan dalam AktaPerkawinan No.382/1971, tanggal 24 November 1971 yang diterbitkan oleh Pegawai LuarHalaman 2 dari 11 hal PenetapanNo 151/Pdt.P/2019/PN Smg10.11.12.Biasa Pencatat Sipil, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang(Bukti P9) ;Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ir. SUKARYOSO dengan SRIKUSMINAH telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :a.
Fotocopy Akta Perkawinan No. 382 / 1971, tanggal 24 November 1971P7.a yang diterbitkan oleh.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1355 K/Pdt/2007.Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa pada tahun 1971 telah disepakati dalam rapat Desa Pananjungyang dihadiri oleh aparat Desa, pemuka masyarakat dan pemilik tanahgarapan/tanah Negara, bahwa tanah tersebut akan dikavling dan dibagikankepada para pemilik tanah garapan dan diterbitkan Sertifikatnya dengan statushak milik ;Bahwa hasil rapat Desa tersebut oleh pemerintah Desa Pananjungkemudian diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten
No.1355 K/Pdt/2007.Putusan tanggal 7 Juli 1971 No. 294 /K/Sip/1971, gugatan yangdemikian haruslah tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telahmengambil putusan, yaitu. putusan No. 12/Pdt.G/2005/PN.Cms tanggal06 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat Ill dan turut Tergugat II untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.
MURNI KASTOJO
Tergugat:
QUATTRO GROUP WEDDING VENUE
110 — 68
Surat No.0018/NSGLC/XII/2020, tanggal 22Desember 2020, Perihal : TEGORAN/ SOMASI KEII ( KEDUA) &TERAKHIR, dan atas suratsurat somasi tersebut, Tergugat tetap tidakmenanggapinya dan tetap tidak ada penyelesaian yang baik dari Tergugatserta tidak tercapainya kesepakatan dalam negoisasi paket resepsipernikahan puteraputeri Penggugat yang hingga saat ini belum terlaksana.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1043 K/Sip/1971, tanggal 13 Desember 1974, disebutkan sebagaiberikut
:Apa yang tertulis diatas tandatangan, atau di bawahnya, atau di baliksurat yang diakul tandatangannya oleh penandatangan adalah sahmenurut hukum.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, disebutkan sebagai berikut : Perjanjian adalah UndangUndang bagi kedua belah pihak .Kemudian berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, disebutkan sebagaiberikut Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya
LIMIN CHANAKA , dkk
19 — 2
Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan PEMOHON Itersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; ERIANI, lahir di Medan pada tanggal 10 November 1968,sebagaimana dimuat dalam petikan daftar besar kelahiran WargaNegara Indonesia Nomor 6935/1968 tertanggal 23 November 1968;e JOHNNY, lahir di Medan pada tanggal 16 Mei 1971, sebagaimanadimuat dalam petikan daftar besar kelahiran Warga Negara IndonesiaNomor 1946/1971 tertanggal 3 Juni 1971 LINA, lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 1973,sebagaimana
12 — 9
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.BLakan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkanPenggugat dengan Tergugat;Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Hakim perlueegama Blitar denga 1971 tanggal 23 Januari 1971 june 0 AP fomor 6 Tahun
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/20212.2 KKS, dan telah dilaksanakan sejak tahun 1971 (berlakunya UU Nomor: 8tahun 1971 tentang Pertamina) yang telah disepakati oleh seluruh pemangkukepentingan yakni SKK Migas, BPK RI, BPKP dan Ditjen Pajak serta KKKS,antara lain melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Migas,BPKP dan DUP, serta dilakukannya Rapat Koordinasi Pemeriksaan Tahun2015 yang dikuti oleh SKK Migas, BPK RI, BPKP, DJP Pusat, KPP Migasserta wakil KKKS;Menimbang, bahwa oleh karena alasan
18 — 1
Sby.tertanggal 26 April 2011 mengajukan hal hal yang padapokoknya sebagai berikutBahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah padatanggal 9 Maret 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawar Blandong,Kabupaten/Kotamadya Mojokerto berdasarkan Kutipan AktaNomor : XXXX, tertanggal 9 Maret 1971.Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri dan mengambil tempat kediaman bersama di XXXXSurabaya.Bahwa
36 — 15
., sesuai Buku Nikahtanggal 13 Januari 1971 oleh PPN Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;2. Bahwa anak Pemohon yang bernama D.A.S. adalah Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku;3. Bahwa anak Pemohon (D.A.S.) mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa)sesuai surat keterangan Psikiater Nomor 441.3/224 dari dr. AdellinSaulinggi, SpKJ (K), maka anak Pemohon telah diberhentikan denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun atasHim1dari8 him.
PenetapanNomor 16/Pdt.P/2014/PA.AbFotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1 (satu) 1971 tertanggal 13 Januari1971 An. S dan S.F yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Namlea yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf olehKetua Majelis kemudian diberi tanda (P1);Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8104013008060614 tertanggal 28Agustus 2007 An.
77 — 11
JUWARIATIK,Sekretaris Desa Plosorejo, KecamatanBanjarejo, beralamat di Desa Plosorejo, Rt.02, Rw. 02, Kecamatan Banjarejo, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 22 September 1971, pekerjaanSekretaris Desa Nglangitan, KecamatanTunjungan, beralamat di Desa Nglangitan, Rt4, Rw. 04, Kecamatan Tunjungan, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 14 Februari 1977, pekerjaanSekretaris Desa Gempolrejo, KecamatanTunjungan, beralamat di Desa Gempolrejo,Rt. 2, Rw. 05, Kecamatan Banjarejo,Kabupaten Blora;Lahirdi Blora, 6 April
pekerjaanSekretaris Desa Ngraho, KecamatanKedungtuban, beralamat di Desa Ngraho, Rt.02, Rw. 03, Kecamatan Kedungtuban,Kabupaten Blora;TOTOK RUBIYANTO, Lahirdi Blora, 25 Desember 1973, pekerjaanSURAJI,Sekretaris Desa Kemantren, KecamatanKedungtuban, beralamat di Desa Getas, Rt.03, Rw. 03, Kecamatan Cepu, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 22 November 1973, pekerjaanSekretaris Desa Kapuan, Kecamatan Cepu,beralamat di Desa Kapuan, Rt. 05, Rw. 01,Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;AHMAD NURHASYIM, Lahirdi Blora, 5 Juli 1971
62 — 3
Berdasarkan surat kuasa kusus, bertanggal 21 April 2016 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung denganregister surat kuasa nomor: 668/kuasa/V/2016/PA.TA tanggal 17 Mei 2016;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkankeabsahan surat kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan PenerimaKuasa sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 syarat
MUHAMMAD ILHAM HABIBIE, SH., MH., M.Kn
Tergugat:
RAHMAN SUDIARMI
Intervensi:
1.AHMAD ANSORI Alias AHMAD AMSARI
2.BADARIAH Alias BADAR
90 — 8
Lantas dasar perhitungan apayang dipakai oleh Penggugat yang langsung tibatiba meminta sejumlahuang sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) Bahkandalam Kaedah Hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah dijelaskan pula antara lain:Hal. 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :117 K/Sip/1971 tanggal 2 luni 1971 yang berbunyi :" Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian
(Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In Des Gewesten Buiten Java En Madura) JunctoSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23Januari 1971 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6Hal. 67 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuTahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.
(23Januari 1971), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang berbunyi :Surat Kuasa yang tidak menyebut atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
(Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In Des Gewesten Buiten Java En Madura) JunctoSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23Januari 1971 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.
(23Januari 1971), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang berbunyi :Hal. 73 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuSurat Kuasa yang tidak menyebut atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
95 — 62
Oleh karena seluruh Tanah DanBangunan Tersita I s/d IV dibeli oleh Termohon II, yang telah menikah danberumahtangga dengan Pemohon sejak tahun 1971 sampai sekarang (vide buktiP2) ;4. Bahwa perihal sengketa antara Termohon I dengan Termohon II dan Termohon III,apakah itu sengketa hutang piutang atau sengketa kerjasama usaha, secara hukumtidak dapat diselesaikan dengan cara menjual Tanah Dan Bangunan Tersita I s/dTersita V.
Pelawan menyatakan telah menikah denganterlawan II sejak tahun 1971 sampai sekarang, ini membuktikan pelawanmemiliki hubungan dan keterkaitan dengan terlawan III, karena terlawan III (PT.Atmochadernas Persada) adalah harta bersama dari pelawan dan terlawan II.Dengan demikian, dalil pelawan harus ditolak..
Sri Hartini (PemohonPerlawanan) dengan Arswendo Atmowiloto (Termohon II), No.Nas. 476/1971 ;2. BuktiP2A : Salinan Putusan Perkara No: 64/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel ;Bukti P2B : Putusan Perkara No. 66/PDT/2009/PT.DKI ;BuktiP2C : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 2772 K/Pdt/2009 ;3. BuktiP3 : Surat Persetujuan Pemohon Perlawanan (A. Sri Hartini) Hartamilik Bersama Sebagai Jaminan Hutang pada Bank BCA ;4.
sesuai dengan Kutipan Akte Pekawinan No.476/1971, tertnaggal 29 Mei 1989 (vide bukti P1) ;Bahwa Pelawan dengan Terlawan II selama masa perkawinan telah memilikibeberapa bidang tanah yaitu :a.
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di atas,terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang kedudukan Pelawan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 berupa Kutipan AktaPerkawinan No. 476/1971, tertanggal 29 Mei 1989, diketahui bahwa Pelawan danTerlawan II telah menikah di Surakarta pada tanggal 9 Desember 1971 dan diperolehfakta dipersidangan bahwa sampai saat ini mereka masih terikat perkawinan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P4B dan P4C
62 — 17
., Jenis kelamin: laki-laki, lahir di : Kesimpar, tanggal 2 April 1971 ( 45 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SMA, KTP Nomor : 5107050204710001danNI WAYAN SIMPEN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di : Kesimpar, tanggal 30 Desember 1972 ( 44 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD , KTP Nomor : 5107057012720008; bersama-sama bertempat tinggal di Br.
9 — 0
yanglangsung menikahi Pemohon Il bukan termasuk sebagai alasan yangdibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) KompilasiHukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon disamping dikategorikansebagai permohonan yang tidak beralasan, permohonan para Pemohon jugadinilai tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohonselayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijkeverklaard ), hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RITanggal 7 Juli 1971
No. 194 K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwagugatan atau permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohonharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalambidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, segala biaya yang
9 — 1
Pada tanggal 09 Oktober 1971 telah menikah seorang lakilaki yangbernama XXXX dengan seorang perempuan XXXX, yang dicatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor : 199/01/X/1991 tanggal 09 Oktober 19712. Setelah pernikahan tersebut, kKeduanya bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : XXXX, umur 25 tahun. XXXX, umur 19 tahun XXXX, umur 5 tahun.3.
Surabaya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali darianaknya yang bernama XXXX binti XXXX dan XXXX, guna kepentinganmengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anakPemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa,sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatanhukum;Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum XXXX adalah suami isterimenikah pada tanggal 09 Oktober 1971
15 — 8
No.206/Pdt.G/2021/PA.Mprpemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah
29 — 15
tersebut diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp, haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalahdipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa danMadura (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten BuitenJava n Madura/Rbg), Hukum Adat Minangkabau, Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 804 K/Sip/1971
, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.180/K/Sip/1971, dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkaraini;MENGADILI :1.
13 — 2
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang terlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan Perceraianberdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 849/117/409.205.3/SK/2019 yang Hakim perluemohon serta wvokatgmasih berlaku sertaa majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus fakseed=deraus@inyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971
tanggal 23Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyalkedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara aquo;Hal. 6 dari 14 hal.