ditentukan UndangUndang karena itu permintaanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara diperiksaPengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan suratmemori banding, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permohonanbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari secaraseksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang sidang Pengadilan TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,88keterangan saksi saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum sertakesimpulan maupun pendapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,No: 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 9 Oktober 2012 maka MajelisMajelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum,kesimpulan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa H.

Pidana secara bersama sama melakukan Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah tepat dan benar menuruthukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukuptepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan TIPIKOR

BERLIAN, SH., MHPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan96Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1. MARTINI MARJA SH, MH. MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH2. EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti,R. BERLIAN, SH., MH

10Desember 2015 ;7 Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari2016 ;8 Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;9 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 58/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;Terdakwa I.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksisaksidimaksud adalah sebagai berikut :1 NUGROHO;DIKI MULYA;SRI DEWI QORYANT;MICO FANJI TIRTAYASA;IMRON CAHYADI;DARYONO;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANNA;9 MOCHTAR EFFENDI.CoA Dn Ff W WN BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSANFAHMIdalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY. BB No.1253 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

kepadaTerdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih;e Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya tidak mempertimbangkanBarang Bukti No. 7 dan barang bukti No. 28 yang mengakibatkan status barangbukti tersebut tidak jelas;e Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilanmasyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dalam memoribandingnya telah mengajukan keberatankebaratan berikut;e Bahwa Pengadilan Tipikor

putusan perkara50yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalampenerapan hukum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam kontra memoribandingnya menyatakan tanggapantanggapan atas memori banding Penuntut Umumsebagai berikut;Pengadilan Tipikor

,selaku Advokat pada Kantor Hukum Mangku Mataram & Rekan yangberalamat di Perum Kamilan Ciracas Permei Blok F 20, Rt 002 Rw 004,Kelurahan Gelam, Kecamatn Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 Didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor32/SK.HUK/Tipikor/2019/PN.Srg.;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan memperhatikan:.

PT Aji Tama Mulya, dan pihak ketiga Tuan CaessarFarug Wirayudin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Achmad Ginanjar Pratama, S.Kom.;7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Serang, yang menerangkan bahwamasingmasing pada tanggal 16 Oktober 2019, Penasehat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tipikor Serang masingmasing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2019/PN.SRG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal21 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang ;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang kepada Penasehat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tanggal 19 Nopember2019,

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itudiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatBanding dalam pemeriksaan perkara aquo pada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah TahananNegara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka diperintahkanSupaya Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangantersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tipikor

Bukti T7Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat BadanKepegawaian Negara (BKN) Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018judul BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor tertanggal 2 Mei 2018;(Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 018/RILIS/BKN/VIII/2018 tertanggal6 Agustus 2018 yang berjudul: Per 31 Juli 2018, BKN Blokir307 Data PNS Pelaku Korupsi Berstatus incracht; (Fotokopi dari fotokopi);Siaran Pers Nomor: 019/RILIS/BKN/IX/2018 tertanggal4 September 2018 yang berjudul: Pertajam Penyikapan atasPNS Tipikor

Bukti T12judul Sebanyak 1.917 PNS Tipikor incracht Aktif Bekerja diPemerintanan Kabupaten/Kota tertanggal 13 September 2018;(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Kepala Kantor Regional XIl Badan Kepegawaian NegaraNomor: 07605/VI/KR.XII/92018 Perihal: Penyampaian dataPNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJTentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur

.005 RW.003, Kelurahan Busalangga, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; : Kristen ; = : Staf Ahli Fraksi Demokrasi Kasih Sejahtera DPRDKabupaten Rote Ndao, sekaligus Ketua PDI PerjuanganKabupaten Rote Ndao, mantan Wakil Ketua DRPDKabupaten Rote Ndao periode 2004 s/d 2009 ; ditahan oleh 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 3Maret 2014 ;3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014 ;5.

Penuntut .....5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;6 Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 8 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;8 Diperintahkan keluar berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 49/Pid.SusTPK/2014/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2014 ; Dalam persidangan ini Terdakwa Junus Fanggidae, SE didampingi PenasihatHukum bernama Philipus Fernandez,SH

1969;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

TjiptoPrasetyo Nugroho Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (Direktur RSUDKabupaten Lamandau) harus bertanggung jawab penuh atas perkara ini ;Bahwa didalam persidangan Terdakwa terlalu berbelitbelit dalammemberikan keterangannya sehingga jika dihukum terlalu ringandikhawatirkan akan ditiru/dicontoh oleh yang lainnya ;Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Majelis Hakim Yang Mulia,Perkenankan saya mencoba menyampaikan pemahaman hukum saya yangsangat terbatas atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Tipikor

Aswan Usman dan dijadikan alatpertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palangkarayasangatlah prematur dan cacat menurut aturan perundang undangan danhukum, sebab HPS yang dibuat melanggar 2 poin seperti yang dimaksuddi atas dan juga HPS tersebut belum diuji terlebin dahulu akankebenarannya menurut hukum normatif, sehingga bisa dipergunakanoleh hakim karena HPS tersebut terindikasi dibuat untuk membalasdendam atas kekecewaan yang bersangkutan, kenapa yangbersangkutan dicopot sebagai Direktur

Penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 27Ayat 7 yang dijadikan referensi hukuman atas kesalahan saya, oleh HakimPengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya sangat tidak bisa diterima,,,karenapasal ini sangat jelas wilayah hukumnya yaitu ada pada sanggahan banding/bupati sebagai sebuah kewenangan utama atau yang paling teringgi.

Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PID.SUSTPK/2016/PTPLK, tanggal 29 September 2016 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PalangkarayaNomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN Plk, tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimanatertera dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat(dissenting opinion) dari Hakim AdHoc Tipikor

ND ReTerdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh:Penyidik (tidak dilakukan penahanan); =" 20200 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28April 2OTG feeseseeee ener eter ene tiresHakim Pengadilan TIPIKOR sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei2013; 222 none nnnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27

Juli 2013 5Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 26 Agustus 2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu 1.

PUTUSANNomor 1742 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DEVI SARAH binti AGUS BAKRI;Tempat Lahir : Bandung;Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/4 Februari 1962;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Gugus Depan III/II RT 01 RW 04 Nomor78, Bekasi;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada

2010tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuanganbersamasama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaatau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR

2010tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuanganbersamasama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Nomor 296 K/Pid.Sus/2013Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang buktidalam perkara lain.7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/2011/ PT.Bdg, tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24Februari 2011, Nomor : 1122/Pid.B/2010/PN.Bdg, yangdimintakan

Tingkat Pertama yaitu PengadilanNegeri Bandung;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;e Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR

Nomor 296 K/Pid.Sus/2013MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dart Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/ 2011/PT. Bdg, tanggal 22 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 1122/PID/B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Februari 2011;a.MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa TEDIH SUPRIATNA, S.Sos.

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH.M.HUM. DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.ttdH. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.

Kredibel untuk tahap pemerisaan perkara pokok dipersidangan.Untuk mentersangkakan seseorang dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3UndangUndang Tipikor harus memenuhi minimal 2(dua) alat bukti yangrelevan dengan unsur deliknya, setelah ada putusan MK unsur delik dalamPasal 2 dan 3 itu tidak lagi menjadi delik formil, ia berubah menjadi delikmateriil, artinya unsur delik menimbulkan kerugian Negara harus benarbenar dibuktikan, dan unsur delik intinya / bestander deliknya adalahmelawan hukum artinya boleh

Unsur delik dalam pasal tersebut soal delik suap dalam tidakpidana tipikor yang tidak terkait dengan kerugian kKeuangan Negara, jadi alatbukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara tidak diperlukan,yang diperllukan surat yang ada kaitannya dengan unsur delik tadi misalnyaHalaman 44 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.SdaSurat yang menjanjikan akan memberikan sesuatu.

Validitas alatbukti itu penting janganjangan alat buktinya diperoleh dengan intimidasi,mencuri, diperoleh sebelum ada surat perintah penyidikan.Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara harus dibuktikan, bahwayang diperiksa itu Subyeknya berstatus sebagai pegawai negeri ataupenyelengara Negara yang sudah ditentukan dalam perundangundangan.Dalam undangundang tipikor sudah disebutkan secara limitative siapa sajayang disebut sebagai Pegawai negeri.Apabila unsur pegawai negeri atau penyelengara

Negara tidak terbuktimeskipun perbuatannya ada, rezim hukum yang berlaku hukum tindakpidana umum, undangundang pemberantasan tipikor itu termasuk undangundang khusus, ada hukum pidana administrasi ada hukum pidana khusus,kalau tidak termasuk kreteria pegawai negeri atau penyelenggara Negaratermasuk tindak pidana umum.Kalau tindak pidana umum penyidiknya adalah polri dan atau PPNS kalaumenyangkaut administrasi penal law seperti kepabeanan, cukai, kehutanan,undangundang pangan, tetapi penyidik tunggal

Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanNegeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2012S/d tanggal 11 Agustus 2012;4.Penahanan ditangguhkan sejak tanggal O1Agustus 2012 dan sampai dengan sekarangtidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 06 Maret 2012 No: 186/Pid.B/2011/PN.AMdalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur Tanggal 6 Maret 2012 No.186/Pid.b/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa HermansyahBin lbnu Syah untuk membayar denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah)e Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalammemori banding dan kontra memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurdan mohon agar Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Bengkulu menerima permohonan bandingdan menyatakan ;1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah)Demikian diputus dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2012,oleh Kami : Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH, sebagai HakimKetua Majelis, Hj.NURLELA KATUN SH.MH = danH.YUSANULI, SH,M Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PadaPengadilan Tinggi Bengkulu, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannyamengenai unsurunsur pasal 3 UndangUndang TIPIKOR tidakberdasar;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menyatakan terdakwa YOSINA TROCE INSYAF, SE. MM., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalamHalaman 42 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur pasal 3UndangUndang Tipikor dengan benar, jelas dan cermat;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;2.

MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 23 Oktober2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh: ES. SOELASTRI, SH.

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota , Ketua,ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti ,ttid.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014, dengan jenis penahanan kota ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Jambi sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11 Oktober 2014, denganjenis penahanan kota;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi sejaktanggal 12 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014, dengan jenis penahanankota; Halaman 1 dari 77 halaman Pts.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiJambi sejak tanggal 7 Januari s/d 7 Maret 2015, dengan penahanan kota;acoteess Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Jambi tanggal 22 Desember 2014 Nomor11/PEN.PID/TPK/2014/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkaradan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam mengambilkeputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyadalam dakwaan subsidair, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amarputusan pidana yang dijatunkan kepada terdakwa, dengan pertimbangansebagai berikut : Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat terdapatkekeliruan pengetikan pada amar putusan Pengadilan Tipikor

BETTY DESNITA, SH., MH dan ARONTA, SH., MPA.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terobuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. Hj.BETTY DESNITA, SH.MH LINTON SIRAIT, SH, MH.2. ARONTA, SH.

Berdasarkan alasanalasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa /Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ibnu Idris Alias BenuAlias Awi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa;2. Tetap menyatakan Terdakwa Muhibut Tibri terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;2.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskanperkara ini Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidanayang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Acehberpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang juga telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03Juni

Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangyang merupakan tindak pidana pencucian pasif; Berdasarkan alasanalasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa /Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Muhibut Tibri memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;2.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskanperkara ini Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidanayang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Acehberpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secarasaksama berkas perkara a quo, terdiri dari salinan resmi putusan Majelis HakimPengadilan

SP50/0.4.5.2/Ft.1/08/2014 tertanggal 19082014dalam perkara Tipikor a/n terdakwa Suharto bin Samidi Hadi Perwito, dkk dalpersidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2014.32.

Saksi Ahli bidang Hukum Administrasi dan Keuangan Negara khususnyakekayaan/keuangan negara yang dipisahkan pada BUMD atas permintaan Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri melalui Surat Direktur Tipikor BareskrimPolri No. B/259/III/2014/Tipidkor tertanggal 12 Maret 2014 dalam penyelidikandugaan Tipikor pelaksanaan lelang Hak Pengelolaan atas asset Pemprov DKIJakarta oleh PT JAKARTA PROPERTINDO Tahun 2012.50.

R219/23/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dalamPerkara Tipikor dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkarpada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yangdibiayai APBN TA 2006 s.d.

Sby.74, Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara dalam perkara tipikor pengalihan tanahDepartemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertanian danKehutanan UGM, Yogyakarta atas permintaaan Bantuan Ahli dari AsistenBidang Tipikor Kepala Kejaksaan Tinggi DIY melalui Surat No. B2803/0.4.5/Fdl/10/2014 tertanggal 2 Oktober 2014.75.

Saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor DIY perkara No. 22/Pen.Pid.SudTPK/2014/PN.Yk. tanggal 11 Maret 2015 dalam perkara a/n terdakwaProf. Dr. Ir. Susamto, MSc. bin Somowiyarjo, dkk. (perkara tipikor pengalihantanah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertaniandan Kehutanan UGM, Yogyakarta).90.

Tetapi apabila mencermatisurat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa JaksaPenuntut Umum telah berpendapat bahwa TERBANDING telah terbuktimelakukan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 2 UU RI No.31Halaman 103 dari 129 halaman Putusan Nomor : 28/PID.SUSTPK/2020/PT KPG1:2:1.3.Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUH Pidana;Bahwa penerapan pasal 2 UU Tipikor tersebut, menunjukan bahwaJaksa

THERIK sertamelakukan pencairan dan pembayaran 100% terhadap pekerjaan yangbelum selesai 100% merupakan tindakan yang harus diartikan sebagaiPerbuatan Penyalagunaan Kewenangan dalam Jabatan TERBANDINGsebagai Penjabat Kepala Desa;Bahwa hal ini disebakan karena meskipun secara teoritis, PerbuatanPenyalahgunaan Kewenangan merupakan bagian dari perbuatanmelawan hukum, tetapi sangat TIDAK TEPAT apabila Terdakwaditerapkan Pasal 2 UU Tipikor.

Bahwa sesuai pasal 4 UUD Tipikor mengatakan bahwa pengembaliankerugia keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapusdipidananya pelaku pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal3 Akan tetapi dalam penjelasan atas UUD Tipikor Pasal 4 mengatakanbahwa Dalam hal pelaku tindak pidan korupsi sebagai manadimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsurunsurpasal dimaksud,maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara tidak menghapuskan pidan terhadap pelakutindak

Hal ini sangat berbeda dengan 4 (empat) putusanPengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa memberikan tanggapansebagai berikut :> Bahwa penerapan pasal 2 UU Tipikor tersebut, menunjukan bahwa JaksaPenuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap perbuatanTERBANDING.

Tingkat Pertama telah tepat dan berdasarkan pada faktafaktahukum sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidair tidakperlu dipertimbangkan lagIi;Menimbang, bahwa mengenai aspek pemidanaan, terkait apakah tepatpidana penjara yang dijatunkan menurut Pengadilan Tipikor

: Mojokerto.Umur /tanggallahir : 53 Tahun/ 10 Mei 1965.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan / : Indonesia.KewarganegaraanTempat tinggal : Wonosari Rt O04 Rw. 002 Desa Wonosari,Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.Agama > Islam.Pekerjaan : Kepala Desa Wonosari Kecamatan NgoroKabupaten Mojokerto.Terdakwa ditahan dengan jenis oleh:1.2.3.Penyidik tidak dilakukan Penahanan;Penuntut umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 15 Nopember2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN Surabaya dengan TahananRutan sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNSurabaya sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret2019.Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Nomor : 187/ Pid.Sus TPK / 2018 / PN.Sby. tanggal 24 Januari 2019;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ABDUL FATAH,SH MH, MOCH.

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yangsesuai dengan kehendaknya.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyekperbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psykhisnya), yaituadanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 21 Agustus 2017 s/d 19 September 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 November 2017 ;Hal 1 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT KPG9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember2017 s/d tanggal 18 Desember 2017 ;10.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 8Februari 2018 ;12. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d tanggal 9 April2018 ;Terdakwa Drs, DAUD NDAKULARAK ALIAS DAUD dalam perkara inididampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H.