Ditemukan 15681 data
16 — 14
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal O5 Juli 1995 di xxxxXxxXXxXXxX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXxXX tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
15 — 3
10Pdt.G/2012/PA.Kdr Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namunternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil (gagal) ; Menimbang, bahwa kendatipun upaya perdamaian melalui LembagaMediasi telah gagal, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepadaPenggugat dan telah diupayakan secara maksimal sesuai ketentuan pasal 82ayat (1) dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhirtelah rubah
38 — 11
dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2019 di Dusun Bunga Melati, DesaSalobaja, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi SulawesiBarat tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
7 — 7
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;11Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
19 — 4
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
14 — 0
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyataTermohon telah dinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonanPemohon harus dikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun 1989 yang telah dua kali di rubah terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatPutusan No. 1026/Pdt.G/2016/PA.Wno Page: 10 of 13cukup alasan hukum untuk mengabulkan
10 — 2
atau kuasanya yangsah untuk menghadap sidang dan untuk melakukanmediaSi 3 eee e eee eee eeeMenimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim dalammengupayakan perdamaian perkara ini tidak menerapkanMediasi, namun Majelis Hakim tetap mengupayakannyadalam persidangann dengan menasehati dan mendorongPenggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat dan upaya tersebut telah laksanakan secaramaksimal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan 4)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhirtelah rubah
12 — 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkanperkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talaksatu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatanPenggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989, yang telah di rubah
7 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
10 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
7 — 9
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segala biayayang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
23 — 13
dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KabupatenWakatobi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
12 — 11
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
28 — 6
tanggal 5 Oktober1981 di Lingkungan Rijang Baking, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, makapermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti sebab telah sesuai denganmaksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
45 — 20
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
14 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohontersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankanHal
14 — 11
Pasal14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksudketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untukselanjutnya pernikahan antara para Pemohon sebagaimana dimaksudberalasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruanglingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
29 — 1
sebagaimana telah dicatat dalamberita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
19 — 12
Artinya:Pengakuan perkawinan seorang lakilaki dengan seorang perempuania harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan tersebutyaitu adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon denganPemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah