Ditemukan 17032 data
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelastelah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonpensi;Bahwa pada tanggal 24 April 2007 Penggugat Rekonpensi berdasarkanperjanjiian pekerjaan telah menerima pekerjaan pembangunan 82(delapan puluh dua) unit rumah dari Spanish Red Cross cq Palang MerahIndonesia (PMl), (vide Bukti T1);Bahwa berkaitan dengan point 3 aquo Penggugat Rekonpensi menghubungi Tergugat Rekonpensi kemudian Tergugat Rekonpensipada tanggal 25 Juni 2007 membuat penawaran harga barang padaPenggugat Rekonpensi untuk pekerjaan penyediaan
81 — 49
Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari BankBTN, Palembang tertanggal 11 Januari 2012 selanjutnya di beri tanda bukti P8;.
31 — 8
jam 14.30 wita yang terdiri daridua kelompok yakni kelompok pertama terdiri dari NYOMAN BANU, IDABAGUS KOMANG SUASTIKA, NI KETUT RESTEN, IDA AYU KOMANGASTRI, NYOMAN JUWITA, NYOMAN TANA, lalu kelompok Dua terdiri dari: INYOMAN NESTRA, IDA AYU KOMANG PARIANI, WAYAN YUDANA,IDA AYU KADE KARTIKA, JERO MADE SEKART. dan saksi sendiri.Bahwa terhadap kelompok perta telah melakukan sekitar 8 (delapan) kaliputaran, dan kelompok kedTua telah terjadi sekitar empat kali putaranBahwa saksi menerima imbalan dari penyediaan
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
AMIRWAN. HM
117 — 14
obatobatan terdiri dari obatbebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obatpsikotropika dan golongan obat narkotika;Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenangmelakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayananobat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan AsistenHalaman 20 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN TbhApoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebasterbatas, sedangkan pengadaan adalah penyediaan
80 — 25
tersebut, bahwa Penyidik dalampenyidikannya telah mengarahkan jawaban sehingga apabila tidak diikutipenyidik mengatakan akan melakukan kekerasan fisik dengan caramemukul atau menyeterika ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai penyidikan yangdemikian dapat menghasilkan penyidikan yang tidak sebenarnya/tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga akan menjadipertimbangan Majelis ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwaterdakwa bukan peneliti, penyimpan, menguasai, atau penyediaan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasdan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asasasasumum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberiperlindungan bagi setiadp warga negara dan penduduk daripenyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayananpublik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 berbunyi sebagaiberikut : Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barangpublik dan jasa publik serta pelayanan
104 — 50
Dengan demikian masyarakat perorangan dapatmelakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
1.DIAN LESTARI, SH.MH.
2.ANDRY SETYA PRADANA, SH.
Terdakwa:
JONI AGUNG Bin ARTADA
79 — 12
terlampir dalam Undang Undang ini;Menimbang, bahwa unsur ke3 dalam dakwaan Primair yang didakwakankepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatifkualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkansemua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yangHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbndikehendaki Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap penyediaan
SRI YANTI LESTARI PANJAITAN, SH
Terdakwa:
1.Muhammad Erwin
2.Heri Susilo
19 — 4
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;6.
SUGIH HARTAWAN
Tergugat:
PT. ASALTA MANDIRI AGUNG
57 — 6
Asalta Mandiri Agung; Bahwa tenaga kerja yang perusahaan saksi salurkan ada kurang lebih200 pekerja, 100 diantaranya disalurkan kepada Tergugat; Bahwa ada perjanjian kerja Sama penyediaan jasa tenaga kerja antaraPT ASP dengan Tergugat (PT. AMA); Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja PT.
ANDY PRANOMO,SH,MH
Terdakwa:
SAHMIN, S.Ip., M.M bin H.ZULKIFLI
83 — 25
Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 PPKD selaku BUD.
e. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) 30 % Pengadaan Kapal Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
1) Asli Permohonan Pembayaran Uang Muka.
2) Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka.
3) Asli Surat Pernyataan.
4) Asli Berita Acara Pembayaran.
1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2016 PPKD selaku BUD Pembayaran 95 %.
j. 1 (satu) bundel Surat Pengajuan SPP Belanja Langsung (LS) PHO 95 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang Dinas Perhubungan Kab Pesawaran tahun Anggaran 2016 beserta lampirannya yaitu :
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuaan SPM-LS.
- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
FAUZAN IGRI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
BAMBANG TRI ATMAJA Alias BEMBENG
13 — 5
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
NUR AINUN.SH
Terdakwa:
1.Fakhruddin Als. Udin
2.Rudi Efendi
3.Agung Permono
20 — 10
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Bawoganowo,Kecamatan Toma,Kabupaten Nias Selatan
Terbanding/Tergugat III : Direktu PT.PLN Pusat di Jakarta Cq. PT.PLN Unit Induk Pembantu Sumatera Bagian Utara
Terbanding/Tergugat I : Bazoloo Talunohi Alias Ama Hati
48 — 17
PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakantenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenagalistrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. PLN(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara.5.
25 — 6
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
DESI SARI DEWI,S.H.
Terdakwa:
AHMAD FAIZ LUTFI KHOBIR Bin RIDLO SASMITO
46 — 5
Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang beradadalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSAR Alias YUSAR
37 — 19
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotikahanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
Selamet Suprapto Als Macan
16 — 9
Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.
57 — 8
Narkotika jenis sabusabu hanyadipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiseperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium,Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan,dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan Il, Ill, dan IV;Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakanNarkotika Golongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,sehingga dengan demikian penyediaan
Terbanding/Penggugat : Sumarsih binti Mulyadi
82 — 33
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KeuanganNo. 1169/K/KMK,01/1991 disebutkan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalahkegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewaguna usaha dengan opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentuberdasarkan pembiayaan secara berkala.