talakyang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Brebes.

No 3079/Pdt.G/2020/PA.Bbs.2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah

No 3079/Pdt.G/2020/PA.Bbs.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Pemohon;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide : Pasal

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterail sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahsumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangHim. 7 dari 9 him. Putusan No. 3755/Pdt.G/2020/PA.BbsPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopiserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yangberlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuaidengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenangPengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikandi depan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksimenurut undangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing (vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberiHim. 5 dari 9 him.

Putusan No. 4587/Pdt.G/2020/PA.Bbsmaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini(legal standing in judicio);Menimbang, bahwa

Putusan No. 4587/Pdt.G/2020/PA.Bbs(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formildan materiil, kKeterangan saksisaksi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantaholeh Tergugat serta dihubungkan dengan buktibukti Surat dan saksisaksi yangsaling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan faktafakta hukum dipersidangan sebagai berikut :1.

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

danperlakuan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangantelah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes

untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiister!

(vide : Pasal 23 ayat(2) Peraturan Menteri Agama R.I.

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR).

dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini sebagai satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan;TENTANG HUKUMNYA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana uraian tersebut di atas;Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakahPengadilan Negeri Barru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohonberdomisili di Kalompi, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide

Pemohon dalam suratpermohonannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Barru, dengan register perkara Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN Bar,telah mengajukan permohonan untuk perubahan tempat, tanggal dan tahun kelahirananak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernamaFITRA RAMADHANI lahir di Mattabulu tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimanadalam Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Barru (vide

bukti P3) menjadi FITRA RAMADHANI lahirdi Teppoe Soppeng tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akta kelahiranyang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSoppeng (vide bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenerbitan dokumen

Sedangkandalam Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kKematian, lahir mati, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon telah menikah dengan Firman padatanggal15 November 2012 (vide bukti P4) dan dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak.

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng (vide bukti P6), dimanaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Barhal tersebut merupakan suatu peristiwa penting dan harus dilaporkan karena akanmembawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), KartuTanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang bahwa kedua belah pihak telah dipanggil secara sah dan patutagar hadir dipersidangan; Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telahmembuktikan dalil permohonannya sebagaimana terurai di atas, sedangkanTermohon tidak ternyata hadir meskipun untuk itu Termohon telah dipanggilsecara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan Termohon tidak mengajukaneksepsi (vide

Ps 125 ayat (2) HIR) ataupun mengutus orang lain untuk hadir gunabertindak sebagai penerima kuasa yang mewakili kepentingannya dalampersidangan (Vide Pasal 125 ayat (1) HIR), sedang tidak ternyata pulaketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan hukum yangsah; oleh karenanya Majelis patut memeriksa perkara tanpa hadirnya Termohon;Menimbang bahwa upaya Majelis menasehati Pemohon agar dapatmempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon telah tidakberhasil, dan Pemohon tetap

dan tidak pernah kumpul kembali dalamsatu rumah hingga saat ini;Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan terus menerus sedemikian rupa sifatnya sehingga karenanya dengankehidupan yang demikian rupa keadaannya tersebut patut disimpulkan pula bahwatujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan semula yakni untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide

terbukti, maka oleh karenanya pula terdapat alasan bagi Majelis untukmengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya mengizinkan Pemohonuntuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Wonosari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ternyataterbukti, sedang Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidakternyata pernah hadir dipersidangan, maka permohonan dan Pemohon patutdikabulkan dengan verstek (vide

pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang bahwa oleh karena Majelis telah mengabulkan permohonanPemohon sehingga apabila Pemohon telah melaksanakan izin yang diberikandimaksud, maka untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perceraianMajelis patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk11mengirimkan sehelai penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, dan kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Xx, Kabupaten Xx (vide bukti P.2);Menimbang

Putusan No. 1401/Pdt.G/2019/PA.Bbs.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu

sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai

(vide : Pasal 23 ayat (2) PeraturanMenteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yangkemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama R.I.

Nomor 19 Tahun2018);Menimbang, bahwa mengenai bukti saksisaksi, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang di larang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR).

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawahSumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

tanggal 15 Juni menjadi tanggal 15 Mei disesuaikan dengan ijazahmengenai tanggal kelahiran Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P6 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Supriyantodan Hijrah Alfalah;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari buktisurat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan faktafakta hukumsebagai berikut : Bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Pelangor RT.004 RW.002Desa Kalon Kecamatan Seluas (vide

bukti P.1); Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteriSupriyanto dan Surasmi yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 (vide buktiP.3); Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di kantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sebagaimanayang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403LT29012015Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Bek0024, tanggal 29 Januari 2015 yang tercatat bernama Wahyu Hermawanyang lahir di

Gunung Kidul pada tanggal 15 Juni 1999 (vide bukti P.3); Bahwa benar dokumen Pemohon yang lain seperti Ijazah (vide bukti P.4,P.5 dan P.6), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1) dan Kartu Keluarga(vide bukti P.2)menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei1999 bukan pada 15 Juni 1999 ; Bahwa benar tidak pihak yang merasa keberatan atas hal tersebut ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukandipersidangan baik buktibukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilanakan

Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi sertatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata)serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapatdinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan AgamaBrebes untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

Putusan No. 1579/Pdt.G/2020/PA.Bbs(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formildan materiil, kKeterangan saksisaksi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantaholeh Tergugat serta dihubungkan dengan buktibukti Surat dan saksisaksi yangsaling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan faktafakta hukum dipersidangan sebagai berikut:1.

(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

SURAT KETERANGAN NO. 300/77/18/1995 VIDE BUKTIP1 JUSTRU MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON BANDING(DAHULU PENGGUGAT) HANYALAH PENGOLAH TANAH YANGDISEBUTKAN DALAM SURAT KETERANGAN TERSEBUT SEJAKTAHUN 1991 SAMPAI DENGAN TAHUN 1995.

Vide Bukti TI1Menurut hukum, Pemohon Banding (dahulu Tergugat I) berkedudukandi Gedung Bursa Efek Indonesia Tower , Lantai 31, Jl. JenderalSudirman Kav. 5253, Jakarta Selatan, 12190. Pemohon Banding(dahulu Tergugat 1!)

) Vide Bukti P1 BUKAN BUKTIKEPEMILIKAN TANAH YANG DIAKUI OQLEH KETENTUAN HUKUMYANG BERLAKU DI INDONESIA.

Vide Bukti TI12 Hal 45 dari 87 hal Putusan NOMOR 26 /PDT/2019/PT KDIe Putusan Mahkamah Aggung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23Oktober 1984 > GUGATAN YANG TIDAK MENYEBUTKANBATASBATAS OBJEK SENGKETA DINYATAKAN OBSCUURLIBEL DAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Vide Bukti TI13Berdasarkan pendapat ahli hukum acara perdata dan PutusanMahkamah Agung tersebut di atas, Termohon Banding (dahuluPenggugat) harus terlebih dahulumenjelaskan koordinat letak tanah,batas dan luasnya dengan lengkap.

Vide Bukti TI20.Hal tersebut di atas juga didukung oleh Surat Keterangan Ukur No.590/18/SKU/2016 tertanggal 23 September 2016 yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Porara (SurianaSaranani, S.

PTPN VI(vide bukti 1.9, T.28):Pasal 7:Kewajiban Pihak Kedua (PTPN VI):(4) Kegiatan Bongkar/Muat CPO milik (PTPN VI) dilaksanakansepenuhnya oleh PBM DUT PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)Cabang Teluk Bayur, dengan membayar biaya handlingBongkar/Muat kepada pihak pertama (PT. Pelindo II (Persero))sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Perjanjian Penyewaan Lahan PT. Pelindo Il dengan PT. KarbindoAbesyapradhi (vide bukti T.21, 1.28):Hal. 58 dari 83 hal Put.

TambangBatu Bara Bukit Asam (vide bukti 1.36, 1.37); Tanggal 9 September 2009: Perpanjangan penggunaan tanah(lanhan) seluas 19.249 M? diPelabuhan Teluk Bayur untukjangka waktu 1 tahun (26 Juni 2009s.d. 25 Juni 2010) dengan sewalahan sebesar Rp19.032,00/M?/Th(vide, Perjanjian PT. Pelindo Il(Persero) dengan PT. TambangBatu Bara Bukit Asam (Persero)Nomor HK.56/5/11/C.TBS2008); Hal. 61 dari 83 hal Put.

OrientalResources (vide bukti T.1);... dalam penggunaan dan pengoperasian lapangan penumpukanbatu bara pinggir laut di Pelabuhan Teluk Bayur seluas 30.000 M?,PT. Oriental Resources diwajibkan membayar handling fee sebesarRp1.250,00/Ton berdasarkan dokumen barang/manifest?;e. Perjanjian Penyewaan Lahan PT. Pelindo Il dengan PT. EMKL PantaiBarat Daya (vide bukti T.13):Pasal 7:Kewajiban Pihak Kedua (PT.

(vide B22);Sebagai penyewa lahan yang sudah bertahuntahun melakukan investasidi lahan yang disewanya, maka pelaku usaha tidak memiliki daya tawaryang seimbang untuk menolak perjanjian tersebut.

(vide B19, Keterangansaksi PT. Wira Inno Mas). Keterangan saksi PT.

., Putusan Nomor 472/Pdt.G/2020/PA.Wt.terhadap alat bukti yang diajukan olen Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk)merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteraicukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteraicukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yangDikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Dengan demikian, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah;Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan olehPenggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi(vide: Pasal 145 HIR juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal147 HIR juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), danmemberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 144 HIR junctoPasal 1909

. bukti bertanda P7) dan SuratKeterangan Sakit dari Kepala Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan,Kabupaten Timor Tengah Utara (vide. bukti bertanda P8); Bahwa tujuan permohonan tersebut untuk menjadi pengampubagi Termohon NIKOLAUS LADAE karena suami pemohon atas namaHalaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN KfmTermohon NIKOLAUS LADAE mengalami gangguan kesehatan pikiranyang sering hilang ingatan dan mengalami gangguan kejiwaan; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menjalanihukuman

Secara tidak terduga, tibatiba berteriak dan marah tanpaalasan dan berkomunikasi juga membingungkan, sehingga sullitdimengerti oleh lawan bicaranya dan segala kegiatan seharihari bisadilakukan sendiri oleh Termohon NIKOLAUS LADAE akan tetapi harusdibantu dan diawasi oleh istrinya (Pemohon) sebagaimana SuratKeterangan Sakit dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sasi, KabupatenTimor Tengah Utara dengan kesimpulan bahwa Termohon NIKOLAUSLADAE mengalami sakit Suspect Skizofrenia (F20) (vide. bukti bertandaP7

) dan Surat Keterangan Sakit dari Kepala Desa Naiola, KecamatanHalaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN KfmBikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (vide. bukti bertanda P8); Bahwa tujuan permohonan tersebut untuk menjadi pengampubagi Termohon NIKOLAUS LADAE karena suami pemohon atas namaTermohon NIKOLAUS LADAE mengalami gangguan kesehatan pikiranyang sering hilang ingatan dan mengalami gangguan kejiwaan; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menjalanihukuman karena terlibat

Secara tidak terduga, tibatiba berteriak dan marah tanpa alasandan berkomunikasi juga membingungkan, sehingga sulit dimengerti olehlawan bicaranya dan segala kegiatan seharihari bisa dilakukan sendiri olehTermohon NIKOLAUS LADAE akan tetapi harus dibantu dan diawasi olehistrinya (Pemohon) sebagaimana Surat Keterangan Sakit dari DinasKesehatan Puskesmas Sasi, Kabupaten Timor Tengah Utara dengankesimpulan bahwa Termohon NIKOLAUS LADAE mengalami sakit SuspectSkizofrenia (F20) (vide. bukti bertanda P7

Secara tidak terduga, tibatiba berteriak dan marah tanpa alasan dan berkomunikasi jugamembingungkan, sehingga sulit dimengerti oleh lawan bicaranya dan segalakegiatan seharihari bisa dilakukan sendiri oleh Termohon NIKOLAUS LADAEakan tetapi harus dibantu dan diawasi oleh istrinya (Pemohon) sebagaimanaSurat Keterangan Sakit dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sasi, KabupatenTimor Tengah Utara dengan kesimpulan bahwa Termohon NIKOLAUS LADAEmengalami sakit Suspect Skizofrenia (F20) (vide. bukti bertanda

: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteraicukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteraicukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Dengan demikian, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah;Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan olehPenggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi(vide: Pasal 145 HIR juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: PasalHal. 9 dari 16 hal., Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Wt.147 HIR juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), danmemberikan keterangan

di hadapan sidang (vide: Pasal 144 HIR junctoPasal 1909 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

bukti P.1, P.2 danP.5) ;Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istriyang sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2002 di hadapanpemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Yordan Rabeta,SM.TH (vide buktibertanda P.3).

Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniaiseorang anak perempuan bernama Siskha Febrikasi yang lahir di Karuru padatanggal 2 Februari 2004 (vide bukti bertanda P.4), yang mana anak tersebutsaat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun dan baru lulus SMP.

Bahwa sejakmasih duduk di bangku SMP anak para Pemohon tersebut telah menjalinhubungan pacaran dengan seorang lakilaki bernama Roni RomansyaHalaman 8 dari 13, Penetapan Nomor45/Pdt.P/2019/PN MIlPasese, Umur 22 Tahun, yang beralamat di Dusun Maranindi, Desa LeraKecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur (vide bukti bertanda P.6).

Terlebih lagi hubungan antara anakpara Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui dan disetujui oleh orangtua kedua belah pihak, termasuk keluarga besar (vide bukti bertanda P.8).Sehingga para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohontersebut pada tanggal 28 November 2019 dan Majelis Jemaat cabangKebaktian Karuru dalam kerja sama dengan Majelis Klasis MangkutanaTomoni telah bersedia untuk melaksanakan Pelayanan Pemberkatan Nikahbagi keduannya (vide bukti bertanda P.9).

Pernikahan anak para Pemohondan calon suaminya tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihakmanapun dan juga tidak ada yang merasa keberatan termasuk anak paraPemohon yang saat ini dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaantertekan (vide bukti bertanda P.10), karena calon suami anak para Pemohonbenarbenar sayang dan mencintai anak para Pemohon dengan tulus.

yangdiajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah , terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuail dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatjuga telah mengajukan saksisaksi, yaitu : SAKSI dan SAKSI II yangmenerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalildalilPenggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksiSaksitersebut bukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasingserta keterangannya saling berkesesuaian (vide

Putusan No. 2701/Pdt.G/2018/PA.Slw.kediaman bersama (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).