Salinan Penetapan Nomor 1430/Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000, dibayar tunai telahdibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh Ky.

Salinan Penetapan Nomor 1430/Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15052017di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Mister denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ky.

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padatanggal 15052017, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Misterdengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, dibayar

Nurhama,maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, dibayar tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama mereka menikah ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan

Menetapkan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungan denganSTP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00212/107/14/054/16, tanggal 03 November 2016 Masa Pajak Februari2014, atas nama Penggugat, NPWP 01.824.326.1054.000, danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02716/NKEB/WPJ.07/2017tanggal O09 Oktober 2017 atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00212/107/14/054/16, tanggal03 November 2016 Masa Pajak Februari 2014, sehingga pajak yang masihharus dibayar

. / Pembetulan 0,00PPN Kurang / (Lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa kemudian Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018 tersebut,dilakukan Revisi dengan Putusan Nomor PUTP1113066.16/2014/PP/M.VATahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, sehingga amarnya menjadi sebagaiberikut:Menyatakan membetulkan kesalahan hitung/tulis dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018 yang diucapkanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/2019tanggal 2 April 2018, atas nama PT Dayup' Indo, NPWP01.061.825.4057.000, alamat di Jalan Madura 6 Blok D.13A, KawasanBerikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta 14140, menjadisebagai berikut: URAIAN JUMLAHDPP atas Export 44.061.399.540,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0,00Jumlah DPP Keseluruhan 44.061.399.540,00Pajak Keluaran 0,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 635.080.116,00Perhitungan PPN Kurang/ (lebih) dibayar (635.080.116,00

)Dikompensasi ke masa berikut 635.080.116,00Dikompensasi ke masa ... / Pembetulan 0,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar 0,00 dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (8) huruf bUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Export Rp 44.061.399.540,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah DPP Keseluruhan Rp 44.061.399.540,00Pajak Keluaran Rp 0,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 635.080.116,00Perhitungan PPN Kurang/ (lebih) dibayar Rp (635.080.116,00 )Dikompensasi ke masa berikut Rp 635.080.116,00Dikompensasi ke masa ... / Pembetulan Rp 0,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2021Kurang Bayar untuk Masa Pajak April 2007 menjadi nihil, dengan rinciansebagai berikut: Keterangan Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 5.731.560.647Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.221.453.115Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 7Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.437.680.460Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.490.063.820Jumlah Seluruh Penyerahan 22.880.758.042Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2021 Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 322.145.312,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.440.724.174,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp (2.118.578.862,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak...

(karena pembetulan) Rp 2.118.578.862,00PPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (8) UU KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 November 2015 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO)dan Palm Kernel (PK) serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yangdapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2780/B/PK/Pjk/2019besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010, dihitungkembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 November 2018 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal22 November 2018:Menimbang

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00182/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00744/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal 12 April 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00018/203/10/304/15 tanggal29 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.880.817.0304.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Penghasilan JunctoPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor244/PMK.03/2008:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2780/B/PK/Pjk/2019Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) 0,00pSanksi Administrasi:R Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00pRJumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

KEP00228/KEB/WP.J.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00034/207/10/058/15, tanggal 28 Januari2015, atas nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Jakarta Selatan, alamat korespondensi Gedung B&G Tower Lantai8, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, 20111, sehingga PPN yangkurang/(lebih) dibayar

Dibayar dengan NPWP sendiri 243.283.22510 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2017 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padaHalaman 2 dari 7 halaman.

Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 156/B/PK/Pjk/2021Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Ekspor Rp 10.538.920.000DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.713.352.250DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 3.624.420.019DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Rp Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 35.876.692.269DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp Jumlah (4)

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 243.283.225Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Putusan Nomor 790/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutUraianPemohon Banding TerbandingDasar Pengenaan Pajak 5.215.074.780,00 5.215.074.780,00PPh Pasal 26 yang terutang 229.748.885,00 1.043.014.956,00Kredit Pajak 229.748.885,00 229.748.885,00PPh yang kurang/ tidak dipotong 0,00 813.266.071,00Sanksi Administrasi 0,00 390.367.714,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0,00 1.203.633.785,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang

Nomor KEP00030/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhirdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/WPJ.04/KP.0707/2015, tanggal 02 Januari 2015 atas nama PTPetrosea PT Clough, NPWP 02.161.153.8014.000, beralamat di TamanKemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.215.074.780,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 792.606.550,00Kredit Pajak Rp 229.748.885,00PPh yang tidak/kurang dibayar

Rp 562.857.665,00Sanksi Administrasi Rp 270.171.679,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 833.029.344,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016,Halaman 2 dari 8 halaman.

tentangPerjanjian Internasional Article 27, 31 Vienna Convention juncto Pasal 12P3B IndonesiaSingapore;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 790/B/PK/Pjk/2021Kredit Pajak Rp 229.748.885,00PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 562.857.665,00Sanksi Administrasi Rp 270.171.679,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 833.029.344,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2018Bahwa seharusnya tidak ada koreksi pembayaran bunga GFBVBelanda sehingga koreksi Pemeriksa dan Peniliti Keberatan atas objek PPhPasal 26 sebesar Rp. 14.444.361.673,00 seharusnya dibatalkan ataumenjadi nihil dengan perincian sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 206.802.435,00PPh Pasal 26 Terutang 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang telah dibayar 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang Kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh Pasal 26 Kurang

Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88274/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 1 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP58/WPJ.19/2014 tanggal 13Januari 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak

berdasar dan novum yang diajukan bersifat menentukan sertadidukung dengan putusan badan peradilan yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) dalam Register perkara Nomor 794/B/PK/PJK/2012tanggal 17 Juli 2013 dan Nomor 860/B/PK/PJK/2012 tanggal 25 Maret2013 karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihharus dibayar

dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00; (nihil), denganperincian sebagai berikut :RDasar Pengenaan Pajak P206.802.435,00RpPPh Pasal 26 Terutang25.853.799,00; RpPPh Pasal 26 yang telah dibayar25.853.799,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00PPh Pasal 26 Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Halaman 6 dari 9 halaman.

2016Tahun Pajak 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116556.15/2014/PP, atas nama PT Phillip Sekuritas Indonesia, NPWP01.347.432.5.054000, beralamat di Gedung ANZ Tower Lantai 23B, JalanJenderal Sudirman Kavling 33A, Tanah Abang, Jakarta, sehingga jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Jumlah Penghasilan Neto 8.494.109.621Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 8.494.108.721PPh Terutang 1.987.621.441Kredit Pajak 3.929.996.840Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

(1.942.375.399)Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (1.942.375.399) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei2019

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01130/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor: 00039/406/14/054/16, tanggal 4April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.347.432.5.054000,sehingga pajak yang lebih dibayar

UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar

dihitung kembali menjadisebesar Rp1.942.375.399,00 dengan perincian sebagai berikut:Jumlah Penghasilan Neto Rp 8.494.109.621Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 8.494.108.721PPh Terutang Rp 1.987.621.441Kredit Pajak Rp 3.929.996.840Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.942.375.399)Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) Rp Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.942.375.399)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Penetapan No.528/Pdt.P/2018/PA.TTEbernama Ali Hairuddin Kua Kec Jailolo Selatan;; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Ilham UmarJuma; Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa seperngkat AlatatShalat dibayar tunal ; bahwa Pemohon dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai; bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atausaudara sesusuan; bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon II tidak ada pihaklain yang keberatan

adalah tetanggasaksi; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri ;Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 23Oktober 2003, di wilayah Kecamatan Jailolo Selatan ; Bahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon II saksi hadir; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohonbernama Ali Hairuddin Kua Kec Jailolo Selatan;; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Ilham UmarJuma; Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa seperngkat AlatatShalat dibayar

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dalildalil bahwa Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, tanggal 23 Oktober2003 dengan wali nikah adalah ayah Kua Kec Jailolo Selatan bernama AliHairudidn, dengan mahar berupa berupa seperangkat alat Shalat dibayar

Penetapan No.528/Pdt.P/2018/PA.TTEmemberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orangsaksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapatdisimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahuikalau Pemohon dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2003,dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La sanusiAbdullah, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperkawinan Pemohon dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23Oktober 2003 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JailoloSelatan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai , dan yangmenjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Umar Juma, dinyatakan sahsehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untukmendapatkan buku nikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, makapermohonan Pemohon

16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yangtelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama: BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9053.000,beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E5D,Pademangan, Jakarta Utara, 11430, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp14.666.975,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 309.340,00Kredit Pajak Rp 277.340,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 32.000,00Sanksi Administrasi Rp 15.360,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 47.360,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 April 2019 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4023/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.067.542.9053.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp47.360,00; adalah

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 47.360,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan

Pajak Rp14.666.975,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp309.340,00Kredit Pajak Rp277.340,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp32.000,00Sanksi Administrasi Rp15.360,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp47.360,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.

Jumlah (US$ 15,347,020.00)Jumlah Penghasilan Neto (Rugi Fiskal) (US$ 550,071.00)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) (US$ 550,071.00)Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 0Kredit Pajak (US$ 6,696,388.86)Jumlah PPh lebih dibayar (US$ 6,696,388.86) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00408/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/091/15tanggal 28 April 2015 atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP01.797.267.0091.000, beralamat di Gedung TMT 2, 3d Floor Suite 301,Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta, 12560, sehingga PPh yangkurang/(lebih) dibayar

329,945.003 Laba Bruto dari Usaha 86,169,055.004 Biaya Usaha 56,148,847.005 Penghasilan Neto dari Usaha 30,020,208.006 Penghasilan Neto dari Luar Usaha (10,309,339.00)7 Penghasilan Neto Komersial 19,710,869.008 Penyesuaian Fiskal (19,694,457.00)1.Penyesuaian Fiskal Positip 30,674,025.772.Penyesuaian Fiskal Negatif (50,368,388.00)9 Penghasilan Neto Fiskal 16,506.7710 Kompensasi Kerugian "11 Penghasilan Kena Pajak 16,506.7712 PPh Terutang 4,126.6913 Kredit Pajak 6,696,388.8614 PPh Kurang/(Lebih) dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar USD 6,692 ,262.17; dengan perincian sebagai berikut:Halaman 6 dari

Penyesuaian Fiskal Negatif (50,368,388.00)9 Penghasilan Neto Fiskal 16,506.7710 Kompensasi Kerugian 11 Penghasilan Kena Pajak 16,506.7712 PPh Terutang 4,126.6913 Kredit Pajak 6,696,388.8614 PPh Kurang/(Lebih) dibayar (6,692,262.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Penetapan Nomor 4 1/Pdt.P/2018/PATTEKantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten HalmaheraBarat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang disaksikan olehdua orang saksi serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluhribu rupiah) dibayar tunai/kontanbahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il membina rumah di,Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dan perkawinanPemohon dan Pemohon Il telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;bahwa sejak Pemohon dan Pemohon

adalahtetangga saksi ;bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri ;Pemohon dan Pemohon Il menikah secara sah pada tanggal 17Maret 2002 , di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan,Kabupaten Halmahera BaratBahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon Il saksi hadir;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung kandung daripemohon Il;Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah;Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah)dibayar

Pemohon Il adalahtetangga saksi;bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri ;bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada tanggal 17 Maret2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, KabupatenHalmahera Barat ;bahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon Il saksi hadir;bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dariPemohon Ilbahwa saksi nikahnya adalah Dua orang saksi nikah;bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon berupa uang sebesarRp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dibayar

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dailildalil bahwa Pemohon danPemohon Il telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal17 Maret 2002 , dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayahkandung Pemohon Il, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(limapuluh ribu rupiah) dibayar

Penetapan Nomor 4 1/Pdt.P/2018/PATTEmahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah.

sendiriDikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.318.512.923,003.252.352.909,00 Jumlah perhitungan Pajak Kurang (Lebih)Bayar73.245.833,00 Dikompensasikan ke MasaberikutnyaPajak Jumlah PPN yang kurang dibayar73.245.833,00 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP35.158.000,00 Jumlah PPN ymh dibayar 108.403.833,00 Bahwa adapun Pemeriksa melakukan koreksi Pajak Pertambahan Nilai yangdilakukan oleh Pemeriksa sebesar Rp.73.245.833,00 terdiri dari:1.

IPPN yang Kurang/(Lebih) dibayar 73.245.833,00 0,00) 73.245.833,002. Sanksi Kenaikan 35.158.000,00 0,00 35.158.000,003.

sendiri3.325.598.742,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.318.512.923,00 Jumlah perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar 7.085.819,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7.085.819,00JumlahPPN yang kurang dibayar Sanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 3.401.193,00 Jumlah PPN ymh dibayar 10.487.012,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47962/PP/M.X/16/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

Pajak Keluaran harus di t/dibayar sendiri 3,325,598,742b. 1:b.1.

KEP119/WPJ.19/2012 tanggal 17 Pebruari 2012, mengenai keberatanHalaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 859/B/PK/PJK/2016atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00055/207/07/091/1 1tanggal 01 Agustus 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.742.459.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp10.487.012,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Pasal 5 ayat (1) PMK160/PMK.04/2010 mengatur bahwa: "Nilai transaksisebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepadapenjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabeanditambah dengan biayabiaya dan/atau nilainilai yang harus ditambahkanpada nilai transaksi sepanjang biayabiaya dan/atau nilainilai tersebutbelum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yangseharusnya dibayar"d.

Lampiran PMK160/PMK.04/2010 angka 4 huruf e angka 1) mengaturbahwa: "yang dimaksud dengan biaya transportasi (freight) adalah biayatransportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biayatransportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar yangpada umumnya tercantum dalam dokumen pengangkutan, seperti B/L atauAWB dari barang impor yang bersangkutan";e.

Lampiran PMK160/PMK.04/2010 angka 5 huruf b mengatur bahwa:"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk didasarkan alas hargapenyerahan Cost, Insurance and Freight, dimana unsur biaya yangdimaksud dalam angka 4 huruf e sampai dengan angka 4 huruf g di atasditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yangseharusnya dibayar, kecuali apabila dilakukan setelah pengimporan";f.

Harga jual yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar olehpembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor kedalam daerah pabean ditambah dengan biayabiaya dan/atau nilainilaitersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atauseharusnya dibayar";Maka nilai pembelian tersebut harus dimasukkan ke dalam komponennilai transaksi;Karena termasuk nilai transaksi maka terhadap selisih nilai pembeliantersebut harus dipenuhi kewajiban pabeannya;Bahwa terhadap adanya pembayaran

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakaisetelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya Pasal 37 ayat (1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggalpendaftaran pemberitahuan pabean PasalPasal tersebut menjelasakan bahwa barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dan di keluarkan untuk dipakai wajib diberitahukandengan pemberitahuan pabean (PIB) dan dibayar bea masuknya paling lambatpada tanggal PIB pendaftaran;Bahwa Impor Sofware

sendiriDikurangi:Pajak Masukan yang dapat3.742.809.087 3.742.280.387 (528.700)diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih)(2.986.305.216) (2.985.776.516) 528.700BayarPPN yang dikompensasikan 2.986.305.216 2.986.305.216PPN yang kurang/ (lebih) dibayar 528.700 528.700Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13(3) KUP 528.700 528.700Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.057.400 1.057.400 2.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 1.956.085.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp41.209.788.726,00Perhitungan PPN Lebih Bayar : PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 756.503.871,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.742.809.087,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 2.986.305.216,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaRp 2.986.305.216,00Pajak berikutnya ..PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean.(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atasHalaman 17 dari 41 halaman.

Dengandemikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa KenaPajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada adaHalaman 32 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 1870/B/PK/PJK/2017 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 756.503.871,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Bp e.reeces.ce700Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp 2.986.305.216,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan KeMasa Pajak berikutnya Ap 2.986.505.216,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

handphone Samsung warnahitam nosim 085748039502 di dalam saku celana depan sebelah kiri yangdigunakan Terdakwa kemudian saksi ANTON SETYOHADI, saksi AFIFMASHURI dan saksi ALFAN WAHYONO menemukan Terdakwa dengan saksiHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN SdaALIM dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksiALIM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wibsebanyak 5 gram dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus riburupiah) namun baru dibayar

sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 13.00 WibTerdakwa kembali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ALIM sebanyak 1gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namunbelum dibayar melainkan saksi ALIM membayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran pembelianNarkotika jenis sabu pada tanggal 18 Desember 2017;Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual kepada saksi

sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),kemudian pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 13.00 WibTerdakwa kembali menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ALIM sebanyak 1gram dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namunbelum dibayar melainkan saksi ALIM membayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran pembelianNarkotika jenis sabu pada tanggal 18 Desember 2017;Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 19Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram denganharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar;Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) yang telah disita petugas merupakan pembayaran dari Alim Mustaimuntuk membayar kekurangan pembelian sabu yang pertama;Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabatyang berwenang;Bahwa

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2018/PN Sda3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

Anmad Affandi dan hanya dijanjijanjikan bahwa akan dibayar dan sepeda motor akan dikembalikan. Selanjutnyapada sekira bulan Oktober 2020 saksi Mohammad Ansor Affandi Bin Hj. AnmadAffandi menghubungi terdakwa lalu saksi Mohammad Ansor Affandi Bin Hj.Ahmad Affandi mengetahui kendaraan digadaikan kepada teman terdakwa yaitusaksi Mahmudi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).

Gondang KecamatanTugu Kabupaten Trenggalek, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraanHonda Vario NC 110 D, Nopol : AG6154TA, Noka : MHIJF12158K450073Nosin : JF12E1454604, warna Pink, tahun 2008 beserta STNK dan kuncikontak, selama 14 hari dengan biaya sewa dibayar sebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan fotocopy KTP, dengan alasanakan digunakan untuk alat transportasi untuk pergi ke kantor selama 2(dua) minggu;Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Trk.

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 6 September 2020, Terdakwamemperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama dua minggu, namunuang sewa belum dibayar, namun saat ditagih uang sewa Terdakwa hanyamenjanjikan bahwa akan dibayar setelah motor dikembalikan; Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi diberitahu Terdakwa bahwa sepedamotor milik saksi digadaikan kepada teman Terdakwa didaerah Bendungansejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah); Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 6 September 2020, Terdakwamemperpanjang sewa sepeda motor tersebut selama dua minggu, namunuang sewa belum dibayar, namun saat ditagih uang sewa Terdakwa hanyamenjanjikan bahwa akan dibayar setelah motor dikembalikan;3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 saksi Mohammad Ansor Affandi mengetahuikendaraan digadaikan kepada teman Terdakwa yaitu saksi Mahmudi sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah));4.

Mempertahankan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrasi Pasal13 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00021/206/06/904/10 tanggal 15 September2010 Tahun Pajak 2006;atas nama Wajib Pajak: PT. Karya Luhur PennaiNPWP / 01.236.521.9904.000Alamat : Jalan Mayjend.

atau dengan kata lain nilai kerugianpada pendapatan Negara adalah senilai Rp.6.037.577.318,00;Bahwa keputusan Pengadilan Pajak a quo didasarkan atas pertimbanganhukum yang saling bertentangan;Disatu pihak sudah diketahui bahwa kerugian pada pendapatan Negaraakibat pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh PT Karya Luhur Permai,telah/sudah dipertanggungjawabkan dan dibayar oleh Isak SoegiartoTegoeh sebagai Wakil dan Kuasa dari Para Pemegang Saham TiaraDewata Group (didalamnya termasuk PT Karya Luhur

PPh yang kurang dibayar untuk Tahun 2005 dan 2006 adalah sebagaiberikut: No.

Hadjon, S.H., dijatunkannya lagi sanksiadministratif (administratieve sanctie) berupa membayar jumlah pajak yangkurang dibayar ditambah denda sebesar 48 % setelah kepada Wajib Pajakpelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkan hukuman dendasebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, adalahbertentangan dengan ratio legis (the sprit of law) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana

ditambah dengan denda; Menurut prinsip Unavia maka jikaterhadap pelanggaran tersebut telah dijatunkan sanksi pidana berupahukuman penjara dan denda maka tidak boleh otoritas dibidang perpajakanmenjatuhkan sanksi administratif membayar jumlah pajak yang tidak ataukurang dibayar ditambah denda;Halaman 10 dari 15 halaman.

Jumiah 0,00 3.692.319.291,00 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 7 .384.638.583,00 0,00 Bahwa atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00030/207/09/092/14 tanggal 30 Januari 2014 Masa Pajak Februari 2009sebesar Rp7.384.638.583,00 telah Pemohon Banding lunasi sebagian yaitusebesar Rp3.692.500.000,00 (50% dari jumlah yang terutang), sehingga telahmemenuhi Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.4.2 atau 1.4.7)17.127.4893.604,00 b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama 0,00b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 72.530.877.185,00b.3 STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5 Lainlain 0,00 b.6 Jumiah (6.1 + 6.2 + b.3 + b.4 +4 6.5)72.530.877.185,00 c. Diperhitungkan: c.1 SKPPKP0,00 d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)72.530.877.185,00 e.

Jumlah 95.403.387.381,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 0,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 17.127.489.804,00b.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri17.127.489.804,00 b.