, apakah Tergugat I Fakultas Kedokteran UniversitasBrawijaya Malang sebagai subyek TUN ?, apakah Ijazah merupakan obyek keputusandaripada Tata Usaha Negara (TUN) ?, dan apakah subtansi gugatan Penggugat merupakansengketa Tata Usaha Negara ?

hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;49Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yangdapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :1 Penetapan tertulis;1 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;na FF WwW WNMenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa dari keenam persyaratan tersebut bersifat komulatif, artinyauntuk

dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhikeenam persyaratan tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuanyang terdapat dalam ketentuan pasal 3 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitudalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa yang termasuk keputusankeputusan badan/Pejabat TUN,diantaranya adalah ;1 Keputusan tentang

;Menimbang, bahwa selain dari Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatanPeradilan TUN, terdapat pula keputusan TUN yang tidak termasuk obyek gugatan PeradilanTUN, terhadap hal tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas dalam penjelasan pasal 2Undangundang Peratun yaitu :1234Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ;Keputusan tata usaha negara

Fakultas Kedokteran) adalahmerupakan Badan/Pejabat Negara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal angka8, sedangkan Ijazah adalah merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1angka 9 Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan Tergugat I (UnversitasBrawijaya Malang) sebagai subyek TUN dan Ijazah merupakan obyek keputusan TUN,maka selanjutnya apakah subtansi gugatan Penggugat tersebut termasuk sengketa yangmenjadi kewenangan dalam ranah

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:1.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanyadapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo. Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, yaitubelum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya objeksengketa, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan diterima;IV. Kepentingan Penggugat:1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan mengusai objek tanah seluas 4 m?

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 diaturbahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI antara lain dalam register perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari1993, Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 danPutusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukumyang mengatur demikian: tenggang

: Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilanumum untuk memeriksanya; Yurisprudensi No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan; Yurisprudensi No. 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari

Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001; Hal49 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untukmemeriksanya;3.

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil, dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal Keputusan TUN

Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 16April 2012 sampai dengan 2 Mei 2012, dengan mengemukakan halhal sebagaiberikut : A Objek Gugatane Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah KeputusanGubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tertanggal 4 Januari 2012tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten TangerangTahun 2012 khusus Lampiran 1 Angka II huruf n dan lampiran 2 Angka IIhuruf k yang mengatur mengenai tekstil (untuk selanjutnya disebutKeputusan atau Keputusan TUN

Pasal 1 angka 9 UndangUndang No.51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) ; 8 Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat : a konkrit, karena secara materiil (substansial) Keputusan tersebutsudah berwujud, tertulis dan tertentu tentang penetapan kenaikanbesaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2012 untukkelompok tekstil, sandang, kulit sebesar Rp. 1.682.065, Bahkanberdasarkan Keputusan

Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai objek gugatandalam perkara a quo ; Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibatdikeluarkannya Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun 2004) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UUPeradilan TUN

Bahwa keharusan untukmembayar upah sesuai dengan Keputusan TUN Objek sengketa merupakanbentuk diintensif bagi Penggugat yang terbebani oleh praktek high cost economic(ekonomi biaya tinggi) dan apabila Pemerintah dalam hal ini Tergugat tetapmemberlakukan Keputusan TUN Objek Sengketa maka akan berdampakterjadinya kenaikan upah mendekati 22,5 % yang melampaui inflasi hanyasekitar 10 % yang akibatnya bukan saja terjadi pengangguran, tetapi kemiskinanjuga akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional

besar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67UU Peratun 1986, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar Keputusan TUN ObyekSengketa ditunda (ditangguhkan) pelaksanaannya selama proses pemeriksaansengketa/gugatan aquo sedang berjalan sampai dengan adanya PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

(vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi Il: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1I/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat Il a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat III a quo;e.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugata quo;adalah sah menurut hukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal O01 April 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

PKFB 1099GT.49,69 ditangkap saksi dan team menemukan 4 (empat) orang ABKHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Lgskapal yaitu LAUNG MYINT TUN, II. NAI KHIN, Il.

PKFB 1099GT.49,69 ditangkap saksi dan team menemukan 4 (empat) orang ABKkapal yaitu LAUNG MYINT TUN, II. NAI KHIN, Il.

PKFB 1099 GT.49,69 ditangkap saksianggota polisi menemukan 4 (empat) orang ABK kapal yaitu .AUNGMYINT TUN, Il. NAT KHIN, Il MYINT MYINT LWIN, IV. NYT NYT ZAW,sedangkan Nahkoda kapal KM PKFB 1099 GT.49,69 adalah terdakwa; Bahwa pada saat terdakwa sedang menangkap ikan di perairan WilayahZEE Indonesia Selat Malaka, terdakwa melihat Kapal Patroli Indoneisadengan kecepatan tinggi mendekat ke arah kapal KM PKFB 1099GT.49,69 dan melakukan penangkapan.

PKFB 1099 GT.49,69 ditangkap saksianggota polisi menemukan 4 (empat) orang ABK kapal yaitu lL.AUNGMYINT TUN, Il. NAT KHIN, Ill MYINT MYINT LWIN, IV. NYT NYI ZAW,sedangkan Nahkoda kapal KM PKFB 1099 GT.49,69 adalah terdakwa; Bahwa pada saat terdakwa sedang menangkap ikan di perairan WilayahZEE Indonesia Selat Malaka, terdakwa melihat Kapal Patroli Indoneisadengan kecepatan tinggi mendekat ke arah kapal KM PKFB 1099GT.49,69 dan melakukan penangkapan.

AUNG MYINT TUN, 2. NAI KHIN OO, 3. MYINTMYINT LWIN, dan 4. NYI NYI ZAW kesemuanya adalah warga negara Myanmarberangkat dari Hutan Melintang Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unitKapal KM.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakahada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru sertaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001, kaidah hukum Bahwa gugatan mengenai

sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Yurisprudensi No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 jo. Yurisprudensi No. 16 K/TUN/2000tanggal 28 Februari 2001 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, sejatinya perkara ini menjadi kompetensiHalaman 19 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PLGabsolut Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara in casu PengadilanTata Usaha Negara Palembang;Demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berkenan menyatakan, Gugatan PENGGUGAT dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard);2.

Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangberkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenangPeradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan , Lebihlanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pulakaidah hukum bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang Peradilan

Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) yaitu putusan kasasi TUN yangtelah disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong,berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. dan Nomor 847/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. pada hariRabu tanggal 7 Mei 2014, maka jelaslan bahwa dasar pembuktian yangdimiliki oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dalam perkara perlawananpada Pengadilan Agama Cibinong, sesuai Putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011, dan Putusan Nomor

Putusan Kasasi TUN Nomor 95 K/Tun/2012 tanggal 31 Mei 2012, maka saya H. Abd. Wahid. PM. bertindakHal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014untuk atas nama Yayuk binti H.

Noor) dan Sertifikat Hak milik Nomor 73/Bojong Rangkas atas nama Jhoni Allen Marbun (Terlampir);Bahwa dengan penjelasan tambahan yang kami uraikan tersebut di atasberdasarkan adanya bukti baru (Novum) yang kami temukan yaitu adanyaputusan kasasi TUN Nomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, yangtelah dilakukan penyumpahan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaCibinong, sesuai Berita Acara sumpah penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. dan 847/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. pada hari Rabutanggal 7 Mei 2014

PutusanNomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Nomor 117PK/TUN/2013 tanggal 20 Januari 2014, yang isinya menyatakan batal SertifikatHak Milik Nomor 72 atas nama H. M. Noor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73atas nama Drh.

YurisprudensiMahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidahhukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisiktanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka haltersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baruHalaman 16 dari 76 halaman/ Putusan Nomor 67/G/2018/PTUNPLGkemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitanSertipikat karena didasarkan atas data yang keliru serta YurisprudensiMahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000

TUN menolak atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.

Nomor 93 K/TUN/1996tanggal 24 Februari 1998 jo.

Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001jo. 16 K/TUN/200 tanggal 28 Februari 2001 yang berisi Kaidah hukumsebagai berikut:"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umumkarena merupakan sengketa perdata; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli

Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal28 Februari 2001 jo. Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998,Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikantanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,melainkan kewenangan dari Peradilan Umum.

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 103/B/2007/PT.TUN.Jkt., tanggal 19 Nopember 2007;c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 151 K/TUN/2008Tanggal 24 Agustus 2009 ;d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 48 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 ;Bahwa, Putusan Pengadilan TUN yang memenangkan gugatanWarga/Penghuni adalah berdasarkan Putusan Pada Tingkat KasasiMahkamah Agung R.I.

Nomor : 151 K/TUN/2008 Tanggal24 Agustus 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungR.l.

Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN Nomor 167/G/2006/PTUNJKT., Jo. Nomor103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo. Nomor 48PK/TUN/2016, menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hakprioritas, sehingga tidak berhubungan dengan objek sengketa padaperkara ini.

Dengan substansi demikian, maka Pengadilan TUN tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini.Bahwa dihubungkan dengan perkara perdata pada putusan Nomor 1831/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., Jo. Nomor 95/PDT/2009/PT.DKI., Jo. Nomor622K/Pdt/2010., Jo. Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN padaputusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.

Nomor456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN pada putusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor : 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.Halaman 136 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKTNomor 48PK/TUN/2016, maka jelas bahwa yang terjadi adalah perikatan yangbelum sempurna antara Para Penggugat dan penghuni mess, yang tujuanakhirnya adalah memperoleh hak atas tanah.

Nomor : 27 K/TUN/2015, salah satu amarnya berbunyi, Bahwasesual dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 jo. Nomor : 115/M.PAN/4/2003tanggal 9 April 2003 jo.

Nomor : 27K/TUN/2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sesuai suratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 522 Tahun 2017Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu.

No. 27K/TUN/2015;e Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam akan melaksanakan keputusan apabilaHimpinan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) pada saat kamimengajukan permintaan untuk ditebitkan Gambar Peta Lokasi (PL),Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT), surat keputusan dandokumen lainnya.

BuktiP15 : Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April2016.................00.002++.+..

No. 27K/TUN/2016 (Bukti T1); Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 217040010 pertanggal 13 Juni2017 atas nama perkumpulan Pengusaha Kecil Pribumi (Bukti T12 ); Surat Keputusan Kepala BP Batam No. 522 Tahun 2017 tanggal 13 Juni2017, Luas lahan 26.360 M?

Sukoharjo, atas nama Suparyanto yang dijadikanjaminan hutang tersebut beralih hak menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono, maka Terdakwa Suparyanto telah mengajukan gugatanpembatalan mengenai peralihan hak sertifikat hak milik Nomor : 2472yang semula atas nama Suparyanto menjadi atas nama Wido TanoyoAlias Pono di Pengadilan tata Usaha Negara dengan register perkaraNomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg.

;Bahwa atas sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdaftar dalamregister perkara Nomor : 14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tersebut, telahmendapat putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor :14/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Hal. 8 dari 11 hal. Put.

1.408.000, (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai unsurMenggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahaldiketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hakatas tanah itu sebab Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan jika dihubungkan dengan keterangan dari para saksi danketerangan para Terdakwa serta barang bukti berupa suratsurat sertaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor14/G/TUN

tidakterbukti maka unsurunsur yang lain tidak perlu dibuktikan sehinggakonsekuensi yuridisnya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsurunsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasikarena Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam pertimbanganhukumnya sebatas pada keterangan saksi tanpa mempertimbangkan alatbukti Terdakwa/ Pemohon Kasasi yaitu terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Tinggi Negara Surabaya Nomor : 135/B/TUN

Cadasari, Kabupaten Pandegelang, Karena terdapatkesalahan dalam penunjukan alas hak atas tanah dalam sertifikat tersebut.Dan agar Tergugat menerbitkan keputusan TUN yang baru berupapenerbitan Sertipikat Hak Milik No.30 Tahun 1975 a/n Udjen bin Atjuk yangtelah diperbaiki. (Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (8) UU No. 5 thn 1986 dirubahdengan UU. No. 9 thn 2004 dirubah lagi dengan UU No. 51 thn 2009tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 th 1986 tentang Peradilan TUN ;II.

Agenda 655(BUkti P6); 2222222 o enn nnn een n nnn ene neem nnn enna nn nnn en nennenne15.Bahwa Surat Permohonan Para Penggugat kepada Tergugat dimaksuds/d tanggal 16 Januari 2012 diajukannya gugatan TUN ini kePengadilan TUN Serang selama + 5 (lima) bulan, tidak pernah dibalasoleh Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yangtelah dirubah dengan UU.

dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baikkhususnya melanggar asas kecermatan, ketelitian dan asas kepastian18.Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka cukup beralasan bagiPenggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Serang agar mewajibkan Tergugatuntuk segera menerbitkan keputusan : mencabut sertifikat No. 30tahun 1975 a/n Udjen bin Atjuk berdasarkan penunjukan alas hak atastanah luran Pembangunan Daerah No.739 Persil 41 DIII danmenerbitkan keputusan TUN

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yangmemberikan arahan yang jelas dalam penerapanasas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RINo. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014,Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDGdan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT.

;Bahwa dari pengertian tersebut unsurunsurKeputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatasadalah sebagai berikut;1) Surat PenetapanTertulis;2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;3) Berisi tindakan hukum TUN;Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDG4) Berdasarkan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku;5) Bersifat Konkrit, Individual

termasukObjek TUN atau tidak ?.

Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Solok Bukan Subjek TUN.

Menurut nalar Badan atau jabatan TUN itu padaHalaman 87 dari 137 Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PDGsuatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macamakibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatumacam akibat hukum definitif itu hanya ditentukan posisihukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya padasaat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telahditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutansecara final.

No. 21/B/2016/PT.TUN.JKTKEPALA KANTORHidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWANPERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukandi Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru, dalamsengketa ini berdasarkan Surat Kuasa~Khusus04/63.72.600/TUN/VI/2015 tanggal 11. Juni 2015memberi kuasa kepada: 1. SUMARDI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;2.

ST., Jabatan sebagaiAnalis Permasalahan Pertanahan pada SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara PertanahanKanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatpada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, JalanPanglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/63.72.600/TUN/VIV2015 tanggal 30 Juli 2015 jugamemberikan kuasa dengan hak subtitusi kepadaFERIZAL, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia,Him.2 dari 9 him. Put.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/TUN/2020tanggal 22 Februari 2020 Jo.

PerkaraNomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor 190 B/2019/ PT.TUN.JktJo.

Perkara Nomor 61 K/TUN/2020 Jo. Nomor190 B/2019/PT.TUN.Jkt Jo.

216 K/TUN/2021 tanggal 13 Juli 2021 dariInformasi Perkara Mahkamah Agung RepublikIndonesia (fotokopi Sesuai dengan print out);: Buku.

(PK) Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Peninjauan KembaliNomor: 52 PK/TUN/2021, yang pada pokoknya pada PutusanPeninjauan Kembali Nomor: 52 PK/TUN/2021 Menolak permohonanHalaman 143 dari 153 halaman Putusan Nomor: 210/G/2021/PTUN.JKTPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn.

Kemayoran, JakartaPusat;Halaman 4 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.Bahwa gugatan Penggugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negaraseperti yang dikemukakan pada Nomor 9 di atas, telah mendapatPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/G/2008/PTUN.JKTtanggal 29 Januari 2009 yang dibatalkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/B/2009/PT.TUN.JKTtanggal 22 Juni 2009 yang dibatalkan oleh Putusan MahkamahAgung No. 367 K/TUN

PutusanMahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali No. 95PK/TUN/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang Amarnya menolakPermohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali antara lain sekarang Tergugat dan Tergugat II;Dari Putusan Badan Peradilan Tata Usha Negara tersebut yangmempunyai kekuatan berlaku/mempunyai kekuatan hukum tetapadalah Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 yang Amarnya pada pokoknya adalah:a.

Memerintahkan Tergugat (Sekarang Turut Tergugat II) untukmencabut suratsurat keputusan tersebut;Bahwa salah satu pertimbangan dari Mahkamah Agung dalamPutusannya No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11 Februari 2010 adalah:Bahwa akibat ketidakcermatan Tergugat tersebut luas tanah yangtercantum 25.337 m2 dan senyatanya adalah hanya sisa seluas10.233 m2, ketidakcermatan juga timbul dengan terbitnya beberapakeputusan tata usaha Negara (Sertipikat) di atas tanah dalam SHMNo. 116/Pasar Baru(Vide Putusan Mahkamah

Agung aquo halaman 81);Halaman 5 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI13.14.LS,16.Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat melalui diterbitkannya Surat Keputusan Nomor:133/HGB/BPN.31/BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentangPembatalan 1 (Satu) SHM dan 31 (tiga puluh satu) SHGB, dimanaDiktum Ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) SHGByang telah disebutkan oleh Penggugat pada posita No. 9 di atastidak berlaku lagi

luas 1821 M2 ; Bahwa dengan terjadinya perubahan wilayah kelurahan dan adanyapemisahan atas tanah seluas 1.821 M2 dengan diterbitkan SHM No.1415/Gunung Sahari Selatan atas nama Penggugat, terbuktiperubahan telah terjadi atas SHM No. 116/Pasar Baru atas namaPenggugat dari seluas 25.337 M2 menjadi SHM No. 1409/GunungSahari Selatan atas nama Penggugat seluas 23.337 M2 ;Halaman 14 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa dari bukti P2a dan P2b yang berupa PutusanMahkamah Agung RI Nomor 367 K/TUN