acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan

Menetapkan bahwa Syamsuddin lahir di Jeneponto pada tanggal 31 Desember1949 dirubah/ ditegaskan menjadi Hasanuddin lahir di Panyutanah pada tanggal31 Desember 1956 anak kedua dari ayah bernama Hanafing dan ibu bernamaSarimang, Surat Keterangan Sekretaris Lurah Mariorennu Nomor : 976/KMH/1X/2015 tanggal 09 September 2015 , serta berdasarkan Surat Keterangan Bedanama dari Kepala Kelurahan Mariorennu Nomor : 374/KMR/IX/2015 ;3.

tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; pore & meee TENDANG HUKUMNY AceceeeeeerreremewemeeMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuanPermohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk pencatatankelahiran Anak Pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan

Darning dan yang menjadi wali adalah ayah kandungpemohon II yang bemama Judi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah,yaitu:Napi dan Yahya, dengan mahar berupa tanah kebun yang terletak di DesaSeberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone Bahwa antara pemohon I denganpemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan

jalan damai menurut danberdasarkan isi, maksud, ketentuan, maupun tujuan perjanjian perdamaianini;Terhadap segala perbuatan hukum yang sudah dan masih wajib dilaksanakanPara Pihak sebagaimana pasal 1 (Satu) perjanjian perdamaian ini, Para Pihaktelah menyepakati bahwa:(1)Pihak Kesatu hanya wajib membayar kepada Pihak Kedua uangkompensasi atas tuntutan Pihak Kedua sebagaimana termaktub padaperkara PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL yakni sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah); yang sekaligus ditegaskan

persidangan, sebagaimana diakuinya sendiri dalam kontra memoribandingnya, yang menyatakan, walaupun bagi pemohon/terbanding tidak menghadirkansaksi dan hal ini sudah saksi sampaikan diluar persidangan, terhadap hal ituPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemohon/terbanding telah tidakmemenuhi ketentuan Pasal 163 HIR , demikian pula saksi harus memenuhi syaratformil dan syarat materil, antara lain syarat formil saksi, keterangan saksi diberikan ataudisampaikan didepan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan

tidak rukun sebagai akibat dari pertengkaran yang terus menerusdan usaha nyata dari Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganyatidak jelas, dan dikuatkan oleh kesaksian para saksi Pembanding bahwaPembanding tidak pernah menjemput Terbanding selama berpisah tempattinggal, maka keengganan Pembanding untuk bercerai harus dikesampingkankarena tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atassudah terbukti dengan jelas tentang dalil dari alasan perceraian sebagai manayang ditegaskan

sesuaiPeraturan Perundang Undangan yang berlaku.Salah satu syarat yangwajid dicantumkan dalam APHT adalah Nilai Hak Tanggungan, olehkarena fungsi pencantuman Nilai Hak Tanggungan dalam APHT danHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 714Padt.Plw/2018/PN Jkt Brt124.20:26.27.implikasi pencantuman Nilai Hak Tanggungan adalah dalam kaitannyadengan Hasil Lelang Objek Hak Tanggungan adalah utuk menentukanBesaran Preferensi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, sehinggaterdapat Kepastian Hukum;Bahwa sebagaimana telah ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumah sengketa beralihkepada pembeli incassu Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal .3.

Kedudukanhukum pembeli lelang menjadi pemilik yang sah juga ditegaskan dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.1326/Sip/1980 tanggal 19Agustus 1982 yang kaedah hukumnya menyatakan sejak saat pelelangandinyatakan jatuh kepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikanatas tanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal .9.

eksekusi harus melalui gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1987No. 1157K/Pdt/1986 yang menegaskan :Perlawanan diajukan pada tanggal 26 Nopember 1984,padahal putusan yang dilawan sudah selesai dieksekusi padatanggal 13 November 1984, dengan demikian Perlawananterhadap Putusan yang sudah selesai dieksekusi harusdinyatakan tidak dapat diterima tanoa mengurangi hak Pelawanuntuk mengajukan gugat biasa ;Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 1979 No.1237K/Sip/1975, dalam putusan ini ditegaskan

Kedudukan hukum pembeli lelangtersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RINo.1326/Sip/1980 tanggal 19 Agustus 1982 yang kaedah hukumnyamenyatakan sejak saat pelelangan dinyatakan jatuh kepada Tergugatdalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atas tanah dan rumahsengketa beralih kepada pembeli incassu Tergugat dalamkasasi/Penggugat asal .3.

telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukanHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Pstgugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

terbukti danberalasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.PstMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan

Bahwa, perlu ditegaskan bahwa tanah sawah Napudemu itubaik kini dikuasai oleh para tergugat I dan IV termasuklokasi tanah yang kini dikuasai dengan melawan hukum olehPenggugat dan Petrus Lado tersebut adalah warisan darinenek moyang tergugat III suami dari tergugat III (Alm.Petrus Gu);Dengan demikian, dalildalil yang disampaikan penggugatpada poin 1 halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak benar,karena Ladjaboro tidak pernah melakukan kegiatan ataumengerjakan lokasi tanah yang kini disengketakan;Untuk

Dan apabila mepermasalahkan sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan berarti jelas dan benarbenar gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelastentang uaraian dalam gugatan itu;13) Bahwa terhadap uraian halaman 3 point 5 dan 6 ditanggapia)b)c)sebagai berikutBahwa, perlu ditegaskan lagi bahwa sebenarnya bukanlahsuatu kewajiban tergugattergugat untuk menjawabi uraianuraian ataupun alasanalasan hukum sebagaimanadisampaikan penggugat sendiri yang berhak untukmenjawabnya.

Malahan jelasjelas penggugattidak dapat mempertahankan dalil gugatan, dalam artisemakin tidak jelas uraian gugatan penggugat itu;Perlu ditegaskan pula bahwa bukanlah suatu kewajibantergugattergugat untuk menjawabnya, karena VERONIKA WOEalmarhumah dan TIBA KASA alm. telah meninggal dunia dantidak sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat dalamperkara ini.

biasa kita kenal azas pembuktian terbalikyaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab pelaku usahadalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan danatau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK ataumengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan

1 dan 12, sekali lagi ditegaskan bahwa dalamhal ini yang dirugikan adalah Tergugat. Karena itu Tergugat mempunyai hak untukmenarik, menyita dan menjual kembali unit mobil tersebut kepada pihak lain, dengandasar Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kesepakatanyang telah ditanda tanganitersebut dan telah pula didaftarkan dengan sertifikat jaminan fiducia.DALAM REKONVENSI.

Mengenai ekonomi syariahtersebut dalam penjelasan pasal demi pasal ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomisyariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsipprinsipsyariah meliputi : pada huruf (g) yaitu pembiayaan syariah, dan dalam hal ini Tergugat adalahPT.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Putusan Perkara Nomor : 704/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 19 dari 24 halamanMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Exel Supply Chain Indonesia)sebagai pembayaran management fee dan operating cost;Sudah sewajarnya Pemohon yang telah membayar Turut Termohon sampaisejumlah Rp10.899.772.071,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluhsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) mendapatganti rugi dari Turut Termohon apabila jaminan sebagaimana ditegaskan olehTurut Termohon pada Pasal 20 Logistics Service Agreement tanggal Agustus2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreement tanggal 31

Juli 2010, keduanyaantara Pemohon dengan Turut Termohon tidak dipenuhi oleh Turut Termohon;Mengenai apakah benar Turut Termohon telah tidak memenuhi jaminansebagaimana ditegaskan oleh Turut Termohon pada Pasal 20 Logistics ServiceAgreement tanggal 1 Agustus 2011 dan Pasal 12 Logistics Service Agreementtanggal 31 Juli 2010, keduanya antara Pemohon dengan Turut Termohon telahterbukti benar karena Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/H/ARBBANI/2013antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai Pemohon

Hal ini ditegaskan dalampendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, dalam bukunya yang berjudul:Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik,Teknik Membuat dan Permasalahannya, terbitan PT Citra Aditya Baktihalaman 233, sebagai berikut:Apabila kita bertitik tolak pada ketentuan Pasal 132 huruf a HIR/157 RBg,tidak semua perkara diperkenankan untuk diajukan gugatan rekonvens!

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan