Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
2119
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
606
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Register : 01-03-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 158/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 8 Juni 2016 — PT.SRI REJEKI PERDANA STEEL >< HYUNDAI CORPORATION CS
329200
  • dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Sdn.
Tanggal 28 Februari 2017 — Pidana - MUHAMAD AINI Bin AHMAD SYARIFUDIN
16219
  • Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Register : 06-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Februari 2020 — KASRA JARU MUNARA LAWAN PT. SURYA SAGA UTAMA
277143
  • Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
2322
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Register : 11-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
DARWANSAH ST bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ALDY JAYA UTAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
3410
  • hal ini tidakada kewajiban dalam sistem hukum di Indonesia (yang menganut precedent)sebagaimana yang berlaku di negaranegara Angloxasen seperti di Amerika;namun boleh saja menyimpanginya sepanjang tidak bertentangan denganfaktafakta yang sebenarnya dalam menentukan besarnya denda bungadalam perkara aquo;Menimbang, bahwa yang dijadikan oleh Majelis Hakim dalammenentukan besarnya denda bunga adalah halhal sebagai berikut,diantaranya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara,yakni otoritas
Register : 20-02-2014 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor. 52/Pid.Sus/2013/PN.Tjg.
Tanggal 14 Mei 2013 —
347
  • Variabelvariabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :e Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancamdengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal
Putus : 01-07-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 314/Pid.Sus/2014/PN.Sda
Tanggal 1 Juli 2014 — ANDIK BUDIONO Alias TIWAR Alias AHONG
305
  • satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap denganlabel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastikbening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7980 gramadalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan NomorUrut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum,yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berkompeten(otoritas
Register : 05-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 29/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 19 Mei 2016 — Perdata - PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA CABANG RANTAU PRAPAT LAWAN - ERWIN RITONGA
6148
  • manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual belijasa;g Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Putus : 27-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 PK/Pdt/2013
Tanggal 27 Februari 2014 —
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan dibawah naunganMenteri Negara BUMN diberikan otoritas untuk mengatur dan mengelolapelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia Ill, dengan catatanpengelolaan kepelabuhanan tersebut haruslah mendatangkankeuntungan bagi Negara;4.
Register : 21-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN PALOPO Nomor 38/Pid.B/2019/PN Plp
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Husain, SH., MH.
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
1.IPAN Alias ATTOK Bin REGO
2.ARJUN Bin LUDDIN
3.ABDILLAH BATIK Alias BATIK Bin JAINUDDIN
4.FADLIY Alias PALI Bin SYAMSUDDIN
5.RISWAN Alias ISWAN Bin HAMSA
3627
  • akan dijatunkan terhadap diri Para Terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN PlpMenimbang, bahwa merupakan otoritas
Register : 22-05-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN PATI Nomor 39_Pdt_G_2018_PN_Pti
Tanggal 26 Nopember 2018 — Sri Utami Dk melawan Koperasi serba usaha (KSU) Pancamata Juwana.
10417
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel / Error inPerson) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karenaPara Penggugat mendudukkan dirinya sebagai nasabah yangmenyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalamPosita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernahmengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenanganperbankan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)Tergugat juga belum menjelaskan
Register : 18-04-2019 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Tergugat:
1.EUGOSS PTE. LTD
2.PT UNION JAYA SEJATI
208102
  • Bahwa selama pelaksanaan project TERGUGAT sejak periode akhir tahun2015 hingga terakhir Maret 2016 PENGGUGAT telah memesan dan menyewagenerator dan peralatan kerja berupa mesin las kepada TERGUGAT II; Adapunmekanisme penyewaan peralatan kerja tersebut antara lain sebagai berikut :PENGGUGAT menerbitkan PURCHASE ORDER yang ditandatangani olehkaryawan PENGGUGAT yang memiliki otoritas pemesanan barang (Purchasing/ Project Buyer), selanjutnya barang yang dipesan dikirimkan TERGUGAT II kelokasi sesuai
Register : 04-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/PID.B/2014/PN.KEFA.
Tanggal 20 Maret 2014 — - YOSEFINA BANASE Alias FIN
3713
  • Variabelvariabelpertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagaiew uit, ee See Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dariyang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukumituSTO LI mm58e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 13-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 April 2015 — I NYOMAN MANDIARTHA, SE
10894 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti telah keliru menerapkanUndangUndang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas UndangUndang No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pemeriksaan perkara Terdakwa jugatidak dapat dibenarkan;Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa selaku pengurus KoperasiKarya Mandiri Sejati dalam kenyataannya menggunakan Koperasi KaryaMandiri Sejati sebagai sarana menghimpun dana masyarakat tanpa ada izindari pihak otoritas Perbankan.Bahwa sesuai ketentuan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — KIKI JANUARTA, S.E. Bin ANTUNG BAIHAQI
11453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Aziz dan keterangan Ahli dari Otoritas JasaKeuangan atas nama Iswandi Bin Basri secara gamblang dan jelasmenerangkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagaiPMS (Pelaksana Marketing Support) yang sekarang sebutannyamenjadi SA (Sales Asisten) telah melanggar Standar OperasionalProsedur (SOP) dalam menjalankan kewenangan Terdakwa selakuPelaksana Marketing Support dalam pembiayaan di Bank SyariahMandiri KCP Lubuklinggau diatur di dalam Buku Prosedur Pembiayaannomor dokumen PP.MP.IV.l,
Register : 19-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Frengki Wijaya Alias Jaya
7915
  • mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ketiga;Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 1238/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantasdan adil sesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Register : 20-05-2016 — Putus : 15-07-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 68-K/PM I-02/AD/V/2016
Tanggal 15 Juli 2016 — Sumardi, Kopka NRP 390001261070
6520
  • terpenuhi.Unsur ke3 : Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal darihasil pembalakan liar.Pengertian memanfaatkan menurut KBBI adalah menjadikansesuatu ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya).Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah suatu benda yangberasal/dihasilkan dari hutan misalnya kayu, rotan dan sebagainya.Yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu berupa penebangan, pengangkutan danpenjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas
Register : 25-03-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 12 Mei 2015 — DENI RIYANTO Alias KENCENG Alias ACENG Bin SUCIPTO
614
  • harinya dibuang/dilemparkan saksi APRIEL GIOVANY kesemaksemak tersebut, dan selanjutnya setelah kedua bilah pisau tersebutditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui bahwasanya keduabelah pisau tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa, Terdakwa memperoleh (Satu) senjata pedang bersama sarung pedangyang terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara membeli di Yogyakartayang kemudian pedang tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya;Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari otoritas