PUTUSANNomor 662 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. SELFIA, bertempat tinggal di Jalan Bora Indah, RT 03 RW010, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah;2.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negarasebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.

., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 14 Februari 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 45/Pdt.SusPHI/2018/PN Pal.;4. Menyatakan bahwa eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi dahuluTergugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.

Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PERANAN DAN KEDUDUKAN PT.PERTAMINA SEBAGAI TURUTTERGUGAT DALAM PERKARA IN ; =2oonn nee14 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 57 UndangUndang Nomor152 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

No. 79/G/2014/PHISby.1213mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menghukumTergugat untuk membayar hakhak Penggugat dan membayar biaya yang timbuldalam perkara ini.

, perselisihanpemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh dalam satu perusahaan; 17 Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentukdi lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;4 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa TurutTergugat tidak terikat dengan suatu hubungan hukum apapun dengan ParaPenggugat apalagi hubungan industrial karena

Hubungan industrial tersebuthanya terjadi antara pengusaha SPBU dengan pekerjanya (Para Penggugat)3030dan Para Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang menunjukkan bahwaPara Penggugat mempunyai hubungan industrial dengan Turut Tergugatsehingga gugatan Para PenggugatHal, 26 dari 58 hal, Put.

Industrial DinasSosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sesuai Anjuran Mediator Nomor :567/3096/404.3.3/2013 tertanggal 16 September 2013; n Menimbang, bahwa oleh karena isi anjuran ditolak Tergugat, maka ParaPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor : 79/G/2014/PHI.Sby. sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Industrial padaHalaman 4 dari 22 hal.

kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 20 Februari 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal22 Februari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Bahwa Tergugat tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara a quo karenaTergugat tidak melaksanakan anjuran yang dikeluarkan mediatorpada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Selatan, sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;4.

Bahwa Tergugat tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial .......... ;4.

Industrial, makadipandang adil PHK dengan kompensasi sesuai pertimbangan Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

PUTUSANNo. 552 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1. CEPI FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Kp. Cilisung No.274Rt/Rw 003/016 Desa Sukamenak Kec. Margahayu, KabupatenBandung;2. WAN RIDWAN, bertempat tinggal di Cisurupan Rt/Rw003/005 Kel.Cisurupan Kec. Cibiru Bandung;3. HERI HERDIAWAN, bertempat tinggal di Gg.

No. 552 K/PDT.SUS/201 1Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung padapokoknya atas dalildalil: .

Putusan Sela .10.Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melakukan tindakan bertentangandengan hukum, maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Mohon HakimPengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinyamemerintahkan Tergugat membayar secara tunai pesangon kepada ParaPenggugat setelah di potong gaji terakhir kecuali Penggugat Il belummenerima gaji terakhir, sebagai berikut:a.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.SUBSIDAR :Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Bandung berpendapat lain, mohonputusan/penetapan yang seadiladilnya (ex aequa et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa, GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)1.1.

provisi dalam permohonan putusan sela yangdimohonkan oleh para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 319.000, (tigaratus sembilan belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PengadilanNegeri Kls 1A Bandung tersebut telah dijatunkan dengan hadirnya kuasahukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, kemudian terhadapnya olehHal. 7 dari 13 hal.

PUTUSANNomor 19/Pdt.SusPHI/2019/PN TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan memutus perkara perkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamgugatan antara :Wahyulidar S.Selang, Karyawan pada PT.Bank Tabungan Negara ( Persero)Tbk, beralamat di JIl.Sultan Knaerun, Kelurahan MakassarBarat, Rt/Rw 001/001 Kota Ternate, melalui kuasahukumnya Rusdi Bachmid

Cabang Ternate, yangberkedudukan di JIn.Pahlawan Revolusi No.152, Kode Pos97721, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2Desember 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan

H Chasan Boesoiri,bahkan dalam angka 9 huruf c Risalah Perundingan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 Agustus 2019 Tergugatmengaku mengetahui kondisi sakit yang dialami Penggugat;Halaman 2 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2019/PN TteLes10.11.12.Bahwatindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat adalah perbuatan yang kurang manusiawi karenaTergugat harusnya mempertimbangkan kondisi kesehatan Penggugat yangtidak dapat Penggugat abaikan

Industrial;Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antaraTergugat dengan Penggugat belum memperoleh penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka sebagaimana ketentuanketentuan pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demihukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat angka (3) dan(4) dikabulkan, dan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) UUK 13 tahun2003 Pengusaha maupun

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp421.000,00(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, pada hari Jumat,tanggal 31 Januari 2020, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua ,Rokhana, S.H. dan Heri Purnomo, S.Si masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.SusPHI/

PUTUSANNomor : 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan,memeriksa dan memutus perkaraperkara perselisinan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraQugatan antara := 222 n= nnn nn nnn nnn enn noe ne nnn cnn nnn cnn ee neeRUDIANTO, Tempat/ Tanggal lahir : Medan /10 Juli 1974,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, Alamat Jalan Cemara Pasar

penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 19Januari 2016 dalam Register Nomor. 14/Pdt.SusPHV2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan dan permasalahannya adalahsebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Pekerja/oburuh yang selama ini bekerja di PT.JOHNSON & JOHNSON INDOENSIA (ic.

Industrial (vide UU RI No. 02 tahun2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial).17.Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadapPenggugat, dengan cara menyuruh atau memerintahkan Penggugatmembuat surat pengunduran diri adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM karena diduga dilakukan dengan tipu muslihat dan tanpaPENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,maka pemutusan hubungan kerja

industrial Penggugat dengan Tergugat ;Halaman 26 dari 18Putusan PHI Nomor :14/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hariRabu,tanggal 22 Juni 2016, oleh kami, NAZAR EFFRIADI, SH sebagai HakimKetua, BENRI SITINJAK, S.Si.,SH.

PUTUSANNomor 467 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) PUSAT(PERSERO), berkedudukan di Jalan Letjend M.T. Haryono, Kav. 61,Jakarta PO Box 4127 Kebayoran Jakarta, cq. PT.

Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut:A.

Industrial padaPengadilan Negeri Kupang, permohonan mana disertai dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang tersebut pada tanggal 1 Juni 2015;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telahdiberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 Juni 2015,kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang

Industrial Kupangdalam putusan Nomor 01/Pdt.SusPHI/2015/PN.Kpg telah melakukankekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yangberlaku sehingga oleh karenanya mohon kiranya yang terhormat MajelisHakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Kupang Telah MelakukanKekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Yang BerlakuDengan Menyatakan Bahwa Suami Penggugat Merupakan Sub Unit DariTergugat Dan Harus

Industrial Kupangdalam putusan Nomor 01/Pdt.SusPHI/2015/PN.Kpg telah melakukankekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum berlaku,sehingga oleh karenanya, mohon kiranya yang terhormat Majelis HakimKasasi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kupang Telah MelakukanKekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Yang BerlakuDengan Menyatakan Bahwa Perjanjian Antara Suami Penggugat NikolausDjeramu (Alm) Dengan

PUTUSANNo.085 PK/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisinan hubungan industrial dalam peninjauan kembalitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :IKIAN MIE/IRA, bertempat tinggal di Pucang Sawit Rt.01Rw.04, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada : Delina Armaya F., Kabag. Personalia PPGunung, beralamat di Jalan Ir.

AD8796 BU ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supayamemberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;3. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat karena PHK sesuai Pasal 169 ayat 1 huruf (d) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4.

Menetapkan biaya perkara ini secara nihilSubsidiar :Apabila yang terhormat Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohondalam peradilan yang baik mohon putusan seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.04/G/2008/PHI.Smg. tanggal 29 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

peninjauanKembali :Bahwa telah berjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatadalam Putusan Kasasi Perselisihan Hubungan Industrial No.677K/Pdt.Sus/2008 jo.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang No.04/G/2008/PHI.Smg. sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf "f: UndangUndang No.14Tahun 1985 jo. UndangUndang No.5 Tahun 2004 ";1.Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Hubungan IndstrialSemarang yang dibenarkan oleh Hakim tingkat Kasasi padahalaman 13 diantaranya dinyatakan pada pokoknya bahwa dariduplik poin 10 terbukti bahwa Penggugat dinyatakanHal 6 dari 10 hal Put.

Industrial pasal 81, gugatan ini diajukan masihHal.1 dari 19 hal.

No. 526/Pdt.Sus/2007dalam tenggang waktu 1 tahun terhitung sejak Surat Keputusan Tergugattentang skorsing kepada Penggugat dikeluarkan pada tanggal 13 Februari2006 ;Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 82, gugatan ini diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Baratsesuai wilayah hukum tempat Penggugat bekerja yaitu di Kantor Bank BTN(Persero) Cabang Cirebon ;ALASAN GUGATAN :Bahwa kasus

Industrial hanyasebatas sebagaimana yang ditentukan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004,sehingga seharusnya gugatan ini diajukan ke Peradilan Tata UsahaNegara bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;4.

Industrial, namun hasil perundingan tidak menghasilkankesepakatan dengan tidak adanya kesepakatan, maka berdasarkan ketentuanpasal 152 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PenggugatRekonvensi berhak mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungankerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung supaya memberikan

No. 526/Pdt.Sus/2007permohonan mana kemudian disertai memori kasasi yang memuat alasanalasan, yarig diterima di Kepaniteraan Pengadillan Hubungan Industrial tersebutpada tanggal 11 Mei 2007 ;Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon/Tergugat yang padatanggal 11 Mei 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal15 Mei 2007 ;Menimbang, bahwa

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial No. :2/PdtSus.PHI/2019/PN.Dps telah diputuskan secara Verstek yang amarlengkapnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI :Halaman 2 dari 21 Hal Nomor 931/Pdt.Bth/2020/PN.Dps1. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetap!tidak hadir2.

Bahwa Para Pelawan (Para Tergugat) tidak paham mengenai Objek darigugatan yang diajukan, Objek gugatan perlawanan dari Para Pelawan(Para Tergugat) Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial No.2/PdtSus.PHIEKS/2019/PN.Dps tertanggal 18 September 2019, padahalputusan yang memberikan Hak kepada terlawan (Penggugat) ialahPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019.5.

Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah diberitahukan pihakTegugat (Terlawan I) pada 18 November 2020, namun Pelawan (Terlawan1) tidak melakukan upaya kasasi sehingga sejak tanggal 6 Desember 2019Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa Terlawan (Penggugat) telan mengaukan somasi kepada Pelawan (Tergugat I) pada 12 Maret 2020 untuk memenuhi isi putusan PutusanPengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS dengan ikhtikad baik namun tidak adatanggapan.Bahwa Terlawan (Penggugat) mengajukan Permohonan anmaning terhadapPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri DenpasarNomor 12/Pdt.SusPHI/2019/PN.DPS, kemudian hal ini baru denganditanggapi oleh pihak Pelawan (Terlawan 1) .Majelis Hakim yang muliaSaudara Pengacara Para Pelawan (Para Tergugat) yang kamihormati,Serta Sidang yang kami muliakan.DALAM EKSEPSIHalaman

Nebis in Idem, dengan alasan permasalahan yang sama telah diputussebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Denpasar dengan Nomor Perkara 12/Pdt.SusPHI/2019/PNDPStertanggal 18 September 2019 ;4.

PUTUSANNomor 750 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:ROLF XANDER MONTEIRO, berkedudukan di Parek RoyaleTower 3, Apartment 1844, Jalan Gatot Subroto 3539, JakartaPusat 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kholfk,S.H., dan kawan, keduanya Para Advokat atau Penasehat Hukumdan Konsultan Hukum pada kantor Abdul Kholik

Industrial untuk meletakkansita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak guna pakai selama masakontrak Penggugat pada:a.

Ruangan kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Jalan Kertajaya123, Surabaya, Jawa Timur;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:A. Dalam Provisi:1.Mengabulkan permohonan provisi Penggugat selurunnya;2.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 37/Padt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;2.

Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa tidak terdapat hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi yang ada adalah perjanjian kerja jasa konsultan yang dalamperjanjian jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase, sehinggaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang mengadili perkara a quoMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa

PUTUSANNomor 163 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkatlekasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:EKA CHANDRA SAFARI, bertempat tinggal di Taman Sari Persada BlokB1 No. 15 Rt. 001/ Rw. 015, Cibadak Tanah Sareal, Bogor 16166,BENY KURNIAWAN, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai,Delatinos Hacienda Mexicano C9 No. 3 Serpong Tangerang Selatan P,INDRA RIZKY, bertempat

Merpati Nusantara Airlines(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukanHal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.SusPHI/2013gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatHal. 6 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.SusPHI/2013menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun adaverzet ataupun kasasi (uit voerbar bij vooraad).Berdasarkan uraianuraian dan faktafakta tersebut di atas, mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberkenan memutuskan halhal sebagai berikut:Dalam Tindakan PendahuluanMeletakkan sita jaminan barang milik Tergugat terhadap: Rincian barang/hartamilik

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah secara jelas dan tegasmendefinisikan apa yang dimaksud dengan perselisinan hak. Perselisihanhak adalah perselisinan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibatadanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuanperaturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama;7.

PertimbanganJudex Facti atas penilaian keabsahan Surat Keputusan Direksi berdasarkanUndangUndang No. 40 Tahun 2007 telah menyimpang dari substansi pokokperkara yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu besaran nilai uang pisah.Sejatinya dalam Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal istilan Direksisebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 40 tahun 2007 yang tundukpada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial hanyamengenal Pengusaha dan Pekerja sebagai para pihak yang terikat dalamhubungan

PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk, yang beralamat di Jalan : RayaSurabaya Mojokerto, KM. 44, Kabupaten Sidoarjo, yangdalam perkara ini diwakili oleh kKuasa hukumnya bernama : 1.SURYOWANTO, Manager Hubungan Industrial PT. PabrikKertas Tjiwi Kimia Tbk, dan 2. ERIE SETIABUDI, StaffHubungan Industrial PT.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tok, dengansurat kuasa khusus, tertanggal. 13 Februari 2017, yang untukselanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Hal. 1 dari 26 hal. Put.

Bahwa sesuai dengan UU No 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 96 yang berbunyi :1. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihakpengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanaHal. 5 dari 26 hal. Put.

Penggugat mohon Kepada Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untukmemutuskan terlebin dahulu tuntutan dalam provisi ini denganmemerintahkan Tergugat memberikan hakhak Penggugat selama prosesPerselisinan Hubungan Industrial;DALAM PROVISI :1.Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;2.

industrial sebagaimana tertuang dalampasal angka 16.

PUTUS ANNomor : 65/G/2013/PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnne Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:ANA SUSWATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : karyawan PT.

SUN HYUN INDONESIA, yang beralamat di Dusun Panjejeran Desa Gunung GangsirKecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;wonnnee Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut; nn Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARAwonnene Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

PUTUSANNomor 66/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihnan hubungan industrial padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:ASRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT EkaJaya Multi Perkasa, Alamat Desa Tanjung Bindu, KelurahanTanjung Bindu Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat,Provinsi Sumatera

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 7 Mei 2019 dalam Registrasi Nomor 66/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.

Bahwa oleh karena halhal yang disampaikan oleh PENGGUGAT telahberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, MAKA telah berdasarkanhukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1A Palembang Menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun adaupaya hukum yang dilakukan TERGUGAT,Berdasarkan uraianuraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Cq

Industrial dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 66/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.1.

Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara a quo sebesar Rp146,000.00 (sertus empat puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hariSelasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Kami Hotnar Simarmata, S.H.,M.H., sebagaiKetua Majelis, Haryanto, S.H., M.H., dan Tarsidi, S.H.

2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Kelas IA Khusus pada tanggal 02 November2020 dalam RegisterNomor 347/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut :1.

Industrial (vide UU RI No. 02tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPara Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepadaPenggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang adalahmerupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadapPenggugat;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap ParaPenggugat adalah TIDAK

Industrial,selanjutnya diberi tanda bukti P15;Fotocopy Risalah Perundingan/mediasi Perselisihan Hubungan Industrial,selanjutnya diberi tanda bukti P16;Fotocopy Anjuran penyelesaian Perselisihan PHK dari Dinas Tenaga kerjaKota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti P17;Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Uang Pesangon, selanjutnya diberitanda bukti P18;Fotocopy Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan,selanjutnya diberi tanda bukti P19;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14

Industrial biaya yang timbul dalamperkara a quo dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundangundanganlain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1.

Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp311.000, (tiga ratussebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hariJumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H..,MHumsebagai Hakim Ketua, Dian Alifya, S.E..S.H dan Meilinus A.G.P.H.Gulo, S.H.

PUTUSANNomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN Mtr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Matarammemeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:UMAR THAYYIB, lakilaki, lahir di Pejanggik, 15 Januari 1988, agama Islam,pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DusunPongkor, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah,Kabupaten Lombok Tengah,

Sadewa No.15A, Lingkungan Banjar Mantri, Kelurahan Cilinaya,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 044/A.F&P/SK.PDT.PHI/XII/2021tanggal 13 Desember 2021, yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadian Negeri Klas IA Mataram tanggal 13 Desember2021 dengan Register Nomor 54/SK.PHI/2021/PN.MTR, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Mendengar kedua

Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram gunamendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum alas perselisihanhubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 13 ayat(2) huruf a UndangUndang No. 02 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (UU 02/2004), yang menyatakan:...1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau

Bahwa untuk menjarnin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat,rnaka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Matararn untuk menghukum Tergugat membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;20.

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hariSenin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H. sebagaiHakim Ketua, Dari Triastutie, S.H.,M.H. dan Hijri Samsuri, SH.

PUTUSANNomor 47/Pdt.susPHI/2019/PN.PbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara :SUGIANTO, Lahir/Umur Seruway,05 Maret 1973/45 tahun dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada Kennedi Sitorus dan HotmanSidauruk.SE, Selaku Pengurus Serikat Pekerja Bongkar Muat Sebangayang

berkedudukan di JIn.Gajahmada Kelurahan Talang Mandi Duriberdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 05 Mei 2019 yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 163/SK/PHI/2019/PN.Pbrtanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai .........

Industrial,serta ketentuanketentuan hukum lain yangbersangkutan ;MENGADILIl.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugatsebesar Rp. 1.194.000 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat RibuRupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari :Rabu 28 Agustus 2019 oleh : ASRTIWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim KetuaMajelis, MUHAMMAD FAUZI, S.E., dan ELIAS HAMONANGAN PURBA, S.E.

., masingmasing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 47/Pdt.SusPHI/2019/PN Pbr tanggal 7 Mei2019 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua,didampingin oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NOVITA SARI ISMAIL,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan

ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah salahalamat;3.

Nomor 574 K/Pdt.SusPHI/2015sebelum adanya putusan hakim pengadilan pidana, oleh karenanya sebelummemutuskan pokok perkara, Para Tergugat mohon ke Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls.

Tentang Kurangnya Subjek Hukum dalam Gugatan.Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalamPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 190/PdtSusPHI/2014/PN Bag. tertanggal 15 April 2015 yang sebagaimana pertimbanganpada halaman 43 putusan Pengadilan Hubungan Industrial a quo yangmenyatakan:Menimbang, bahwa aksi mogok kerja yang dilaksanakan Para Tergugatsesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d)..... sebagai penanggungjawab pemogokan adalah Ketua dan Sekretaris Serikat

Industrial, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu:Pasal 3(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannyaterlebin dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untukmencapai mufakatDan apabila gagal dalam bipartit, maka dilanjutkan ke Mediasi danpengadilan hubungan industrial, ini berarti perselisihan terhadap sahatau tidaknya pemogokan tersebut wajib terlebin dahulu diselesaikanmelalui bipartit dan mediasi dan tidak bisa langsung

Nomor 574 K/Pdt.SusPHI/2015 Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2015 dan kontramemori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan judexfacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial) sudah tepat danbenar (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum),

Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia NomorSKEP/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil KamarDagang dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;.

Bahwa kewenangan APINDO sebagai organisasi yang menunjukperwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial adalahsesuai dengan amanat dan kewenangan yang telah diberikan olehDewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)berdasarkan Surat Keputusan nomor : Skep /121/DO/V1I/2016 tanggal10 Juni 2016 tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industridalam Kelembagaan Hubungan Industrial;4.

:Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalamKelembagaan Hubungan Industrial ditetapkan oleh AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO) setelah dikonsultasikan oleh KADINsesual dengan tingkatan organisasinya;5.

Bahwa tata cara Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalamKelembagaan Hubungan Industrial ditunjuk melalui APINDO padakenyataanya juga diberlakukan bagi selurun anggota KelembagaanHubungan Industrial pada segala tingkatan kota dan propinsi di seluruhwilayah hukum Republik Indonesia lainnya;JUSTRU penunjukan perwakilan KADIN oleh KADIN sendiri padaKelembagaan Hubungan Industrial tingkat apapun tidak pernah diaturdan diamanahkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus KamarDagang dan Industri

hubungan industrial, sertaHalaman 55Putusan No.18/G/2018/PTUNTPImemiliki Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin dan Kartu tanda AnggotaLuar Biasa Kadin Indonesia bagi Asosiasi;15.Bahwa tata cara Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalamKelembagaan Hubungan Industrial ditunjuk melalui APINDO padakenyataanya juga diberlakukan bagi selurun anggota KelembagaanHubungan Industrial pada segala tingkatan kota dan propinsi di seluruhwilayah hukum Republik Indonesia lainnya;JUSTRU penunjukan perwakilan KADIN