Ditemukan 236967 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Tidak dapat diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 25-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4850/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA
422 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. TENSINDO KREASI NUSANTARA;
141 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor: SPKTNP40/WBC.02/2016 tanggal 19 Oktober 2016Halaman 3 dari 7 halaman.
    saatkeluar dari Kawasan Pabean tarif dan nilai pabeannya telah ditetapkanpejabat bea dan cukai dengan menggunakan sistem komputerpelayanan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Kepabeanan;bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 B/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD;
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1891/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00557/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.396.155.896,00; dengan perincian sebagai berikut: DPP
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 21-11-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1553/Pdt.G/2012/PA.Wng.
Tanggal 8 April 2013 — PEMOHON, TERMOHON
21 — 10
  • saksi di bawah sumpah dansaksi saksi mengetahui sendiri maka kesaksiannya telah memenuhi syarat bukti saksidan keterangan mereka saling bersesuaian, menguatkan dalil permohonan Pemohon,maka Majelis menilai kesaksian para saksi memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan alat bukti saksi tersebut,Majelis menilai terbukti bahwa sudah 7 tahun 9 bulan Termohon pergi dari tempattinggal bersama, meninggalkan Pemohon, dan tidak pernah kembali, tanpa alasanyang dapat
    dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan fakta di persidangan telah terbuktt bahwa Termohon telahmeninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih dari dua tahun berturutturuttanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti danTermohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelismenyatakan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan cukup alasan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 B/PK/PJK/2018
Tanggal 9 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 Juli 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP851/ WPJ.01/2014, tanggal 1 Juli 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2008,Nomor: 00062/207/08/123/13, tanggal 28 Juni 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.453.179.2123.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.020.000,00; adalah sudah
    alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.020.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakHalaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAMBANG DAMAI
142 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Reklasifikasi atas Ekspor sebesarRp/6.228.406.382,00 menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang tidakTerutang PPN sebesar Rp/6.228.406.382,00; dan Koreksi PajakMasukan Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp/7.484.918.606,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon
    sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (8)serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp7.405.190.112,00; dengan perincian sebagai berikut :PPN Yang Kurang/Lebih Bayar Rp (7.405.190.112,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2084 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — PT. OGY KARYA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor : KEP02806/NKEB/WPJ.27/2016 tanggal 16Juni 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat
    dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili olen Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalin
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Halaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 1 Februari 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00424/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 Nomor00009/204/10/092/15 tanggal 28 April 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.000.855.4092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembaliHalaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 15 September 2020 — PT WIRA KENCANA BERJAYA ABADI dahulu bernama TROPY TOUR, VS WELAS ASIH BR PURBA
175 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Mahkamah Agung RI berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat
    dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Desember 2019 dankontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar dan tidak salahdalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa terhadap alasanalasan dari Pemohon Kasasi alasanalasanmana tidak dapat dibenarkan oleh ternyata Tergugat tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-10-2018 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — ARDI NOVIANSYAH alias ARDI bin JUNAIDI
187 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017.Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat
    dibenarkan karenaternyata dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satualat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon PeninjauanKembali mengadakan permufakatan jahat terkait transaksi ataupenguasaan narkotika dengan pihak lain; Bahwa perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali hanya disuruholeh kakak Pemohon Peninjauan Kembali bernama Afriansyah aliasUjang Tompel untuk mengantarkan kantong plastik yang berisi shabukepada Mardiansyah, sehingga kualifikasi tindak pidana yang
    terbuktidari perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali a quo adalah Tanpa hakmenyediakan narkotika golongan bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram:Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 180 PK/PID.SUS/2018 Bahwa berdasarkan pertimbangan peran dari Pemohon PeninjauanKembali tersebut, maka pidana yang dijatunkan kepada PemohonPeninjauan Kembali perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini:Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauankembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3897 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadilipermohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
    dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00031/KEB/WPJ.28/2017, tanggal 7 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00008/207/12/322/16, tanggal 13 Juni 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.213.515.8322.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan
    Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal6 ayat (1) dan (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 dan Pasal 1/7 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndangKepabeanan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PasalHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
20 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 182/B/PK/Pjk/2019menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2012 ~~ sebesarRp391.312.730,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan
    sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (2), Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1, Pasal 1A,Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2b) serta Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
    dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 3 Maret 2020 — PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PPSU) VS TRI HANDAYANI, S.H
184 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara kepada Terbanding;Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agungberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori
    kasasi tanggal 20 September 2019 kontra memorikasasi tanggal 11 Oktober 2019 dihnubungkan dengan pertimbangan JudexFacti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penguggat yaitumenyimpan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4392 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 Desember 2019 — AHMAD RISKI WIDODO alias TOMPEL bin TEGUH WIDODO T1; DIMAS WISNU WARDHANA alias SONI bin JOKO SUSANTO T2;
129 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwaalasan kasasi pemohon kasasi/Para Terdakwa tidak dapat
    dibenarkan,karena Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinyadakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidananya kepada Terdakwa in casu pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00
    Putusan Nomor 4392 K/Pid.Sus/2019Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa yang padapokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa dilakukan rehabilitasitidak dapat dibenarkan, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwaPara Terdakwa sebagai penyalahguna yang sudah kecanduan yangkarenanya kepada Para Terdakwa in casu harus dilakukan upayarehabilitasi.
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 21-08-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTA MATARAM Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Mtr
Tanggal 27 September 2017 — Muhammad Dubet bin Poro Hasan X Maskendi binti H. M. Zain
67 — 21
  • No. 0070/Pdt.G/201 7/PA.Mtr.Menimbang, bahwa pada memori banding Pembanding keberatanterhadap saksisaksi dari keluarga Penggugat/Terbanding meskipun sudahdisumpah tetapi tidak obyektif yang merugikan Tergugat/Pembanding,keberatan mana tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan pasal 76ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yangkedua kali dengan undangundang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwagugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqog, maka untuk mendapatkanputusan
    perceraian harus didengar keterangan saksisaksi yang berasal darikeluarga atau orangorang yang dekat dengan suami istri, saksi mana telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama,lagi pula Tergugat/pembanding tidak mengajukan saksisaksi yang diperlukan,oleh karenanya alasan dalam memori banding Tergugat/Pembanding tersebuttidak dapat dibenarkan dan patut untuk ditolak.Menimbang, bahwa pada memori banding Pembanding nomor 2 (dua)dapat disimpulkan Tergugat/Pembanding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-07-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717
Tanggal 15 Juli 2020 — CHANDRA THAMRIN LIE vs PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG JAKARTA PANCORAN, dk
135 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan TermohonKasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan
    meneliti memori kasasi tanggal 19 Maret 2019 dan kontramemori kasasi dari Termohon Kasasi II tanggal 5 April 2019, dihubungkandengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandungyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, namun terlepas dari pertimbangan judex factiPengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, menurut Majelis
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 118/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 11 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
42 — 19
  • perkaratersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinan resmi putusan PengadilanNegeri Serang Nomor 82/Pdt.G/2018/PN.Srg, tanggal 16 Mei 2019, memoribanding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memoribanding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Bandingsependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan demikian keberatankeberatan yangdiajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memoribandingnya tidak dapat
    dibenarkan dan harus dikesampingkan, sedangkanhalhal yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam kontramemori bandingnya dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriSerang Nomor 82/Pdt.G/2018/PN.Srg. tanggal 16 Mei 2019 beralasan hukumuntuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untukmembayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2792 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MITRA UNGGUL PUSAKA;
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 21 dan PPh Pasal 21 yang terutang Desember 2011yang terdiri dari: Koreksi Negatif atas DPP PPh Pasal 21 sebesarRp1.857.506.465,00; dan Koreksi Positif atas PPh Pasal 21 yangterutang sebesar Rp58.687.487,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp72.242,00; dengan perincian sebagai berikut: No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4376/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4376/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP345/WPJ.04/2015 tanggal 24 Februari 2015mengenai keberatan atas
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARUTMIN INDONESIA
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP1217/WPJ.19/2015 tanggal 29Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP1567/WPJ.19/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) secara Jabatan Masa Pajak Januari 2012oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat
    dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesarUSD324.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Yang Harus Dibayar USD