Ditemukan 864116 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 120/Pid.B/2017/PN Bek
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pidana - YOSEP RASEP Anak PANDUS
7230
  • 2 (dua) kali lipat dari pasangan,misalnya pemasang memasang 2 (dua) buah gambar dengan uang Rp. 1.000,(seribu rupiah) apabila kena dari salah satu gambar maka pemasang akandibayar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah), Pasangan Kopan adalah pasangan 1(satu) buah gambar di lapak Liong Fu bagian atas apabila kena akan dibayar 5(lima) kali lipat dari pasangan, dan pasangan 1 (satu) buah gambar di lapakLiong Fu bagian bawah apabila kena akan dibayar 4 (empat) kali lipatpasangan.
    2 (dua) kali lipat dari pasangan,Pasangan Kopan dibayar 5 (lima) kali lipat dari pasangan, dan pasangan1 (satu) buah gambar di lapak Liong Fu bagian bawah apabila kena akandibayar 4 (empat) kali lipat pasangan. dan apabila pemasanganmemasang salah satu gambar lapak Liong Fu bagian bawah dengan uangRp. 1.000, (seribu rupiah) apabila kena maka pemasang akan mendapatbayaran Rp. 4.000, (empat ribu rupiah), Pasangan Chu apabila kenaakan mendapat dibayar 3 (tiga) kali lipat dari pasangan.
    2 (dua) kali lipat dari pasangan,Pasangan Kopan dibayar 5 (lima) kali lipat dari pasangan, dan pasangan1 (satu) buah gambar di lapak Liong Fu bagian bawah apabila kena akandibayar 4 (empat) kali lipat pasangan dan apabila pemasanganmemasang salah satu gambar lapak Liong Fu bagian bawah dengan uangRp. 1.000, (seribu rupiah) apabila kena maka pemasang akan mendapatbayaran Rp. 4.000, (empat ribu rupiah), Pasangan Chu apabila kenaakan mendapat dibayar 3 (tiga) kali lipat dari pasangan.
    2 (dua) kali lipatdari pasangan, Pasangan Kopan dibayar 5 (lima) kali lipat daripasangan, dan pasangan 1 (satu) buah gambar di lapak Liong Fubagian bawah apabila kena akan dibayar 4 (empat) kali lipat pasangandan apabila pemasangan memasang salah satu gambar lapak LiongFu bagian bawah dengan uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) apabilakena maka pemasang akan mendapat bayaran Rp. 4.000, (empat riburupiah), Pasangan Chu apabila kena akan mendapat dibayar 3 (tiga)kali lipat dari pasangan.
Register : 03-10-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOBU INDONESIA STEEL;
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c. 1)e. Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya .................. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (6) KUP.
    Jumlah (a+b+c+d+e+f)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)agQroaoon 28.953. 155.337oo/OoO/oOoOo02.895.315.534016.270.787.83700016.270.787.837016.270.787.837(13.375.472.303)13.375.472.303013.375.472.3030oO/O/OO/OoO!
    Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.895.315.534b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 16.270.787.837b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 16.270. 787.837c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 16.270.787.837e.
    Jumlah (a+b) 13.375.472.303PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 04 Sanksi administrasi :5 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP. 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0g. Jumlah (a+b+c+d+e+f) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0Terbilang : NOL RUPIAH IV.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.895.315.534,00Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1417/B/PK/PJK/2016b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 16.270.787.837,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 13.375.472.303,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 13.375.472.303,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi Administrasi Rp 0,00g.
Register : 19-10-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2286/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
141
  • Nomor 2286/Pdt.P/2018/PA.JrArifin alamat di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe KabupatenJember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh Ustad.
    Sumberjambe Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 24 Oktober2004 di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember karena saksi waktu ituikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Samin denganmaskawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar
    tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ustad.
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Ustad.
    Kholili,maskawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;hal. 5 dari 8 hal. Pen.
Register : 19-10-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 11-11-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2275/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
90
  • mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni2000, di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Asim ; Saksi nikah masing masing bernama (1) Abdul Kahar alamat di DesaPringgondari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan (2) Miskarialamat di Desa Pringgondari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa 2 gram Emas dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.
    tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Asim (ayah kandung) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sudah mempunyaianak bernamat1.
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Asim (ayah kandung) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;hal. 4 dari 8 hal.
    tunai telah dibayar tunai, disaksikanoleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;hal. 5 dari 8 hal.
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 28-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 1314/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
100
  • Saeri ; Maskawin / mahar berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal. Pen. Nomor 1314/Padt.P/2018/PA.JrLafad ljab dilakukan oleh P.
    Nomor 1314/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1992 diKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Romidi denganmaskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan P.
    59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diDesa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padatahun 1992, di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Romididengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan P.
    Arif, maskawinberupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama mereka menikah ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan
Putus : 17-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — KIFI FIRDAUS TJAHAJA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2228/B/PK/Pjk/2018 Jumlah Menurut Uraian . .Wajib PajakPenghasilan Netto dalam negeri lainnya : Penghasilan Netto sehubungan dengan pekerjd 60.656.310 Lainlain OJumlah Penghasilan Netto 60.656.310Penghasilan Netto Luar Negeri OPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 21.120.000Penghasilan Kena Pajak 39.536.310Jumlah PPh Terutang 1.976.816Kredit Pajak : PPhPasal 25 749.871Jumlah Kredit Pajak Yang Dapat di Kreditkan 749.871PPh Yang Harus dibayar sendiri r 1.226.945PPh Pasal 29 Yang Telah dibayar
    1.226.945Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP OJumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar oO Bahwa mengingat hal tersebut diatas kami mohon agar Jumlah PajakPenghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 yang masih harus dibayarpada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/KEB/WPJ.05/2016 tanggal 1 Februari 2016, dan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00005/205/11/032/14tanggal 25 November 2014 Tahun Pajak 2011 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp. 1.353.267.724
    Putusan Nomor 2228/B/PK/Pjk/2018 harus dibayar sebesar Rp 1.353.267.724,00 agar dikurangkan menjadiNIHIL sesuai dengan perhitungan kami pada butir F;Bahwa demikian Surat Gugatan Penggugat, semoga Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan kamitersebut;Atau:Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa Gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat
    PPh Pasal 29 Rp 1.978.8165 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 914.370.0846 Sanksi administrasi: Rpa.
    Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 438.897.6405 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 1.353.267 .724Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang
Register : 27-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 24-04-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 288/Pdt.P/2014/PA.Jr
Tanggal 22 April 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
102
  • SAM alamat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 25.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad jab dilakukan oleh P.
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan P.
    tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desaSumberan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik ipar pemohon 1;e Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 17Nopember 1994, di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;e Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah SUMARJOdengan maskawin berupa uang Rp. 25.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;e Yang menikahkan P.
    MAIL (P3N), maskawin berupauang Rp. 25.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi danpara undangan lainnya ;e Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;e Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 20 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan paraPemohon telah dilaksanakan sesuai
Register : 11-03-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 06-04-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 189/Pdt.P/2014/PA.Jr
Tanggal 1 April 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
60
  • SAMAK alamat di DesaDukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad jab dilakukan oleh Kyai.
    tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Kyai.
    46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggaldi Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga para pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 01 Juli1989, di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah ABDULLAHdengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar
    HOLIQ BAHAR,maskawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ;e Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;e Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 25 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan paraPemohon telah dilaksanakan sesuai
Register : 02-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANDIKA NATAPALMA;
248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP636/WPJ.07/2013 tanggal 15 April 2013 sehinggaperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2009 adalah sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri 84.372.9962 PPN yangharus dipungut/dibayar sendiri 8.437.3003 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 313.965.0324 PPN Kurang((Lebih) Bayar (305.527.732)5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 305.527.7326 PPN
    yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 21 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut60118/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP636/WPJ.07/2013 tanggal15 April 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak
    Putusan Nomor 3/B/PK/Pjk/2018 Ekspor Rp. 0 Yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 499.506.724Yang PPNnya dipungut olen Pemungut PPN Rp. 0 Yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0Yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0Jumlah Rp. 499.506.724Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Terutang PPN Rp. 0Jumlah seluruh penyerahan Rp. 499.506.724Penghitungan PPN Kurang bayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 49.950.672Dikurangi:PPN disetor dimuka Rp. 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
    Rp. 313.965.032 STP (Pokok kurang bayar) Rp. 0dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0Lainlain Rp. 0Jumlah Rp. 313.965.032Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 313.965.032Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (Rp. 264.014.360)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 305.527.731PPN yang kurang bayar Rp. ~ 41.513.371Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 41.513.371Jumlah Rp. = 41.513,371Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 83.026.742Menimbang
    : PPN disetor dimuka Rp. 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 313.965.032 STP (Pokok kurang bayar) Rp. 0 dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0 Lainlain Rp. 0 Jumlah Rp. 313.965.032Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 313.965.032Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (Rp. 264.014.360)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 305.527.731PPN yang kurang bayar Rp. 41.513.371Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 41.513.371Jumlah
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNAS BARU LAMPUNG, TBK;
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi :2.799.151.875,00b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.973.172.085,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar13.973.172.085,00(11.174.020.210,00 )3.
    PPN yang kurang dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27Februari 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya
    Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1353/ WPJ.07/2015 tanggal 23 April2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2009 Nomor : 00010/207/09/054/14 tanggal 6 Februari 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.139.219.8054.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.799.151.875,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.973.172.085,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 13.973.172.085,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (11.174.020.210,00)3.
    PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3449/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
2510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar untukMasa Pajak Mei 2010 sebesar Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT094720.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1483/WPJ.07/2015
    Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 3.381.956.121,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 6.785.186.846,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 4.009.955.452,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 49.446.436,007 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 4.059.401.888,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 1.948.512.906,00b.
    Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 49.446.436,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 6.057.361.230,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2019 disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp6.057.361.230,00; dengan perinciansebagai berikut: Dasar
    Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 3.381.956.121,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 6.785.186.846,005. Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar Rp 4.009.955.452,006. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 49.446.436,007. PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 4.059.401.888,008. Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 1.948.512.906,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 49.446.436,009.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3648/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BEKAERT INDONESIA
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah yang dapat dikreditkan (a+tb+c+d+e+f) 377.260.3164 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 5 Sanksi Pasal 13(2) KUP 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) Bahwa mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima danmengabulkan permohonan banding ini dengan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104144.13/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal
    I14, Kota Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang, JawaBarat41361, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.772.603.1622 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 377.260.3163 Kredit Pajak:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3648/B/PK/Pjk/2019a. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa Rp 377.260.316c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f.
    Jumlah yang dapat dikreditkan (a+tb+c+d+e+f) Rp 377.260.3164 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) a5 Sanksi Pasal 13(2) KUP 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima
    Internasional juncto Pasal 12 ayat (1) danayat (2) P3B Indonesia Belgia juncto S604/MK/01 7/1998;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) 377.260.3116p; ; ; R4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) pR5 Sanksi Pasal 13(2) KUP pR6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3644/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BEKAERT INDONESIA
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah yang dapat dikreditkan (atb+c+d+etf) 353.166 ,5774 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 5 Sanksi Pasal 13(2) KUP 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) Bahwa mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima danmengabulkan permohonan banding ini dengan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT104037.13/2010/PP/M.VIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018,yang
    I14, Kota Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang, JawaBarat41361, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Rp 3.531.665.771 Pajak 12 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 353.166.577Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3644/B/PK/Pjk/20193 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa Rp 353.166,577c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f.
    Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f) Rp 353.166,5774 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) a5 Sanksi Pasal 13(2) KUP 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima
    Putusan Nomor 3644/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak2 PPh Pasal 26 yang terutang3 Kredit Pajak :a. PPh ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak...e. Lainlainf. Kompensasi kelebihan ke masa pajak...g.
    Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g)5 Sanksi Pasal 13(2) KUP6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diRpRDAonAwowDAuovoWuwoiWawohAwuoWoWodtawo DWp3.531.665.771353.166.577353.166.577353.166.577atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara
Putus : 24-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4055/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
4317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suprapto No. 2, MedanPolonia, Medan, Sumatera Utara 20151, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 yangkurang/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 15.711.806.839,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 314 ON Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp 0.00Pemungut PPN Rp 234.717.839.970,0 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan RpPPN 8.330.521.694,00 Rp 569.869.618.548,0Jumlah
    seluruh penyerahan 0 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 31.110.945.004,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Dikurangi: PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak Rp 0,00yang sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 8.662.918.086,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 22.448.026.918,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 0,00Kelebinan Pajak yang sudah Dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon
    Pajak Ekspor Rp 15.711.806.839,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 311.109.450.045,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 234.717.839.970,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 8.330.521.694,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 569.869.618.548,00Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 31.110.945.004,00Dikurangi: PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang
    sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 8.662.918.086,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 22.448.026.918,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0,00berikutnya 'Jumlah PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajakadalah sebesar Rp215.591.108,00;b.
    Jumlah pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalahsebesar:Jumlah seluruh penyerahan 82.831.681.170Total Pajak Keluaran 430.098.740Pajak Masukan yang dapat 9.014.973.348diperhitungkanLainLain 0Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 9.014.973.348Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (8.584.874.608)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 8.584.874.608 PPN yang masih (lebih)/kurang dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari
    Putusan Nomor 864/B/PK/Pjk/2021 Perhitungan PPN Kurang Bayar: 1.1 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri430.098.740 2.1 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan9.014.973.348 STP (pokok kurang dibayar) 0 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 Lainlain 0Jumlah 8.909.187.819 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih bayar)(8.584.874.608) Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya8.584.874.608 PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0Kenaikan Pasal 13 ayat (
    3) UU KUP 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 3.3.
    pulaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Vide UndangUndang Nomor 18 tahun 2014) persetujuan BKPM Nomor80/I/PMDN/1994, tanggal 8 Februari 1994 dan Izin Usaha IndustriNomor 505/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/1999, tanggal 21 April 1998,dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali,sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar
Register : 06-11-2012 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 22-02-2013
Putusan PA SUMENEP Nomor 331/Pdt.P/2012/PA.Smp
Tanggal 27 Nopember 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
71
  • Liyani Salerap, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan walinikah Pemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orangantara lain bernama: Tamin dan P. Rasid;2.
    Liyani Salerap dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernamaTamin dan P.
    Rasid; dengan maskawin berupa uang uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2. Antara Pemohon I dan Pemohon IJ tidak ada hubungan nasab dan hubungansepesusuan yang menghalangi pernikahan ;3.
Putus : 02-07-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAO INDONESIA CHEMICALS;
11924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01150/KEB/WPJ.07/2018tanggal 30 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015 Nomor: 00100/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atasnama PT Kao Indonesia Chemicals, NPWP: 01.001.727.5052.000,beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya Teluk JambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan PPNyang kurang/(lebih) dibayar
    195.732.038.470 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut 0PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 519.513.3820 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 Jumlah 110.526.238.902Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 7.973.203.847Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.209.087.600 Lainlain 1.564.566.8211 Jumlah 9.773.654.421Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (2.200.450.574) Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 2618/B/PK/Pjk/2020 Uraian Jumlah (Rp)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa2.200.450.574Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019
    Putusan Nomor 2618/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 34.274.687.112 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 175.732.038.470 Penyerahan yang PPNnya~ dipungut oleh 0pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 919.513.320 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 Jumlah 110.526.238.902Pajak
    Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 7.913.203.847DikurangI: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.209.087 .600 Lainlain 1.564.566.821 Jumlah 9.773.654.421Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (2.200.450.574)Kelebihnan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya 2.200.490.974PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3371 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — PT. BMW INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 15.893.004.682,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan Rp 15.550.589.390,00C.
    Perhitungan PPN LebihBayar/seharusnya tidak terutang Rp 342.415.292,003 Kelebihan Pajak yang sudah Rp 0,00dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 342.415.292,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Rp 164.359.340,00(2) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 506.774.632,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00624/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 9 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00112/207/12/056/16, tanggal 29 Desember 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP 02.058.770.5056.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 15.893.004.682,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan Rp 15.550.589.390,00c.
    Perhitungan PPN LebihBayar/seharusnya tidak terutang Rp 342.415.292,003 Kelebihan Pajak yang sudah Rp 0,00dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 342.415.292,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Rp 164.359.340,00(2) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 506.774.632,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang,
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2231 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PT. PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, maka koreksi PajakMasukan Yang Dibayar Untuk Perolehan BKP/JKP Yang AtasPenyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp 145.583.024seharusnya dibatalkan;Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2011 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 73.212.739 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut
    Rp 24.194.891.375 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 1.255.381.308Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 25.523.485.722Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 18.978.937Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.423.547.423PPN Kurang Bayar Rp (2.404.568.486)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 2.404.568.486PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2019menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak September 2011 adalah sebesar Nihil;4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP00023/KEB/WPJ.01/2017 tertanggal 10 Maret 2017;5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) masa Pajak September2011 Nomor 90021/207/11/123/15 tanggal 30 Desember 2015;6.
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2019Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga PajakMasukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1A, Pasal 9ayat (5) dan ayat
    Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2019PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 18.978.937Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.423.547.423PPN Kurang Bayar Rp (2.404.568.486)Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan Ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.404. 568.486PPN yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113576.16
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4154 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA;
5617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN yang kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81135/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4065/WPJ.07/2015 tanggal 3 Desember2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00022/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PT BandarSumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000, beralamat di GedungBank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan 20152 , denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp 4.400.191.229,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 347.876.150,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 552.739.451 ,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 5.300.806.830,00PPN yang harus dipungut/dibayar
    sendiri Rp 34.787.615,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 893.544.188,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 893.544.188,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Rp 858.756.573,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 858.756.573,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.
    Lagi pula Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan Ribbed Smoked Sheet (RSS) serta menyertakanfaktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalilTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga PajakMasukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan
    Pajak Ekspor Rp 4.400.191.229,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 347.876.150,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 552.739.451 ,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 5.300.806.830,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 34.787.615,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 893.544.188,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 893.544.188,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Rp 858.756.573,00Kelebihan