Dandalam bekebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harus dilengkapiterdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia antara lain :1. IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan);2. IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu);3.

saatpemeriksaan Ahli ketahui bernama MM;Bahwa yang dimaksud dengan hutan suatu kesatuan ekosistemberupa hamparan lahan sumber daya alam hayati yang didominasipepohonan dalam komunita alam lingkungannya yang tidak dapt dipisahkanantara satu dengan yang lainnya sebagaimana dia tur dalam pasal 1 ke1UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan;Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan perkebunan dalamkawasan hutan, maka hal tersebut harus dilengkapi dengan ijin yangdikekeluarkan oleh kementerian

Bin Matasin(alm) perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai pelakuyang dengan sengaja setiap orang melakukan kegiatan perkebunan tanpaiin Menteri dalam kawasan hutan, dikarenakan Terdakwa telah masukdalam kawasan hutan dan ditanaminya dengan tanaman kopi dankaret.Dan dalam bekebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harusdilengkapi terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia antara lain : IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan HutanKemasyarakatan), IUPHHBK

Dan dalam bekebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harusdilengkapi terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia antara lain : IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan HutanKemasyarakatan), IUPHHBK (ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu) dan IPPKH (ljin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1)huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (6) Undang undang

Krisna Jaya Abadi;9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak/faktur penjualan dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010041 13 00007114 tanggal 2 Februari 2013;10. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi inden No. 58222 tanggal 1 Februari 201311. 1 (satu) lembar fotocopy D/O No 7832;12. 2 (dua) lembar fotocopy history pembayaran (bukti angsuran) atas nama Onisimus Bodory;13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian pendidikan

Jasa Sahabat 02 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong Dirketorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentang tenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014; 3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 18 Juni 2014; 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Sdr.

Jasa Sahabat 02 dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Sorong DirketoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentangtenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014; 3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2012tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tidak berpedoman padaPanduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBNP Tahun 2012 yangditerbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas DirektoratJenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2012 selanjutnya Terdakwa telah menunjukKresno Tony Fatubun, SE.selaku Kuasa Direktur CV.

Peraturan PresidenRepublik Indonesia No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBNP Tahun2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah AtasDirektorat Jenderal Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan Tahun 2012;Ad. 4.

Jasa Sahabat 02 dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Sorong DirketoratJenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang terdiriatas: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pendapat/Resume tentangtenggelamnya kapal KM. Jasa Sahabat 02, tanggal 19 Juni 2014;halaman 113 dari 119Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk3 (tiga) lembar fotocopy laporan kecelakaan kapal (LKK) KM. JasaSahabat 02, tanggal 18 Juni 2014;2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan PendahuluanSdr.

., LL.M. dan kawankawan, Para Pejabat danPegawai pada Kementerian Keuangan, beralamat di BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Gedung Djuanda Lantai 15, Kementerian Keuangan, JalanDr.

Firdaus selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi;36) Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi) berlaku 5 tahun;37) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS-01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan, Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani oleh Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan dengan Dr. Ir. H.

Batang Hari (beserta lampiran);54) 1 (satu) bundel Surat Pembayaran kekurangan Rekening TNI / Polri Nomor 300/209.A/PDAM tanggal 9 Juni 2014 dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (beserta lampiran);55) 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2012 berikut SPM dan SP2D;56) 1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran 2013 berikut SPP, SPM dan SP2D;57) 1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian

Firdausselaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi;Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : MoU /08/VI/2012 dan Nomor 010/MoU/VI/2012tanggal 8 Juni 2012 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Dewan PengurusPusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang ditandatangani olehLaksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral KekuatanPertahanan dengan Dr. Ir. H.

Syaiful, DEA selaku Ketua Umum (DPP Perpamsi)berlaku 5 tahun;Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan DewanPengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : PKS01/VI/2012 dan Nomor 011/KJB/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Penggunaan,Penagihan dan Pembayaran Air Minum Kemhan dan TNI yang ditandatangani olehLaksamana Muda TNI Bambang Suwarto sebagai Direktur Jendral KekuatanPertahanan dengan Dr. Ir. H.

TirtaBatang Hari Kabupaten Batang Hari (beserta lampiran);1 (satu) bundel Surat Pembayaran kekurangan Rekening TNI / Polri Nomor300/209.A/PDAM tanggal 9 Juni 2014 dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta SaktiKabupaten Kerinci (beserta lampiran);1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran2012 berikut SPM dan SP2D;1 (satu) bundel Rincian Pemakaian Jasa Air Polda jambi dan Jajaran Tahun Anggaran2013 berikut SPP, SPM dan SP2D;1 (satu) eksemplar RKKL (Rincian Kegiatan Kementerian

., (Biro Hukum dan KerjasamaLuar Negeri) ; Kedelapannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian AgamaRepublik Indonesia, berkedudukkan di Jalan Lapangan Banteng Barat,Nomor 34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :MA/338/2013, tertanggal 8 Nopember 2013, selanjutnya disebutSCDAQAL ooo... eeeeceeesceesseceesteeeeeteeeeeaes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

danNepotisme, meliputi antara lain : Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan Negara ; Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 168/G/2013/PTUNJKTKenyataannya, obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan padapertimbangan penerapan dasar hukum yang keliru, dengan penjelasan sebagaiberikut : e Konsideran menimbang huruf a, menerangkan bahwa berdasarkan suratInspektorat Jenderal Kementerian

Penerbitan obyek sengketa telah didasarkan pada : 1.Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor: 1J/1.a/PS.00.3/0184/ 2013tanggal 29 Januari 2013 yang intinya untuk melakukan/ menugaskan TimItjen untuk Audit dilingkungan STAIN Ayaikh Abdurrahman SiddikBangka Belitung (Bukti T1) yang didasarkan pada pengaduan antara lain :a.Surat atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam yangditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: Dj.1/Dt.1.TV/Kp.04.2/1903/2012 tanggal 6 September 2012 perihalpermohonan

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuanNAMA wee cee eee eee eee eeeeeeeeeees, Umur : 24 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan:Aliyah, Pekerjaan : Swasta, Tempat kediaman di Desa Kendawi, Kecamatan:Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpolygami adalah antara lain:Karena isteri pertama tidak bisa mengandung/hamil menurut hasil medis;Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteriisteri Pemohon,karena Pemohon bekerja sebagai ASN Kantor Kementerian

1113021306740001 atasnama Mawardi Siregar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenGayo Lues, tanggal 15 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup (bukti P.2);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 1113022005110001 atas namaMawardi Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 20 Mei 2011, telahdicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3)Asli Surat Izin poligami Nomor S.512.Kk.01.16/KP.01.1/03/2017 yangdikeluarkan oleh Kementerian

Ag. yangdikeluarkan oleh Bendahara Kementerian Agama Kabpaten Gayo Luestanggal 10 Maret 2017 (bukti P.7);Fotokopi pemeriksaan medis dari Dr. H. Budi R. Hadibroto, SoOG ( DokterSpesialis Kebidanan dan Kandungan), tanggal 28 Maret 2006 tidak adaaslinya, dan tidak berrmeterai, (bukti P.8)Putusan Nomor ....s: /Pdt.G/2017/MS.Bkj. hal 6 dari 15 hal10.11.12.13.14.15.Fotokopi laporan USG dari Dr. H. Budi R.

Gugatan Kurang Pihak;1.Bahwa merek Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Merek,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan itikad baik danmengikuti tata cara dan aturan hukum yang telah ditentukan didalamUndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sepertipemeriksaan kelengkapan administrasi, kemudian pemeriksaan subtantif,diumumkan selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan kepadapihak yang merasa keberatan terhadap pendaftaran

Nomor 880 K/Padt.SusHKI/2016IDM 000201014, Merek Micro Fiber Kelas 24 Nomor IDM 000 201015,Merek Micro Fiber + Logo Kelas 20 Nomor IDM 000393876, MerekMicro Fiber + Logo Kelas 24 Nomor IDM 000392660, sehinggaseharusnya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualcq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yangtelah menerima pendaftaran Tergugat ditarik sebagai pihak Tergugatatau setidaktidaknya menjadi pihak Turut Tergugat;.

Dengan tidak dilibatkannya Institusi Direktorat Merek, Direktorat JenderalKekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sebagai pihak maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (p/lurium litisconsortium) sebagaimana diterangkan oleh M.

Alat Bantu @3 Set SET 150.000 Bahwa terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Aliselaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkanPetunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan PelakuPelaku yang diterbitkan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yangdigunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat Karai, KecamatanTebat Karai Kabupaten Kepahiang

Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaankegiatan P2DTK antar desa.Sedangkan terdakwa II Ganda Tarmizi Bin MHamzahselaku Sekretaris tim pelaksana kegiatan berdasarkanPetunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP) Penjelasan PelakuPelaku yang diterbitkan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal pada Nopember 2007 yangdigunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)tingkat kecamatan di Kelurahan Tebat

Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembangunanNasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggalyang diterbitkan Nopember 2007 yang dijadikan acuan dalamIII.25pelaksanaan kegiatan tersebut dan Surat PerjanjianPemberian bantuan (SPPB) Nomor:04/PNPM P2DTK/KPH/2008tanggal 15 September 2008.

(Copidilegalisir).Buku petunjuk program P2DTK ( asli).Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAKL 2008 ) Revisi II ( dua ) Tahun 2008 (CopiLegalisir ).Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thnanggaran 2008 Revisi ke 1 ( satu) tanggal 18juli 2008 No : 0036.1/067 01.1/ /2008. ( copi dilegalisir ).Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thnanggaran 2008 Revisi ke II ( dua ) tanggal 25September 2008 No: 0036.2/067 01.1/ /2008.( copi di legalisir ).Rekapitulasi Kegiatan Program PercepatanPembangunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAKL 2008) Revisi II (dua) Tahun 2008 (copylegalisir) ;12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran 2008 Rewvisi ke1 (satu) tanggal 18juli 2008 No: 0036.1/067 01.1/ /2008. (copy dilegalisir) ;13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran 2008 Rewvisi keII (dua) tanggal 25September 2008 No: 0036.2/067 01.1/ /2008. (copydi legalisir) ;14.

Gugatan Penggugat Premature;Bahwa Gugatan Penggugat disamping menyalahi Kewenangan Mengadilisecara Absolute (Absolute Competency) juga Gugatan PenggugatPremature yang mana berdasarkan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Penggugat dapat menempuh proses pembatalan sertifikatdengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertuliskepada Menteri atau Kementerian Agraria

;Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas,Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang dilanggar Tergugat dan Tergugat II sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian,sedangkan Penggugat hingga saat ini sampai 26 Tahun sejak diterbitkanSertifikat tidak pernah menggunakan haknya mengajukan permohonanpembatalan atas Tanah Sertifikat Nomor 3 Tahun 1994 kepada Menteriatau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalmelalui Kepala Kantor Pertanahan yang

Kesehatan Aceh sesuaiamanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak lagi memilikikewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi melainkankewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian KesehatanRepublik Indonesia sehingga Akademi Kesehatan PemerintahKabupaten Aceh Utara sebagai pihak yang berkepentingan mengurusSertifikat Tanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3Tahun 1994) untuk dilakukan pemecahan dan dihibahkan keKementerian

Bukti TI.TIl2 Surat Keterangan Kehilangan Barang atas SertifikatTanah Nomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994)adalah salah satu syarat untuk mengurus pemecahan Sertifikat TanahNomor 01.07.95.14.4.00003 (Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994) gunakeperluan hibah tanah Akademi Kesehatan Pemerintah KabupatenAceh Utara ke Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh;c.

Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2018 saat ini adalah milik PoliteknikKesehatan Kementerian Kesehatan Aceh dahulu Akademi KesehatanKabupaten Aceh Utara (Bukti TI.

berada dalam tahanan;

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Ajibarang
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Jawa Tengah cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: SKU26/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 21 Maret2021, sebagai Turut Tergugat I;3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan PertanahanNasional Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl.

., M.Kn
Turut Tergugat:
4.Kepala Desa Ampeldento
5.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
6.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan

Insan Muda Berkarya
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara ( KPKNL ) Bogor
5.drh.Hartono
Turut Tergugat:
1.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI); Cq; Bapak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Cq; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh
6.14. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN RI) Cq.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
7.PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO
8.SAAL DUMELA
9.TUESWANDI SECOND PUTRA
10.H. NASRULLAH
11.DIRHAMSYAH ARSYAD
12.ERVIAN
13.CHAIRULLAH ABDULLAH
14.FADHLY ABDULLAH
15.Gubernur Bank Indonesia Cq. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh

Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;

RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H;

Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTOYO, SH;

Duta Swakarya Indah atas pelaksanaan tugas Tim Intelijen Dinas Kehutanan Propinsi Riau beserta 1 lembar lampiran Peta;

Duta Swakarya Indah, NotarisTITO UTUYO, S.H;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Nomor: AHU AH.01.1050651 tanggal25 November 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahaandata perseroan PT.

Duta Swakarya Indah,Notaris TITO UTOYO, SH;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Nomor : AHUAH.01.1029253 tanggal17 Juli 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.

Duta Swakarya Indah, Notaris TITO UTUYO, S.H;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Nomor: AHU AH.01.1050651 tanggal 25 November2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahaan data perseroanPT.

Duta Swakarya Indah, Notaris TITOUTOYO, SH;1 lembar foto copi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Nomor : AHUAH.01.1029253 tanggal 17 Juli 2013,perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwakuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 25 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada parapihak pada tanggal 05 Juni 2014, 16 Juni 2014 dan 14 Mei 2014 melaluiDirektur Protokoler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding tertanggal

10 Juni 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 30 Juni 2014, 01 Juli2014 dan 18 Juni 2014 melalui Direktur Protokoler Kementerian Luar NegeriFSpUbIIK IRGOHESIA, jap nssemnsneenemmenseeennnmmesnsensennemennanH enn nHMES EEE RMESRSREE RNMenimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Rasuna SaidKav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar,jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH.07.0405, tanggal 22 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAYA NUR SUKSES (PERSEROAN), beralamat di JalanBuni Nomor 22, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah,Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hariyati Widjaja, jabatanDirektur Utama

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, menarik kembali pencatatanpembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses pada SisminbakumDirektorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI, sebagaimana dinyatakan Tergugat dalamSuratnya Nomor AHUAH.01.100003116, tertanggal 9 Mei 2017,Perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT JayaNur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan a.n.

., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.2018tanggal 19 Oktober 2018, dari Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di BNJ LawOffice, Gajah Mada Tower, Lantai 22, Suite 003, Jalan Gajah MadaNomor 1926, Jakarta Pusat;.

Meliasa Juan, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.2018tanggal 19 Oktober 2018, dari Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan HAM Rl, berkantor di BNJ LawOffice, Gajah Mada Tower, Lantai 22, Suite 003, Jalan Gajah MadaNomor 1926, Jakarta Pusat;2.

;Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman Dan Prasarana Wilayah);Dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan:(2). Biaya sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepadainstansi Pemerintahan yang memerlukan tanah, dst ...

;Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman dan Prasarana Wilayah;.

Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada Instansi Pemerintahyang mementukan tanah, yang terdiri dari:A. wees ;b. pemberian ganti rugi kepada pemilik";Penjelasan: Yang dimksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman Dan Prasarana Wilayah);.

Pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untukkepentingan umum (dalam perkara a quo jalan tol) ditanggung olehpemerintah cq kementerian Pekedaan Umum (dahulu disebut sebagaiDepartemen Pekerjaaan Umum/Departemen Pemukiman dan PrasaranaWilayah), bukan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk.;b.

Bahwa oleh karena itu, maka seharusnya yang digugat dan dihukum didepan Pengadilan terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah yangdibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalamperkara a quo jalan tol) adalah Pemerintah cq Kementerian PekerjaanUmum sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen PrasaranaWilayah), bukan PT Jasa Marga (Persero);VI.

Dinas Sosial Kabupaten bermaterai danBanyuwangi Nomor telah dinatsegelB/211/V/2019/Reskrim, tanggal 06 Mei2019, Tentang Pendampingan TenagaPeneliti>30 T Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor Ada aslinya30 : 094/1116/429.111/2019, tanggal 16 bermaterai danMei 2019, ( surat dari Dinas Sosial telah dinatsegelBanyuwangi tentang pendampingandalam proses Peyelidikan terhadapkorban anakanak.1 2 3 431 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya31 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dan dari Kementerian

Sosial RIBanyuwangi Nomor ; telah dinatsegel 14 460/1176/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Nur Samsi. 32 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya32 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1174/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Denis Gunawan.33 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya33 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah

dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1171/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Arief Pandu Buana.34 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya34 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor :460/1173/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Slamet Nuril Anwar.35 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada Aslinya Foto35 Program Kesejahteraan Sosial Anak Copy dari Fotodari Kementerian Sosial RI CopyBanyuwangi

Falasimo.36 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya36 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1172/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Anwar Nurohan.37 T Foto Copy Surat Permintaan Ada aslinya37 Pemeriksaan Kejiwaan Nomor : bermaterai danB/210/V/2019/Reskrim, tanggal 6 Mei telah dinatsegel2019, atas nama Saksi KorbanNursamsi.38 T Foto Copy Surat Permintaan Copy dari Foto38 Pemeriksaan Kejiwaan Nomor