Ditemukan 43387 data
Urut Berdasarkan
Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/PDT.SUS/2010 RULLY HERMAWAN, Dk; PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA
32 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melakukan aksibalasan terhadap para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasantersebut mengakibatkan selurunh pengurus/pimpinan SB KIKEF sudahtidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi serikat buruhdilingkungan pabrik/perusahaan.
Atas kebijakan tersebut SBKIKEFmelalui surat dengan nomor surat: 066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal 17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat: 069/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasankepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugattetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut;b. Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan Tergugat melakukanbalasan tehadap mogok para Penggugat yang sah, pengurus SBKIKEFPT.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1414/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty);Bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkan hukum sebagaipedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dan kewajibanHalaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 1414/B/PK/PJK/2017perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidak terdapat tumpang tindihpelaksanaan kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skema bisnisyang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, PemohonBanding
mengabaikan fakta hukum dan bukti serta peraturan lainnyayang terkait;c) Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkarabanding telah mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum yangdijunjung dalam UndangUndang Perpajakan;d) Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan Pasal 33 UndangUndangDasar Tahun 1945 dengan memutuskan secara tidak adil dan telah sangatmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baiksecara yuridis maupun finansial tanoa mempertimbangkan kebijakan
Register : 23-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2133/Pdt.G/2020/PA.Gsg Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
24 — 4
Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhatr,halaman 83, karangan Jalaluddin alSyuyuthi, yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:dooally Logie duc J gle ply Wd poi.Terjemahnya: Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harusberorientasi kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar tersebut diatas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkanketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang
sekurangkurangnya telah mencapaitingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir untuk memelihara supaya tidak terjadikemudaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa permohon cerai talak yang diajukan oleh Pemohontelah beralasan secara syar,Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan olehPemohon telah beralasan secara syar, maka guna menegakkan kesaksiandalam peristiwa talak dan mendukung kebijakan
Putus : 19-07-2011 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 315/Pid.B/2011/PN.Kdr Tanggal 19 Juli 2011 — - MULYONO Bin KANAN
- SUNARDI Bin NUR ALI
25 — 2
- SUNARDI Bin NUR ALI
25 — 2
hasil kejahatan, maka dirampas untukNegara;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : ePerbuatan para terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;ePerbuatan para terdakwa tidak mendukung kebijakan
hasil kejahatan, maka dirampas untukNegara;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan :27ePerbuatan para terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;ePerbuatan para terdakwa tidak mendukung kebijakan
Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — YOHANES FERDIS
195 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun PengadilanTinggi Surabaya yang memutus perkara Terdakwa YOHANES FERDISdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dirasaterlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh danberkembang dalam masyarakat dan Majelis Hakim kurangmempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dan dampak dari perbuatanTerdakwa yang melanggar kebijakan pemerintah dalam bidangkepabeanan;Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/20166.
tahun 4 (empat) bulan tidak sesuai dengan undangundang yang berlaku; Bahwa karena alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalammemori kasasinya dapat dibenarkan, oleh karenanya ketentuan pidanaharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 103 huruf (a) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 jo UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perobuatan Terdakwa melanggar kebijakan
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1564 K/Pid.Sus/2008 Tanggal 20 Juli 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura ; POYO GIARTO Bin SADIYO
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dilaksanakan pelepasan sesuai prosedur perjanjian jual beli tanahdalam perdata;Bahwa dalam kompensasi ganti rugi / penjualan tanah asset Desaberupa jalan Desa Rantau Bujur kepada PT.SKB , Terdakwa tidakmelaksanakan prosedur tersebut diatas melainkan dilaksanakanberdasarkan kebijakan dari Terdakwa sendiri yang menggunakankewenangan yang ada pada diri Terdakwa selaku pelaksanaPemerintahan Desa tanpa persetujuan dari BPD;Bahwa menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2000 padaPasal 6 hasil penjualan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa , akantetapi oleh Terdakwa penggunaan uang sumbangan dari PT.SKBtersebut tidak pernah ada dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan uang kas Desa yangberasal dari penjualan aset Desa dan sumbangan dari PT.SKB tersebutyang seharusnya masuk ke dalam kas Desa dan penggunaannya harusdengan persetejuan BPD dan dalam hanya digunakan sesuaiperuntukannya sesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,akan tetapi Terdakwa dengan kebijakan
Putus : 08-10-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 194/Pid.B/2015/PN.TGT Tanggal 8 Oktober 2015 — - JUJUN SUNANDAR Bin ANDI SETIAWAN
70 — 6
70 — 6
PPU Kaltim; Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksiRudi Setiawan serta pada saat saksi melakukan penangkapan tersebutsaksi dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan giatOperasional pemberatasan 13 (tiga belas) prioritas kebijakan Kapolritermasuk pemberantasan tindak pidana dibidang BBM Illegal dengannomor : Sprin45/Ill/2015/Reskrim, tanggal 01 Maret 2015;Him.6 dari 25 Him.
Put Perkara No : 194/Pid.B/2015/PN.Tgtuntuk melaksanakan giat operasional pemberatasan 13 (tiga belas)prioritas kebijakan Kapolri termasuk pemberantasan tindak pidanadibidang BBM Illegal dengan nomor : Sprin45/III/2015/Reskrim, tanggal01 Maret 2015; Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengemudikan mobil Pick Updengan nomor Polisi D 8124 XK yang mengangkut BBM jenis premiumtanpa ijin dan pada saat dilakukan penangkapan hanya sendirian saja; Bahwa saksi mahfirman yang menanyakan kelengkapan ijinpengangkutan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 394 — 136
- Tentang : Penanganan Konflik Sosial
Pasal36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. pemulihan~ psikologis korban Konflik danpelindungan kelompok rentan;b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya,keamanan, dan ketertiban;c. perbaikan dan pengembangan lingkungandan/atau daerah perdamaian;d. penguatan relasi sosial yang adil untukkesejahteraan masyarakat;e. penguatan...(1)(2)neea ratine,OKPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 18 e. penguatan kebijakan
Pertama, kerangka regulasi dalam upayaPencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategipembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya PencegahanKonflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflikpada saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasandan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda.
Putus : 13-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — PT DUTA SWAKARYA INDAH VS 1. AMRI, DKK
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkembangan keadaanperusahaan yang menurun, tentu Pemohon Kasasi juga berhak melakukankebijakan untuk melakukan mutasi kepada karyawan yang selama iniberkerja di perkebunan (di lapangan) di Siak dipindahkan untuk berkerja diKantor Direksi di kota Pekanbaru, karena kebutuhan beberapa tenagaHalaman 14 dari 23 hal Put Nomor 812 K/Padt.SusPHI/2016administrasi dan supir di Kantor Pusat, mengingat karyawan yangmenempati pekerjaan tersebut sebelumnya sudah berhenti bekerja.Pemohon kasasi mengeluarkan kebijakan
mengambil tindakan tegas sesuai dengan SuratPerjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan (bukti T 7, T.12, T.17 dan T.21);Bahwa ternyata Para Termohon Kasasi tetap tidak datang untuk menghadiripanggilan kedua dari managemen perusahaan untuk pelaksanaan mutasikerja Para Termohon Kasasi ke Kantor Pusat perusahaan di kotaPekanbaru;Bahwa oleh karena sudah terbukti Para Termohon Kasasi telah melanggarSurat Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan serta Undang UndangKetenagakerjaan, yakni dengan menolak kebijakan
Register : 19-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Jmb Tanggal 10 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
7 — 1
7 — 1
Kaidah Fighiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaiberikut:Whaoodl uls ole pred rawlaoll 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arboodh logis ase 3) le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
Register : 05-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PA Pasarwajo Nomor 0078/Pdt.P/2020/PA.Pw Tanggal 13 Mei 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.arbool logis auc fil le plo 9 fuiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dliimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3004 K/Pdt/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — SAMUJIYATI, vs. LUCKY BUDIYANTO,
34 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3004 K/Pdt/2016bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang samadari macam dan keadaan yang sama pula;Dan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan utangpiutangnya Darmiyati kepada Termohon Kasasi dengan harapan utangpiutangnya lunas sehingga sertifikat hak milik Pemohon Kasasi akan diserahkan;Dan Pemohon Kasasi telah melakukan langkahlangkah kebijakan untukmenyelesaikan masalah dengan Termohon Kasasi dengan jalan musyawarahuntuk membayar utang piutangnya
Register : 07-10-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 701/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 3
23 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :arlooll lagio at Jl Se ploVl a jiArtinya : Kebijakan
Register : 10-12-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 26 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :Sebenll bogie duels) lt ole 3 peuArtinya :Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untukkemaslahatan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingandengan perkara ini, oleh sebab itu semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat, dalildalil syari dan semua seperaturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENE TAPKANHalaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No XX/Pdt.P/2018/PA.Stb
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 253/PID/2010/PN.GS Tanggal 1 Juni 2010 — MARSAN Bin DARMAN
34 — 4
34 — 4
pidanamerupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untukdijatuhi pidana dengan jenis pidana denda mauupun pidana bersyarat artinya dalampenjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang palingtepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapaitujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan padapembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof.Dr.Barda NawawiArief,SH, beberapa aspek kebijakan
Register : 14-03-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 02-05-2014
Putusan PA NABIRE Nomor 0030/Pdt.G/2013/PA.Nbr Tanggal 9 April 2013 — PENGGUGAT - TERGUGAT
16 — 10
16 — 10
perasaan dan hati yang kadangkadang tidak dapat diekspresikandalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikanperasaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan fakta yang diperolehdalam sidang, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugatseorang suami di dalam keluarga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukanarah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 854/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Putus : 02-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1181 K/Pdt/2012 Tanggal 2 Agustus 2013 — H. Krislistianto ; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat,dkk
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
besertabunganya sebagaimana mestinya;Bahwa karena perusahaan Penggugat terusmenerus mengalami kerugiandan keuangan perusahaan mulai kolep maka pada bulan Pebruari 2010Penggugat mempunyai alternatif upaya kepada Tergugat untukmengajukan keringanan bunga/ataupun retruksi namun pihak Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;Bahwa tidak tahumenahu yang selama tempo waktu adanya negosiasiantara pihak Tergugat dan Penggugat, namun tanopa membuahkan hasilsebagaimana yang dikatakan sebagai kebijakan
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 204/PDT/2015/PT MKS Tanggal 21 Oktober 2015 — Pembanding/Penggugat : ABD. RASID Bin SARAKA Diwakili Oleh : AMIRULLAH, SH
Terbanding/Tergugat : Muhammad Nur Alias Dg. Nuru
Terbanding/Tergugat : H. Muhammad Sunusi Dg. Naba
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
87 — 39
Terbanding/Tergugat : Muhammad Nur Alias Dg. Nuru
Terbanding/Tergugat : H. Muhammad Sunusi Dg. Naba
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
87 — 39
Lallosebagaimana bukti P3.Bahwa ketika telah terjadi pergantian kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintahindonesia yang merdeka maka kebijakan pertanahan kemudian beralih pula maka dalamkurun waktu tahun 50an hingga tahun 60an dilakukan pencatatanpencatatan terhadaptanahtanah yang dukuasai oleh masingmasing warga dan terhadap Objek Sengketa makadicatatlah orang tua Penggugat/Pembanding selaku pemilik atas Objek Sengketa dengandibuktikan dengan Surat Tanda Pendaftaran sementara tanah milik
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 805/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
No 805/Pdt.P/2020/PA.PwdArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*Menimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (8) Undangundang Nomor 1 Tahun