lain, b. mentransfer Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana darisuatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, c. membayarkanataumembelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupatutdiduganya merupakan hasil tindakpidana, baik perbuatan ituatasnamanya sendiri maupun atasnama pihak lain, d. menghibahkan ataumenyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana, baik atas namanya sendirimaupun atas nama orang lain, e. menitipkan Harta Kekayaan yangdiketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana,baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain, f. membawakeluar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atau, g. menukarkan atau perbuatanlainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berhargalainnya

, dengan maksud menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan la Terdakwa dengan carasebagai berikut : 2222202222 nnn nnn nnn n ences en nnnee Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Nurhayati Binti H.

Nurjayadipergunakan (di transaksikan) dengan perinciansebagai berikut :Harta kekayaan sejumlah Rp. 27.394.900.000, (dua puluh tujuhmilyar tiga ratus sembilan puluh empat puluh empat sembilanratus ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening No8400069531 BCA An. Hj.Nurhayati Binti H. Nurjaya,ditransaksikan dengan berbagai keperluan transaksi sebagaiHal 15 dari 193 hal Put.

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan, yangdilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2012 terdakwa Hj.Hal 53 dari 193 hal Put.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGJAKARTA V, beralamat di Jalan Prapatan No. 10,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : TAVIANTONOEGROHO., Jabatan Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat memberikan Kuasa kepada : 1.SUGWANTO, SH.,MHum, ; 2. MIZAN ABIDI, SH., ; 3.SENJA PETRESYA, SH., 4. ERWIN IRWANTOSITUMORANG, SH., 5. AJl PRASETYO., 6. BADRUDDUJA, SE.,M.ec.Dev., semuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Bank Danamon Cabang DSP UnitPrambanan,Yogyakarta selaku Terlawan (Kreditur) dan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakartaselaku Terlawan Il;Halaman 13 dari 39 hal. Putusan No. 270/Pat/2017/PT.DKIb.

Keuangan yang mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuaidengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan danberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal KekayaanNegara

lelang ;Pejabat Lelang Kelas adalah Pejabat Lelang pegawai DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan LelangEksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang NoneksekusiSukarela ;Halaman 19 dari 39 hal.

Pernyataan informasi penyitaanterhadap harta kekayaan Penggugat sungguh sangat kabur dantidak jelas (EXSEPTIO OBSCUR LIBEL).6.2.

Desa MargaMulya.= Bahwa didalam Mengelola dan/atau Menjual Kekayaan Desa Marga MulyaTahun 2012 berupa Tanah Aset Desa di Kapling Blok G2 Dusun III Jl.Poros Desa Marga Mulya dan Tanah Aset Desa di Lokasi PasarUnit XV Jl.Desa Marga Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan harus mengacu atauberpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa :Pasal 151 Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak

Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Pasal109.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang PedomanPengelolaan Kekayaan Desa, Pada Bab III Pengelolaan Pasal 11 danPasal 15.Halaman225 dari378Putusan Nomor. 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Plge Bahwa Ahli menjelaskan Peraturan yang mengatur mengenai Pengelolann kekayaan/Aset Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 TentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pada Bab III Pengelolaan Pasal 4 Pasal 16dan yang mengatur mengenai Kewenangan

Desa dan apa sajakah yangtermasuk dalam kategori atau jenis kekayaan desa Berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KekayaanDesa, Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal angka 9 Kekayaan Desa adalah Barangmilik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas BebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.e Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pengelolaan dalam hubungannyadengan kekayaan desa Berdasarkan

Dalam hal ini pelaku tidak perlubenarbenar menjadi kaya raya dalam arti memiliki harta benda yang banyak akan tetapibila sumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaan yang tidak seimbang denganpenghasilannya atau cukup adanya penambahan kekayaan;Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatanmelawan hukum itu pelaku menikmati penambahan kekayaan atau harta benda miliknyasendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukumdari pelaku dan orang

lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah hartaharta bendanya.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;14.Bahwa agar putusan a quo bernilai eksekutorial, maka kiranya PengadilanNiaga Jakarta Pusat berkenan memerintahkan Direktorat Merek untuksegera melaksanakan penghapusan pendaftaran Merek Dagang Cap KILAT& Lukisan Daftar Nomor IDM000018863 tanggal daftar 15 Oktober 2004,Hal. 4 dari 21 hal. Put.

DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikanputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansegala akibat hukumnya;4. Memerintahkan Direktorat Merek cq.

No. 657 K/Pdt.SusHKI/2013Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;6.

Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;Memerintahkan Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera melaksanakanPenghapusan Pendaftaran Merek KILAT & Lukisan dengan Sertifikat MerekDaftar Nomor 311840 tertanggal 19 September 1994 atas nama PT KikiWijaya Plastik dari Daftar Umum Direktorat Merek cq.

Oleh karenanya gugatanPenggugat tidak menarik/ mengikut sertakan Badan PertanahanNasional (BPN) Bogor sebagai pihak dalam perkara a quo harusdinyatakan kurang pihak.Fakta hukum telah jelas bahwa objek gugatan berupa SHMNo.128/cemplang atas nama Penggugat telah laku terjual kepadaDedy/Turut Tergugat melalui lelang umum yang dilakukan denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bogor.

Oleh karenanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Bogor harus diikutsertakan sebagai pihak dalamperkara a quo untuk menjelaskan kedududukan hukum prosespelaksanaan lelang SHM No.128/Cemplang yang telah dimenangkanoleh Turut Tergugat.

yang mengikuti LELANG dan ditetapkan menjadiPEMBELI LELANG, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.1385/32/2019 tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bogor.11.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bogor.Ditarik / diikutsertakan sebagai PIHAK dalam perkara ini.8. Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor danKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bogor, TIDAK DITARIK sebagai PIHAK dalam perkara ini, makagugatan PENGGUGAT menjadi KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium), sudah selayaknya gugatan PENGGUGATdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet OntvankelijkeVerklaard/N.O.).DALAM POKOK PERKARA :1.

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.4.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 99.923.609,- ( SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN RUPIAH), secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

YayasanTentang istilah kekayaan yang dipisahkan juga terdapat dalam UU. No. 16Tahun 2001 jo UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan adalah badanhukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untukmencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yangtidak mempunyai anggota.2.2.Versi UU. LPS.Juga terdapat dalam pasal 81 (2). UU. No. 24 Tahun 2004 tentang LPS :Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Lain menggunakan kata kekayaan yang dipisahkan tentu yang dimaksud juga aset, yaitu harta kekayaan dari seseorang atau pihakatau subyek hukum yang dipisahkan.2.3. Versi UU. Keuangan Negara.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1, UUKN adalah semua hak dankewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kekayaan Negara/kekayaan daerah yangdikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barangserta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanseterpisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah Konsekuensiselanjutnya berdasarkan UUPBN jo UU.PUN, piutang BUMN masuk dalampengertian atau kategori Piutang Negara dan penagihannya menjadi wewenangPUPN.2.4. Versi UU.

Frasa dan BadanbadanNegara dalam pasal 12 ayat (1).Bahwa intinya adalah BUMN merupakann Badan Usaha Milik Negara yangmemiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan negara, sehingga pengurusankekayaan, usaha dan piutangnya dilakukan oleh managemen sesuai denganUUPT.Bahwa dari kutipan bebarapa pasal dan undangundang tersebut ketiada serasiankaedah yang dalam praktek menimbulkan pemasalahan penafsiran ada terdapatdua penafsiran bahkan multi tapsir yang berkaitan dengan keuangan negara darikaedah

Hakekatnya pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan untukdijadikan penyertaan modal pada badan hukum privaat, seperti persero adalahpelepasan sama sekali dengan induknya ( kekayaan negara/keuangan negara ).Bahwa dengan adanya putusan MK yang seharusnya diterima pemahamanpemahaman khususnya mengenai kekayaan negara yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah diselesaikan melalui pendekatan doktrinhukum secara tioritis merupan salah satu sumber hukum maupun putusan MK/yurisprudensi secara

Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan TurutTergugat Il, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMalang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituHalaman 16 dari 45 PUTUSAN PERDATA Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Gprapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut ;1.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malangbukan merupakan badan hukum yang

Menteri Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timurcq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan TurutTergugat Il, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMalang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakanbagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unitHalaman 24 dari 45 PUTUSAN PERDATA Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Gpratasannya tersebut ;1.2 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malangbukan merupakan badan hukum yang

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malangadalah merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara,maka untuk lengkapnya dalam gugatan Para Penggugat seharusnyadisebutkan instansi atasan dari Turut Tergugat Il adalah PemerintahRepublik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur cq.

Karena itu) untuk memindahkan Kekayaan UniversitasTrisakti, selain harus taat pada Hukum Benda, juga harus tunduk padaKetentuanketentuan lain yang diatur dalam Hukum Publik.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lainyang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yangbubar.2).Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yangmempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar,apabila hal tersebut diatur dalam Undangundang mengenaibadan hukum tersebut.3).Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepadaYayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

Kyai Tapa No. 1Grogol, Jakarta Barat adalah barang milik/kekayaan negara yangpengalihannya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuaiperaturan perundangundangan.Bahwa Universitas Trisakti hanya merupakan unit pelaksana teknis dariYayasan Trisakti, hal ini terbukti dari:a.

Bahwa tanah di JL Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat adalah barangmilik/kekayaan negara yang dulu digunakan oleh Yayasan Pendidikandan Kebudayaan Baperki, satu. organisasi (perkumpulan) Cina yangmenjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966berkaitan dengan G. 30 S/PKI. Menurut Surat Menteri Keuangan No.

Aset Trisakti yang di Jl.Kyai Tapa Grogol masih terdaftar sebagai Aset Negara;Menimbang, bahwa menurut Majelis sejak dibukanya UniversitasTrisakti tanggal 29 Nopember 1965 oleh Menteri Perguruan Tinggi dan IlmuPengetahuan sampai dengan sekarang tidak terdapat kekayaan yangdipisahkan dari subyek hukum lain, baik yang berasal dari pemerintahmaupun perorangan kedalam harta kekayaan universitas Trisakti;Menimbang, bahwa oleh karena dalam SK No. 0281/U/1979 tersebut,memberi batas waktu selama 1 (satu)

bertujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut.

Ataulebih lengkapnya perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atauperbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasiltindak pidana dengan maksud untuk menyembunyi kan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan tersebut seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.

berasal, b) sumber, mengarah pada transaksi yang mendasarinya sepertihasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagai nya, c) lokasi,mengarah pada pengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilikyang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e)pengalihan hakhak, yaitu cara untuk melepaskan diri secar formal atas kepemilikanharta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanyaterkait dengan aspek formalita

tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;Menerima, yaitu suatu keadan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaandari orang lain;Menguasai penempatan, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan secara langsungatau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;Menggunakan, yaitu perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat ataukeuntungan yang melebihi kewajaran;Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yangberwujud maupun tidak

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan adalah agar orang lain secara wajar tidak akan dapat mengetahui asalusul harta kekayaan dimaksud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yangdilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaandan dapat dilakukan dengan cara antara lain tidak menginformasikan

Janda OE EMMY CHRISTINA ditulisjuga EMMY CHRISTINA OEl, semasa hidupnya meninggalkan harta kekayaan berupa :e Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HakGuna Bangunan No. 37/Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, KabupatenSidoarjo, Propinsi JawaTimur, Surat Ukur tanggal 06022002 No.99/08.23/2002, luas 150 M2, tertulis atas nama Nyonya EMMY CHRISTINA ;Dengan demikian, secara dan menurut hukum harta peninggalan AlmarhumahNy.

EMMY CHRISTINA dan juga sebagai kakak CELINE CHRISTIE, bermaksuduntuk menjual harta kekayaan/harta peninggalan Almarhumah Ny.

semasa hidupnya meninggalkan harta kekayaan berupa : e Sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana diuraikan dalam SertifikatHak Guna Bangunan No. 37/Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, Surat Ukur tanggal 06022002No. 99/08.23/2002, luas 150 M2, tertulis atas nama Nyonya EMMYCHRISTINA; Hal 8 Penetapan No.318/Pdt.P/2017/PN.Sby.. Saksi SUMANTO : Bahwa ahli waris dari Almarhumah Ny.

Janda EMMY CHRISTINA ditulis jugaEMMY CHRISTINA OEI adalah TIRTOHARDJO RUKMONO dan CELINECHRISTIE ; Bahwa usia CELINE CHRISTIE masih dibawah umur + 13 tahun; Bahwa TIRTOHARDJO RUKMONO sebagai kakak CELINE CHRISTIE,bermaksud untuk menjual harta kekayaan/harta peninggalan Almarhumah Ny.Janda OE EMMY CHRISTINA guna membiayai kelangsungan hidup dankesejahteraan, serta biaya pendidikan dan masa depan adiknya CELINECHRISTIE; Bahwa setahu saksi tidak ada masalah maupun sengketa terhadap tanah dan bangunan

telah meninggal dunia dan meminggalkan harta kekayaan berupaSebidang tanah dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo ; Bahwa usia CELINE CHRISTIE masih dibawah umur + 13 tahun; Bahwa setahu saksi rumah tersebut akan dijual dan uangnya untuk membiayaikelangsungan hidup dan kesejahteraan, serta biaya pendidikan CELINECHRISTIE; Bahwa setahu saksi tidak ada masalah maupun sengketa terhadap tanah danbangunan rumah tersebut ; Hal 9 Penetapan No.318/Pdt.P/2017/PN.Sby.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR~ WILAYAH IIIPEKANBARU Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Muhammad YaminNomor 60 Aur Kuning Bukittinggi, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Psb.Menimbang, bahwa Penggugat dengan

Bahwa tanah dan bangunan rumah dan toko tersebut penggugat perolehdengan cara membeli melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh TurutTergugat IV dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/qDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah III Pekanbaru c/q KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2013sebagaimana terurai dan tersebut dalam kutipan risalah lelang Nomor096/2013, dimana penggugat telah membayar lunas sejumlah Rp.Halaman 3 dari 40 Putusan

BRI(Persero) Tbk Cabang Simpang Empat telah dilakukan penjualan lelangSebidang Tanah dan Bangunan rumah dan toko, Sertipikat Hak Milik Nomor 1luas tanah 2.678 meter persegi, atas nama Syamsiar oleh KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah Ill Pekanbaru Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBukittinggi seharga Rp. 502.000.000, (lima ratus dua juta rupiah) dan telahditetapkan Abdul Tamal sebagai pembeli sebagaimana tertera dalam KutipanRisalah Lelang

Bahwa pada tanggal 30 September2013 telah dilakukan peralihan hak lelang kepada Abdul Tamal oleh KepalaHalaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Psb.Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan kutipan risalahlelang Nomor 096/2013 tanggal 16 Juli 2013;Bahwa sebelumnya Turut Tergugat IV dalam hal ini Kementerian KeuanganRepublik Indonesia c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor WilayahIll Pekanbaru c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggidalam

. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April1976: Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan, Turut TergugatIV dalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Debitorin casu Turut Tergugat Il, hanya sebagai fasilitator penyelenggaralelang eksekusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh TurutHalaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Padt.G/2019/PN Psb.Tergugat Ill, serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsiDirektorat Jenderal Kekayaan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTAPEKALONGAN di jalan Gajah Mada NO.25 Pekalongan ;Dalm perkara ini diwakili Kuasanya SISWANTO berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Agustus 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat; Pengadilan Tinggi Tersebut : Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal29 April 2016 , Nomor 156/PDT/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D. Yogyakarta cq.

Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Pekalongan selaku (instansi) atasan Tergugat ll, ,karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukumyang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkanjuga dengan unit atasannya tersebut.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D. Yogyakarta cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Pekalongan.

Oleh karena itu, Tergugat ll, tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di mukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansiatasannya.Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat Il, di atas, terbuktilahbahwa Gugatan, Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan tanpa mengkaitkaninstansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Pematang Siantar, yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 198 tanggal 25 September 1981,berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.019 m?

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi HakTanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi JaminanPembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yatu dengan melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pematang Siantar, yaitu berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 tanggal 25 September 1981,berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.019 m2 (seribusembilan belas meter persegi) berikut

Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kreditmacet tersebut telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian danpenyelesaian dari Termohon Keberatan, maka melalui Surat NomorB.1431/KCII/ADK/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Permohonan LelangKepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran;Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL~ melalui suratS424/WKN.02/KNL.02/2016 tanggal 17 Juni 2016, menetapkan hari dantanggal lelang, yaitu hari Selasa tanggal 26 Juli 2016,

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaanbarang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangimanfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumenyang menjadi objek jual beli jasa;. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ataupengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usahadalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa;. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya;.

semula TERGUGAT ; Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Jakarta V ; beralamat di JalanPrapatan No.10 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada :ASKARYANTI,SH, Dkk, para kuasa hukum beralamat di Jalan PrapatanNo.10 Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal selanjutnya disebut : TERBANDING II semula TERGUGAT II ; PURWADI, Sawasta beralamat di Jalan Pulau Harapan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
1.Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
2.Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
3.Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
4.Tengku Soelaiman Sulaiman Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
5.Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
6.Tengku Darwin anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
7.Soeheri Aciu
8.Pemerintah Republik Indonesia cq.

Pasal 1158 #zPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan menyebutkan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunya tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesual denganketentuan peraturan perundangundangan.h.

Dengan demikian Menteri Keuangan adalah pembantu Presidendalam bidang keuangan yang pada hakikatnya adalah Chief FinancialOfficer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, dengan kedudukantersebut maka Menteri Keuangan merupakan Bendahara UmumNegara dan pengelola kekayaan/barang milik negara sesuai denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo.Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakanpelaksana fungsional pengelolaan

Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara)a.

Negara mempunya tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan..

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Mei 2018;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAHXV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA MAKASSAR cqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PALOPO, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sudarsono, Plh. DirekturHukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan RI,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dula, S. Sos., M.M.

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperolehharta bersama (kekayaan) berupa:6.1. 1 (satu) Buah mobil Daihatzu Terios warna merah DD 25 AE Tahun 2010yang sekarang kalau dinilai dengan seharga Rp 210.000.000 (dua ratussepuluh juta rupiah).6.2. 1 (satu) buah TV.6.3. 1 (satu) buah lemari antik.6.4. 1 (satu) buah Dispenser.6.5. 1 (satu) buah Reskuker.6.6. 1 (satu) buah pembakaran roti.6.7. 1 (satu) buah mesin cuci.6.8. 1 (satu) lemari TV.Bahwa harta bersama ( kekayaan tersebut

Menyatakan menurut hukum harta bersama (kekayaan) yang diperoleh selamaperkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berupa:6.1. 1 (satu) Buah mobil Daihatzu Terios warna merah DD 25 AE Tahun 2010yang sekarang kalau dinilai dengan seharga Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluhjuta rupiah).4.2. 1 (satu) buah TV.4.3. 1 (satu) buah lemari antik.4.4. 1 (satu) buah Dispenser.4.5. 1 (satu) buah Reskuker.4.6. 1 (satu) buah pembakaran roti.4.7. 1 (satu) buah mesin cuci.4.8. 1 (satu) lemari TV.Adalah harta bersama

Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pangkep
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Terbanding/Tergugat : Hendro Wahyu Diyono, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara(KPKNL) Makassar, berkantor di Gedung Keuangan Negara MakassarJalan Urip Sumoharjo Km4 Makassar ; dalam hal ini diwakili olehkuasanya yaitu: HADI PRIYANTO, SH, M.M (Kepala seksi hukum daninformasi pada KPKNL Makassar), MUHIDIN, SH,(Pelaksana padaKPKNL Makassar) WIESKY RENATA JULINA, S.E, GEDE ABDINEGARA, SH (Pelaksana pada KPKNL Makassar) pada alamat padaKantor Kementrian Keuangan RI c.q DIRJEN Kekayaan Negara c.qKanwil XV DJKN Makassar c.a

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Makassar beralamat di Gedung Keuangan Negara lantai 2 JalanUrip Sumoharjo Km 4 Makassar guna bertindak dan mewakili untuk danatas nama Tergugat Ill berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU704/MK.6/2013 tertanggal 24 Desember 2013s ebagaimana telahdidaftarkandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene;.

Toko BIN DAUD yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang, beralamat di Dusun Bundan Desa Ketapang barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan(tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan SIUP, Nomor 503/205.K/ 434.209/2015/P.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan dan Penenaman Modal Kabupaten Sampang;3.2.

Bahwa Pemohon dengan isteri pertama telah mempunyai harta bersamaberupa :a.Toko BIN DAUD yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang,beralamat di Dusun Bundan Desa Ketapang Barat Kecamatan KetapangKabupaten Sampang dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan(tidak termasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empatratus lima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan SIUP, Nomor 503/205.K/434.209/2015/P.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinandan Penanaman Modal Kabupaten

Toko BIN DAUD yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang,beralamat di Dusun Bundan Desa Ketapang barat Kecamatan KetapangKabupaten Sampang dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan(tidaktermasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratuslima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan SIUP, Nomor 503/205.K/434.209/2015/P.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinandan Penenaman Modal Kabupaten Sampang ;b.

Asli Surat Keterangan Kepemilikan Harta Kekayaan antara PEMOHON ASLIdengan Suhriyah (P.6);. Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil dari Pemohon PEMOHON ASLItertanggal 15 Juni 2016 (P.7);. Asli Surat Pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) dari Termohon(TERMOHON ASLI) tertanggal 15 Juni 2016 (P.8);.

Toko BIN DAUD yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang,beralamat di Dusun Bundan Desa Ketapang barat Kecamatan KetapangKabupaten Sampang dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan(tidaktermasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratuslima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan SIUP, Nomor 503/205.K/434.209/2015/P.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinandan Penenaman Modal Kabupaten Sampang;2.

Toko BIN DAUD yang bergerak di kegiatan usaha perdagangan barang,beralamat di Dusun Bundan Desa Ketapang barat Kecamatan KetapangKabupaten Sampang dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan(tidaktermasuk tanah dan bangunan) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah) dibuktikan dengan SIUP, Nomor 503/205.K/434.209/2015/P.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan danPenenaman Modal Kabupaten Sampang;2.