No. 160 K/Pdt/201010terhitung sejak bulan Mei 2007 hingga Tergugat I maupun Tergugat IImelaksanakan isi putusan perkara ini.Oleh karena menurut hukum dan juga sesuai dengan pendapat MahkamahAgung (termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, Buku II, hlm. 146) bahwa harta kekayaan seseorang merupakanjaminan untuk pemenuhan segala kewajiban hukum dari yang bersangkutan,termasuk sebagai jaminan untuk memenuhi pelaksanaan putusan yang berisipenghukuman kepadanya, seperti untuk

mengembalikan uang berikut gantirugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara ini; maka agar gugatanPenggugat tidak menjadi siasia dan ditambah dengan adanya kekhawatiranbahwa Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengalihkan atau menjaminkanharta kekayaannya tersebut, kiranya cukup beralasan bagi para Penggugatuntuk memohon agar Pengadilan berkenan terlebih dahulu menetapkan untukselanjutnya meletakkan sita jaminan terhadap :Harta kekayaan milik Tergugat I berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut

No. 59 Kelurahan Pasirlayung,Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, yaitu sebagaimana dimaksuddalam :1Sertifikat Hak Milik No. 2824/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00130/2004, luas tanah 997 meter persegi;Sertifikat Hak Milik No. 2828/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00129/2004, luas tanah 664 meter persegi;Sertifikat Hak Milik No. 2829/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00128/2004, luas tanah 477 meter persegi;Harta kekayaan

bij voorraad) sesuai ketentuan pasal180 (1) HIR;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa danselanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusanyang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:128Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan/sita persamaan yang diletakkanatas :e Harta kekayaan

Kelurahan Pasirluyung,Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, yaitu sebagaimana dimaksuddalam :1 Sertifikat Hak Milik No. 2824/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00130/2004, luas tanah 997 meter persegi;2 Sertifikat Hak Milik No. 2828/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00129/2004, luas tanah 664 meter persegi;3 Sertifikat Hak Milik No. 2829/Kelurahan Pasirlayung, Surat Ukur tanggal 19April 2004 No. 00128/2004, luas tanah 477 meter persegi;e Harta kekayaan

PUTUS ANNo. 161 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:SIKENDAR, bertempat tinggal di Jl Letkol MartinusLubis No. 1F Kel. Pandau Hilir, Kec. Medan Perjuangan,Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:SALIM HALIM, SH. Advokat berkantor di Jalan JenderalGatot Subroto Komp.

Penggugat adalah pemegang hak eksklusif di Indonesia dari merekdagang Gin Fish dan Lukisan dan merek "Kim Fish dan Lukisan", hal inidapat dilihat dari telah didaftarkannya perlindungan hak cipta atas lukisanikan mas koki tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualRI di bawah nomor 048194 yang telah diumumkan pertama kali padatanggal 28 Juni 1990 (bukti P2), dan seni lukis "kan Gin Fish" nomor048501 dan telah diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Juli 1990 (buktiP3);.

pendaftaran merek Tergugat tentu saja merugikan kepentinganbisnis Penggugat, karena lukisan merek milik Tergugat sama denganlukisan merek Penggugat, sehingga potensi menyesatkan konsumen;26.Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukangugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek "GoldFish dan Lukisan" daftar IDM000094726, atas nama Tergugat dari dalamDaftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Eksepsi kurangnya pihak dalam gugatan:Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak adanya pihakDirektur Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaipihak yang menerbitkan Sertifikat Merek Gold Fish dan Lukisan dengannomor IDM000094726 tanggal 8 November 2006 atas nama Tergugat,dan PI.

Namun kurangnya pihak dalam gugatan a quomengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan seakanmengadaada, oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya,Penggugat jelas menyadari peranan penting Direktur Merek DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dalam perkara a quo, serta potensi kerugianyang akan dialami Penggugat oleh karena perusahaan pesaing sepertiPT.

berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sebesar 34.610.022,00 (tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua puluh dua rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 96 Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas nama Rustam Bin Jalil tertanggal 15 September 1987 yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Apabila tergugat tidakmelunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunandengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Rustam Bin Jalil yangdijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jambi,dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjamankredit yang tertunggak.Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai ataumenempati objek agunan Surat Hak Milik ( SHM ) An.

Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarelaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 16/PDT.G.S/2019/PN SRLkepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikansurat hak milik An Rustam Bin Jalil yang dijaminkan kepada Penggugatuntuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakimmempertimbangkan

puluh dua rupiah);Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugatmemberikan jaminan berupa agunan tanah/bangunan dengan bukti kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor 96 Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas namaRustam Bin Jalil tertanggal 15 September 1987 kepada Penggugat, maka sudahsepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukanpelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikanoleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

padapertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 5 sebagai tanahdan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat makauntuk menjamin kelancaran proses penjualan/ pelelangan sudah sepatutnyalahHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 16/PDT.G.S/2019/PN SRLmemerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek jaminantersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak oranglain yang didapat dari Tergugat untuk dilelang melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan

kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga dan dendakepada Penggugat sebesar 34.610.022,00 (tiga puluh empat juta enam ratussepuluh ribu dua puluh dua rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruhsisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 96Desa/Kelurahan Karang Mendapo Ilir atas nama Rustam Bin Jalil tertanggal15 September 1987 yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG WILAYAH JAKARTA I, beralamat di Jl. Prapatan No,10 Jakarta Pusat, sebagai ------------------ TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I ;4. PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) beralamat di Gedung Anakinda Lt.3 Jl. Prof DR. Soepomo No.27 Jakarta 12810, dalam hal ini diwakili oleh Priyanto, SH. Mkn., selaku Pimpinan Perseroan tersebut, sebaagai ------------------------------------------------------------------------ TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II ;

SUBUR JAYA PUTRA SURYA KENCANA, beralamat di Jl.Sunter Paradise 19 Blok D No.3940 Kelurahan Sunter Agung,Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagaiTERLAWAN EKSEKUSI ;3 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGWILAYAH JAKARTA I, beralamat di Jl. Prapatan No,10 JakartaPusat, sebagai TURUT TERLAWAN EKSEKUSIIT;4 PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) beralamat diGedung Anakinda Lt.3 Jl. Prof DR. Soepomo No.27 Jakarta 12810,dalam hal ini diwakili oleh Priyanto, SH.

/PN.Jkt.Sel.Kuningan, seluas 4,17 M2, baik kepada pihak Terlawan Tereksekusi atau pihakmanapun ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Perseroan TerbatasNo. 40 tahun 2007, yang berbunyi :"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatanyang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianPerseroan melebihi saham yang dimilliki".Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa terdapatpemisahan antara harta kekayaan

perseroan dengan harta kekayaan pribadi parapemegang saham maka dengan demikian pihak Pelawan tidak dapat dibebankanatas seluruh kewajiban Perseroan selain dari jumlah saham yang diambil olehpihak Pelawan dalam perseroan in casu Terlawan Tereksekusi.Bahwa oleh karenanya adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku untuk itu apabila pihak Pelawan dibebani kewajiban untukmenanggung seluruh kewajiban PT.

Subur Jaya Putra Surya Kencana),hal mana dalam perkara ini pihak Terlawan Eksekusi telah melaksanakan EksekusiHak Tanggungan atas obyek tanah dan bangunan yang secara jelas adalahmerupakan harta pribadi milik Pelawan dan belum pernah dinyatakan sebagai asetatau harta kekayaan dari Terlawan Tereksekusi (in casu PT.

JATI WIRYAWAN, selaku Pejabat Lelang Kelas I Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Wilayah Jakarta Selatan (Jakarta IV), dari dan karena itu bertindakuntuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang WilayahJakarta Selatan (Jakarta IV), selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA";4 PRIYATNO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku PT Balai LelangStar, dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Balai Lelang Star, beralamatdi Gedung Anakinda Lt. 3, Jl. Prof. DR.

Bahwa berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan seperti dimaksud dalam Pasal 6 PPNo.52/2002 dimaksud dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :5.1.

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf g UndangUndang Keuangan Negaratentang Keuangan Negara, bahwa :Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 adalah :"Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan negara/perusahaan daerah ".6.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UndangUndang Kepailitan danPenjelasannya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2huruf g UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara makabaik keuangan Negara maupun modal yang dimiliki oleh Negara dalamsebuah BUMN merupakan unsur kekayaan Negara. Maka dapat disimpulkanbahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan kekayaan Negara.7.

Bahwa Kepailitan dikaitkan dengan penyitaan terhadap kekayaan Negaradapat dijelaskan sebagai berikut :7.1. Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Kepailitan :"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit ...dst."7.2.

Bahwa lagi pula Pasal 50 UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaanterhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barangtidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 angka1 UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUmerupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit, apabila kekayaanDebitur Pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapatdiletakkan sita, kecuali

Pasal 4: Penjamin atau Pihak Ketiga (lrianto Bauty/Tergugat IIIl dan Hanita Sentono,SH / Tergugat IV)menjaminkan kekayaan milik Penjamin untukketertiban pembayaran lunas dari pihak Pertama(Amir Soetjipto / Tergugat II);f.

Pasal 5: Penjamin atau Pihak Ketiga (lrianto Bauty /Tergugat III dan Hanita Sentono,SH / Tergugat IV)yang telah menjaminkan kekayaan milik penjaminmemberi kuasa kepada pihak kedua (BenjaminSulindro / Penggugat) untuk menjual hartakekayaan milik Penjamin sebagai pembayaranlunas hutang pihak Pertama (Amir Soetjipto/Tergugat Il) kepada pihak kedua (BenjaminSulindro/ Penggugat);g.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminanatas :a.Harta Kekayaan milik Tergugat dan / atau Tergugat Il;Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.2278/Lenteng Agung,Surat Ukur tanggal 30 Januari 1999No.09.04.09.03.04950/199, luas 455M2 (empat ratus limapuluh lima meter persegi), nama pemegang hakMUGIJANTO (Tergugat 1!)

terletak di Kelurahan lentangAgung Rt.011.Rw.009, Kecamatan Jagakarsa, KotamadyaJakarta Selatan dengan batasbatas disebelah :Utara : Jalan Durian;Timur : Jalan Raya Depok;Selatan : Tanah No.0491 ;Barat : Tanah No.4949;Harta kekayaan milik Tergugat III;Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiridiatasnya terletak di Jl.

Harta Kekayaan milik Tergugat IV : Sebidang tanah sertipikat hak milik atas satuan Rumah SusunNo.778/2006, Luas 48,76M2 (empat puluh delapan 76/100meter persegi) nama yang berhak HANITA SENTONO,SHterletak di Rumah Susun Hunian dan non Hunian TowerBeta Mediterania Gajah Mada Jakarta Business CenterJl.Gajah Mada No.174 It.UG No. R2 Jl. KelurahanKeagungan, Kecamatan Taman Sari Kotamadya JakartaBarat;7.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yangada di atasnya;b.

Nomor 685 k/Pdt.SusBPSkK/2017undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypothek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran)memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui Fiat Ketua

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh PelakuUsaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 685 kK/Pdt.SusBPSkK/201710.(KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminanKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada di atasnya;b.

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usahakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepadaPelaku Usaha, yaitu berupa:a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya;b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan suratsurat lainnya yang menjadiagunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;C.

dalam sertifikatHak Milik Nomor : 647 Luas 2.401 m2 terletak di Desa Kalisabuk KecamatanKesugihan Kabupaten Cilacap, diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar SituasiTanggal 28 Agustus 1996 Nomor. 4311/1996, atas nama pemegang hak NurFaizah dengan batasbatas :Utara : Haji NurhakimTimur : Jalan DesaSelatan : Tanah BengkokBarat : Tanah Suksara DesaBahwa dasar kepemilikan penggugat terhadap obyek sengketa adalahsalinan Risalah Lelang Nomor : 961/2012 tertanggal 4 Januari 2013 yangdikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan

Photo copy Surat Keterangan KementerianKeuangan Republik Indonesia, Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang, KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokertotertanggal 28 Desember 2012 (bukti P2);3. Photo copy Kuitansi Nomor ; 01/RL961/2012tertanggal 28 Desember 2012 (bukti P3);4. Photo copy Surat Setoran Pajak NPWP013084702426001 tertanggal 28 Desember 2012 (buktiP4);5. Photo copy Kutipan Risalah Lelang Nomor:961/2012tertanggal 04 Januari 2013 (bukti P5);6.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2014/PN ClpMenimbang, bahwa Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalamrekonpensi untuk menguatkan dalildalilnya mengajukan alat bukti P1 s/d P10yang pada intinya adalah perihal pelaksanaan lelang objek sengketa dan aktapemberian hak tanggungan serta 2 (dua) orang saksi yakni Nomie Arumsarisebagai pelaksana lelang objek sengketa dan Slamet Pudjianto sebagaikaryawan Bank Danamon yang memproses berkas lelang objek sengketa danmenyerahkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara danLelang (KPKNL) Purwokerto dan sanggahan Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi yang pada pokoknya adalah berkaitandengan harga tanah objek sengketa yang dijual lelang oleh Bank Danamonmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokertoyang sangat merugikan Para Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalamRekonpensi, karena dijual jauh dibawah harga pasaran, maka menurut hematMajelis yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah siapa danbagaimana

cara penentuan harga limit sesuatu objek yang akan dijual lelang;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Slamet Pudjiantoyang diajukan oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensibahwa yang menentukan harga limit objek jaminan yang akan dilelang adalahkreditur dalam hal ini Bank Danamon, sedangkan saksi dalam hal ini adalahsebagai pegawai/staf yang melakukan pemberkasan kelengkapan lelang danmenyerahkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Purwokerto, bukan

PUTUSANNo. 202 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT. CHARMINDO MITRA RAHARJA, beralamat di JalanKeagunan No. 8A Jakarta Barat 11130, dalam hal ini memberi kuasakepada RUDYANTHO, SH. dan kawankawan, para Advokat,berkantor di Tamara Centre, Suite 603, Jl. Jend.

sanitasikhususnya "ALAT PEMBERSIH TELINGA" atau yang dikenal sebagai KOREKKUPING ("Cotton buds");2 Bahwa produk alat pembersih telinga atau korek kuping memiliki bentuk yang telahdikenal umum baik di dunia maupun di Indonesia, karena itu "BENTUK" dari alatpembersih telinga atau korek kuping sudah menjadi public domain (milik umum);3 Bahwa akan tetapi sekarang Penggugat harus mengalami bahwa oleh Tergugat telahdi daftarkan desain industri berjudul "PEMBERSIH TELINGA" (COTTON BUDS)pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Pihak Direktor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagangtentu telah memeriksa secara administratif dan substantif Desain Industri aquo,terbukti lamanya proses dari Penerimaan Permohonan tanggal 24 Desember 2004,Keputusan pemberian Sertifikat Desain Industri tanggal 22 Juni 2006.

Bagaimanamungkin Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat tunduk pada PutusanHakim dalam perkara aquo, apabila tidak sebagai pihak dan tidak didengarketerangannya dalam perkara aquo.

No. 202 K/Pdt.Sus/2012pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, namun padakenyataannya Tergugat telah memiliki Sertifikat Desain Industri;Maka gugatan aqou seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukanke Pengadilan Niaga, karena ada kesalahan dalam pengajuan gugatan aqou makasudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidakditerima oleh Majelis Hakim yang Mulia;3 PENGGUGAT bukan pihak yang berkepentingan :PENGGUGAT tidak berkepentingan mengajukan

untuk melakukan pengurusan harta anaktersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 463 Kitap Undangundang Hukum Perdata, Bab keDelapan tentang keadaan tidak hadir,disebutkan bahwa :lika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengantidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya danmengurus harta kekayaannya, pun ta tidak mengatur urusanurusan dankepentingankepentingan itu, maka, jika ada alas analasan yangmendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan

itu,Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan yangberkepentingan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan,Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. 109/Pdt.P/ 2019/PN PbrSupaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dankepentingankepentingan itu, pula supaya membela hakhak si yangtidak hadir dan mewakili dirinyaSekiranya harta kekayaan dan kepentingankepentingan si yang tidakhadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan sepertidi atas, ataupun

dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itukarena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan sepertidalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudianmasih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkanpengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingankepentingan itukepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda Siyang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atausuaminya, dengan kewayjiban satusatunya talah, apabila

si yang takhadir itu. pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harusmengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelahdikurangi dengan segala hutang, yang sementara itu telah dilunasinya,dan tanpa hasilhasil atau pendapatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon. tidakbertentangan dengan hukum, dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanyaPermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 463 KUH Perdata tersebut diatas, kedudukan Pemohon untuk mewakili mengurus harta milik anakPemohon tersebut hanya berlaku selama keberadaan anak Pemohon yaitu SriSarjono tidak diketahui, artinya apabila di kemudian hari anak Pemohonbernama Sri Sarjono tersebut kembali, maka Pemohon berkewajibanmengembalikan harta kekayaan atau harganya kepada anak anak pemohonsetelah dikurangi dengan hutang hutang yang telah dilunasinya.Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalahuntuk

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) KUPANG ;3.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah XIVDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar cq.

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, maka jikaterjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannyatersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkarjanji dan melakukanperbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara tidak mengindahkan hasil keputusan lelang yang dilakukan oleh Tergugat dan II, namunPenggugat tetap menempati rumah dan bangunan tersebut dimana obyektersebut telah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi yang didapat melaluihasil jual lelang negara dengan Nomor 104/2010 tanggal 22 Oktober 2010yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(PKPNL) Kupang, sesuai

Bahwa, gugatan Pembatalan Eksekusi ini mencakup perkara Nomor : 1/Pdt.Eks/2015/PN Kdl dan Nomor : 2/Pdt.Eks/2015/PN Kdl karena obyeksengketanya dalam satukesatuan hasil pembelian lelang eksekusiberdasarkan Kutipan Risalan Lelang Nomor : 454/2014 tanggal 5Nopember 2014 Kementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan D.lYogyakarta KPKNL Pekalongan;Il.

Bahwa Tergugat adalah Pemenang Lelang yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganpada tanggal 30 Oktober 2014 atas obyek Lelang berupa tanahbeserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam:.a Sertifikat Hak Milik No. 103/Desa Krikil, atas nama 1. SUTRIYAH2. BEDJO UNTUNG, seluas + 77 m2 terletak di Kelurahan Krikil,Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;.b Sertifikat Hak Milik No. 1543/Sukorejo, atas nama 1.

Bahwa berdasarkan Salinan / Kutipan / Grosse Risalah Lelang No.454/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganselanjutnya Tergugat telah melakukan balik nama atas obyek sengketaSertifikat Hak Mllik No. 103/Desa Krikil yang semula atas namaSUTRIYAH 2. BEDJO UNTUNG menjadi atas nama MASTUR keKantor pertanahan Kab.Kendal;.

Bahwa berdasarkan SAlinan /Kutipan Grosse Risalah Lelang No.454/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganselanjutnya Tergugat telah melakukan balik nama atas obyek sengketaSertifikat Hak Mllik No. 1543/Sukorejo yang semula atas namaGIDION BEDJO SUNARDJO 2. SIFRA SUTRIYAH menjadi atas namaMASTUR ke Kantor pertanahan Kab.Kendal;6.

Bahwa Tergugat adalah Pemenang Lelang yang dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalonganpada tanggal 30 Oktober 2014 atas obyek Lelang berupa tanahbeserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut dalam:a. Sertifikat Hak Milik No. 103/Desa Krikil, atas nama 1SUTRIYAH 2. BEDJO UNTUNG, seluas + 77 m2 terletak diKelurahan Krikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;b. Sertifikat Hak Milik No. 1543/Sukorejo, atas nama 1.

Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor KPKNL Tegal.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor WilayahKekayaan Negara Semarang Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Tegal, beralamat di Jalan KS Tubun No 12 Kota Tegal,untuk selanjutnya disebut Tergugat Il;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan,SH., LL.M., Pangihutan Siagian, SH., M. Lucia Clamameria, SH., M.H,Dewi Sri, SH., Dewi Susianto Guntoro, SH., Kingsospol Siregar, SH.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantorCabang Syariah Tegal Nomor 3152/S/TGL/SUPP/XV2016 tanggal 08November 2016 perihal Surat Pemberitahuan Lelang dan PengosonganAgunan serta Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) No. S2420/WKN.O9/KNL.05/2016 tanggal 21 November 2016perihal Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang;6.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah Direktorat Kekayaan Negara Semarang cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, sedangkan pihakNotaris atau PPAT dalam kaitannya dengan proses pembebanan HakTanggungan dan pembuatan perjanjian pembiayaan denganPENGGUGAT yaituSdr. Mokhamad Wakhyudin, S.H.

Bahwa perlu Tergugat Il sampaikan gugatan Penggugat khususnya yangditujukan terhadap Tergugat Il harus dinyatakan tidak dapat diterima,sebab penyebutan person Tergugat Il di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal KekayaanNegara Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tegal instansi atasan Tergugat

Bahwa dapat Tergugat Il jelaskan bahwa, KPKNL Tegal bukanmerupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melaikanmerupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasandari Tergugat Il adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq KementeriKeuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraCq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D. Yogyakarta Direktorat JenderalKekayaan Negara atau KPKNL Tegal.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAHDJKN JAWA TENGAH DAN D.Il YOGYAKARTA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SEMARANG, ,Berkedudukan di gedungKeuangan Negara Il Lantai 4 Jalan Imam Bonjol No.1.D,selanjutnya disebut sebagai:TERLAWAN IL.Pengadilan Negeri tersebut; 22222 noe ne nnne Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;e Setelah mendengar keterangan dari Pelawan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPelawan datang Kuasa Hukumnya DION

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat tinggal Jalan AbdiLuhur No.04, Kompleks Taman Impian,Kelurahan Dwikora Kecamatan MedanHelvetia Kota Medan ; dalam hal ini memberi' kuasa kepadaKewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, berkantor pada Lembaga AdvokasiDan Bantuan Hukum Front KomunitasIndonesia Satu (LBH.FKI 1) Medanberkedudukkan di jalan Gaharu No.l LMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Mei 2010 selanjutnyadisebutsebagai ee eeePENGGUGAT ;KEPALA...KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan NegaraDan Lelang (KPKNL) Medan Nomor : 419/2009 tanggal 23Nopember 2009 Tentang Risalah Lelang Atas Nama SuryantoLiemantara 3; B.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan No.419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang RisalahLelang atas nama Suryanto Liemantara yang dikeluarkanTergugat ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTata Usaha Negara No. 419/2009 tanggal 23 Nopember2009 ~=itentang Risalah Lelang atas nama SuryantoLiemantara ; 4.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER02/PL/2006 tetang petunjuk teknis pelaksanaanlelang dalam hal ini Tergugat tidak bolehmenolak...........menolak permohonan lelang di wilayahnya yang telahmemenuhi dokumen persyaratan lelang ;g.

Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 23 Nopember2009 bertempat di Pengadilan Negeri Medan, jalanPengadilan No. 8 Medan dilaksanakan secara terbukadihadapan Pejabat Lelangpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan merupakan Pejabat Negara yang diberiwewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melaluilelang ; j. Bahwa sdr. Suryanto Liemantara alamat Jalan BandaAceh No. 51 Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan19Kota, Kota Medan melalui Kuasanya Sdri.

Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut diperoleh selamadalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana angka 2 isi secara keseluruhannya tersebut diatas,maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini menyatakan harta kekayaan tersebut diatas sebagaiharta bersama (gonogini) antara Penggugat dengan Tergugat;.

Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut diperoleh sejak danselama Penggugat menikah dan berumah tangga denganTergugat, maka menurut hukum harta kekayaan tersebutmerupakan harta bersama (gono gini); Oleh karena itu,Penggugat memohon agar harta kekayaan tersebut ditetapkansebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat denganTergugat;.

Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut sudah ditetapkansebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat denganHalaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor: 92/Pdt. G/2014/PA. TngTergugat, maka harta bersama (gonogini) tersebut harus dibagidua sama besarnya atau sama nilainya menurut hukum;9.

Menyatakan harta kekayaan berupa :!.Benda Tak Bergerak:Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor: 92/Pdt. G/2014/PA. TngSebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah dengan tanahseluas 108 m? ( seratus delapan meter persegi) hal demikianberdasarkan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor: 3468/PORISPLAWAD, dengan Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990,Nomor 6036, atas nama KWEE DJON MOY, yang terletak di JalanKO.

PUTUSANNomor 543 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:AJINOMOTO CO., INC, berkedudukan di 151 Kyobashi 1chome, Chuoku, Tokyo, Japan, yang diwakili oleh TakaakiNishii selaku President & Chief Executive Officer, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum,

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUALHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 543 K/Pdt.SusHKI/2019CQ. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.

Nomor IDM000253712untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas 29 dan merek Reg.Nomor IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di Kelas30 atas nama Tergugat dengan mencoret merekmerek tersebut dariDaftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;6.

KEPALA KANTORDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN(dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional/ BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24 lantai 6,9, 10, 12 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin,selaku Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M.

Lippo Bank terhadap nasabah penyimpan dankrediturnya dan dalam rangka pengamanan serta pengelolaan kekayaan PT. LippoBank sebagai sumber pembayaran kewajiban PT.

Gunawan Susilo (vide bukti Pembanding Nomor Ic);Bahwa berdasarkan Alat bukti Surat yang diajukan dalam persidangan tingkatbanding tersebut, diketahui fakta hukum sebagai berikut:e Bank Artha Graha Internasional, Tbk., masih mengupayakan konfirmasidari Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN KementerianKeuangan RI mengenai pengembalian dokumen jaminan atas fasilitas kreditNomor 621000761200 yaitu SHGB Nomor 3094/Cibatu;e Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Kementerian KeuanganRI

Gunawan Susilo;Surat Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN KementerianKeuangan R.I Nomor: S693/KN.5/2013 tertanggal 25 April 2013, Perihal:Klarifikasi Debitur eks BPPN a.n. Gunawan Susilo;Surat PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., Nomor SK/287/DSAMREM/IV/2013 tertanggal 29 Mei 2013, Perihal: PermohonanPenegasan Klarifikasi Debitur Eks BPPN a.n.

Bank Artha GrahaInternasional, Tbk;Kekayaan Negara/DJKN Kementerian Keuangan R.I selaku Termohon KasasiIi dengan PT.

Pst.16.17.Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah sangatmerugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas lahan dan bangunanyang terletak di Jalan Kali Pasir no 16, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat;Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penggugat mengirim surat ke Tergugat1 melalui surat nomor : 015/AAA/Perd/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019perihal pemblokiran atas sebidang tanah bekas hak pakai No. 10/Cikini, telahmengingatkan atas masa pemblokiran yang

Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 9 dan 10 gugatan PENGGUGATdengan alasan sebagai berikut:Bahwa tindakan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Kementrian KeuanganRepublik Indonesia adalah sudah tepat dan benar, agar PENGGUGAT memintaklarifikasi kepada kementrian BUMN atau TERGUGAT II karena Obyek Sengketaadalah tanah milik TERGUGAT II yang tidak tercatat sebagai asset Negara yangberasal dari agunan debitur ex BPPN dan Perusahaan Pengelola Aset yangdikelola oleh Kementrian Keuangan cq.

Direktur Jendral Kekayaan Negara.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara hanya mengetahui Obyek Sengketaadalah milik TERGUGAT II berdasarkan surat dari kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat No. 1830/331.71200/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015,yang berasal dari pemberian hak Guna Bangunan oleh Negara.9, Bahwa TERGUGAT II menolak posita angka 11 gugatan PENGGUGAT yangberkaitan dengan pembayaran PBB dari 1997 s/d 2018, dengan alasanpembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan.

Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat JendralKekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor. S56/KN.5/2016 tanggal 18 Januari 2016. Fotocopy dari fotocopy;Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.9. Bukti B 9. Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S746/2016 tanggal 13 April 2016. Fotocopy sesuai asli;10.Bukti B 10. Surat dari PT.

,bukti tanda B 6 berupa Surat Tanda Setoran Nomor.1970/1331/KWBPN/09/B/2001.bukti tanda B 8 berupa Surat Direktorat PengelolaanKekayaan Negara, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Nomor. S56/KN.5/2016 tanggal 18 Januari 2016. Dan buktitanda B 9 berupa. Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S746/2016 tanggal 13 April 2016.

telah beriktikad baik dalam melaksanakankewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran sukubunga setiap perbulannya kepada pelaku usaha.Menyatakan pelaku usaha akan danjatau telah melakukan pelelangandengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha yaitu guna untukpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan

Permintaan lelang yang akan dan atau telah dilakukan pelaku usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yaitu terhadap agunan yangmenjadi jaminan konsumen Kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang diatasnya.Halaman 3 dari 46 hal.

dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitaspinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepadakonsumen, dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatuyang diatasnyae Serta suratsurat lainnya yang menjadi agunan/jaminankonsumen/Sakirin Harahap kepada pelaku usaha/PT.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan ketuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Medan)untuk memerintahkan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNLPadangsidimpuan);5.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jualbeli jasa;g). Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;h).