terdakwa pakai, 1 (Satu) paket ditemukan diatasHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT BNAlantai rumah tersebut dan 1 (Satu) paket lagi ditemukan dibagasi sepeda motorHonda Beat warna hitam BL 3108LBI, selanjutnya Polisi langsung membawaterdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuaidengan hukum yang berlaku;Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual bellnarkotika Golongan bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baikdari pihak Kementerian

dari kantongcelana belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (Satu) paket ditemukan diataslantai rumah tersebut dan 1 (Satu) paket lagi ditemukan dibagasi sepeda motorHonda Beat warna hitam BL 3108LBI, selanjutnya Polisi langsung membawaterdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesualdengan hokum yang berlaku;Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual bellinarkotika Golongan bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baikdari pihak Kementerian

satu pipetujungny dikasi kaca pirex lalu sabusabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirexlalu dibakar dan asapnya lalu dihisap oleh terdakwa dan dikeluarkan melaluihidung sehingga terdakwa bersemangat kembali, selanjutnya Polisi langsungmembawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banda Aceh untuk diprosessesuai dengan hukum yang berlaku;Terdakwa menjual, membeli, menerima ataupun sebagai perantara jual bellnarkotika Golongan bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang baikdari pihak Kementerian

BAGI), mengadakan Kerjasama Operasional dengan Pusat PembiayaanPerumahan Kementerian PUPR tentang Penyaluran Dana Fasilitas LikuiditasPembiyaan Perumahaan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah/KPRsejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Penyaluran SubsidiBantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dalam rangka perolehan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah;> Bahwa Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR memberikansubsidi uang muka Rp. 4.000.000 (PKS/001/DIRUT/I/2018) dan 90%pembiayaan

perumahan (dalam bentuk penempatan dana di Bank padaperjanjian PKS/001/DIRUT/I/2018) yang mana uang tersebut bersumber dariAPBN Kementerian PUPR dengan syaratsyarat sebagaimana yang telahdisepakati dalam perjanjian tersebut;> Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Agustus 2016 s/d Februari 2018,Bank Artha Graha Cab.

Apabila sudah mendapatkantanggapan dari kementerian PUPR Bank akan melakukan akad kreditdengan debitur;Setelah pengikatan dan pencairan dilakukan, Bank akan mengajukanporsi pembiayaan 90% banding 10% ke pihak Kementerian PUPR.Apabila disetujui Bank akan mengajukan Subsidi Bantuan Uang Muka(SBUM) ke Kementerian PUPR untuk masingmasing debitur yangmengajukan kredit/KPR;Apabila Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) telah disetujui Bank akanmenerima dana beserta list nama yang diberikan Subsidi Bantuan UangMuka

PengelolaInformasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujiantentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan saksamadan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikanuntuk diakses oleh setiap Orang.Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 96/G/KI/2021/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 TentangLayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

PPID di Kementerian; danc.

PPID di PTN Badan Hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMenteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa PPID di PTN dalam sengketa /ncasu adalah PPID Universitas Jember merupakan bagian dari Organisasilayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi danPerguruan Tinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi

kependidikan,mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing danalumni, terdiri atas;d. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang;No. 11 : Dokumen soal dan uji kompentensi;No. 12 : Kunci Jawaban Ujian Kompetensi;Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan Keputusan AtasanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor : 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi YangDikecualikan di Kementerian

memberikan informasi;Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 96/G/KI/2021/PTUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumtersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal yang dimohonkanoleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan merupakan Informasiyang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Atasan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor : 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi YangDikecualikan di Kementerian

Anugerah Cermin Mulia (untuk selanjutnya disebutTANAH OBYEK SENGKETA) ;Bahwa tanah tersebut diperoleh PELAWAN dengan cara membelimelalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah VIl Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangJakarta V.

Sertipikat HGB No. 1113/Kedoya Selatan, GambarSituasi No. 15/1999 tanggal 29 April 1999, tersebut telah pulamelaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, dengan membayar harga lelang tersebutkepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIl Cq.

., dimana selanjutnya Direktorat JendralAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, telah menyatakan Yayasan Pembina Universitas lbnuChaldun telah terdaftar sebagai badan hukum yayasan yang sah menurutUndangUndang Yayasan, sebagaimana suratnya Nomor AHUAH.01.08707, tanggal 9 Desember 2010, maka oleh karenanya Penggugat adalahmerupakan badan hukum yayasan yang sah menurut hukum;10.

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.08707tanggal 9 Desember 2010 yang telah menyatakan Penggugat adalah sebagaiyayasan yang telah berstatus badan hukum, maka Kementerian PendidikanNasional Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor 199/D/T/2011 tanggal 17Februari 2011, hanya memberikan ijin penyelenggaraan dan pelayanan kepadaYayasan Pembina Universitas lbnu Chaldun ;12.

Nomor 2121 K/Pdt/2016Administrasi Jakarta Timur, sesuai surat Direktorat Jenderal PendidikanTinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 199/D/T/2011, tanggal 17Februari 2011 adalah Penggugat dan Penggugat II ;9. Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkantanah dan bangunan kampus di Jalan Pemuda Kaveling Nomor 9/7,Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanpasyarat kepada Penggugat ;10.

Amura, bagaimanamungkin perubahan nama Yayasan, bisa terjadi namanama pendiripendiri baru, maka selanjutnya berdasarkan Surat Direktorat JendralAdministrasi Hukum Umum Nomor AHU.2AH.01.01207 Tanggal 11Januari 2011, maka Yayasan Pembina Pendidikan lbnu Chaldun (YPPIC)tidak dapat didaftarkan dalam daftar Yayasan (Vide Bukti P21),atau tidakmendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.I., maka oleh karena tidak terdaftar atau tidakmendapatkan pengesahan badan hukum

Bahwa dengan telah tidak dapat dipertimbangkannya penyesuaianAnggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan lbnu Chaldun oleh DirjenAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiasesuai Suratnya Nomor AHU.2AH.01.01207 tanggal 11 Januari2011,selanjutnya Tergugat Il telah memohonkan Penetapan kePengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 315/Pdt.P/2011/PN Jkt Timtanggal 7 Maret 2011, untuk mengganti nama Yayasan PembinaPendidikan lbnu Chaldun (YPPIC) dengan nama Yayasan PembinaPendidikan Ibnu

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard OperatingProcedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 79/PJ/2010 tentangStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) LayananUnggulan Bidang Perpajakan;Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor 676/B/PK/Pjk/20152.

hukum dalam pelayanan administratifmaka perlu diatur prosedurnya;Bahwa Berdasarkan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009maka diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan UnggulanKementerian Keuangan;Bahwa Bagian Pertama dan Ketiga dari Keputusan Menteri KeuanganNomor 187/KMK.01/2010 berbunyi sebagai berikut :Pertama: Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Kementerian

Keuangan yang selanjutnya disebutSOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanyang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayananeksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangkukepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administrative yangdisediakan oleh Kementerian Keuangan;Ketiga: SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagiseluruh unit Eselon , baik di kantor pusat maupun instansi vertikal danunit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan dalamrangka pelaksanaan pelayanan publik;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi UU No. 25Halaman 16 dari 29 halaman.

KMK No. 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II di atur kKnususStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan;c.

dan dapatmengeluarkan api, sehingga pengelolaan minyak bumi harus dilakukansecara khusus dengan standar Operational Procedure dan izin tertentu;bahwa Membawa minyak bumi boleh dengan Kapal, akan tetapi harus dilengkapi dengan Dokumen pengapalan yang resmi, menurut ahli Kapal MT.Limindo Djaya2 belum standar dalam membawa minyak tersebut;bahwa tidak dibenarkan individu melakukan penguasaan dan pemilikanminyak Bumi; Kegiatan perniagaan harus dilakukan melalui Badan Usahadan telah mendapat ijin dari Kementerian

ESDM cq Ditjen Migas;bahwa kegiatan pengangkutan minyak bumi harus memiliki Ijin UsahaPengangkutan dari Kementerian ESDM cq Ditjen Migas;Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 1095/Pid.SUS/2016/PN.Plg bahwa pengangkutan Minyak bumi legal harus memiliki dokumenpengapalan yang resmi berisi informasi jenis minyak, volume, pembeliterminal muat, nama kapal, tujuan, kualitas minyak dan ijin berlayar;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pernah

merupakansenyawa Hidrokarbon yang dalam kondisi suhu tertentu dapat mengeluarkanuap dan dapat mengeluarkan api, sehingga pengelolaan minyak bumi harusdilakukan secara khusus dengan standar Operational Procedure dan izintertentu dan Membawa minyak bumi boleh dengan Kapal, akan tetapi harus dilengkapi dengan Dokumen pengapalan yang resmi; bahwa tidak dibenarkan individu melakukan penguasaan dan pemilikan minyakBumi; Kegiatan perniagaan harus dilakukan melalui Badan Usaha dan telahmendapat ijin dari Kementerian

ESDM cq Ditjen Migas; bahwa kegiatan pengangkutan minyak bumi harus memiliki jin UsahaPengangkutan dari Kementerian ESDM cq Ditjen Migas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 1095/Pid.SUS/2016/PN.PlgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan gabungan Kesatu:Primair Terdakwa

dapat mengeluarkan api, sehingga pengelolaanminyak bumi harus dilakukan secara khusus dengan standar OperationalProcedure dan izin tertentu dan Membawa minyak bumi boleh dengan Kapal,akan tetapi harus di lengkapi dengan Dokumen pengapalan yang resmi;Menimbang, bahwa juga tidak dibenarkan individu melakukan penguasaandan pemilikan minyak Bumi dan kegiatan perniagaan dan pengangkutan minyakHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 1095/Pid.SUS/2016/PN.Plgbumi harus memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dari Kementerian

Kepala Pusat Kebijakan SektorKeuangan (PKSK) dan Tergugat, Kementerian Keuangan RI c.q.Kepala PKSK tidak dapat menyetujui usulan perubahan PPNo.11/2014 yang diajukan Tergugat.

Selanjutnya merujuk Pasal1245 KUHPerdata, keadaan kahar dapat menggugurkan kewajiban pihakdebitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dapatdilaksanakan perjanjian;Bahwa keadaan memaksa yang terjadi pada Tergugat akibat tidak adanyaperubahan PP Nomor 11/2014 oleh Kementerian Keuangan nyatanyaberdampak pada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.

Keuangan Republik Indonesia merupakan kementerian yangbertugas untuk menyusun rancangan revisi atas PP Nomor 11/2014tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka (18) Jo.

Kementerian Keuangan yang tidakmelakukan perubahan PP Nomor 11/2014, mengakibatkan keadaan kaharyang mana Tergugat mengalami gangguan cashflow.

Adapunselurun biaya sewa yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat akan diperhitungkan sebagai biaya pengurang dalampembelian Gedung Wisma Mulia 1, dimana halhal tersebut hanya dapatdirealisasikan oleh Tergugat apabila usulan perubahan PP Nomor 11/2014disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Bahwa tidak adanya perubahan PP Nomor 11/2014 sangat berdampakpada cash flow anggaran Tergugat yang hanya cukup untukmenyelenggarakan operasional Tergugat.

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia);Bahwa namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

oleh terdakwa;Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat stempel tersebutadalah agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lain percayamengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca Sakti Bekasi tersebuthingga akhirnya terdakwa pun mendapatkan keuntungan materiil dari kebohongan tersebut;Bahwa benar terdakwa sendiri mengetahui bahwa untukmenyelenggarakan perkuliahan / perguruan tinggi / universitas harus sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah(Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia);Bahwa benar namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

Bukti Pembayaran Biaya Kuliah (Kwitansi), Stample / Cap STKIPPanca SaktiBekasi dan Stample / Cap STAI YamisaSoreang denganmaksud agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lainpercaya mengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca SaktiBekasi tersebut ; Menimbang, bahwa benar menurut hemat Majelis Hakim, terdakwasendiri mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan perkuliahan /perguruan tinggi / universitas harus sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah (Kementerian

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia namun dalamkenyataannya, dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia).

tergugat rekonvensi memutuskan semua komunikasi denganpenggugat rekonvensi;Bahwa sejak bulan Juli 2014 itu juga, tergugat rekonvensi tidak pernahlagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada penggugat rekonvensi,dan tidak lagi menafkahi anaknya;Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Son19.20.21.22.23.24.25:26.27.Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari dan anaknya,penggugat rekonvensi waktu itu memutuskan untuk mencari pekerjaan,dengan mengikuti tes CPNS di Kementerian

besar, melalui akun facebooknya;Bahwa sekitar bulan Desember 2014, tergugat rekonvensi jugamengupload foto di akun facebook bersama anak hasil perselingkuhanmereka. sebagai istri yang sah, melihat itu sungguh penggugatrekonvensi sangat kecewa dan terpukul sekali, serasa hatinyasemacam tercabikcabik;Bahwa setelah beberapa bulan berusaha mencari pekerjaan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya, pada bulanFebruari 2015 penggugat rekonvensi, membaca pengumuman bahwadirinya lulus tes CPNS Kementerian

Kehutanan;Bahwa karena lulus seleksi CPNS tersebut, pada bulan Maret 2015penggugat rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawa anaknya.Dimana sejak bekerja sebagai PNS di Kementerian Kehutanan,Penggugat Rekonvensi mulai secara mandiri memenuhi kbutuhanhidupnya sendiri dan anaknya;Bahwa hingga gugatan rekonvensi ini dibuat dan disampaikan, TergugatRekonvensi masih bersama selingkuhannya tersebut, bahkan bahkanterakhir diketahui mereka telah tinggal serumah dan telah memiliki 4(empat) orang anak

karena perselingkuhan itu yangwanitanya telah melahirkan beberapa orang anak, dan lainlain dalil jawabanTergugat pada poin 1 sampai 6 hingga 14 yang pada intinya Tergugatmenganggap Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat bersama anaknyaselama beberapa bulan sampai memutus komunikasi dan tidak menafkahi lagisehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di kilo meter 13 (kota sorong)bersama anaknya serta menggantungkan hidup pada mereka sampai akhirnyaTergugat mendapat pekerjaan sebagai ASN pada Kementerian

Kehutanan pada bulan Oktober 2014 dan dinyatakan lulus padabulan Februari 2015 sebagai CPNS Kementerian Kehutanan dan pada bulanMaret 2015 Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawaanaknya, hingga sampai gugatan ini diperkarakan;Menimbang, bahwa selain itu.

Padahal, adalah fakta bahwa Para Penggugatseluruhnya merupakan warga negara Singapura yang tidak berdomisili diEO NGS ay see = sence nae een eee ee eee eeeBerdasarkan butir 70 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, dokumen asing yang diterbitkandi luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia, harus melalui prosedurlegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negerinegara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara

setempat.Sehubungan dengan hal ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 3038 K/Pdt/1981 juga pada intinya mengatakan bahwa suratkuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisir KBRISetem Pat;2222 222222222 nn2nenneennnen neeBahwa dengan tidak dinotarisasi oleh notaris setempat di Singapura dan tidakdilegalisasinya surat kuasa Para Penggugat tertanggal 23 September 2012pada Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Singapuradan pada perwakilan Republik Indonesia di Singapura

memenuhi syarat formil yang dipersyaratkan oleh peraturanperundangundangan dan sudah sepantasnya Surat Kuasa Para PenggugatGIANG TIGA Sam mmm mm nnn nn nnn nm rr nesteAdapun Para Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan bahwasurat kuasa tertanggal 23 September 2012 yang ditandatangani oleh seluruhPara Penggugat tersebut ditandatangani di wilayah/yurisdiksi Indonesia,untuk dapat dikecualikan dari persyaratan notarisasi oleh notaris setempat diSingapura dan legalisasi dokumen asing pada Kementerian

Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Singapura dan perwakilan Republik IndonesiaI SING APULAj~~~ mn nnn nmr ermBerdasarkan penjelasan kami di atas, kami yakin bahwa Majelis Hakim dapatmelihat bahwa atas dasar tidak sah/tidak dipenuhinya syarat formil suratkuasa yang diberikan Para Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakimtelah memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan Gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima, atau setidaktidaknya Majelis Hakimberkenan mengesampingkan keberadaan surat

., KabagHukum dan perundangundangan Setditjen BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum, 3. WIDYOUTAMI, S.H.,M.H., Kasubag Bantuan Hukum,Bagian Hukum dan Perundangundangan SetditjenBina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, 4.PUJIONO, S.H., M.H., Kasubag Bidang BinaMarga, Bagian Bantuan Hukum , Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum, 5. RIZKI WAHYUSINATRIA PINANDITA, S.H.,M.H., Staf BagianHukum dan perundangundangan Setditjen BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum, 6.

., Staf Bagian Hukumdan perundangundangan Setditjen Bina Marga,Kementerian Pekerjaan Umum, 7. FAUZAN TRIHANDONO, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum ,Biro Hukum Kementerian Pekerjaan ekGUSTA ARDIANTO, S.H., Staf Bagia nHukum , Biro Hukum Kementerian erjaanUmum, berdasarkan surat kua sus tanggal18 Juli 2013, selanjutn but sebagaiPembanding V, seman Hil ;Melawan >RT.004. 2, Desa Jatimulya, Kecamatan1. YANBIH bin TJIO TJOAN ean tinggal di Kampung Jati,2. H. GOMAN, berGwesTame Selatan, Kabupaten Bekas!

Pendidikan dan Kebudayaan memintabantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk menyeleksisekolah dasar yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuanTeknologi informasi dan Komputer (TIK) untuk ELearning TahunAnggaran 2014 dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan kuotasebanyak 40 sekolah dasar.Bahwa kemudian terhadap surat tersebut, Kepala Dinas PendidikanKabupaten Gresik mengirimkan surat kepada Direktur Pembinaan SDDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan danKebudayaan

DriyorejoKemudian Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikandan Kebudayaan mengeluarkan surat Nomor 1083/C2/TU/2014 tanggal19 Juni 2014 hal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu PembelajaranTIK (ELearning) SD di Garden Palace Hotel tanggal 3 sampai dengantanggal 5 Juli 2014.

Foto copy Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah DasarDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Nomor 475/C2/KP/2014 tanggal 1 April20150724;2.

Foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan SekolahDasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1082/C2/KP/2014 tentang Penetapan Sekolah PenerimaBantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) SD 2014;3. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Pendidikan DasarNomor 1083/C2/TU/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentangUndangan Sosialisasi peningkatan Mutu PembelajaranTIK Learning;4.

Perkara Korupsi.Untuk sangkaan korupsi ini sudah sejak Agustus 2015, dibawahpimpinan Bareskrim Jendral Budi Waseso, Denny Indrayana telahditetapkan sebagai Tersangka dugaan korupsi payment gateway, dimana Denny Indrayana diduga menyalahgunakan wewenang dalamprogram pembayaran passport elektronik di Kementerian Hukumdan HAM.

Garuda Indonesia dan Kementerian HukumHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 153Pid.B/2018./PN.Jkt.Seldan HAM. Denny Indrayana diduga melakukan perjalanan dinasyang dibiayai oleh PT. Garuda Indonesia. Kementerian Hukum danHAM ternyata juga membiayai perjalanan dinas tersebut.Pembiayaan perjalanan dinas ganda tersebut terjadi saat DennyIndrayana masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM..

Hal inilahyang menjadi dasar permohonan praperadilan yang diajukan olehPEMOHON PRAPERADILAN.2) Kasus Korupsi Payment Gateway Pada Kementerian Hukum danHAM RI Tahun Anggaran 2014Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/226/II/2015/Bareskrim,tanggal 24 Februari 2015, Denny Indrayana dilaporkan atas dugaantindak pidana korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaanPayment Gateway pada Kemenkumham RI T.A 2014;Bahwa dalam kasus ini, diduga Denny Indrayana telahmenginstruksikan penunjukkan2 (dua) vendor

hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 4UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) yang menyatakan seluruh penerimaan negarabukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.Bahwa atas dasar tindakan tersebut di atas dan setelah melakukanpemeriksaan terhadap beberapa saksisaksi, maka pada tahun 2015Denny Indrayana resmi dinyatakan sebagai Tersangka atasDugaanTindak Pidana Korupsi pada kegiatan implementasi/pelaksanaan Payment Gateway pada Kementerian

Telan melakukan penyitaan Barang bukti dari para saksi danTersangka antara lain:1) 13 (tiga belas) bundel berkas terkait Payment GatewayDirjen Imigrasi tahun 2014;2) 722 (tujuh ratus dua puluh dua) lembar surat;3) 77 (tujuh puluh tujuh) print out email;4) Laporan keuangan Hasil Investigatif dalam rangkapenghitungan kerugian negara atas implementasi PaymentGateway pada Kementerian Hukum dan HAM RI T.A. 2014Nomor ; 60/HP/XIV/07/2015 tanggal 9 Juli 2015.7.

Labrata Rehd);Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 5 April 2017 Nomor 102/9OO/IV/2017 jo. Surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiDKI Jakarta tanggal 27 April 2017 Nomor 1132/831/IV/2017, agarHalaman 53 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 35/G/2020/PTUNJKTmenindaklanjut!i Permohonan Hak Guna Bangunan atas namaPT.

Pondok IndahLand tidak pernah dilakukan sita olen Kejaksaan Agung sebagaimana Tergugat IIIntervensi jelaskan dalam kajian Inspektorat Jendral Kementerian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang memang dalam obyek sengketatidak ada C.2469 yang di sita oleh Kejaksaan, sehingga dalil Penggugat tersebutjustru: memperkuat kajian Inspektorat Jendral Kementerian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional, mengingat PPA hanya mencatat assetassetyang dalam sita Kejaksaan, jadi wajar saja

LP/878/II/2017/PMJ/Ditreskrimum; (fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Direktorat Jenderal Penanganan MasalahPemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor Surat Keputusan.02.02/455800/V1/2019 tanggal 26 Juni 2019; (fotokopi sesuaidengan asli) ;Surat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi tanggal 10Desember 2019 yang kepada Dr. Sofyan Djalil, SH.MA.

Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Kementerian Agraria Dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.02.02/353800/VII/2019, tanggal 31 Juni 2019, Hal Permasalahan TanahTerletak di Kampung Pasar Minggu RT. 001 dan 004 RW. 001,Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Hery Sulistyono, S.H. selalu Kuasa HukumPT.

Pondok Indah Land,di Jakarta Selatan ; (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor : 30145/900/IX/2019,tanggal 9 September 2019, Hal Laporan Hasil Pemeriksaandengan Tujuan Tertentu. atas Pengaduan (Ir. HusinWidjajakusuma, selaku Direktur PT.

PUTUSANNomor 13/PDT/2017/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :DEPARTEMEN/KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq BALAIBESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO(BBPK CILOTO), beralamat di Jalan RayaPuncak KM 90, Puncak Cianjur, Jawa Baratdalam hal ini memberi kuasa kepadaAMARULLAH, S.IP., MM., dkk sebagaimanaSurat Kuasa Nomor

RayaBandung No.3Cianjur (TurutTergugat ID) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, TurutTergugat , dan Turut Tergugat Il memberikan jawaban pada pokoknya sebagaiberikut :TERGUGAT ;Yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untukdan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan Kementenan Negara yangselanjutnya disebut sebagai Kementerian adalah perangkat pemerintah yangmembidangi urusan tertentu dalam pemenntahan, sedangkan pada Pasal 1 angka 2dinyatakan bahwa Menten Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalahPembantu Presiden yang memimpin Kementenan.Putusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg.

Kementerian Kesehatan berasaldari girik No. C.602.P.40 D.L.Bahwa berdasarkan jin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/PIMB62/PU/1993tanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. Il Cianjur,menyatakan bahwa Bupati Kepala Daerah TK. Il Cianjur telah memberikan ijinmendirikan bangunan kepada Sukirman yang terletak di Kp. Jemprak RT.O6/RW 03, Desa Ciloto, Kec. Pacet, Kab.

Kementerian Kesehatan, dapat TERGUGATsampaikan sebagai berikut:Berdasarkan Surat jin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/PIMB62/PU/1993tanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Cianjur,menyatakan bahwa Bupati Kepala Daerah TK. Il Cianjur telah memberikan ijinPutusan.No.13/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 34 halmendirikan bangunan kepada Sukirman yang terletak di Kp. Jemprak RT.06/RW 03, Desa Ciloto, Kec. Pacet, Kab.

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yang terdapatpada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi Umum Instansi :Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor Peserta : 30041120062890 Nama Musriadi Formasi Jabatan : Penjaga Tahanan Tanggal Daftar :3 Oktober 2018 adalah Non Identik atau merupakan Cap Stempel YangBerbeda

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yang terdapatpada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi Umum Instansi :Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, NomorPeserta : 30041120062890 Nama Musriadi Formasi Jabatan : PenjagaHalaman 23 dari 31 hal Putusan No 120/Pid.B/2019/PN.

Kesimpulan : 1 (Satu)buah Cap stempel Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia bukti (QCS) yangterdapat pada 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CPNS Formasi UmumInstansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokasi : KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor Peserta :30041120062890 Nama : Musriadi Formasi Jabatan : Penjaga TahananTanggal Daftar : 3 Oktober 2018 adalah Non Identik atau merupakan CapStempel Yang Berbeda

Sultan Hasanuddin No 7A kota Makassar dengan luaslokasi sekitar 7L9M2.Nomor SHM 563 dan menurut keterangan terdakwa tanah tersebutpemiliknya atas nama Kementerian Keuangan republik Indonesia.Bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban kalau berminat siapkan uangRp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) untuk biaya pengurusan lelang terdakwa keJakarta, sambil menunjukkan daftar asset Negara yang akan dilelang ,termasuk obyekyang ditawarkan kepada korban, kemudian saat terdakwa mau berangkat ke Jakartaterdakwa

Sultan Hasanuddin No 7A kota Makassar dengan luaslokasi sekitar 7L9M2.Nomor SHM 563 dan menurut keterangan terdakwa tanah tersebutpemiliknya atas nama Kementerian Keuangan republik Indonesia.Bahwa terdakwa menyampaikan kepada korban kalau berminat siapkan uangRp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) untuk biaya pengurusan lelang terdakwa keHal. 9 dari 31 hal.

Sultan Hasanuddin No. 7 A kelurahan kampung baru kecamatanUjung pandang, kota makassar dengan luas lokasi sekitar 719M2.Nomor SHM 563 atasnama Kementerian Keuangan republik Indonesia betul akan dilelang tanggal 10 januari2015 dan dan lokasi tersebut bisa dimiliki tetapi harus dibiayai dan ada harga lelangsekitar Rp.5. 500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah ) dan sebelum jatuh tempolelang dimasukkan dalam Koran, kemudian terdakwa menyampaikan kepada korbanbahwa asset ini murah bisa di kuasai

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKSbaik dan dekat dengan orang Kementerian Keuangan RI, SAYA ditawari obyektersebut dan pasti SAYA menang kalau SAYA yang ikut lelang dan lelang akandilaksanakan di KPKNL Jakarta sehingga korban dengan terdakwa sepakat jika korbanpercayakan terdakwa yang mengikuti lelang dan korban yang membiayai biaya lelangdan terdakwa menjanjikan korban bahwa bilamana terdakwa menang maka obyek ituakan diserahkan kepada korban untuk dijual dan jika ada kKeuntungan yang akan korbanberikan

Put No. 255/PID/2018/ PT.MKSKepala BPN Kota Makassar untuk mengurus balik nama SHM, sehingga korbanmeminta kepada terdakwa agar ke Notaris untuk membuat Akta perjanjian dan AktaKuasa, dan sejak dibuatnya Akta perjanjian dan Akta Kuasa tersebut terdakwa tidakmenyerahkan SHM tersebut kepada korban dengan alasan terdakwa tidak memberikanasli risalah lelang dan asli SHM karena asli risalah lelang dan asli SHM akan digunakanuntuk pengurusan balik nama SHM dari kementerian Keuangan ke atas namanyaRICHARD

Dahwa terhadap hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatanmerupakan informasi yang dimiliki oleh Termohon berdasarkanpermintaan Kementerian Keuangan dan informasi a quo telahdisampaikan Kepala BPKP dalam Rapat Dengar Pendapat denganKomisi IX dan XI DPR RI, pada tahun 2019...c.

Namun dalam hal yang diauditmerupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamananatau dilarang disampaikan kepada pthakpihak tertentu atasdasar ketentuan peraturan perundangundangan, auditordapat membatasi pendistribusian hasil audit.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dapat memberikan BantuanKedinasan kepada Kementerian Keuangan, dan tanggung jawabnyaberada pada Kementerian Keuangan sebagai pihak yang membutuhkanBantuan Kedinasan.

pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, Pemohon Keberatan(semula Termohon) mempunyai landasan hukum untuk memberikan bantuan kedinasan kepada Menteri Keuangan, namun demikian tanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil dari tindakan berada pada pihak yangmeminta Bantuan Kedinasan yaitu Kementerian

Sehingga seluruh informasi hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalamsengketa informasi a@ quo merupakan milik dan tanggung jawabKementerian Keuangan selaku pihak yang meminta Bantuan Kedinasan.Sehingga pemberian informasi hasil audit tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada Pemohon Keberatan (Semula Termohon), melainkan Kementerian Keuangan selaku pihak yang menguasai dan memiliki otoritas/kewenangan atas penggunaan informasi hasil audit dimaksud.Dengan demikian, amar putusan Komisi

Oleh karena itu, informasi terkait Hasil Audit terkaitDana Jaminan Sosial Kesehatan termasuk dalam informasi yangdikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008.Sehingga tindakan Pemohon Keberatan (Semula Termohon) yangmemberikan Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebuthanya kepada pemberi tugas yaitu Kementerian Keuangan adalahsudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.e.

.: Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; 2 Didik Hariyanto, SH, MM : Kepala Bagian Bantuan HukumI pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3 Sungkana, SH, LLM : Kepala Sub Direktorat BantuanHukum pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN;4 Sugiwanto, SH: Kepala Sub Direktorat PengelolaanKekayaan Negara III, Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistim Informasi DJKN;5 Sugeng Meijanto Poerba, SH, MH: Kepala Sub BagianBantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal

Kementerian Keuangan;6 Rizal Alpiani , SH : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I Cpada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JendelalKementerian Keuangan;7 Sumarsono : Kepala Seksi Bantuan Hukum II padaDirektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN; 8 Dwi Wahyudi S.ST.

Pardede, SH, : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan;10 Elita Mariani P, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;11Nina Nur Utami, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;12 Dessy P.

Kusumaningtyas, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan; 13 Randhika Yoga Perdata, SH : Pelaksana pada BagianBantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan; 14 Dina Assriana, SH : Pelaksana pada Bagian BantuanHukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU.70/MK/2012tertanggal 15.

Jahja Widjaja (In Casu Para Penggugat) mengirim Surat tertanggal 2Nopember 2011, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia. Sedangkan, Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2012.