Ditemukan 15677 data
23 — 22
XXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
52 — 8
Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 September 2014sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa bertemu dengan saksi SARPANI dan saatitu terdakwa memberitahu saksi SARPANI bahwa mesin cis yang terdakwa belisudah terdakwa rubah warnanya dengan menggunakan pilok warna merahterang dan ketika saksi SARPANI akan mengambil sisa pembayaran mesin cissebagaimana janji terdakwa, saat itu terdakwa hanya membayar sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), dan sisanya belum saksi SARPANI ambilkarena saksi SARPANI sudah dilakukan
7 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
17 — 7
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yangdijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendakiketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
11 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
14 — 0
tempat tanggal lahir, Kebumen, 29051959 dan untuk seterusnya Sesuai dengan KTP Pemohon II;Bahwa permohonan ini sebagai sarat untuk pembuatan akta lahir anakpemohon, karena Nama Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah para Pemohon berbeda, yaitu di dalam Duplikat Kutipan Akta NikahNo.192/Kua.11.05.02/Pw.01/X/2018 Tertanggal 26 Oktober 2018, TertulisPemohon Chanamu Bin Sanwikrama, tempat tanggal lahir, 20 Tahun danPemohon II tertulis Mursiti binti Madsocheh,tempat tanggal lahir, 17 Tahun,di rubah
28 — 12
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxxxxXx Xxxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 4
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
13 — 9
Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon danPemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawaipencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang KabupatenBulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempatkediaman Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya
24 — 13
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1984 di Kecamatan Papalang,Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
30 — 11
tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxxx XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
8 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
13 — 4
), makamerujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesiapermohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepadaPemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon didepansidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohonberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yangtelah di rubah
28 — 26
menyatakanpermohonan itsbat nikah poligami meskipun dengan alasan demikepentingan anak tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingananak dapat mangajukan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah paraPemohon tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
8 — 5
Pasal 147 (2) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
7 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
16 — 9
ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA JprNegeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan atau Pejabatyang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah
17 — 1
permohonan Para Pemohon;2 Menetapkan merubah biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II yang tertulisdalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/96/VII/1999 tanggal 25 Juli 1999 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampangyang semula biodata Pemohon I tertulis PEMOHON I ASLI Al Marwazi binMahalli tanggal lahir 26 tahun dirubah menjadi PEMOHON I ASLI bin Muhalitanggal lahir 01 Juli 1979 dan biodata Pemohon II yang semula PEMOHON IISEMULA tempat dan tanggal lahir Sampang 1981 di rubah
53 — 19
Hasdin bin Tajuddin NurPorende yang dilangsungkan pada tanggal 15April 2015 di Desa Duduria, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten KonaeSelatan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangHalaman 10 dari 12, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.KdiUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara
12 — 1
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata Termohon telahdinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonan Pemohonharusdikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu. yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan