UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan EgikIskandar Bin Yahimi sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

membawa manfaat dan bergunapula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuansebagai balas dendam atau duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dikemudianhari setelah selesai menjalani Pidana, dapat kembali ke masyarakat dan menempuh hidup dankehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekat dan prinsip untuksenantiasa lebih berhatihati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan dan berusahamenempa kembali dirinya sebagai manusia

UNSUR BARANG SIAPAMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan IrwanIrpan Bin Mardan sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ERMIBinti SAUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampu dan cakapuntuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia maupunBadan Hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampumempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkanRUSLAN Bin ZAINUDIN sebagai terdakwa dan dapat menjawab semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mereka mampudan cakap untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, sehingga

Panselnas/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil kelulusan tes/ujian tertulis melaluimedia online setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulamembuat pengumuman kelulusan hasil ujian tes/tertulis sebagaimana telahdipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian/tes tertulis dariKategori 2 (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Kepegawaian, danPengembangan Sumber Daya Manusia

Sula ; Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 21 dari...Kemudian surat Keputusan Penetapan formasi diumumkan melaluipapan pengumuman pada BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia)Kep.Sula;Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimenetapkan jadwal pendaftaran online pelaksanaan tes/ujian seleksiCPNSD yang disampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan kekabupaten/kota;PPK/Pemerintah Kab.Kep.Sula membentuk tim pelaksana CPNSD danmenginput rincian

formasi dan pengumuman pendaftaran seleksi CPNSDke system aplikasi seleksi CPNSD;Kemudian Pelamar melakukan pendaftaran online ke system aplikasiCPNSD dan memasukkan berkas ke BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia) untuk dilakukan seleksi berkas ;PPK/Pemerintah Kab.

Sula kemudianhasil tes dibawa ke panselnas untuk diperiksa kemudian panselnas/ KementrianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasilkelulusan tes/ ujian tertulis melalui media online, bagi peserta yang dinyatakanlulus ujian/ tes tertulis dari kategori dua (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 22 dari...Kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pemberkasanusul penetapan NIP, setelah mendapat nota persetujuan penetapan

Lab : 6025/KTF/2018 terhadap jaringan hati,empedu, ginjal, kelenjar liur perut dan darah didapatkan hasil Positif (+)Sianida.KESIMPULAN: Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yang seharusnya tidakterdapat dalam organ tubuh manusia. Adanya sianida dalam tubuhkorban dapat menjadi penyebab kematiannya.= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikBarang Bukti Organ dan Cairan Tubuh No.

Sianida dalam sel tubuh bekerja menghambat pertukaran oksigen(Oz) maka akibat tersebut semua selsel yang ada dalam tubuh manusia tidakmendapatkan oksigen (Oz).

Lab : 6025/KTF/2018 terhadap jaringan hati,empedu, ginjal, kelenjar liur perut dan darah didapatkan hasil Positif (+)Sianida.KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yang seharusnya tidakterdapat dalam organ tubuh manusia. Adanya sianida dalam tubuhkorban dapat menjadi penyebab kematiannya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikBarang Bukti Organ dan Cairan Tubuh No.

dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yangseharusnya tidak terdapat dalam organ tubuh manusia.

Bahwa lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskanmaksud dijadikannya penetapan terasngka sebagai obyek Praperadilan,yaitu agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidanamemperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohonmengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranatapraperadilan adalah beralasan menurut hukum.5.

Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut telah menempatkan Hak AsasiManusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi sehingga setiap prosespenegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati Hak AsasiManusia tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan tersangka penyidikjuga harus menghormati Hak Asasi Manusia, oleh karenanya jikaditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam prosespenetapan tersangka maka tindakan penetapan tersangka

Nomor 19/Pid.Prap/2016hukum acara yang berlaku atau tidak karena jaminan Hak Asasi Manusiadiperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baikdan benar.Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusisebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindunganHak Asasi Manusia, sebenarnya juga telah dituangkan secara tegas danjelas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yangdengan sendirinya

menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yangberbunyi :(a)Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggihak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya.

(o)Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai denganUndangUndang Dasar 1945Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnyapada

Stb tanggal 12 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT> Lawan: DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA,berkantor di Jalan Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasahukumnya bernama YMRON FARCHAM, SH, ACH SYAICHUDDIN, SH,SUPRIYONO, SH, M.Hum dan IDE PRIMA,SH advocat pada Badan Hukum danHak Asasi Manusia ( BAKUMHAM) DPW PKNU Jawa Timur, berkantor diGedung Astranawa Jalan Gayungsari Timur VIII IX Blok MGR Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL SYAICHUDDIN, SH, SUPRIYONO, SH, M.Hum dan IDE PRIMA,SHadvocat pada Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia ( BAKUMHAM)DPW PKNU Jawa Timur, berkantor di Gedung Astranawa JalanGayungsari Timur VIII IX Blok MGR Surabaya berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Situbondo No. 77/Pendf/VIII/2013/PN.STB tanggal 22Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATuntuk Tergugat dan Tergugat

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quomenjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa, yang nantinyadipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilainilaihukum serta keadilan, disamping karena masih adanyahalhalmeringankan ditemukan dalam diri Terdakwa secara subyektif, sertamengingat bahwa tujuan atau orientasi pemidanaan sekarang ini tidaklagi melulu atau mengacu kepada pembalasan dendam akan tetapilebin berorientasi kepada proses untuk mendidik Terdakwa supayadapat kembali menjadi manusia

yang lebih baik, akan tetapi tetapdengan mengingat keseimbangan antara kompensasi bagi korbandengan kepentingan bagi diri Terdakwa sebagai Seorang manusia yangmasih dapat diharapkan untuk menjadi baik, sehingga dengandemikian dalam penjatuhan pemidanaan oleh Hakim PengadilanNegeri Rantauprapat haruslah dibatalkan;.

Bahwa Pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuaiSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.AH.10.02 41 Tahun 2019 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama SACHIKO TAKEUCHI,tertanggal 07 Februari 2019;4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu) Tanda Penduduk dengan NIK:5104015602730001 dan tercatat dalam Kartu.

bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehketerangan saksisaksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwatujuan perubahan Pemohon tersebut sematamata karena Pemohon telah lamatinggal di Indonesia khususnya di Bali serta melangsungkan perkawinan pada28 Desember 2000 di Kabupaten Jembrana dan dikaruniai 2(dua) orang anak,sehingga Pemohon bermaksud tinggal dan melanjutkan keturunannya diIndonesia (Vide bukti surat P1 dan P2), kemudian berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

B1723062, yang dikeluarkanoleh Kantor Imigrasi Mataram (vide bukti P5);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayatHalaman 4 dari 7 Penetapan nomor 311/Pdt.P/2020/PN Mtr.1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentangPaspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur :"Dalam hal terjadi

September 1963 menjadi Selfi APuluhulawa yang lahir di Gorontalo pada tanggal 6 September 1961 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarannya ditentukan dalam amar putusan;Mengingat akan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

pernah memiliki Buku Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahandilangsungkan sebelum berlakunya Undangundang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan;Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep056/03/31/AXVII/VII/1987 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 20 Juli 1987 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga, Manusia

Bukti Surat :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pati binti Wakkasang)Nomor : 7317217112420021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kabupaten Luwu, tanggal 1 November 2013, kode P.1;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317210111130001 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, P.2;Fotokopi Surat Keputusan Anggota Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep 056 / 03/31 / AXVII / VIL / 1987 yang dikeluarkan oleh Direktur JendralPersonil, Tenaga Manusia

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikahdari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karenapernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya UndangUndang No.1 tahun1974 tentang perkawinan.Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep026/03/36/AX VII/V/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia

731704711350058,tertanggal 27 Maret 2010, atas nama Biring, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, (P1).234Fotokopi Kartu) Keluarga Nomor 7317042703100001 atasnama oo... , tertanggal 27 Maret 2010, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, (P2).Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep026/03/31/AX VII/V/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia,dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dandinasehati oleh keluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawainegeri sipil maka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi Oleh KepalaBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Banyuasin tetapi tidak berhasil, serta kKemudian Penggugatsudah mendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;8.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin Nomor:474.2/1797/BKPSDM/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang PemberianIzin Melakukan Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama FitriZulia Santi, S.Pd.SD NIP. 19760625 201408 2 001, telah bermeteraicukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P3.B. Bukti Saksi1.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati olehkeluarga dan karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilmaka Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenBanyuasin tetapi tidak berhasil, serta kemudian Penggugat sudahmendapatkan izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;6.

lamanya (Ladzhim) disebabkan karena adapertengkaran dan perselisihan secara terus menerus (Maldzhum);Menimbang, bahwa bedasarkan jawaban Tergugat nomor 4 (empat) yangmengatakan sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Penggugat tetapi Penggugatmenolaknya dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat,dan juga berkaitan dengan Posita penggugat nomor 7 yang tidak dibantah olehPenggugat bahwa penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur Barang Siapa orientasinya selalu menunjukkepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban .

Hal inidapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu Tindak Pidana yangterdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapatdipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalahpenjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan ; Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalahmenyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yangberakal, maka kepada manusia saja yang

dapat dibebani pertanggung jawabanmengenai kesalahannya ; Ad.2.Menimbang, bahwa Terdakwa UAR Alias JUAR Bin JAMAINadalah sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban yang setelah diperiksadipersidangan adalah manusia yang sehat akal pikirannya dan dapat dibebanipertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur Barang Siapa ini telahterpenuhi ; Mengambil Baran Yan luruhnva A ian Milik OranLain Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untukmenguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah

Pasal 28 ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, ayat(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkandalam peraturan perundangundangan ;c.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugatbaik secara materiel maupun secara imateriel, dengan terbitnyaobjek sengketa maka hak asasi Penggugat sebagai manusia danhak sebagai Warga Negara Republik Indonesia serta hak politiksebagai anggota masyarakat terampas secara paksa, diperlakukansecara diskriminatif, Penggugat mengetahui bahwa di KementerianDalam Negeri ada usul Pemberhentian Anggota DPRD Provinsiyang sudah melebihi satu tahun tidak diproses, usul PemberhentianPenggugat dalam

,Bahwa Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Nomor2.368/K/PMT/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, perihal PerlindunganHukum yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan tembusannyadisampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, perihalPerlindungan Hukum. Pada intinya surat tersebut menyatakan :1.3.1. Bahwa pada tanggl 7 Februari 2014, Sdr. H.

Arudji Kartawinata yang telah distop sejak dikeluarkannya SKMendagri tanggal 7 Februari 2014.Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangan KomnasHAM yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) jo. 3 ayat (2) dan pasal 17 UUNo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memintaklarifikasi terkait pengaduan ini dan meminta Saudara melaksanakanPutusan Pengadilan tersebut.

Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, telah merampas Hak Azasi Manusia PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagai manusia yang dilindungi UndangUndang, merampas hak konstitusional Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat sebagai warga negara Indonesia, telah merampas amanahyang diberikan oleh konstituen "pemilih" Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat hasil Pemilu tahun 2009 secara paksa, tanpa alasan, tanpakesalahan, tanpa pemberitahuan, tanoa pemberhentian

Bahwa perlu diketahui dan dipahami lahirnya Lembaga Praperadilanadalah karena terinspirasi oleh prinsipprinsip yang bersumber dari adanyahak Habeas Corpus Actdalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberiJaminan Fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak mendapatperlindungan hukum.4.

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka,penangkapan, penggeledahan, penyitaan,oenahanan, dan penuntutan yangdilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnyamerupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.6.

Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu Lembaga Praperadilan sebagaiupaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin PerlindunganHak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam Konsideranmenimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruhatau Jiwa KUHAP yang berbunyi :(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukumberdasarkan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi HakAsasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaankedudukannya didalam hukum

Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjungtinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukumpresumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadipenjelasan atas pengakuan kita tersebut.

Bahwa sebenarnya dari hasil penyelidikan Termohon telahditemukan fakta hukum bahwa persoalan hukum antara Para Pemohondengan Saudara Martias (Pelapor) adalah perkara perdata namuntindakan Termohon sangat tergambar jelas' telah melaukankesewenangwenangan kepada diri Para Pemohon dan bertentangandengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.10.

Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupunHazewingkel Suringa, bahwa subject strafoaar feit adalah manusia(natuurlijike personen).

Disamping itu pula mengenai ajaran subyekhukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya him. 139 no.105 van Hattum mengatakan: didalam hukum Pidana Negeri Belandahanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yangmempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi subject strafbaar feit(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidanabagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:9596) daripendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dankorporasi sebagai subjek

hukum;Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH/2021/PN TIkAd.2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atausubject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalambukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak,manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak ataumelakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatanyang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkansuatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum,sehingga

dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yangmempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara iniZainal Muhammad als Inal Bin Bakri Alm adalah orang yang mempunyalkualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diajukanoleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Zainal Muhammad alsInal Bin Bakri Alm yang identitas lengkap sebagaimana dalam suratdakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnyatersebut

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harusdinyatakan sebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniHim. 10 dari 14 him. Pntp.

No. 125/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk

Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1Unsur Barangsiapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalamKitab Undang Undang Hukum Pidana adalah setiap orang/manusia (persoon);Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khususmempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yangberakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut

BAMBANGHARIYANTO SIMBALA alias PAPA EXCEL, AmPd;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal diatas dikaitkan dengan faktahukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat BAMBANG HARIYANTOSIMBALA alias PAPA EXCEL, AmPd ternyata mampu berkomunikasi baikdengan menjawab pertanyaanpertanyaan yang dlajukan serta tidakmenunjukkan adanya tandatanda ketidaknormalan sebagaimana keteranganmedis sehingga Majelis Hakim meyakini BAMBANG HARIYANTO SIMBALAalias PAPA EXCEL, AmPd adalah orang yang berakal sehat sesuai denganpengertian manusia

WeNasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengannasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatan yang kekal abadidari silaturohim yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayahadalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunankeluarga yang tidak terputus talinvya.

Dan nasab adalah nikmat yang agungyang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatannasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatanHim. 9 dari 14 hlm. Penetapan No.0430/Pdt.P/2019/PA.Sbysilaturohim.

Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusiadengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furgon ayat 54 :Iyr8 SL) US9 Lgog Luni alerd pin sll (po gle SUI groDan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusiaitu (ounya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (PEMOHON 1) denganPemohon

Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa MajelisHakim berpendapat sebagaiberikut:Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, bahwaTerdakwa Nursalam alias Calang Bin Nurdin Dg.

Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang;Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan terhadapmanusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Bahwa kekerasan tidak hanya diartikan menurut ketentuan Pasal 89KUHP namun juga termasuk dalam kekerasan adalah tindakan13melakukan pengurusakan terhadap suatu barang yang merupakan tujuandari tindak pidana yang dilakukan;Bahwa dalam rumusan unsur ketiga disini dianggap telah cukupdengan dicapainya salah satu

Luka tersebut menyebabkan ketidaknyamananpasien dalam beraktifitas seharihari.Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsurmelakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan altenatif KesatuPenuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka dengandemikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama melakukankekerasan terhadap barang, sebagaimana

berikut :e Bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa merasa keberatan, karenaterlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa,bahwa Terdakwa bukan berarti hendak lari dari hukum yang akan dijalani,tapi apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama, dandalam tingkat banding sudah membuat Terdakwa merasa tidak percayadiri untuk menghadapi kehidupan ini, namun demikian, Terdakwa telahmengakui bahwa Terdakwa telah bersalah dan berjanji tidak akanmelakukannya lagi, sebagai manusia

normal, Terdakwa punya kesalahandan kehilafan yang bukan disengaja, tapi sudah takdirnya demikian ;e Bahwa Terdakwa tidak pula menyerahkan diri ini pada Hukum dankepada Tuhan dengan pasrah begitu saja, tapi sebagai ummat yangberagama, Terdakwa berhak dapat pengampunan dan maaf dari Allah,walaupun tidak ada unsur pemaaf dari Hukum untuk menghapuskesalahan Terdakwa, tapi Terdakwa melakukan kesalahan adalah karenasalah satu sifat manusia, salah dan khilaf ;Hal. 9 dari 13 hal.

masalah ini secarakekeluargaan dengan cara mengganti dan mengangsur atas semuakesalahan Terdakwa;Bahwa hukuman penjara bagi Terdakwa adalah sangat dirasakan beratsekali, mengingat tanggung jawab dan tulang punggung keluarga beradapada Terdakwa, dengan anakanak yang sedang berada dibangkusekolah, sehingga Terdakwa amat sangat berpatutan bila Majelis HakimAgung menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dankekhilafan Terdakwa, yaitu dengan hukuman percobaan tanpa dilakukanpenahanan;Bahwa sebagai manusia