Ditemukan 38389 data
125 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 K/Pdt.Sus-PHI/2020
membayar biaya yang timbuldalam perkara a quo sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Tergugat pada tanggal 21 Mei 2019, ternadap putusan tersebut,Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor18/Kas/2019/PHI
Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakimhakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHalaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 73 K/Padt. SusPHI/2020Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan RafmiwanMurianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota:ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.ttd.Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Ketua Majelis,ttd.Dr.
152 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
443 K/Pdt.Sus-PHI/2021
perkara ini kepadaNegara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada KuasaPenggugat pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 03/Srt.KAS/PHI
Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakimhakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehAnggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera PenggantiTtd.
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
830 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Nomor 830 K/Pdt.SusPHI/2016Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Perhitungan uang pesangon untuk Termohon Kasasi dalam dua versiyaiut Sampai dengan putusan PHI dan sampai pada putusan PHK yaitusebagai berikut: Pesangon Sampai Putusan PHINama karyawanMulai kerjaGaji pokok (terakhir)Tunjangan fungsionalTunjangan kesejahteraanTunjangan ekonomiTotalMaria Apolonia Sura
,M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasingsebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd tidH. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tidNinil Eva Yustina, S.H., M.Hum.
340 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 K/Pdt.Sus-PHI/2020
., HakimHakim Ad Hoc PHI masingmasing sebagai Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan olehSusi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.Halaman 25 dari 26 hal. Put.
209 — 53
16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
EKSEPSIKOMPETENSI ABSOLUTBahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quokarena dalil Gugatan dan petitum Penggugat adalah PerbuatanMelawan Hukum dan Bukan merupakan kewenangan PHI;Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 16/Pat.SusPHI/2015/PN.
PigBahwa gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis hakimPHI pada Pengadilan Negeri Palembang dalam posita pada poin138 dan petitum pada poin 2 untuk menyatakan tindakanTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa perlu diketahui tuntutan pernyataan Perbuatan MelawanHukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan HubunganIndustrial, karena PHI berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004, hanya berwenang memeriksadan memutus 4 (
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
644 K/Pdt.Sus-PHI/2020
,HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh Anggotaanggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. H. Hamdi, S.H., M.Hum.ttd./.Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
65 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
1164 K/Pdt.Sus-PHI/2018
., HakimHakim Ad Hoc PHI masingmasingsebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para HakimAnggota tersebut dan oleh Retno Kusrini, S.H, M.H., Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd/. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd/.
113 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT JOGJA TUGU TRANS tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
116 K/Pdt.Sus-PHI/2022
402 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
498 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangandengan hukum sebagaimana disebutkan pada poin delapan (8), sebelas(11), tiga belas (13), empat belas (14) dan delapan belas (18), makaberdasarkan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI, mohonMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatunkan putusan selayang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruhHal. 7 dari 24 hal. Put.
menyangkut kompetensi/kewenangan absolut, maka sesuaiketentuan Pasal 160 RGB dan Pasal 132 Rv, Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim, sebelum memeriksa lebih lanjut didalam pokok perkaraberkenan menjatuhkan putusan sela terlebin dahulu tentang eksepsikompetensi/kewenangan absolut;1.Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak dilampiri risalahmediasi yang isinya menyangkut perselisinan upah lembur danperselisihan PHK:Bahwa apabila mencermati isi gugatan Para Penggugat dengan registerperkara Nomor 18/PHI
/2013/PN.PLG. tidak dilampiri dengan Risalah Penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi tentang masalah upah lembur;Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dengan tegas menyebutkan Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi maka hakim pengadilan wajib mengembalikangugatan kepada penggugat;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dengan register perkaraNomor 18/PHI/2013/PN.PLG. yang pada pokoknya
penetapan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih Nomor 560/123/KPTS/Disnakertrans/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang saat ini masih dalamupaya banding administratif atau pemeriksaan ulang di DisnakertransProvinsi Sumatera Selatan, maka gugatan Para Penggugat terlalu diniatau. prematur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang telah memberi putusan Nomor 18/PHI
,M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI masingmasing sebagaiAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu. juga oleh Ketua dengan dihadiri olen Anggotaanggota tersebut danRetno Kusrini, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.Panitera Penggantittd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai :Rp 6.000,002. Redaksi :Rp 5.000,003.
131 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
915 K/Pdt.Sus-PHI/2021
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PERUSAHAAN PT INDONESIA PERMAI di AMBON tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tte., tanggal 14 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi: - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
302 K/Pdt.Sus-PHI/2023
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
47 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 K/Pdt.Sus-PHI/2015
empatpuluh juta rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda, tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 9 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melaluikuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 3/KAS/2015/PHI
SusPHI/2014/PHI Smr. tanggal 20Januari 2015 pada hah Jumat tanggal 9 Maret 2015 yang mana pengajuanHalaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.SusPHI/2015Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan olehUndang Undang;. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Asal mohon agar dalildalil dalam eksepsitersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalildalil dalam pokokperkara ini;.
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, karenaPemohon Kasasi merasa sangat dirugikan atas Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam daftarperkara Nomor 21/Pdt.SusPHI/2014/PHI Smr. tanggal 20 Januari 2015,yang telah bertentangan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dandikhawatirkan akan menjadi Preseden buruk bagi Pengusaha di seluruhIndonesia sebagai akibat perbuatan
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda dalam daftar perkara Nomor: 21 /Pdt.SusPHI/2014/PHI Smr.;Pada halaman 18 Dalam Pokok Perkara;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalahsebagai berikut:1. Bahwa Penggugat Erwin Arahap Mulai masuk bekerja tanggal12 Agustus 2013 ... *;c.
96 — 24
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 K/Pdt.Sus-PHI/2019
,HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota danHalaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 403 K/Pdt.SusPHI/2019diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh JarnoBudiyono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Tid./ Tid./Dr. Sugeng Santoso., S.H.,M.M.,M.H. Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.Tid./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Tid.
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 K/Pdt.Sus-PHI/2017
telahmenyarankan kepada pihak perusahaan untuk memilih diantaramemperkerjakan kembali pekerja atau memberikan pesangon seusai aturanketerangakerjaan yang dianggap perusahaan melakukan effisiens/;18.Bahwa pada saat mediasi, mediasi, Mediator Disnaker Sukoharjo telahmenghitungkan pesangon sebesar kurang lebih Rp54.000.000,00 (limapuluh empat juta rupiah) dan menyarankan kepada perusahaan lebih baikmemberikan pesangon saat kasus tersebut masih di mediasi dan supayatidak membengkak saat proses sampai dengan PHI
H.Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHal. 12 dari 13 hal.Put.Nomor 282 K/Padt.SusPHI/2017hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri olen AnggotaAnggota tersebut dan olehJarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd./Dr. H.
125 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
1302 K/Pdt.Sus-PHI/2022
55 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
,HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengandihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Putri, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd/ Ttd/H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,Ttd/Arsyad, S.H.,M.H.
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
500 K/Pdt.Sus-PHI/2022