Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 TERGUGAT melukan aksibalasan terhadap PARA PENGGUGAT yang melakukan aksi mogok kerjadengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkanseluruh pengurus / pimpinan SB KIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankankegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungan pabrik / perusahaan.Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomor surat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 17 Januari 2009 dan surat dengan No.

Dan anakperusahaan ;Hentikan intimidasi, interfensi dan diskriminasi serta kebebasan dalam berserikat.Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2009 Penggugat melaksanakan mogok kerja yang dilanjutkan tanggal 15 Januari 2009 kemudian tanggal 16 dan 17 Januari 2009,TergugatBahwa, pada tanggal 03 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Kamnasar dan kepada Sdr.

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam KMK575 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UUPPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaanPasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa KMK575 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namunPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 sebagaipengganti KMK575 yang muatannya sama dengan KMK575secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal

ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 179/B /PK/PJK/2017kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkapbahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah terkait denganperolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakandi unit perkebunan

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Dan Asas Akuntabilitas;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkanpada asas:Kepastian hukum;Profesionalitas;Proporsionalitas;Keterpaduan;Delegasi;Netralitas;Akuntabilitas;Efenktif dan efiesien;Keterbukaan;Nondiskriminatif;Persatuan dan kesatuan;Keadilan dan kesejahteraan;danm. n.KesejahteraanBahwa merujuk pada Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No.28TATOO

Indonesia No.11 Tahun 2017 dan berakibat hilangnya hakhak kepegawaian Penggugat;Bahwa oleh karena tidak ada usulan Pyb kepada PPK dalam prosespenerbitan Objek Sengketa, maka tidak dapat dihitung hari kerja prosespenetapan Objek Sengketa hal ini nyatanyata bertentangan dengan Pasal266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB Il pada Pasal 2menegaskan Penyelenggara kebijakan

2010, tanggal 22 Maret 2010 ;Foto kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0004/KV/V1/21213/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ;Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 822.456/BKD/2018, tanggal 2 Januari 2018, Perihal : Kenaikan Gaji ;Foto kopi Keputusan Depsrtemen Pendidikan dan Kebudayaan No: 32277/A2/KP/1998, tanggal 17 Pebruari 1998 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Penjamin MutuPendidikan Sumatera Utara No. 22379/C21/LL/2004 ;Foto kopi Piagam Penghargaan Lembaga Kebijakan

PerguruanTinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar.tahun 1965 tertanggal 19Oktober 1965), dimana keberadaan Penggugat sebagaimana akandiuraikan di bawah ini:(1)(2)(3)Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang : PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;Kedua : Mengesahkan segala kebijakan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, tentang PenyerahanPembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada YayasanTrisakti, yang diktumnya antara lain:MenetapkanPertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaanUniversitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telahdiambil Yayasan Trisakti dalam membina danmengelola Universitas Trisakti sejak tanggal2/ Januari 1966 sampai dengan berlakunyaKeputusan ini.Ketiga

Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria maupun peraturanperundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah, pengurus hakhak tanah,pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitandengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh Presiden;Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo. P.P.

Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melukan aksi balasan terhadap ParaPenggugat yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengeluarkan kebijakan sanksiskorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkan seluruh pengurus / pimpinan SBKIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungana.13.pabrik / perusahaan.

Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomorsurat :066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugattetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut ;Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan tergugat melakukan balasan terhadap mogokPara Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEF PT.

Bahwa, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009,Tergugat mengeluarkan sanksi skorsing kepadaPara Penggugat ;e Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2009 Tergugat mengeluarkan kebijakan PHK sepihakkepada Sdr. Margono dan kepada Sdr.

Ketidaktepatan waktupembayaran sangat merugikan Para Penggugat karena sebagai orangyang telah purna bhakti/jjabatan maka uang pesangon/purna bakti sangatdiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupunkeluarganya.Perubahan kebijakan PT Tourisindo yang mengakibatkan berkurangnyajumlah hakhak Para Penggugat dengan alasan sesuai dengankemampuan perusahaan merupakan kebijakan yang tidak jelas dantidak terukur, dan dengan demikian kebijakan tersebut tidakHalaman 11 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2018

memenuhi kewajibannya karena kondisiperekonomian yang lesu dan posisi Penggugat berada di Negara Australia;Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, mengirimkan surat Peringatanlll/Terakhir kepada Penggugat, yang menegaskan agar Penggugat melunasiselurun tunggakan kreditnya paling lambat tanggal 22 Mei 2019, danterhadap surat Peringatan Ill/terakhir ini pun Penggugat tidak mampumemenuhinya;Bahwa sejak adanya pandemi covid19, Penggugat berada di NegaraAustralia, dan kesulitan kembali ke Indonesia karena kebijakan

nilai jaminan danmenetapkan harga limit lelang sebesar Rp. 12.370.000.000, (duabelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);31.Bahwa Tergugat secara melawan hukum menetapkan berlakunya bungadan denda setiap hari/oulan yang diketahui pada tanggal 13 April 2021, totalkewajiban Penggugat menjadi Rp. 13.882.261.775,04 (tiga belas milyardelapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuhratus tujuh puluh lima koma nol empat);32.Bahwa secara nyata dan formil, Tergugat menetapkan kebijakan

ataskebijakan/perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan lelang jaminankredit secara melawan hak dengan menurunkan nilai limit lelang jaminanmilik Penggugat secara sepihak dan tanpa sepersetujuan Penggugat (Secaramelawan hukum), yang merupakan bentuk perbuatan curang yangmerugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya sangatberalasan menurut hukum bila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakansebagai perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal dan tidakberkekuatan hukum;34.Bahwa kebijakan

ICUR menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tidakmelihat secara lebih fokus realita dan masalah empiris peradilan pidanayang berhubungan dengan kasus narkotikafile:///F:/uji20materil%20PP%2099/Kebijakan%20Revisix20PP%2099%20Tahun%202012%20 Tidak%20Menyentuh%20Akar%20Masalah%0 %20ICJR.htm;Bahwa Kepala Lapas Kelas Il B Ketapang, Hensah berharap agarpemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyrakatan.

(Bukti P9);10.Fotokopi Artikel Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 5Agustus 2016 berjudul Kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012 tidak menyentuh akar masalah. (Bukti P10);11.Fotokopi Media Online Ketapang News tanggal 3 November 2016 berjudulTerganjal PP 99, Napi Narkoba Frustasi. (Bukti P11);12.Fotokopi Media Online Detik News tanggal 24 April 2017 berjudul Uangmakan napi tembus Triliunan Rupiah, Revisi PP Mendesak.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2017Sehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkanoleh Pemerintah merupakan kebijakan hukum (/egal policy) yangdiberikan UndangUndang' serta justru. dalam rangkamelaksanakan perintah UndangUndang;.

mengurangi vulume suara azan,bahwa pernyataan itutidak benar,menteri agama tidak pernah mengeluarkan pernyataantersebut.Bahkan dalam Instruksi Direktur Jend3eral Bimbingan MasyarakatIslam Nomor : Kep:/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengerassuara di masjid,Langgar dan Mushola huruf D dan angka 5 menyatakan : darituntutan Nabi,suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harusditinggikan.Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalahtidak dapat di perdebatkan .Jadi tidak ada kebijakan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Video yang diposting oleh Terdakwadalam akun Youtube APR DAKWAH adalah timbulnya rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras , dan antar golongan (SARA) yang tercermin dalamkolom komentar atas video tersebut.Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.Perbuatan

Jadi tidak ada kebijakan KementrianAgama yang menyatakan untuk mengurangi volume apalagi laranganmengumandangkan adzan dengan pengeras suara.

Januari 2013 yang diangkat berdasarkan KeputusanBupati Madiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 Januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diHal 2 dari 40 perkara Nomor 27/PID.SUS/TPkK/2015/PT.SBY.Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun Nomor 1 tahun 2003 tanggal 2 januari 2003 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

Madiun selama satu periode sejak 2 Januari 2003 sampaidengan 2 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiMadiun tahun 2003Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desa diNomor 1 tanggal 2 januari 2003 tentangKabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiunnomor 323 tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa jabatanKepala Desa di kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, mempunyaitugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desaberdasarkan kebijakan

danTermohon juga mempunyai financial advisor/Penasehat Keuanganyang telah menghitung kemampuan bayar Termohon kepada ParaPemohon yaitu sebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaanpembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabilaTermohon mendasarkan penundaan pembayaran termin ke 5 tersebutdikarenakan Pandemi Covid 19 dan Termohon terhalang melakukanpembayaran karena Perbankan tidak beroperasional dikarenakanadanya Penarikan uang/rush money besarbesaran sehingga BankIndonesia mengambil kebijakan

jugamempunyai financial advisor/Penasehat Keuangan yang telahmenghitung kemampuan bayar Termohon kepada Para Pemohonvant Ssebanyak 12 Termin yang mana pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga apabila mendasarkanPe of a (ma pembayaran termin ke 5 tersebut dikarenakan Pandemiyf BovidA Porhenken tidak beroperasional dikarenakan adanya Penarikang dan Termohon terhalang melakukan pembayaran karenaYe, aanigaugh money besarbesaran sehingga Bank IndonesiaSy he on gt 2SS cn,4mbil kebijakan

M/3/HK.04/III72020 tentang PerlindunganPekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahandan Penanggulangan Covid19, Termohon harus menghentikan seluruhaktifitas perkantoran demi mencegah mewabahnya virus Covid19, faktatersebut juga membuktikan Keadaan Kahar terkait Covid19 sebagaiPandemi yang mengakibatkan perubahan peraturan Perundangundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah.PB Bahwa ebih lanjut sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khususaril sh Z Ibuketa Jakarta Nomor 361 Tahun

umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur / the general principles of good administration), khususnya azaskepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "yang dimaksuddengan 'asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan

PP 28/2005 merupakan ketentuan yang memaksa yangmenurut hukum administrasi negara bersifat limitatif atau tidak dimungkinkanadanya kebijakan diskresi; 3 Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara tagihan BHPIPSFR untuk Tahun Pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011, serta Penetapan Penundaan Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 adalah terhadap Keputusan TUN yangberbeda dengan Objek Sengketa sehingga tidak dapat mengecualikan kewajibanTergugat

Perlu menjadi perhatianMajelis sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan Tergugatmerupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum di bidang keuangan negarayang tidak memberikan ruang bagi dilakukannya diskresi atau kebijakan ;5.

Asas Kepastian HukumBahwa Tergugat telah mempertimbangkan asas kepastianhukum dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahanyang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat.b.

ahlimelihat ada yang salah dalam norma UU ASN khususnya pasal 87 ayat (4)huruf b tetapi kurang lengkap, dia kondisional artinya ditambahkan frasamisalnya apabila hakim tipikor memberikan hukuman tambahan pencabutanhak untuk menjadi PNS; 222 2n eneBahwa putusan yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu apabilayang dirujuk dalam kasus ini putusan tipikor maka harus mengikuti, kecualimerujuk putusan lain lagi; Bahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan

Yang menjadirujukan kita sebagai orientasi tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah nilaiHalaman 30 dari 44 Halaman Putusan No. 95/G/2019/PTUNKPGnilai knususnya nilai kKeadilan. UU hanya pedoman untuk mencapai keadilanitu. Kapan diterapbkan asas? Bukan hanya soal kekosongan hukum, yaituapabila terjadi problem, yang paling mudah mengikuti yurisprudensi, yanglebih sedikit membutuhkan pemikiran adalah penerapannya menjabarkan asasyang lebih tinggi. Peradilan TUN membuka dua kemungkinan itu.

ASEP S guna Pelunasan administrasi CPNS 2019 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tanggal 16 Februari 2017 ;- 1 (satu) lembar Daftar usulan tambahan dan kebijakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Formasi Tahun 2016-2017 ;- 1 (satu) lembar Surat Penetapan NIP CPNS 2018 nomor usul : S-122/SJ-5/2019, dengtan NIP 198405042019062026 tanggal 28 Februari 2019 ;- 1 (satu) lembar Surat Penetapan

teknis dan memberikan dukunganserta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;Yang berfungsi untuk : Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran; Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;Yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja AmpatNomor : SK .821.232274, tanggal O7 September 2012 tentangPengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat

Fungsi Saksi adalah :a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif danefesien;b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencanasecara terencana, terpadu dan menyeluruh;Halaman 79 dari 216 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN MnkHal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Raja

Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah IImempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaandan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah dibidang keuangan daerah;Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan denganPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan denganpenggunaan anggaran dari ABPD, Tahun 2011 s.d.

PengadaanUmumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Halaman 137 dari 216 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkj.2015 sdDirektur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);Sertifikasi yang dimiliki :a.1997 Pelatinan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan KerjasamaBappenas dan LPEM UI;. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan PemberianBantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;. 2000 Pelatihnan Tentang

Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah LuarNegeri kerjasama Bappenas dan Bank Dunia;. 2000 Pelatinan TOT Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintahkerjasama Bappenas dengan LAN;Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku DirekturPenanganan Permasalahan Hukum LKPP adalah;a.Memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap permasalahanpermasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang timbul pascapenandatanganan kontrak;.

1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial:;Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial:;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial:;g.

AZHAR Nomor : 033101054289502berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 PengurusKecamatan Galang.e Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIATmengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antaraPengurus BMGTPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketuapengurus BMGTPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam gunamembahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guruguru TPQ Kota Batam.

) dan Ayat (2) huruf h dan huruf jPeraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

,e Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Pemberdayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;e Pengendalian dan Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahanDesa; Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan PenyelenggaraanPemerintahan Desa;e Pelaksaan Tugas Lain yang diberikan Kepala Badan suatu pokokdan fungsi;Dan selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor62 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan DanBelanja Desa Tahun 2016 dan tersangka A.

,M.APsebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa memiliki tugas pokok yaitu:Merencanakan Operasional, memberi tugas, memberipetunjuk,menyediakan, mengatur,mengepaluasi dan melaporkanpenyelenggaraan tugas khusus bidang Pemerintahan Desa (ViaPeraturan Bupati Nomor 26 Tahnun 2006); Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalahmengatur dan merencanakan sistim Pemerintahan Desa secaraAdministrasi , Kepala Bidang Pemerintahan Desa merupakan JabatanAdministrasi bukan Jabatan Pengmbil Keputusan/ Kebijakan

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan Desa;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkandalamAPBDesa dan;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatasbeban APBDesa ;3.

,MAP,sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa adalah Jabatanadministrasi dan bukan jabatan Pengambil Keputusan/Kebijakan; Dalam sistim Pemerintahan Daerah, atasan Kepala Desaadalah Camat selanjutnya Kepala Badan/Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa kemudian Bupati, sementara Kepala Bidangadalah hanyalah hubungan administrasi dan koordinasi dalam halPemerintahan, bukan dalam hal Pembangunan dan Ekonomilebihlebih dalam hal Pembelian/Pengadaan lampu Jalan; Bahwa Terdakwa A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos.

Menetapkan Kebijakan mengenai APBD;b. Menetapkan PTPKD;Hal 54 dari 65 halaman putusan perkara pidana No.30/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,C. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Desa;d. Menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang ditetapkandalam APBD;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranKeuangan Desa;3.

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016merupakan kebijakan Terbanding.

Karena belum dicabut atau diganti,sesuai dengan prinsip Fair Play atau Public Trust in Tax Administrationdan AsasAsas Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), PemohonBanding secara sah dapat memanfaatkan surat (kebijakan) Terbandingtersebut untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh atasBarang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak selama masa eksplorasi danmeminta pengembalian atas kelebinan Pajak Masukan;Bahwa karena Terbanding belum melakukan penyerahan yang terutangPajak Pertambahan Nilai, maka

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara;3. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;4.

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/2016dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknyamasingmasing (Ibid.hal. 12)":Bahwa mengacu pada pendapat para ahli a quo, Majelis berpendapatbahwa walaupun surat Terbanding tersebut bukan merupakan peraturanperundangundangan, namun surat tersebut merupakan kebijakan/pendapat resmi yang dibuat oleh Terbanding sendiri yang ditujukankepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, sehingga merupakansikap resmi pemerintah yang dapat diterapbkan kepada PengusahaKontrak

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/201612.13.14.15.belum dibiayakan;Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan dari DJPkepada institusi atau entitas tertentu, sehingga seharusnya tidak dapatdigunakan sebagai sumber hukum untuk kasus dalam entitas lain selaindalam surat tersebut;Bahwa Majelis dalam memutus sengketa terikat pada ketentuan dalamPasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwaPutusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan

diadakanpembahasan dan masingmasing komisi mempunyai hak untukmenambah maupun mengurangi anggaran, setelah dari komisidikembalikan ke Ketua Dewan kemudian di ajukan ke Panitia AnggaranDewan untuk dibahas kalau sudah selesai dimintakan persetujuan padaGubenur setelah dari Gubernur nanti dibawa ke paripurna sampai 2(dua) kali dengan penyampaian pandangan umum itu pun kalau adayang tidak sesuai maka dapat dicoret ;Bahwa dalam APBD ada dana pensiun masuk pos bantuan lainlain ;Bahwa yang menentukan kebijakan

dana lainlain adalah Bupati ;Bahwa kebijakan Bupati tidak tertulis biasanya secara lisan ;Bahwa seingat saksi waktu pembahasan di Eksekutip tidak adamembahas dana persiapan pensiun ;45Bahwa mengenai APBD itu setiap tahunnya ada perubahan anggarandan dana periapan pensiun itu diajukan pada saat perubahan Anggaran ;Bahwa di Eksekutip tidak dibahas tetapi di Dewan dibahas melaluikomisikomisi dan juga di Paripurnakan ;Bahwa pada saat Paripurna dari Eksekutip hadir bersama Ketua danAnggota Dewan ;Bahwa

belanja lainlain itu adalah ada pada Setda untukmenunjang belanja pegawai bukan untuk pesangon Dewan ;Bahwa mengenai Anggarang Belanja Esekutip ada sendiri dananggarang Belanja untuk Legislatip ada sendiri dan masingmasing adaperdanya ;Bahwa pada saat Ahli mengaudit tidak ada temuan baik Ketua maupunAnggota Dewan yang mengembalikan uang kesejahteraan pensiun ;Bahwa APBD setelah disahkan ditindak lanjuti dengan perda kemudianbagian keuangan tinggal melaksanakan pembayaran ;Bahwa Ahli tidak memeriksa kebijakan

untuklegislatif.Bahwa SKPD Bagian Keuangan yang mengusulkan anggaran adalahSub Bagian Anggaran.Bahwa semua rencana anggaran dibahas dalam rapat Panitia AnggaranEksekutif (PAE) termasuk dana bantuan persiapan pensiun.Bahwa saat pembahasan anggaran di Panitia Anggaran Eksekutif tidakada penolakan atau pembahasan mengenai dana bantuan persiapanpensiun karena dana bantuan persiapan pensiun merupakan kebijakanBupaiti.Bahwa dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) setiap posanggaran yg merupakan kebijakan

Bupati tidak pernah dibahas danlangsung disetujul.Bahwa pos anggaran yang merupakan kebijakan Bupati antara lain :bantuan ke Persibat, bantuan ke setiap Kecamatan, bantuan PKK dantermasuk juga bantuan persiapan pensiun untuk PNS maupun anggotaDPRD.Bahwa uang bantuan pensiun besar dan jumlahnya ditentukan olehBupaiti.Bahwa untuk menyusun anggaran adalah ada namanya tim penyusunanggran yang dipimpin oleh Sekda dan Terdakwa sebagai seketarisnya ;Bahwa dalam APBD hanaya ada Pos bantuan saja namun dilamnyaadalah

(1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010:> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Halaman 20 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

AZHAR Nomor : 033101054289502berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIlV/2011 PengurusKecamatan Galang.Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIATmengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antaraPengurus BMGTPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh selurun Ketuapengurus BMGTPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam gunamembahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guruguru TPQ Kota Batam.

) dan Ayat (2) huruf h dan huruf jPeraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :> Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaiFungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan