Menyatakan terdakwa HERU SUSANTO Bin JOKO WIYONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dana tau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98ayat (2) dan ayat (8) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2.

AGUS BUDIHARTA,Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal07 Juli 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor :1381/2017/NOF berupa Tablet logo LL benar tablet dengan bahan aktifTriheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo.

maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 196

Suriansyah alias Ica bersamasama memperjualbelikan obat keras jenis LL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Jo.

yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan serta membahayakankesehatan dan nyawa orang lain;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehinggamemperlancar proses persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

Menyatakan Terdakwa Didi Sudirman Alias Opang Bin Jaman telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obatdengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sebagaimana di maksuddalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.

Didi Sudirman Alias Opang BinJaman tersebut yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa Jika obat jenis Dextromethorphan diminum tidak sesuai dosis makaakan menimbulkan pusing, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut.Sedangkan manfaat dari obat jenis Dextromethorphan adalah untukmeredakan batuk kering.

genggam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi denganpara pembelinya dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapanpuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obatobat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196

pasien dengan resep dokter di saranapelayanan kefarmasian, seperti apotek, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasirumah sakit, oleh tenaga farmasi Sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dilarangmenyimpan dan mengedarkan obat telah terpenuhi;Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN MjlMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

membahayakankesehatan para pembelinya; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentangPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulanginya lagi; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak danisteri;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196

yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1Menyatakan Terdakwa AHMAD MARZUKI BIN MASIRANbersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standartdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196

AGUS BUDIHARTA selakuKALABFOR Cabang Surabaya, yang pada pokoknyamenyimpulkan bahwa barang bukti berupa empat butir tablet warnaputih logo LL dan satu butir tablet dalam keadaan pecah denganberat netto 0,703 gram adalah benar tablet dengan bahan aktifTriheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DaftarObat Keras.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan DakwaanTunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196

untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Perbuatan terdakwa merusak generasi muda/bangsa ; Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yanghendak memberantas peredaran obatobatan terlarang/kerasKeadaan yang meringankan :Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya danbersikap sopan selama dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangilagi ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat, ketentuan Pasal 196

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Budi Daeng alias Ilwang Sungup bin Arifin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirisendiri;Hal. 7 dari 23 hal. Put.

shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Irwanto Alias Iwan bin Saka;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Maret 2015Nomor : 196

/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, yang dimintakan banding;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan

menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalammemberantas Narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi SamarindaNomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015, yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196

Nomor 2008 K/Pid.Sus/2015Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 36/PID/2015/PT.SMR, tanggal 25 Mei 2015, yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa BUDI DAENG DULLA alias IWAN SUNGUP binARIFIN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahatsecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau

maupun apoteker sehingga tidak sepatutnya menjual obat Carnophentanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang di mana untukpelayanan dan pengedaran obat Carnophen harus melalui Apotek dan harusdengan resep dokter sedangkan pemakaian dan pengelolaannya dilakukanoleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi Pemerintah dan atau Sarana PelayananKesehatan berijin lainnya yang mempunyai kKewenangan mengedarkannya.Perbuatan terdakwa Urifah Binti Munasib sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196

jenis Carnophen;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, apakah Terdakwadapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan18Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan faktafakta yang telahdiperoleh selama persidangan ;Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan ALTERNATIF yaitu;Kesatu. : Melanggar pasal 196

Dakwaan mana akan dibuktikan berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan Majelis Hakim, memilin dakwaan alternatif Kesatu yaitumelanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor: 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dengan unsur unsur sebagai berikut ;1. Barang siapa ;2. Dengan sengaja ;3.

Antipiretik (pereda demam), tidak termasuk narkotika maupunpsikotropika ; Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat,tidak termasuk narkotika maupun psikotropika ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsurmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangikejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;Uang tunai sejumlah Rp. 67.200, (enam puluh tujuh ribu dua ratusrupiah).Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis makadirampas untuk negara ;25Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakanterbuktibersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amarputusan dibawah ini ;Memperhatikan, ketentuan Pasal 196

Bahwa transaksi Jual Beli tersebut dapat dibuktikan dengan SURATKETERANGAN dari Kepala Desa Kumain, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, dengan nomor : 471.15/14.06.11.2002/196/2020. Bahwa atas dasar Jual beli tersebut, maka Penggugat hendak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas namaTergugat menjadi atas nama Penggugat.

Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kumain Nomor471.15/14.06.11.2002/196/2020 atas nama Oloan Simarmata tertanggal 7September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti, P1;2. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kumain Nomor471.15/14.06.11.2002/196/2020 atas nama Amjoes tertanggal 7 September2020, selanjutnya diberi tanda bukti, P2;3. Fotocopy Kartu. Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK3172041209580011 atas nama Oloan Simarmata, telah diberi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti, P3;4.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal11 April 2014, berwalikan ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa emas1/2 (setengah) suku tunai, status perkawinan jejaka dan perawan dan perkawinantersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, KabupatenMuara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/39/TV/2014 tanggal 21 April2014.Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.ME,Halaman 1 dari 13.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tentang kewajibannyaapabila akan menceraikan isterinya;Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), danmut'ah sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa Pemohon guna memperkuat dalildalil permohonannya telah mengajukanalat bukti tertulis dan saksisaksi di persidangan ;Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto copyfotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,sehingga telah beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwapermohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupabukti surat dan 2 dua orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alatalatbukti tersebut;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta NikahNomor 196/39/IV/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama

196/PID.SUS/2015/PN.Mjy

PUTUSANNomor : 196/PID.SUS/2015/PN.Mjy DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA wonnnnn= Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : KATENO Bin RAJIMUN;Tempat lahir : Madiun;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 07 April 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dsn.

.835.756 ( Delapan ratus ribu tiga puluh lima ribu tujuh ratus limam puluh enamribu rupiah ) ; Perbuatan terdakwa sevagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87ayat (1) huruf C UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan ; $2 2222 ===wenn nnnnnn Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Setelah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 196

MJY tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196 / Pen.Pid / 2015 / PN. MJY tanggal 11 Agustus2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;wannnnnnn Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi masingmasing memberikan keterangan dibawahsumpah sebagai berikut ;1.

satu obat yang dibatalkan izin edarnya adalah obat SomadrilComposetum yang kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengansurat dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NapzaNomor : PW.02.03.353.3.07.13.3041 tanggal 16 Juli 2013 perihalpenarikan obat mengandung karisoprodol yang meminta kepadaPimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi untukmelakukan penarikan kembali obat tersebut dari peredaran sejakditerimanya surat tersebut.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196

Perkara : PDM53/MAUME/12/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut ; 1.Menyatakan terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBI alias BOBIbersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / AtauPersyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutusebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama melanggarpasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYMUNDUS LUJI BOBIalias BOBI dengan

pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka PengadilanTinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri MaumereNomor : 148/Pid.Sus/2013/PN.MMR tanggal 12 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ; coneo= Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jopasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;sono Mengingat, ketentuan Pasal 196

21 S 196 3%4COW? UYigi@wCX6O?7?~fiG@E 2E2a0U.b*ILEr j)6,7101% ba6aiOSDy Tdlu IZAMUyYC;21Y,2 AC 3h>222/H727PK 7772222777712#i?7Z5Mie6PX 7AP?2EOOE k7i ?taEVx alW~,r(u);A22f 2? 2%$OO@i? v5 y#c@h@I? 24 U?OSieii!ka%$ sioU g*3 06jay2MUp?< b@a 24? 1w@!i0O0 RLX ,? 4? Ue?A p?2)227A??vuE Tw8tt A!ij1?234@84 e=?A1?2UP"(o3eli@ liCAd5a6$AiiyO ?A&$A24O ADO < 2?AU43y 06al?H? K? @ yhFAn+%4 2D$ejORIV47201s6% U#" ? H( 3B A%2%wibxz,yitAI7 it TOE+A6 ~Kziy 2?F xrz3%4ct UdEB?pyBpzxd g&6" Kx4b7IU Abiz@i,'6?

Pandegiling No. 196, Surabaya,60262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2021,sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secaratertulis berdasarkan Surat Pencabutan tertanggal 09 Agustus 2021 ( terlampir )di persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutanbelum ada pembuktian maupun saksi dari Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkaraperdata tersebut dalam register perkara Nomor

mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1)2)Menyatakan Irpan Khoerudin Bin Uci Sanusi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau' persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 196

Hexymeryang mengandung Trihexyphenidyl tanpa didukung adanya keahlian sebagaitenaga kesehatan atau apoteker dan caracara Terdakwa dalam pengadaan,penyimpanan, penyaluran dan penyerahan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan terancamnya jiwa ataukesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melaluiprosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dankewenangan apoteker;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

pendidikan / keahlian dalam bidangkefarmasian;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196

obat hexymer untukmengobati penyakit parkinson ( penurunan degenerasi saraf) dan penyakitschoprenia, dan untuk mendapatkan obat hexymer haruSs menggunakan resepdari dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengandemikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Terdakwa merasa bersalan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi kembali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Oleh karena itu Putusan Nomor 34/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 April 2016 tidak dapat lagidipertahankan dan harus dibatalkan.Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TelahSalah Menerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan danPKPU Karena Menyatakan Daftar Pembagian Kedua Sekaligus Penutup tanggal24 Februari 2016 Memiliki Kekuatan Hukum Tetap6.

Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salahmenerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan danPKPU.

Hal ini disebabkan oleh karena putusan atas perlawanan/keberatanterhadap daftar pembagian belum dapat disebut berkekuatan hukum tetapkarena masih tersedia upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.Pasal 196 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:"1. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.2.

Putusan Nomor 555 K/Pdt.SusPailit/2016tanggal 21 April 2016 sebagaimana yang diajukan Pemohon Kasasi dalammemori kasasi a quo;Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan Pasal 196 ayat (1) dan (2)Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.614 m2 (semula HGB No. 196/Kec. Mergangsan, Kel Wirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl.

(semula HGB No. 196/Kec Mergangsan, KelWirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl. Sultan Agung No. 26 RT/RW 02/01 Wirogunan, Kota Yogyakarta, atas nama ....... berdasarkan Akta JualBeliNo. 14/AJB/X/PPAT/1990 tanggal 18 Oktober 1990 di hadapan Ny. SOEMIMOEDITO MARDJIKOM, S.H., Notaris/PPAT Yogyakarta, dan sekarang telahmenjadi Hak Milik, SHM No. 01653/WRG atas nama Rr.

Nomor : 344 K/AG/2009 tanggal 17 April 2012;e Mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunanrumah di atasnya seluas 1.614 m* (semula HGB No. 196/Kec Mergangsan, KelWirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl. Sultan Agung No. 26 RT/RW 02/01 Wirogunan, Kota Yogyakarta, atas nama ....... berdasarkan Akta JualBeliNo. 14/AJB/X/PPAT/1990 tanggal 18 Oktober 1990 di hadapan Ny.

Namun karena bukti tersebut sesuai dengan bukti P.1, maka buktitersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis tersebut dan keterangan saksisaksi yang diajukan para Pelawan, dinyatakan terbukti bahwa telah diletakkan sita eksekusiatas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.614 m* (semula HGB No. 196/Kec Mergangsan, Kel Wirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl.

Akibat hukumnya, sita eksekusi yang telahdiletakkan atas dasar penetapan tersebut harus diangkat dengan memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atassebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 1.614 m* (semula HGB No. 196/KecMargangsan, Kel Wirogunan, Kampung Bintaran), saat ini dikenal dengan Jl.

Islam yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIDalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Terlawan.Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan perlawanan para Pelawan untuk sebagian;2 Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang benar;3 Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2011/PA JS. tidakberkekuatan hukum;4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk Mengangkat sitaeksekusi yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnyaseluas 1.614 m* (semula HGB No. 196

sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobatyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan melanggar Pasal 196

Mengobati Efek EXTRAPIRAMIDAL yang tidak diinginkan dari obattertentu (missal anti psikosis pada penyakit Skizoprenia/gangguan jiwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo Pasal98 ayat (2) UU R.I Nomor: 36 Tahun 2009 tentang kesehatanHalaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47 / Pid.Sus / 2019 / PN.KbmMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

HEXYMER adalah antara lain :e Mengobati penyakit PARKINSONe Mengobati Efek EXTRAPIRAMIDAL yang tidak diinginkan dari obattertentu (missal anti psikosis pada penyakit Skizoprenia/gangguanjiwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196

Tidakmengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYLtermasuk dalam Daftar Obat Keras/ daftar GMenimbang, bahwa manfaat dari pil jenis HEXYMER adalah antara lain :Mengobati penyakit PARKINSON dan Mengobati Efek EXTRAPIRAMIDAL yangtidak diinginkan dari obat tertentu (missal anti psikosis pada penyakitSkizoprenia/gangguan jiwa.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengandemikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukumMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 196 sebagaimana dimaksud Pasal 196 jo Pasal98 ayat (2) UU R.I Nomor: 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47 / Pid.Sus / 2019 / PN.KbmMENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa NUR ISKANDAR ALIAS KWJING BINKASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalamPasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi dari dakwaantersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsisebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksisaksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

merk ASUS type Zen phone 4Cwarna hitam putih dengan plip cover warna hijau muda merkmercury ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian kefarmasianmaupun tentang obat kesehatan ;= 3'Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur dakwaan PenuntutUmum yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196

ataukemanfaatan mutu tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa,sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah danmeyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalamdakwaan tunggal melanggar Pasal 196

kesehatan masyarakatkhususnya generasi muda;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang pantas dan memenuhirasa keadilan masyarakat;Mengingat dan memperhatikan Pasal 196

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 196

Laboratorium ForensikHalaman 5 dan 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN.kbmCabang Semarang, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : BB2540/2020/NOF danBB2541/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut diatas adalahnegatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandungTRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196

karena terdakwa hanya lulusan SMPKelas 2 dan terdakwa nekat mengedarkan obat hexymer kepada orang laindengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang maupun dapatmenggunakan obat hexymer tersebut sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 196

memenuhistandarmutupelayananfarmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintahMenimbang bahwa Penyerahan pil hexymer kepada masyarakat /perorangan harus Berdasarkan Resep dokter dan tidak diperjual belikan secarabebas ;Halaman 23 dan 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN.kbmMenimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 51 tahun 2009 Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwaPenyerahan dan Pelayanan obat berdasarkan Resep dokter di laksanakan olehAPOTEKTER;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

obatobatterlarangKeadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktumHalaman 25 dan 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN.kKbmputusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengankesalahannya;Memperhatikan, Pasal 196

HK.04.1.35.13.3534 sudah ada, kerena surattersebut sifatnya masih ditujukan kepada pihak yang memproduksi obat jenisdextrometorphan sedian tunggal;bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai pelanggaran ketentuanUndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengenai tanpakewenangan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana ketentuan pasal 196 Jo.Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Kesehatan;Terhadap keterangan ahli di atas terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak adamengajukan

HK.04.1.35.13.3534 sudah ada,kerena surat tersebut sifatnya masih ditujukan kepada pihak yang memproduksiobat jenis dextrometorphan sedian tunggal; bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai pelanggaran ketentuanUndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengenai tanpakewenangan mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana ketentuan pasal 196 Jo.Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Kesehatan;e Bahwa terdakwa dan saksisaksi membenarkan barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan sebagai

membuktikannya sedangkan untuk dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua penuntut umumyang akan dipertimbangakan berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang selanjutnya dihubungkan dengan unsurunsur pasal dari dakwaankedua dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang berbentukAlternatif, pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 196

dari obatobatan yang diedarkannya, yang jelas terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan dalam mengedarkannya;Menimbang, dengan demikian unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu menurut Majelis Hakim telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebut diatas, makaperbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur dari Pasal 196

UndangundangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua penuntutumum sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenanganmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang didakwakan danperbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo.Pasal 98 ayat (2) dan ayat

Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI HAMDANI Als DANI Bin (Alm)ABDULLAH ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanFarmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)UURI.No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan;2.

Pasal 198 Jo 108 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan. 222222 2n on nena nn nnn nnn nnn nnn nn ee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan . 29222 2222222 2 222 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan 1 (Satu) orang saksi sebagai berikut:1. Saksi MASNI Binti MISNAN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa kenal dengan.

bahwa tidak ada saksi yangdapat menguntungkan saya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 196

atau Dinas Penanaman Modal danPerizinan terpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten, sedangkanuntuk Obat Keras dan Narkotika Psikotropika hanya boleh di jual di apotika yangmemiliki Izin dari Dinas Kesehatan Atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinanterpadu satu pintu Pemerintah Kota atau Kabupaten dan harus menggunakanResep Dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi dan ParaAhli maka unsur Ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas obatobat ilegal;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyadidepan persidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, Pasal 196

Untuk menguatkan 196 30701199703 1002PELAKSANAAN /HUKUMAN PUTUSAN PENGADILANKurunganaes