Ditemukan 14447 data
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
21 — 19
persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
60 — 6
dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
329 — 200
dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
162 — 19
Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
277 — 143
Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
23 — 22
Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
DARWANSAH ST bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ALDY JAYA UTAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
34 — 10
hal ini tidakada kewajiban dalam sistem hukum di Indonesia (yang menganut precedent)sebagaimana yang berlaku di negaranegara Angloxasen seperti di Amerika;namun boleh saja menyimpanginya sepanjang tidak bertentangan denganfaktafakta yang sebenarnya dalam menentukan besarnya denda bungadalam perkara aquo;Menimbang, bahwa yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalammenentukan besarnya denda bunga adalah halhal sebagai berikut,diantaranya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara,yakni otoritas
34 — 7
Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :e Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancamdengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal
30 — 5
satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap denganlabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastikbening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7980 gramadalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan NomorUrut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum,yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berkompeten(otoritas
61 — 48
manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual belijasa;g Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan dibawah naunganMenteri Negara BUMN diberikan otoritas untuk mengatur dan mengelolapelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia Ill, dengan catatanpengelolaan kepelabuhanan tersebut haruslah mendatangkankeuntungan bagi Negara;4.
1.Husain, SH., MH.
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
1.IPAN Alias ATTOK Bin REGO
2.ARJUN Bin LUDDIN
3.ABDILLAH BATIK Alias BATIK Bin JAINUDDIN
4.FADLIY Alias PALI Bin SYAMSUDDIN
5.RISWAN Alias ISWAN Bin HAMSA
36 — 27
akan dijatunkan terhadap diri Para Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN PlpMenimbang, bahwa merupakan otoritas
104 — 17
Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel / Error inPerson) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karenaPara Penggugat mendudukkan dirinya sebagai nasabah yangmenyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalamPosita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernahmengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenanganperbankan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)Tergugat juga belum menjelaskan
PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Tergugat:
1.EUGOSS PTE. LTD
2.PT UNION JAYA SEJATI
208 — 102
Bahwa selama pelaksanaan project TERGUGAT sejak periode akhir tahun2015 hingga terakhir Maret 2016 PENGGUGAT telah memesan dan menyewagenerator dan peralatan kerja berupa mesin las kepada TERGUGAT II; Adapunmekanisme penyewaan peralatan kerja tersebut antara lain sebagai berikut :PENGGUGAT menerbitkan PURCHASE ORDER yang ditandatangani olehkaryawan PENGGUGAT yang memiliki otoritas pemesanan barang (Purchasing/ Project Buyer), selanjutnya barang yang dipesan dikirimkan TERGUGAT II kelokasi sesuai
37 — 13
Variabelvariabelpertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagaiew uit, ee See Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dariyang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukumituSTO LI mm58e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.
108 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti telah keliru menerapkanUndangUndang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas UndangUndang No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pemeriksaan perkara Terdakwa jugatidak dapat dibenarkan;Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa selaku pengurus KoperasiKarya Mandiri Sejati dalam kenyataannya menggunakan Koperasi KaryaMandiri Sejati sebagai sarana menghimpun dana masyarakat tanpa ada izindari pihak otoritas Perbankan.Bahwa sesuai ketentuan
114 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Aziz dan keterangan Ahli dari Otoritas JasaKeuangan atas nama Iswandi Bin Basri secara gamblang dan jelasmenerangkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagaiPMS (Pelaksana Marketing Support) yang sekarang sebutannyamenjadi SA (Sales Asisten) telah melanggar Standar OperasionalProsedur (SOP) dalam menjalankan kewenangan Terdakwa selakuPelaksana Marketing Support dalam pembiayaan di Bank SyariahMandiri KCP Lubuklinggau diatur di dalam Buku Prosedur Pembiayaannomor dokumen PP.MP.IV.l,
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Frengki Wijaya Alias Jaya
79 — 15
mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ketiga;Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 1238/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantasdan adil sesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
65 — 20
terpenuhi.Unsur ke3 : Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal darihasil pembalakan liar.Pengertian memanfaatkan menurut KBBI adalah menjadikansesuatu ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya).Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah suatu benda yangberasal/dihasilkan dari hutan misalnya kayu, rotan dan sebagainya.Yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu berupa penebangan, pengangkutan danpenjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas
61 — 4
harinya dibuang/dilemparkan saksi APRIEL GIOVANY kesemaksemak tersebut, dan selanjutnya setelah kedua bilah pisau tersebutditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui bahwasanya keduabelah pisau tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa, Terdakwa memperoleh (Satu) senjata pedang bersama sarung pedangyang terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara membeli di Yogyakartayang kemudian pedang tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya;Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari otoritas