Ditemukan 11259 data
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Terbanding/Tergugat I : CV. Tangguh Jaga Pati Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat II : Rizal Rizqiana Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat III : Dusit
61 — 22
KG)15 615/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.00 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 616/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.01 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 617/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.02 017 April 2017 CEMENT Ive 0 00P SCG (50 KG)15 618/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.03 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 619/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.04 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 620
63 — 30
melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding Il / Turut Tergugat ,kepada iTerbanding iil / Turut Tergugat Il, kepada Terbanding W/ TurutTerbanding Ill, Kepada Terbanding V / Turut Tergugat IV masingmasing padatanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat , Tergugat Il dan TurutTergugat V atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingtertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 620
1.NAWIR TANJUNG
2.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
2.AMRIN
3.Hj. YUSNIDAR ZAINUDDIN
4.ARAS
5.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
49 — 5
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bilayang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri.B) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan untuk MengajukanGugatan (Legal Standing).1.Bahwa posita angka halaman kedua gugatannya, PARA PENGGUGATpada intinya menyatakan
267 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa jelas gugatan a quo adalah gugatan yang didalamnya memintasuatu. kewenangan yang pada hakikatnya melekat terhadapkewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secaraKompetensi Gugatan a quo seharusnya tidak diperiksa atau diputusoleh Pengadilan Negeri Depok Jawab Barat melainkan Pengadilan TataUsaha, hal ini senada dengan norma yang terkandung padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusannyaNomor 620
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
103 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
71 — 10
Sertipikat Hak Tanggungan No. 00548/2007 tanggal 10 Oktober 2007untukSertipikat Hak Milik No.1606/Jenarwetan;2.Sertipikat Hak Tanggungan No.620/2007 tanggal 12 November 2007,untuksertipikat Hak Milik No.39/Watukuro, Sertipikat Hak Milik No.406 dan407/Sidoharjo;Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2016/PN PWR3.Sertipikat Hak Tanggungan No. 744/2008 tanggal 15 Oktober 2008,untuksertipikat Hak Milik No.1267/Purwodadi.Dengan demikian, oleh karena proses pendaftaran hak tanggungan
144 — 24
Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdata, penyerahan benda tidak bergerakdilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentutan dalam Pasal 620 KUHPerdata antara lainmembukukannya dalam register.Halaman 29 dari 55 PUTUSAN No. 03/Pdt.G./2016/PN.Mrb16.17.18.Bahwa seharusnya Penggugat lebin memperhatikan wujud daribenda tersebut yang dapat mempengaruhi pengalihan hak atassuatu kebendaan.
51 — 26
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.serta dikuatkan oleh Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl(KYMA) No. 620
Terbanding/Penggugat : WENDA BHAKTI B, MSI
Turut Terbanding/Tergugat II : UCI SANUSI Bin H. WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWI Binti H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : GUGUN GUNAWAN Bin H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
54 — 31
Priangan JayaBahwa Penggugat adalah juga Direktur PT Priangan Bangun Nusantarayang melaksanakan proyek milik Penggugat dalam 2 kontrak yaitu No.620/V.2/BM/SP/Dispupr/VII/2107 proyek peningkatan jalan Kunir Sukatanidan kontrak kerja No. 602.1/1511.Ting.08/KTR/PjPK/Uptd.W.1II/2018, kaitandengan peningkatan jalan Sadang BTS Purwakarta/Subang Subang( 2,000 Km ), tetapi dalam perkara ini tagihan beton dibebankan kepada paraTergugat , Il, Ill dan IV, padahal proyek tersebut milik Penggugat dan dikelolaoleh
230 — 3126
Perihal: Tanah Erfacht Verponding No.330 tanggal 2 Mei 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; : Foto copy Surat Erfacht Verponding Afdelling Nomor: 330 atas namaGeorg Erwin Oscar Krebs ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; : Foto copy Surat Pernyataan Penetapan Batas Areal Perkebunan PT.Bangun Agam Permai Bekas Erpacht seluas 550 Ha tanggal 19 Februari1990 (foto copy sesuai dengan foto copy ) ; : Foto copy Surat Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang danPemukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620
78 — 29
belas juta rupiah);
- Sepeda Motor, Nomor Polisi : DD 6429 MR, Merk Yamaha, Type
2BU (X-RIDE) A/T, Tahun 2014, senilai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); - Sepeda Motor, Nomor Polisi : DD 5573 LN, Merk Honda, Type NF11TVC01, Tahun 2014, senilai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Televisi LED 55 inchi Merk LG dengan Nomor Seri : 410INARB048, senilai sebesar Rp. 15,000.000,-(Iima belas juta rupiah);
- Organ electric Grand DGX-620
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonII Kasasi bahas dalam memori kasasi ini;Bahwa sekedarnya dapat Pemohon II Kasasi ingatkan disini akan ketentuanhukum dalam perjanjian penyerahan barang atau benda, hak atas benda beralihpada saat penyerahan benda itu, sedangkan dalam perkara ini, penyerahan tidakpernah terjadi, karenanya tidak pernah pula terjadi peralihan hak dari yangmenyerahkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada (setidaknya belum ada) hakPenggugat atas benda tersebut, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 612s/d 620
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
123 — 23
. : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
77 — 29
Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
65 — 30
pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
58 — 32
mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
196 — 56
No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
775 — 650
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PAMY/I/2014/14tentang Penunjukkan / Pengangkatan Pengawas Lapangan,Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada KegiatanPeningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu di LinkunganDinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari 2014 911. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Hal. 102 dari 524 Hal.
Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR Dinas Pekerjaan Umum = Kabupaten Bengkalis Nomor:620/KPTS/PU/PAMY/I/2015/ Penunjukkan / PengangkatanPengawas Lapangan, Pejabat Pelaksana Administrasi KeuanganKegiatan (PPAKK) PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / TidakTetap pada Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BukitBatu di Linkungan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02Januari 2015 512.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Bengkalis Perihal : Tindak Lanjut Hasil AuditTujuan
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PA Hal. 245 dari 524 Hal.
Bengkalis No: 620/KPTS/PU/PAMY/I/2014/14 tentang Penunjukkan / Pengangkatan PengawasLapangan, Pejabat Pelaksana Administrasi Keuangan Kegiatan(PPAKK) PNS dan PPAKK Pegawai Honorer / Tidak Tetap padaKegiatan Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu diLinkungan Dinas PU Kabupaten Bengkalis tanggal 02 Januari2014 911.1 (Satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna AnggaranDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor:620/KPTS/PU/PAMY/I/2015/ =Penunjukkan / PengangkatanPengawas Lapangan, Pejabat
Bengkalis 619.Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor:821/SPMT/PUPRSET/2018/159 Untuk melaksanakan tugasMembantu Pengadministrasian Umum Seksi PerencanaanTeknis Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalistanggal 4 Januari 2018 620. Surat Penempatan Melaksanakan Tugas nomor: Hal. 428 dari 524 Hal.
94 — 42
Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.