Ditemukan 11140 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-02-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/PID.SUS/2015 Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasan langsung dan Bupati Kendal2010 saat kunjungan kerja di lokasi penyerahan bantuan sosial bersamasamaTim, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2UU No. 31 Tahun 1999 ;Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan membenarkan ataspertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas, karena halitu sesuai dengan suatu asas hokum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraf zonder
Siti Nurmarkesi), Bendahara PengeluaranPembantu Bagian Kesra Setda Kendal (Siti Romelah) ;Bahwa sebelum menguraikan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, maka terlebihdahulu harus dipergunakan ramburambu analisa yaitu teoriteori sebagai berikut :e Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terkecuali karena atasperbuatan orang tersebut yang salah, dan tiada terjadi pemidanaan tanpakesalahan (geen straaf zonder schuld) ;e Seseorang dapat juga diminta pertanggungjawaban pidana selaku pribadi
Register : 17-03-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.Pbm Tanggal 13 Mei 2014 — ARI ANDRIAN alias AREK bin MURSIDINSYAH
26 — 18
26 — 18
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 07-02-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN RANAI Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Rni Tanggal 25 Maret 2014 — Terdakwa I POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN
Terdakwa II INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI
47 — 11
47 — 11
Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidakmelakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ; Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama,bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ; Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa POPIYUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli paket narkotika jenis shabu dari Sdr.Niko dan Sdr.
Register : 12-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1465/Pid.B/2018/PN JKT.SEL Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SEPTINA ABGRETYANINGRUM., SH
Terdakwa:
M. RIDWAN K
75 — 44
SEPTINA ABGRETYANINGRUM., SH
Terdakwa:
M. RIDWAN K
75 — 44
ini dikenal dengan SistemPembuktian Negatif menurut Undangundang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktiandiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telahcukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannyasebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehinggakesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuaidengan asas geen straf zonder
Register : 01-10-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 87-K/PM.I-01/AD/X/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Agung Prasetyo
39 — 8
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Agung Prasetyo
39 — 8
Putusan Nomor 87K/PMI01/AD/X/2018tentang Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedarmelihat pertanggung jawaban pidana berdasarkanmateriele feit sebagai delik campuran saja, tetapi tetapharus berpegang pada asas pertanggung jawabanpidana yang berlaku secara universal yang dikenaldengan istilah Geen Straf Zonder Schuld (tiada pidanatanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebutberupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa(kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsipformeele wrdderechtelijkheid
Register : 07-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PT PALU Nomor 1/PID.SUS/2020/PT PAL Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG. Diwakili Oleh : Muhammad Irfan Umar, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAJAR BIN TAHER Alias PACI. Diwakili Oleh : Muhammad Irfan Umar, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCAS JOSEPH KUBELA, SH
51 — 20
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAJAR BIN TAHER Alias PACI. Diwakili Oleh : Muhammad Irfan Umar, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCAS JOSEPH KUBELA, SH
51 — 20
Hal mana sejalan pula dengan asasTiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) atauAnwijzigheid van alle schuld.Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkaraaquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonBanding/Terdakwa I;2.
Putus : 14-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Rno Tanggal 14 September 2015 — Pidana
1. MUHAMMAD IKHSAN
2. FRANCE BAILAEN ALIAS FRANCE
3. RIDWAN FARIZ alias WAN
66 — 31
66 — 31
sudah di rubah dan di tambah dengan Undangundang Nomor 35 tahun2014 tentang perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umumtersebut telah teroenuhi sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak akandipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebihdahulu haruslah dilihat apakah para terdakwa telah bersalah, sesuai denganazas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder
Putus : 23-04-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Tgt Tanggal 23 April 2015 — -NOPIANSYAH Alias ACOK Bin MUNIR
56 — 3
56 — 3
terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman)); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
113 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yangsatu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalamperkara ini.Bahwa dalam hukum pidana telah difahami dan ketahui asas "TIADAPIDANA TANPA KESALAHAN" (Geen Straf Zonder
, dan POMPE dengan seluruh hal mana lebih memastikanbahwa pandanganpandangan tersebut di atas masih dalam berlakunya"PARADIGMA HUKUM PIDANA" tersebut (Normal Science) sehinggamerupakan suatu hukum yang hidup (living law).Bahwa meskipun sekarang ini telah banyak melahirkan para pakar hukumyang baru dan cendikiawan akan tetapi belum dapat menumbangkan(falsifikasi) terhadap "PARADIGMA HUKUM PIDANA" tersebut di atasdengan perkataan lain belum ada REVOLUSI PARADIGMATIKAL terhadapPARADIGMA GEEN STRAP ZONDER
Putus : 17-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1966 K/PID.SUS/2014 Tanggal 17 Desember 2015 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA, DKK
51 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakankesalahan dari Sekretariat DPRD dan bukan kesalahan Terdakwa, sehinggatidak ada hubungan kausal dengan kerugian Negara yang timbul dariperbuatan Terdakwa ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan halhal yuridis, yaitu "Perbuatan Terdakwa yang telahmenerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yangsah dan tidak bertentangan dengan hukum";Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Judex Facti telah melanggar asasasas "geen straf zonder
DPRD untuk selanjutnya keKas Daerah sebesar Rp.69.000.000, dari total pembayaranRp.75.500.000,;i) Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yang secara yuridis yaitu perbuatanTerdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sahadalah suatu perobuatan yang sah dan tidak bertentangan denganhukum;j) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yangdilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai denganasas "geen straf zonder
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
806 — 569
806 — 569
AMRIZALISMAIL (Ahli Perizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa diareal PT GSM terdapat: mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selanghisap sebanyak ada 4 (empat) rol, selang keluar ada 27 rol (3 roldalam keadaan rusak), 2 unit escavator merk komatsu dalamkeadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaan rusakdan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh danrusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa airhanya ada 3 unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran
Amrizal ismail (AhliPerizinan Perkebunan) tersebut, diketahui bahwa di areal PT GSM terdapat:mesin pompa air ada 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak ada 4 (empat) rol,selang keluar ada 27 rol (3 rol dalam keadaan rusak), 2 unit escavator merkkomatsu dalam keadaan rusak, 1 unit kendaraan berat zonder dalam keadaanrusak dan 1 (satu) menara api/menara pantau dalam keadaan roboh danrusak; terbakar tidak terdapat menara pengawas api, pompa air hanya ada 3unit, tidak terdapat satgas pengendalian kebakaran
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
403 — 204
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
403 — 204
Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawabanpidana tidaklah dapat dialinkan kepada pihak lain, hal ini sesuaidengan asas Geen Straft Zonder Schuld/Asas Tiada Pidana TanpaKesalahan yang artinya tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jikatidak ada kesalahan yang ia perbuat.k.
dan sesat dalil Pemohonyang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah ErrorIn Persona karena Pemohon sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2)UU KUP adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaankewajiban PT Hardys Retailindo dan akuisisi aset PT Hardys Retailindooleh PT Arta Sedana Propertindo dan PT Arta Sedana Retailindotersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon serta pertanggungjawaban pidana sesuaidengan asas Geen Straft Zonder
Register : 11-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pbm Tanggal 29 April 2015 — DADANG GUMBIRA bin LIDRIN
28 — 9
28 — 9
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 18-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 166/Pid.Sus/2014/PN Pbm Tanggal 17 September 2014 — AGUS SALIM bin SAHRUL
25 — 9
25 — 9
166/Pid.Sus/2014/PN Pbmtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 12-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Husain, SH., MH.
2.Sakaaria Aly Said, SH
Terdakwa:
MUSYAWIR MAHADING Alias PAWING Bin MAHADING KM
45 — 15
1.Husain, SH., MH.
2.Sakaaria Aly Said, SH
Terdakwa:
MUSYAWIR MAHADING Alias PAWING Bin MAHADING KM
45 — 15
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Register : 05-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 7/Pid.B/2017/PN Pbl Tanggal 18 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ANWAR RIZA ZAKARIA SH
Terdakwa:
AHMAD HIBATURRAHMAN Bin WALUYO
62 — 8
62 — 8
Undangundang (NegatiefWelttelijk Stelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas,selaniuinya Majelis Hakim akan menilai dan mengui apakah telah cukupmembuktikan kesalahan terdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah atas perouatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan PenuntutHalaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN PblUmum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasarpemidanaan sesuai dengan asas geen straf zonder
Register : 20-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Tgt Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BILL HAYDEN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDUL AZIS Bin SYAFARI
34 — 9
BILL HAYDEN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDUL AZIS Bin SYAFARI
34 — 9
Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum:Menimbang, bahwa terhadap unsur secara tanpa hakmengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuaimenurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakantanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawanHal. 52 dari 64 Hal.Putusan Nomor: 399/Pid.Sus/2017/PN.TGThukum (wederechttelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yangbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa pasal 7
Register : 03-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 17/PID.B/2016/PN Trk Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana
- Hj. SURATIN Binti KADAM
83 — 31
83 — 31
Van HAMEL ditafsirkan dalamdua bentuk, yakni pertama, in strijd met het recht (bertentangan dengan hukum), dan kedua,niet steunend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder bevoegdheid (tanpahak) ;44Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapatditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalampengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yangdilakukan tanpa hak ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/PID/2016 Tanggal 20 Februari 2017 — YUSNI ORIENT; DK.
75 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon(dahulu Pembanding/Terdakwa Il);Bahwa hal ini sejalan dengan doktrin schulduit sluitings gronden(merupakan alasanalasan yang menghapus kesalahan (dalam arti luas)sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi ditiadakan atau disebut jugasebagai dasar pemaaf atau bila suatu tindak pidana yang dilakukan olehseseorang memenuhi syarat untuk menggunakan dasar pemaaf sebagaidasar untuk menghapus kesalahannya, maka dihapuskannya unsurkesalahan (gen straft zonder
Register : 20-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Srp Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.SOMA DWIPAYANA, SH
2.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
Terdakwa:
MARWAN HAKIM ALIAS MARWAN
127 — 22
1.SOMA DWIPAYANA, SH
2.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
Terdakwa:
MARWAN HAKIM ALIAS MARWAN
127 — 22
Kelompok paham negatif, mengartikan melawan hukum (wederrchtelijk)ini sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunent op het recht), atausebagai tanpa hak (zonder bevoegdheid) ;Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamemuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaanNarkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagaipejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis.