Ditemukan 17032 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — PT. CIPTA PILAR PERSADA dki ; PT. ALSUN SUKSESINDO
6236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelastelah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonpensi;Bahwa pada tanggal 24 April 2007 Penggugat Rekonpensi berdasarkanperjanjiian pekerjaan telah menerima pekerjaan pembangunan 82(delapan puluh dua) unit rumah dari Spanish Red Cross cq Palang MerahIndonesia (PMl), (vide Bukti T1);Bahwa berkaitan dengan point 3 aquo Penggugat Rekonpensi menghubungi Tergugat Rekonpensi kemudian Tergugat Rekonpensipada tanggal 25 Juni 2007 membuat penawaran harga barang padaPenggugat Rekonpensi untuk pekerjaan penyediaan
Register : 22-09-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Pbm
Tanggal 23 Maret 2016 — Penggugat : REDI JURMONO SELAMET Tergugat : 1. R. ADE PRAWITA, sebagai : TERGUGAT I; 2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK sebagai TERGUAT II; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl di Prabumulih sebagai TERGUGAT III, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA : sebagai TURUT TERGUGAT ;
8149
  • Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari BankBTN, Palembang tertanggal 11 Januari 2012 selanjutnya di beri tanda bukti P8;.
Register : 21-11-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN NEGARA Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Nga
Tanggal 9 Januari 2018 — -I WAYAN YUDANA -IDA AYU KADE KARTIKA -JERO MADE SEKAR T. -IDA AYU KOMANG PARIANI -I NYOMAN NESTRA
318
  • jam 14.30 wita yang terdiri daridua kelompok yakni kelompok pertama terdiri dari NYOMAN BANU, IDABAGUS KOMANG SUASTIKA, NI KETUT RESTEN, IDA AYU KOMANGASTRI, NYOMAN JUWITA, NYOMAN TANA, lalu kelompok Dua terdiri dari: INYOMAN NESTRA, IDA AYU KOMANG PARIANI, WAYAN YUDANA,IDA AYU KADE KARTIKA, JERO MADE SEKART. dan saksi sendiri.Bahwa terhadap kelompok perta telah melakukan sekitar 8 (delapan) kaliputaran, dan kelompok kedTua telah terjadi sekitar empat kali putaranBahwa saksi menerima imbalan dari penyediaan
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
AMIRWAN. HM
11714
  • obatobatan terdiri dari obatbebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obatpsikotropika dan golongan obat narkotika;Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenangmelakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayananobat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan AsistenHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN TbhApoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebasterbatas, sedangkan pengadaan adalah penyediaan
Register : 23-12-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 420/PID.Sus/2014/PN.JKT.BAR
Tanggal 14 Juli 2014 — SOO JOONG UE
8025
  • tersebut, bahwa Penyidik dalampenyidikannya telah mengarahkan jawaban sehingga apabila tidak diikutipenyidik mengatakan akan melakukan kekerasan fisik dengan caramemukul atau menyeterika ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai penyidikan yangdemikian dapat menghasilkan penyidikan yang tidak sebenarnya/tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga akan menjadipertimbangan Majelis ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwaterdakwa bukan peneliti, penyimpan, menguasai, atau penyediaan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasdan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asasasasumum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberiperlindungan bagi setiadp warga negara dan penduduk daripenyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayananpublik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 berbunyi sebagaiberikut : Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barangpublik dan jasa publik serta pelayanan
Putus : 03-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 218/Pid.B/2014/PN Bdw
Tanggal 3 Nopember 2014 — SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO
10450
  • Dengan demikian masyarakat perorangan dapatmelakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
Register : 23-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DIAN LESTARI, SH.MH.
2.ANDRY SETYA PRADANA, SH.
Terdakwa:
JONI AGUNG Bin ARTADA
7912
  • terlampir dalam Undang Undang ini;Menimbang, bahwa unsur ke3 dalam dakwaan Primair yang didakwakankepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatifkualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkansemua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yangHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbndikehendaki Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap penyediaan
Register : 10-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3716/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SRI YANTI LESTARI PANJAITAN, SH
Terdakwa:
1.Muhammad Erwin
2.Heri Susilo
194
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;6.
Register : 02-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
SUGIH HARTAWAN
Tergugat:
PT. ASALTA MANDIRI AGUNG
576
  • Asalta Mandiri Agung; Bahwa tenaga kerja yang perusahaan saksi salurkan ada kurang lebih200 pekerja, 100 diantaranya disalurkan kepada Tergugat; Bahwa ada perjanjian kerja Sama penyediaan jasa tenaga kerja antaraPT ASP dengan Tergugat (PT. AMA); Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja PT.
Register : 08-07-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
ANDY PRANOMO,SH,MH
Terdakwa:
SAHMIN, S.Ip., M.M bin H.ZULKIFLI
8325
  • Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.

    e. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :

    1) Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka.

    2) Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka.

    3) Asli Surat Pernyataan.

    4) Asli Berita Acara Pembayaran.

    1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.

    j. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :

    1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuaan SPM-LS.
    2. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
Register : 16-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn
Tanggal 15 April 2021 — Penuntut Umum:
FAUZAN IGRI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
BAMBANG TRI ATMAJA Alias BEMBENG
135
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Register : 24-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1483/Pid.Sus/2021/PN Mdn
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NUR AINUN.SH
Terdakwa:
1.Fakhruddin Als. Udin
2.Rudi Efendi
3.Agung Permono
2010
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Register : 30-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 332/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Bazanotona Laia Alias Ama Jura
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Bawoganowo,Kecamatan Toma,Kabupaten Nias Selatan
Terbanding/Tergugat III : Direktu PT.PLN Pusat di Jakarta Cq. PT.PLN Unit Induk Pembantu Sumatera Bagian Utara
Terbanding/Tergugat I : Bazoloo Talunohi Alias Ama Hati
4817
  • PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakantenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenagalistrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. PLN(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara.5.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-08-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 76/Pid.SUS/2015/PN.TBT
Tanggal 8 April 2015 — HERI PURWEDI PURBA Alias WEDI.
256
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Register : 04-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Mlg
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI,S.H.
Terdakwa:
AHMAD FAIZ LUTFI KHOBIR Bin RIDLO SASMITO
465
  • Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang beradadalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan
Register : 01-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR
3719
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Register : 17-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
Selamet Suprapto Als Macan
169
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Putus : 23-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN Klk
Tanggal 23 Januari 2017 — MULIADI Als USU Bin ARPEN
578
  • Narkotika jenis sabusabu hanyadipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiseperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium,Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan,dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan Il, Ill, dan IV;Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakanNarkotika Golongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,sehingga dengan demikian penyediaan
Register : 04-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTA JAKARTA Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.JK
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat : Triyanto bin Kemis Sugiyanto
Terbanding/Penggugat : Sumarsih binti Mulyadi
8233
  • Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KeuanganNo. 1169/K/KMK,01/1991 disebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalahkegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewaguna usaha dengan opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentuberdasarkan pembiayaan secara berkala.