Ditemukan 21484 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktek praktif pratik plastik prati praktika prastik prakti
Penelusuran terkait : Suhendri Muaro Kesehatan Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian Praktek kedokteran Praktik kedokteran Kekhilafan hakim Kekeliruan yang nyata Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-10-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pdt/2011
Tanggal 12 Oktober 2011 — FITRI binti H. UMAR,VS ANI
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hal ini menimbulkan kecurigaan yang luarbiasa terdapat praktik pencatatan yang tidak benar dilakukan oleh paniterapengganti dan sangat jelas majelis hakim Judex Facti tidak memberikanpertimbangan hukum yang berhubungan atau tidak menjadikan pertimbanganatas jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;Bahwa Majelis Judex Facti juga keliru dalam menerapkan hukum dalammemberikan pertimbangan hukum.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 86/Pid.B/2019/PN Klb
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANGGIAT SAUTMA,SH
Terdakwa:
BENOF JULIANTO PADAKARI Alias YANTO Alias KOSTRAD
59 — 16
  • Namun, dalam praktik peradilan yangdimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atauuntuk menimbulkan luka pada orang lain;Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebin dahuludalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalamperbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorangyang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaanitu benarbenar ada pada diri Terdakwa, Majelis
Pengadilan PN LAHAT Pidana Umum Pencurian
Register : 24-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN LAHAT Nomor Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Lht
Tanggal 21 April 2016 — DEDI HARTANTO EKA PUTRA BIN UMAR
23 — 2
  • Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukupjelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalahmanusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Bnj
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
NOVA SURYANITA SEBAYANG, SH
Terdakwa:
Suwanto als Grandong
30 — 11
  • masyarakat;balai pengobatan; dandokter (eks Pasal 43 Ayat 1) ; BahwaApotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:ooo fF @rumah sakit;pusat kesehatan masyarakat;apotek lainnya;balai pengobatan;dokter; dan7~ o9 29 5 Bpasien (eks Pasal 43 Ayat 2); Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balaipengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasienberdasarkan resep dokter (eks Pasal 43 Ayat 3); Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakanuntuk:a. menjalankan praktik
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN LAHAT Nomor Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN.Lht.
Tanggal 20 Juni 2016 — RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN PAGANUDIN
20 — 3
  • didalamKUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum,atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat 1,2 dan 3 Undangundang No.35tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat memiliki, menyimpan dan ataumembawa narkotika harus mempunyai bukti bahwa narkotika tersebut diperolehsecara sah, dan penggunaanya diperuntukan dalam rangka pelayanankesehatan dan dilaksanakan melalui resep Dokter kepada pengguna dalam halmenjalankan praktik
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 02-07-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 265/Pid.B/2013/PN.TTD
Tanggal 2 Juli 2013 — DARMAN MARPAUNG als DARMAN;
33 — 6
  • Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelumpenggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadisukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapantanpa adanya wujud perbuatan memiliki;Menimbang, bahwa unsur objek kejahatan (sebuah benda).Dimuka telah dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai pembentukanpasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurianadalah bendabenda bergerak dan berwujud, yang ~= dalamperkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagaiputusan
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Farmasi
Register : 14-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN.Rta
Tanggal 20 Oktober 2016 — -Aulia Rahman Als Kuncir Bin Aji Diansyah
48 — 6
  • Tapin atausetidaktidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah,tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 UU No36 Tahun 2009 TentangKesehatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh sdr.MONOKyang merupakan Narapidana didalam Rutan Rantau lalu meminta terdakwa
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-04-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 38 / Pid. B / 2013 / PN. LMG
Tanggal 4 April 2013 — ABDUL WARIS Bin MARTOREJO
27 — 4
  • lain meninggaldunia;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan HakimMajelis tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkansifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaafyang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena ituTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusmempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilanbahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN RABA BIMA Nomor 5/PDT.G/2016/PN.RBI
Tanggal 7 Juni 2016 — H.SYAMSUDDIN Bin ISMAIL MELAWAN H.ZAINUDDIN Alias H.JAINUN
102 — 48
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikutmenurut pasal 8 Rv pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.Berdasarkan ketentuan itu dalam praktik muncul penerapan gugatan kabur, atau eksepsigugatan tidak jelas dan tidak berdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga dasarhukum jelas tetapi tidak jelas dasar fakta.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2013 — Upload : 02-08-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 144/Pid.SUS/2013/PN.Kdr
Tanggal 23 Juli 2013 — GALUH DWIWANTORO Bin PUJIANTO
18 — 3
  • Unsur Setiap orangMenimbang, bahwadalam praktik peradilan, rumusan unsur setiap orang atau lazim disebutkan sebagai barangsiapa ini masih menjadi perdebatan juridis, apakah barang siapa merupakan suatu unsur ataubukan dalam suatu rumusan UndangUndang, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusiasebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwakeseluruhan para saksi maupun terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa yang dimaksuddengan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-04-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 266/Pid.B/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — TAHARNIA Binti TAHANG
28 — 3
  • BinMUH.DARWIS(yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10Januari 2012 sekira pukul 06.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanJanuari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di StDamanhuri Gg.7 Rt.65 Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, baik mereka yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik
Pengadilan PA Penajam Perdata Agama
Register : 03-01-2022 — Putus : 21-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA Penajam Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Pnj
Tanggal 21 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 18
  • Pnjatau membantah dalildalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannyatersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiranTermohon (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantumdalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan AdDaruqutni dalam Kitab SunanAdDaruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke4492, yang juga dijadikan pendapatMajelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:ASE ty Rice Sb eh ge leg che de A Jet5 JB 3G peace &Artinya: Dari Al Hasan, Sesungguhnya
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-02-2012 — Upload : 28-11-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 13/Pid.B/2012/PN.LMG
Tanggal 14 Februari 2012 — NGATEMAN Bin WIJI, dkk
18 — 2
  • Perjudian;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sertadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-12-2012 — Upload : 31-12-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 358/Pid.B/2012/PN. LMG
Tanggal 12 Desember 2012 — - SYAHRONI Bin MANSUR - MAT SULI Bin H. TARSO - NURHADI Bin TAMSIR
107 — 16
  • 303;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelistidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sertadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 22-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Trk
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Agustini, SH
Terdakwa:
Sujak Bin Sidik Alm.
27 — 6
  • Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur setiap orang lazimdirumuskan dengan barang siapa yaitu subyek hukum penyandang hak dankewajiban baik manusia maupun badan hukum.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Umum
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 181/Pid.B/2021/PN Tpg
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
AGUNG RAMADHANI Bin ALEX SALIMIN Alm
58 — 8
  • Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yangdimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 25 Januari 2021 — - ALIT ABDURAHIM Lawan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB)
124 — 96
  • Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sendiri gugatanPerselisihan Hubungan Industrial terhadap yayasan ternyata bukanlah halyang baru sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt.SusPHI/2015 tanggal 7 Juli 2015 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industralpada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 06/Pdt.SusPHI/2014/
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 534/Pid.B/2019/PN Mtr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.Mutmainah Hasanah, SH
2.IMAN FIRMANSYAH. SH
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
RUDI SETIAWAN
91 — 23
  • halhal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasanpemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah danmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana;Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalampembelaannya memohon hukuman seringanringannya kepada Terdakwa, makapermohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam praktik
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 25-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BUDI SETIA MULYA. SH
Terdakwa:
MUKLIS Alias KLIS Bin Alm. TASRIP
50 — 30
  • pasal197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MUKLIS als KLIS bin TASRIP pada hari Selasa tanggal15 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaktidaknya padawaktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kp TegalDanas Kaum RT 001/005 Ds Hegarmuki Kec Cikarang Pusat KabBekasi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, Setiaporang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum Pencurian
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pwt
Tanggal 10 Juni 2014 — HARI SUSANTO bin UMAR (Terdakwa)
25 — 4
  • Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaiunsur barang siapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah18melanggar UndangUndang ataupun pasalpasal yang telah didakwakanPenuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadipribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam