Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Pemohon II hidup rukunsebagaimana layaknya suami istrti pada umumnya.. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmenggangu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebutdan selama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragamaIslam;.

hasil perkawinan Pemohon Yuli Herman dan Pemohon Misniati tersebut telahdikaruniat anak lakilaki yang merupakan anak ketiga bernama M.NIZAMHIDAYAT, lahir di Pulau tanggal 17 April 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpukkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama M.NIZAM MHIDAYAT karena telahmelampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya

dahuluPenggugat hanya menerangkan bahwa pernah mendengarPembanding dahulu Penggugat dan terbanding dahulu Tergugatcekcok tetapi tidak menjelaskan apa yang menjadi pokok pertengkarantersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertengkaran antaraPembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugattersebut bukan merupakan pertengkaran yang oprinsipiil danmendasar /asasi, melainkan merupakan pertengkaran yang biasaterjadi dalam rumah tangga pada umumnya

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohonselama kurang lebih 3 (tiga) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknyarumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2003rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan justrusering terjadi perselisihan serta pertengkaran teruS menerus yangpenyebabnya yaitu :4.1.

Bahwa, selama terikat pernikahan, penggugat dengan tergugattelah melakukan hubungan sebagaimana suamiistri pada umumnya dantidak dikaruniai anak turunan5. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengantergugat tidak harmonis, sering terjadi percekcokan dan pertengkaran,dan sebagai penyebabnya :a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpaalasan yang jelas.b. Tergugat di duga memiliki wanita idaman lainc.

Bahwa upaya nasehati sudah dilakukan, tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antaraPemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagidalam kurun waktu yangrelatif lama (4 bulan) dan sejak itu baik Pemohon maupun Termohon tidakpernah berkumpul lagi dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkanhubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya sertaPengadilan telah berusaha secara optimal untuk menasehati Pemohon agarrumah tangganya tetap utuh, namun usaha tersebut

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dandamai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu)tahun, walaupun ada percekcokan kecil akan tetapi Pemohon masih tetapmempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga antara Pemohon dan Termohonsudah tidak rukun dan harmonis lagi ;.

MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalammenangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagaiberikut:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebin dahulu dalam forum Internal Partai,sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.;3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi

tidak berwenang memeriksa perkarayang bersangkutan (Niet Onvankelij verklaarad);Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XIV2008 tanggal 18Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri danHal. 14 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.Pst11Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agarada kesatuan persepsi sebagai berikut:1) Bahwa pada umumnya

;Bahwa dasar hukum gugatan ini tidak jelas/kabur danmembingungkan, hal ini dikarenakan perkara yang diajukan Penggugatadalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang dengantegas telah diatur dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011yang jelas masuk dalam ranah sengketa partai politik yakni perkara yangspesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya, bukan perkara perdatabiasa pada umumnya, kedua sengketa tersebut jelas sekali perbedaannyakarena di dalam UndangUndang Partai

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 Tentang PerkaraPerdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan berkaitan dengan adanya kasuskasus perdata yang berkaitandengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai terkait.;2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 TentangGugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik;Yang memberikan pengarahan agar adanya kesatuan persepsi bagiPengadilan terkait dengan adanya kasuskasus yang diajukan keHal. 38 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.PstPeradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang terkait denganPartai Politik yaitu:1) Bahwa pada umumnya perkaraperkara tersebut berisi gugatan yangditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai

Negara lainnya daripenjualan barangbarang atau barang dagangan yang sama atau serupajenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatankegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukanmelalui bentuk usaha tetapnya;Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda, diantaranya disebutkan bahwa:1) Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya

yang tertuang dalam perjanjian tersebut,Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar komisi kepada ELBV, dengandemikian, apabila Pemohon Banding mengacu pada Pasal 4 (1) huruf g UUPPh, jelas sekali bahwa biaya trading commission ini bukan merupakan dividen,oleh karena itu, koreksi Terbanding ini sama sekali tidak tepat:Bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya

profesional dariELBV, pandangan ini sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataanbahwa tanpa ELBV, Pemohon Banding tidak mungkin mendapatkanpenghasilan kena pajak dan mencapai perkembangan sejauh ini:Bahwa perkenankan Pemohon Banding mengutip paragraph 7.14 OECDTansfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrationsyang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar dan terjadipada umumnya

Pemohon PK(semula Pemohon Banding) juga menjalankan fungsi secarakeseluruhan yang lebih mengarah pada pabrikan pada umumnya yaitubahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga menghadapirisiko pasar (risiko yang timbul karena ketidakpastian di pasar, termasukfluktuasi dalam permintaan produk, pasokan bahan, dan harga).

Perkenankan Pemohon PK (semulaPemohon Banding) mengutip paragraf 7.14 OECD Transfer PricingGuidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yangpada intinya menyatakan bahwa pembayaran komisi atas bantuan ataujasa semacam ini sangat lazim dalam transaksi bisnis yang wajar danterjadi pada umumnya:...

Sukamanah, Rt. 003 Rw. 003, Desa Talagasari, KecamatanKadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. setelah pernikahantersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri pada umumnya.

Sukamanah, Rt. 003 Rw. 003, Desa Talagasari,Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. setelahpernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak ( hadlanah ) sematamatadidasarkan kepada kepentingan anak sebagaimana dinyatakan pada pasal 41huruf (a) Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,selanjutnya dari hasil persidangan tidak ditemukan fakta bahwa PenggugatRekonpensi telah melakukan suatu sikap atau tindakan yang merugikankepentingan anak;Menimbang, bahwa dari hasil persidangan, majelis menemukan faktabahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi berusia dibawah 10tahun yang pada umumnya

perselisinan dan pertengkaran di antara mereka;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat tersebut,meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsungperselisinan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektifdalam hubungannya dengan dalildalil gugatan Penggugat dimana antaraPenggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidupberbeda dengan kelayakan suamiisteri pada umumnya

berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomord34K/Pdt/1996: Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebabperselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itusendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisahrumah dalam kurun waktu yang relatiflama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yangbaik/narmonis layaknya suami istri pada umumnya

Majelis Hakim sependapat, mengambil alih danmenjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabilarumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akanmenimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karenaapabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atauretak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baiklayaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan

149 (seratus empatpuluh Sembilan) atau senilai Rp. 14.900.000, (empat belas juta sembilanratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) 114(seratus empat belas) lembar atau senilai Rp. 5.700.000, (lima juta tujuhratus ribu rupiah) sehingga total uang rupiah palsu sebesar Rp. 20.600.000,(dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa saksi menduga uang yang ada dari penguasaan terdakwa merupakanuang rupiah palsu karena bahan kertasnya halus tidak seperti uang rupiahasli pada umumnya

149 (seratusempat puluh Sembilan) atau senilai Rp. 14.900.000, (empat belas jutasembilan ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)114 (seratus empat belas) lembar atau senilai Rp. 5.700.000, (lima juta tujuhratus ribu rupiah) sehingga total uang rupiah palsu sebesar Rp. 20.600.000,(dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kKemudian saksi menduga uang yangada dari penguasaan terdakwa merupakan uang rupiah palsu karena bahankertasnya halus tidak seperti uang rupiah asli pada umumnya

149 (seratus empat puluh Sembilan) atau senilai Rp. 14.900.000,(empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) 114 (seratus empat belas) lembar atau senilai Rp. 5.700.000,(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang rupiah palsu sebesar Rp.20.600.000, (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendugauang yang ada dari penguasaan terdakwa merupakan uang rupiah palsu karenabahan kertasnya halus tidak seperti uang rupiah asli pada umumnya

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukumyaitu. setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturanperundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukumtidak tertulis.

Lebih khusus yang dimaksud dengan Tanpa hak dalamkaitannya dengan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahtanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.S/2019/PN Sbyyaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkanUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.2.Walaupun Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian

persidangan tidak terdapatadanya faktafakta hukum yang menunjukkan Para Terdakwa dalam kondisiketergantungan narkotika, maka Hakim hanya akan menjatuhkan pidanapenjara kepada Para Terdakwa;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang akanditentukan dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagiPara Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian harisehingga diharapkan dapat mencegah, melindungi dan menyelamatkan dirinyamaupun generasi muda pada umumnya

Tanpa mendapat izin Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentukpersetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukanboleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramaiuntuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikantidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangandengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakatIndonesia pada umumnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganterdakwa dan

untukmain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannyaatau Caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengajaadalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui danmenghendakinya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalahbahwa tiaptiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untukmenang yang pada umumnya

(Memorie van Toelichting), yaitu Pidana pada umumnya hendaknyadijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengandikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaandiartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya,seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki sertamenginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Kealpaan atau kelalaian adalah bentuk yang lebihrendah derajatnya dari pada kesengajaan.Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaanitu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatuakibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkansebelumnya.Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antarakesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya,

Dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwadalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat: kekurangan pemikiran, kekuranganpengetahuan yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;Menimbang bahwa pada umumnya kealpaan dibedakan atas dua bentuk yaitu :1).

Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatuharapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencarian, ataudengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada hari

Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan ataumemberikan kesempatan untuk permainan judi yang pada umumnya menggantungkan suatuharapan untuk menang kepada peruntungan belaka, atau dengan turut serta dalam suatuperusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira

dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telahdiketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu MajelisHakim dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan meringankan tersebut makahukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwadan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untukmemberikan efek jera bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya

No. 2160 K/Pid.Sus/2015mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalamputusan, nampak jelas bahwa faktor atau keadaan yang memberatkanTerdakwa yang notabene seorang Polisi Aktif merupakan seorang penegakhukum dan pengayom masyarakat seharusnya dan selayaknya melakukantindakan atau perbuatan yang patut untuk dicontoh oleh anggotamasyarakat pada umumnya bukan sebaliknya justru memberikan contohyang tidak baik dengan menyalahgunakan Narkotika, sehingga sudahsepatutnya penjatuhan pidana

Majelis Hakim Tingkat banding atasnama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo, padahal seharusnya putusan atasnama Terdakwa Febrinaldo pgl Aldo lebih berat daripada Terdakwa AdamYulfian pgl Adam, karena faktanya Adam mendapatkan Narkotika dariFebrinaldo;Dengan demikian adanya perbedaan putusan tersebut terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam putusan JudexFacti Majelis Hakim tingkat banding, pastinya akan menimbulkan dampaksosiologis dan pertanyaan bagi anggota masyarakat pada umumnya

banding tidak memperhatikan aspek sosiologisyang merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh hakimdalam menjatuhkan pidana selain aspek yuridis/ legal dan moral, demikianjuga dengan mempertimbangkan faktor Penasehat Hukum Terdakwa yangmemposisikan dirinya untuk melakukan pembelaan terhadap kliennyadengan mengedepankan prinsip Perlindungan Individu (individual deffence)sementara Penuntut umum/pemohon kasasi sesuai dengan fungsi dantugas pokoknya adalah mewakili kepentingan masyarakat umumnya

pertanyaan yang timbul kKemudian adalah untukapa UndangUndang PPN mengatur dua kali;Bahwa bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5), inilan kekhususan dari Pasal 16B UndangUndang PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN;Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemanfaatan Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak namun diatur khusus bahwabukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiadapenyerahan/pemanfaatan

yang dilakukan;Bahwa Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D;Bahwa Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namunHalaman 35 dari 56 halaman

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.6.5.2.7.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengatur mengenaiKetentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A, Pasal16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKPatau JKP (Pasal 4 UndangUndang PPN);Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisihnnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namunHalaman 32 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.8.5.2.9.diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukanPKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semulatidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajakmasukannya saat diperoleh dapat dikreditkan

, umumnyabahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4tanpa harus dilihat Pajak Masukannya dapat dikreditkanatau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16Bayat

berupa (satu) buah kunci leter Lterbuat dari besi, warna hitam, ukuran lubang baut 6 milimeter, adalah benar merupakanbarang milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk merusak dan melepas dudukan kuncikontak sepeda motor Yamaha Vega R sebelum kemudian sepeda motor tersebut dibawaoleh saksi dan Terdakwa di hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan substansi keterangan saksi tersebut pada umumnya

UUNo. 3 Tahun 1997, dengan tentunya mengedepankan prinsipprinsip penegakan hukum yangtidak mematikan masa depan anak sebagai pelaku delik;Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan juga adalah bukan semata sebagaipembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien),melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi padakhususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisirkemungkinan terulangnya delik tersebut atau

Jenis dan berat ringannyapemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanyamemperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya,melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikanseluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktorfaktor yang mempengaruhi terwujudnyaperbuatan dalam rumusan delik;Menimbang, bahwa secara filosofis, maka setiap perbuatan pidana yang dilakukan anakanak pada umumnya

dalam Laporan HasilPenelitian Kemasyarakatannya atas diri Terdakwa, Pengadilan menilai bahwasanya jenis pidanayang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan untuk diterapkan (dijatuhkan) terhadap diriTerdakwa adalah berupa pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya adalahsebagaimana tertera dalam diktum Putusan ini, jenis pidana mana juga menurut hematPengadilan telah cukup dapat membuat efek jera bagi Terdakwa khususnya, dan sekaligus jugaefek pembelajaran bagi masyarakat luas pada umumnya

, serta di sisi lainnya jenis pidana dimaksud juga tidak akan serta merta mematikan masa depan Terdakwa sebagai anak, dan denganjenis pidana bersyarat tersebut, Terdakwa juga akan terhindar dari stigma negatif tentangmantan narapidana yang sampai sejauh ini harus diakui masih lebih berkonotasi negatif dikalangan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan Terdakwa dan segenap keluargaTerdakwa tersebut dapat benarbenar menyusun dan memulai kembali kehidupan Terdakwadengan pola didikan dan pembinaan