MOH ALI HARTANTO bin MOH YASIN, umur 46 tahun, pekerjaan PegawaiNegri Sipil, jabatan Kasi Pengaturan dan Penataan Kantor Badan Pertanahan Nasionalkabupaten Bojonegro, alamat Desa Panjunan, kecamatan Kalitidu, kabupatenBojonegoro, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;Bahwa pada tahun 1972 di Desa Kebonagung, kecamatan Padangan ada 196 tanahgogol yang diusulkan kepala Desa yang dikuatkan camat Padangan untuk dikonversimenjadi hak milik, yang salah satu tanah tersebut atas nama

Wakip yang telah meninggal duniatanggal 25 April 1998 di desa Tinumpuk kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro denganmeninggalkan seorang anak bernama Arif Purwanto (Penggugat VII) dibenarkan paraTergugat dan dikuatkan surat buktiP.4, P.5 dan P.9, maka dalil para Penggugat tersebut telahterbukti, dan sesuai pula dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutanpara Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan menurut hukum IRUN bin TJOKROWIDJI telah meninggal dunia dengan meninggalkan

Haryanto bin JASMADI (PenggugatXVII) telah dibenarkan paraTergugat dan dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P. 10, maka dalil para Penggugat telahterbukti, dan sesuai pula dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutanpara Penggugat agar Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan menurut hukum ahli warisSriyatun binti Tjokro Widji adalah Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, PenggugatHalaman 18 dari 39: Putusan nomor 1219/Pdt.G/2012/PA.BjnXI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat

Zaenuri sebagaiTergugat I semula Tergugat III (bukti T.5);Menimbang, bahwa karena dalil para Penggugat dibantah para Tergugat, maka MajlisHakim akan mempertimbangkan dalil dalil para Penggugat tersebut beserta alat buktinyaserta bantahan para Tergugat berikut alat buktinya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang dikuatkan para saksi yangmenerangkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh TjokroWidji ketika masih hidup, ditambah adanya nama yang tertulis

bukti bukti yang diajukannya, nama yangtercantum dalam C atas nama Tjokro Widji, namun dalam kenyataanya yang diusulkan desaKebonagung yang dikuatkan Asisten Wedono/Camat Padangan atas nama Kalil, menurutSaksi Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro dapat dibenarkan, sebab nama yangHalaman 20 dari 39: Putusan nomor 1219/Pdt.G/2012/PA.BjnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas maka proses pensertikatan tanah obyek sengketa tersebut menjadi tanah hak

Namun, dalamperkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagaipactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpahdan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudahcukup dengan kata sepakat saja;.

Terdapat pertentangan yang sifatnya nyata di dalam pertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama, yang mencerminkan penerapanhukum yang tidak benar khususnya mengenai cara beracaranya, yangparahnya dikuatkan begitu saja bahkan diambiloper oleh MajelisHakim tingkat Banding, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yangproporsional bagi kedua belah pihak yang bersengketa, khususnyabagi Para Pemohon Kasasi;1.3.

suratsurat bukti Para Pemohon Kasasi aquo, maka patut dipandang Majelis Hakim tingkat Banding, demikian pulaMajelis Hakim tingkat Pertama telah melanggar Asas Imparsialitassebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 28 UndangUndang Nomor 14Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dan kini menjadi Pasal 29 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaituimpartial, fair and justdan equal before the lawBahwa, di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkatPertama yang notabene dikuatkan

Kasasi a quo, jelasjelas terdapatpertentangan yang sifatnya nyata di dalam pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat Pertama, yang mencerminkan penerapan hukum yang tidakbenar khususnya mengenai cara beracaranya, sehingga dapat memenuhiHal. 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 210 K/Pdt/2015rasa keadilan yang proporsional bagi kedua belah pihak yang bersengketa,khususnya bagi Para Pemohon Kasasi, oleh karena pada bagian DalamKonvensi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yangnotabene dikuatkan

bahkan diambiloperbegitu saja oleh Majelis Hakim tingkat Banding, maka berdasarkan alasan itulah,terdapat cukup alasan menurut hukum, pertimbangan hukum dan putusan MajelisHakim tingkat Pertama yang notabene dikuatkan bahkan diambiloper begitu sajaHal. 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 210 K/Pdt/2015oleh Majelis Hakim tingkat Banding yang kini dimohonkan pemeriksaan di tingkatKasasi a quo, tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaliknya sudah sepatutnyadibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dikuatkan dengan Surat KeteranganRiwayat Tanah P.PK5 yang dibenarkan dan diperkuat oleh LurahBittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. tertanggal 30 Maret 2017;Halaman 16 dari 41 hal.

(Mohonperiksa; SuratSurat Bukti P.PK2);Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 11/KDP/DP/III/2017tertanggal 30 Maret 2017 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh LurahBittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. menerangkan bahwa Lanto binLapalangga memiliki tanah berdasarkan buku Letter C (Rincik) Nomor100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III sebagai berikut:a.

Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 09/KBT/DP/III/2017 tertanggal30 Maret 2017 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaituTahapuddin, S.H., menerangkan bahwa tanah dengan Nomor Kohir 308C , atas nama Mahuddin bin Mangudju alias Mahudding yang sekarangadalah Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);(Mohon periksa; SuratSurat Bukti P.PK4);6.

Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 10/KBT/DP/III/2017 tertanggal30 Maret 2017, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoengyaitu Tahapuddin, S.H. bahwa Berdasarkan Buku Rinci/Buku Letter CNomor 100 dari Tahun 1970 Sampai Sekarang yang terdapat danterdaftar di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan ini Menerangkan Bahwa :a.

Hal ini dikuatkan juga dengan pengakuan Darwis Kilu bahwadia tidak pernah sekalipun membawa/membeli materai dan membawafotocopy Buku Rincik, Darwis Kilu pada saat itu hanya membawa danmenunjukkan Buku Rincik II (vide.

Menolak gugatan selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp1.548.500,00 (satu juta lima ratus empat puluhdelapan ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiYogyakarta dengan Putusan Nomor 97/PDT/2013/PT Y, tanggal 13 Januari2014

menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapandua orang saksi untuk dimiliki;Serta di dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwahibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkansebagai warisan;Sehingga apabila hibah tersebut melebihi dari bagian harta warisan yang harusditerimanya maka selebihnya harus ditarik menjadi bagian ahli waris lainya;Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantulyang telah dikuatkan

oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah lalai atausalah dalam menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan NegeriBantul yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta layak atauHal. 12 dari 16 hal.

(seribu dua ratus meter persegi), atasnama Siswoyo Nyemengan yang terletak di Dukuh Beran, KelurahanTirtonirmolo, Kabupaten Bantul merupakan harta warisan peninggalanBapak Siswoyo yang belum dibagi waris yang menjadi hak Penggugat danTergugat sebagai ahli waris sah dari Bapak Siswoyo;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dikuatkan PengadilanTinggi Yogyakarta mengenai keterangan saksi R. Subandrio yang dalamkesaksianya menyatakan bahwa Penggugat pemah diberi sawah seluas700 m?

No.2369 K/Pdt/201410.telah dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam tingkatBanding, oleh karenanya sepatutnya untuk dikesampingkan.

Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 15Januari 2001 yang telah dikuatkan dan disahkan oleh Putusan akhirPerkara No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn melalui Putusan Mahkamah AgungRI No. 2367 K/Pdt/2003 bertanggal 26 Juli 2006, maka Penetapan KetuaPengadilan Negeri Medan No. 67/Eks/2013/174/Pdt.G/2009/PN.Mdnbertanggal 28 Januari 2014 jo.

Mdn bertanggal 15Januari 2001 yang telah dikuatkan dan disahkan oleh Putusan akhir Perkara No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 2367 K/Pdt/2003bertanggal 26 Juli 2006, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berkekuatan HukumPenetapan Sita No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn bertanggal 18 Desember 2000 jo. BeritaAcara Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) No. 467/Pdt.G/2000/PN.

No. 2367 K/Padt./2003 tertanggal 26 Juli 2006yang pada saat sekarang ini sudah berkekuatan hukum tetap ; e Bahwa putusan Judex factie dalam perkara aquo menciptakan ketidak pastianhukumdan mencederai keadilan ,sebab objek perlawanan masih melekat sitayang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 2367 K/Pdt/2003tertanggal 26 Juli 2006 yang berkaitan dengan objek perlawanan adalah Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir beslag ) yang telahdijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 15 Januari2001 , sedangkan pengangkatan sita berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 2002 No. 467/Pdt.G/2000/PN.Mdn jo Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan sita Jaminan tertanggal 9September 2002 yang pada pokoknya telah mengangkat sita jaminan terhadapobjek perkara yang telah diletakkan sita dan dikuatkan oleh putusanMahkamah Agung menjadi tidak sah, maka putusan Judex facti bertentangandengan ketentuan hukum yaitu pasal 463 RV menyangkut sita persamaan

semula Pelawan dan Pelawan Il tidakberalasan hukum sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alin menjadipertimbangan putusan di Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Padt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Junil 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Mutah Tergugat tidak akan berikan karena Penggugat dan Tergugatsudah pisah kenapa harus diberikan;Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan KUDhanya berpenghasilan sebesar Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah)perbulan, namun Tergugat memiliki hutang berupa kredit di KUD dengan potonganperbulan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) hal ini dikuatkan denganketerangan kedua saksi Tergugat rekonvensi;Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi

No. 109 /Pdt.G/2018 /PA LbhPERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (Satu) yang dibenarkan olehTermohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.L yang merupakan akta otentikperkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan berdasarkan syariah (HukumIslam) dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terhadap

Pasal171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh para saksiPemohon, meskipunan kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsungpertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui ketikaPemohon pulang ke rumah ketika bertengkar dengan Pemohon, serta kedua saksiPemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggalselama 4 bulan

Maka berdasarkan keterangan para saksiPemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa daliPemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan danpertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dikuatkan oleh kedua saksiPemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohontelah bersesuai, sehingga patut dinyatakan bahwa dalil Pemohon mengenaipenyebab

1.000.000,(satu juta rupiah), Nafkah iddah Tergugat telah berikanuang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dan mutahTergugat tidak akan berikan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah kenapaharus diberikan, karena penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan KUDhanya berpenghasilan sebesar Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah)perbulan, namun Tergugat memiliki hutang berupa kredit di KUD dengan potonganperbulan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) hal ini dikuatkan

(Tanah yang terletak di Persil 40 SIl) a quo sebagaimanadimaksud kwitansi pembelian tanah yanggal 17 Juli 2005 juncto AktaPengikatan Jual Beli tanggal 18 Agustus 2005 Vide Bukti T , Il, IIl=2, 2ayang dikuatkan keterangan Saksi Para Tergugat Zulkipli Lubis dan SaksiMatroji;Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 1901 K/Padt/2016e. Bahwa pada tahun 2005 Sdr. Naman Bin Entjing telah melaporkanPenggugat/Asnan Senan Bin H.

Nomor 1901 K/Pdt/2016Pengikatan JualBeli (Bukti T , Il, Ill = 2,2a ) yang dikuatkan keteranganSaksi Matrodji dan Saksi Zulkipli Lubis;Saksi Matrodji dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan:Yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat didalamperkara ini adalah sebidang tanah seluas + 300 m?

Nomor 1901 K/Pdt/201612.5.12.6.TI, Hl, Ill = 8 juncto Bukti TI, Il, Ill = 6) yang dikuatkan keteranganSaksi Zulkipli Lubis;Bahwa sehubungan dengan perbuatan para ahli waris Almarhnum HPirun (Asnan Senan Bin H. Pirun, Dan kawankawan) yang mengakuisebagai pemilik dan yang mengalihkan atas objek tanah milik adatGirik C Nomor 80.a Persil 40 SIl atas nama Naman Bin Entjingseluas + 300 m2. tersebut kepada Sadr.

Piruntelah dinyatakan sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud Bukti T I,Il, IIl= 10,10a yang dikuatkan keterangan Saksi Zulkipli Lubis;Bahwa Pada tanggal 5 Agustus 2005 Sdr. Naman Bin Entjin telahmelaporkan Sdr. Asnan Senan Bin H Pirun sebagai Tersangka dalamperkara tindak pidana penyerobotan hak atas tanah dan pemalsuansurat (Girik) Pasal 385 ke1, 263 KUH Pidana karena Asnan SenanBin H.

Nomor 1901 K/Pdt/2016penjemputan Bukti T UII = 12,13 yang dikuatkan keterangan saksiZulkipli Lubis;c. Bahwa ternyata setelah Tergugat Rekonvensi/Asnan Senan Bin H.Pirun dan Sdr.

Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari I Raju/I Rayu(Alm) dan Ni Ringgit (Alm), yang bertempat tinggal di Banjar Umaanyar,Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Baliberdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Penggugat yangdiketahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Perbekel Buana Giri dan CamatBebandem. (Bukti P ) ; Bahwa semasa hidupnya I Raju/I Rayu (Alm) memiliki 2 (dua) bidang tanahyang dikuasainya sejak tahun 1932 sampai 1958 ;a. Seluas 13.900 M?

Bukti P1. : Fotocopy silsilah keturunan dari almarhum IRAYU / I RAJU yang dibuat oleh Penggugat dandiketahui oleh Kepala Banjar Dinas Umaanyar,Kepala Desa / Perbekel Bhuana Giri dan CamatBebandem ; Bukti P 2 : Fotocopy Surat Keterangan Waris yang dibuatoleh Penggugat sebagai salah satu ahli warisbersamasama dengan ahli waris lainnya yangdiketahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa /17BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiPpP4Perbekel Desa Bhuana Giri dan Camat Bebandem ;: Fotocopy Surat Kuasa tertanggal

dengan suratsurat bukti bertanda P 1, P 2, P 3, P 4 dan P 5 masingmasing sebagai berikut : e Bukti P 1 berupa Silsilah Keturunan I RAJU/I RAYU yang dibuat oleh GUSRAI serta dikuatkan oleh Kepala Banjar Umanyar, Kepala Desa Bhuana Giridan Camat Bebandem ; e Bukti P 2 berupa Surat Keterangan Waris dari I RAYU yang dibuat oleh ParaAhli Warisnya serta dikuatkan oleh Kepala Desa Bhuana Giri dan Camat Bebandem ;40e Bukti P 3 berupa Surat Kuasa dari Para Ahli Waris I RAYU kepada GUS RATuntuk mengajukan

berdasarkan Kelasiran Desa Nangka No.70, Pipil No.138,Persil No.60a, Klas IV, tercatat atas nama I Rayu dan SPPT PBB No.51.07.060.054.0180038.0 ;dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan suratsurat bukti antara lain P 7 sampaidengan P 9, P 11 sampai dengan P 15, P 17 sampai dengan P 24, P 36 dan P 37 yaitu masingmasing sebagai berikut :e Bukti P 7 berupa buku Kelasiran Desa Nangka No.70 Model B Tahun19361945, yang memuat data tanah atas nama I Rajoe, Pipil No.138, Persil60a, KlasII luas 13.900 M2

Sedangkan apabila tanda bukti hak tersebut tidak ada lagi, menurutketentuan yang berlaku pada saat diterbitkannya sertipikatsertipikattersebut pada tahun 1986, in casu Peraturan Menteri Pertanian dan AgrariaNo.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, khususnya pasal 7 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1),seharusnya diajukan suratsurat bukti hak berupa surat keterangan dariKepala Desa setempat yang dikuatkan oleh Asisten Wedana (Camat), namunternyata hal

maka dia orang yangdholim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukunkembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yangdikehendaki Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannyabercerai;Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang dikuatkan

Pengadilan Agama Ponorogo;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbuktitidaknya alasan cerai Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yangmerupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sertaketerangan saksisaksi di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugatdan Tergugat suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama KecamatanBungkal tanggal 27 Pebruari 2012 dan dikuatkan

tigatahun lebih dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tanggakedua belah pihak telah terancam pecah, hal tersebut sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret1887, yang menyatakan bahwa Suami istri yang tidak berdiam serumah lagidan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tanggatersebut telah terbukti retak dan pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, serta didukung dengan buktibukti dan dikuatkan

diatur denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasisehingga dalam perkara ini tidak perlu mediasi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengajukanpermohonan dispensasi kawin oleh karena anak Pemohon belum berumur19 tahun yang akan menikah dengan CALON PEREMPUAN karenaditolak oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Pacitan, dan Pemohon sangatkhawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama bersamadengan calon istrinya;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan

3telah didukung bukti P1 yaitu Surat penolakan pernikahan dari Kantor UrusanAgama Kabupaten Pacitan tanggal 28 Agustus 2014, bermaterai cukup;Menimbang bahwa oleh karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yangberwenang untuk itu maka sebagaimana pasal 165 HIR termasuk bukti tertulisdan dinyatakan bukti yang sempurna, sehingga permohonan Pemohon ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama juga telah terbukti;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan anakPemohon belum mencapai umur 19 tahun dikuatkan

sehingga belum cukup umur untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahunnamun telah bekerja sebagai petani sebagaimana bukti P5 sehingga jikamenikah akan bisa memberi nafkah kepada istrinya;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon bahwa perkawinananak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan sebabPemohon khawatir anaknya akan terus perbuatan yang dilarang oleh agama,telah dikuatkan

Hal. 7 dari 14Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. bahwapengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurnaterhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadaporang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut, namunkarena perkara ini adalah bidang perkawinan dimana pengakuan merupakanbukti awal dan harus dikuatkan dengan bukti lain, oleh karena itu Pemohondibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa posita angka 1 Pemohon telah mendalilkan

berlaku dan hukum Islam atau tidak;Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPalu Selatan Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon denganTermohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilserta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohonyang dikuatkan

;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi Pemohon tersebut,telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg. dandapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohonyang dikuatkan oleh saksisaksi Pemohon diperoleh faktafakta sebagai berikut :e Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah danbelum pernah bercerai

taazzuz atau tawari atau ghaib, maka perkaraboleh diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalildalilpermohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIRbeban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukanalatalat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka buktibuktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah olehTermohon yang dikuatkan

wilayahKabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan olehHalaman 8 dari 14 halamanPutusan Nomor 2237/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupunrelatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan

ternyata antarasuami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikanmenurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahandari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon danTermohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudahdikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik daridalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan

taazzuz atau tawari atau ghaib, maka perkaraboleh diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa oleh karena yang = mendalilkan dalildalilpermohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIRbeban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukanalatalat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka buktibuktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah olehTermohon yang dikuatkan

wilayahKabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan olehPemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang NomorHalaman 8 dari 14 halamanPutusan Nomor 2229/Pdt.G/2019/PA.Mkd.50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupunrelatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan

ternyata antarasuami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikanmenurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahandari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon danTermohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telahdikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik daridalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan

mengajukan bukti apapunlagi dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya sertamohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan

Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz IIhalaman 55 yang yang berbunyi :aly s255 24255 Ioigl, lgtna ablisbla VasaArtinya :Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskandengan buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atauorang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangandibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan

memerlukan kasih sayang Penggugat sebagaiibu kandungnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2) berupapotokopi ...........potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: , atas nama ANAK I, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 15 Januari2007 dan bukti (P.3) berupa photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas namaANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pontianak, tanggal 1 Juni 2005 serta dikuatkan

taazzuz atau tawari atau ghaib, maka perkaraboleh diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalildalilpermohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIRbeban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukanalatalat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka buktibuktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah olehTermohon yang dikuatkan

wilayahKabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan olehPemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang NomorHalaman 8 dari 14 halamanPutusan Nomor 853/Pdt.G/2020/PA.Mkd.50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupunrelatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan

ternyata antarasuami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikanmenurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahandari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon danTermohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telahdikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik daridalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan

orang yang hadir dalam majelis akad nikahantara Pemohon dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannyadan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon denganPemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalilpermohonan yang telah dakui oleh Pemohon dengan Pemohon Il dalamPenetapan Nomor 459/Pdt.P/2019/PA.Ktl Hal. 6 dari 10 halpemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yangakan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan

sudah tidak sanggupmenghadirkan saksisaksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikahantara Pemohon dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannyadan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon denganPemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalilpermohonan yang telah dakui oleh Pemohon dengan Pemohon Il dalampemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yangakan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan

(Fiqghus Sunnah, Jilid Ill, Hal.426 );Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan maupun pengakuan Pemohon dan Pemohon II yang dikuatkan dengan persangkaan hakim dari saksi bernamaSulaiman yang telah dipertimbangkan di atas ditambah keterangan saksi bernamaIskak yang hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Pemohon II, maka Hakimmenilai keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satusama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksisaksi tersebut telah

Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum"Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, yang dikuatkan oleh keterangankedua terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukandengan cara pertamatama masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masingmasing peserta dan masingmasing peserta mendapatkan 12 kartu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, yang dikuatkan oleh keterangankedua terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukandengan cara pertamatama masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi Ialu dibagikan kepada masingmasing peserta dan masingmasing peserta mendapatkan 12 kartu.

dimulai lagi seperti yang diuraikan diatas dan pemenang pada putaransebelumnya akan bertindak sebagai bandar atau pengacak kartu, namun permainantersebut tidak ditawarkan kepada umum, melainkan hanya dibuat permainan sendiriantara kedua terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.Unsur ''Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telahmemberi ijin untuk mengadakan perjudian itu".Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKONO, saksi GIGIH HADIPRASETYO dan saksi RURY AKBAR AFANDI yang dikuatkan

5525 olsArtinya ; Apabila termohon taazzuz atau tawari atau ghaib, maka perkaraboleh diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalildalilpermohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIRbeban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukanalatalat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka buktibuktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan

Pemohon sedangkan Pemohonyang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehinggapermohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai denganketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama Magelang secara absolut maupun relatif berwenanguntuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan

tangga yang dibuktikanmenurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahandari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon danTermohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telahdikaruniai seorang anak;Halaman 9 dari 14 halamanPutusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Mkd.Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik daridalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan

taazzuz atau tawari atau ghaib, maka perkaraboleh diputuskan jika ada buktibukti yang cukup;Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalildalilpermohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIRbeban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukanalatalat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka buktibuktitersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah olehTermohon yang dikuatkan

wilayahKabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan olehPemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupunrelatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Halaman 8 dari 15 halamanPutusan Nomor 2170/Pdt.G/2019/PA.Mkd.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan

ternyata antarasuami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikanmenurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahandari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon danTermohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudahdikaruniai Seorang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik daridalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, dipersidanganTerdakwatelah menyatakan banding pada tanggal 23 April 2012,dan dikuatkan dengan AktaNomor : 109/Akta.Pid/2012/PNMdn. permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2012 ; 5.

Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasanalasan danpertimbanganpertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikianalasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alihdan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 23 April 2012 Nomor : 403/Pid.B/2012/PNMdn. yang dimintakan bandingtersebut haruslah dikuatkan

yang dijatuhkan tidak boleh bertentangan denganmaksud UndangUndang, dan pidana penjara pengganti yang dijatuhkan adil sebagaimana dalam amar putusan ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai terurai diatas makaputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2012 Nomor 403/Pid.B/2012/PNMDN. haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yangdijatuhkan kepada terdakwa,dan pidana denda serta pidana penjara penggantisedangkan terhadap putusan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan