Jasakon Nusa Jaya (asli).1 (satu) lembar surat Nomor : 003/JNJ/MKAHJ/082016 tegurankepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8Agustus 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : 003/JNJ/MKAHJ/082016 instruksi ke3kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 22Agustus 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : 004/JNJ/MKAHJ/082016 tegurankepada Kontraktor pelaksana PT.

Guna KaryaNusantara tanggal 18 September 2016.1 (Satu) lembar surat Nomor : 004/JNJ/MKAHJ/092016 instruksi ke4kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 20September 2016.1 (Satu) lembar surat Nomor : 005/JNJ/MKAHJ/092016 instruksi ke5kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 24September 2016.2 (dua) lembar surat Nomor : 006/JNJ/MKAHJ/102016 tegurankepada Kontraktor pelaksana PT.

Guna Karya Nusantara tanggal 3Oktober 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : 007/JNJ/MKAHJ/102016 SuratPermohonan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantaratanggal 05 Oktober 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : 008/JNJ/MKAHJ/102016 suratinstruksi kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantaratanggal 12 Oktober 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : O006/JNJ/MKAHJ/102016 instruksikepada Kontraktor pelaksana PT.

Guna Karya Nusantara tanggal 27Agustus 2016.2 (dua) lembar surat Nomor : 004/JNJ/MKAHJ/092016 teguranKontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 8September 2016.2 (dua) lembar surat Nomor : 004/JNJ/MKAHJ/092016 teguranketerlambatan kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna KaryaNusantara tanggal 18 September 2016.1 (Satu) lembar surat Nomor : 004/JNJ/MKAHJ/092016 instruksi ke4 kepada Kontraktor pelaksana PT.

Guna Karya Nusantara tanggal20 September 2016.1 (Satu) lembar surat Nomor : 005/JNJ/MKAHJ/092016 instruksi ke5 kepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal24 September 2016.2 (dua) lembar surat Nomor : 006/JNJ/MKAHJ/102016 tegurankepada Kontraktor pelaksana PT. Guna Karya Nusantara tanggal 3Oktober 2016.1 (satu) lembar surat Nomor : 007/JNJ/MKAHJ/102016 SuratPermohonan kepada Kontraktor pelaksana PT.

., sebagai Sekretaris Daerah KabupatenBondowoso tertanggal 07 Januari 2021;Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/74/430.4.2/2021 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana atas nama Syaifullah, S.E.

dengan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor:188.45/326/430.4.2/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang PemindahanPegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di Lingkungan PemerintahKabupaten Bondowoso dengan Jabatan baru sebagai Pengolah DataKesejahteraan Sosial, Seksi Kesejahteraan Sosial pada KecamatanSukosari, Kabupaten Bondowoso;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati BondowosoNomor: 188.45/326/430.4.2/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentangPemindahan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor:188.45/74/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang PengangkatanDalam Jabatan Pelaksana adalah benar dan sah serta sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.3. Menyatakan menolak untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBondowoso Nomor: 188.45/74/430.4.2/2021 tanggal 12 Januari 2021tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana.4.

;Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Bondowoso,Nomor : 188.45/326/430.4.2/2021, tanggal 31 Maret2021, tentang Pemindahan Pegawai Negeri SipilJabatan Pelaksana Di Lingkungan PemerintahKabupaten Bondowoso, atas nama H. Syaifullah, S.E.,M.Si.

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/74/430.4.2/2021 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana atas nama SYAIFULLAH, S.E.

Ayat (2)menyebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN.Mjkpencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PenetapanPengadilan Negeri oleh penduduk ;Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undangundang nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Peristiwa Pentinglainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang, bahwa atas perubahan tanggal lahir membawa konsekuensi hukumyang sistematis, sebab perubahan tanggal lahir bisa membuat subyek hukum menjadihidup dan mati, cakap dan tidak cakap bertindak di muka hukum, kewajiban dan hakwaris, dan konsekuensi lainnya.Menimbang, bahwa menurut hukum jika terjadi perubahan dalam aktapencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

, harus diberikan keputusanhukum oleh Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta pencatatan sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkandengan bukti surat, knhususnya bukti P4 terungkap bahwa benar dalam Akta KelahiranPemohon terjadi kekeliriuan terhadap fakta kelahiran yang sesungguhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam perkarapermohonan ini yang bernama Sri Wahyuni dan Selli Dwi Laviani diperoleh faktabahwa

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Kelahiran tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang untuk segera mencatatkan peristiwa Kelahiran anak Pemohon tersebut didalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Kelahiran tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Deli Serdang untuk segera mencatatkan peristiwa Kelahiran anak Pemohontersebut didalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atasnam a anak Pemohon tersebut :4.

anak Pemohon yang bernama ALIF AYUNA DEW, yang dilahirkandi Tanjung Morawa, pada tanggal 26 MARET 2008 dan merupakan anak dari pasangan suami istriyang bernama WIBAWA dengan DEWI SRI WULAN ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwakelahiran wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Kelahiran tersebut setelah Penetapan iniberkekuatan hukum tetap ke Instansi pelaksana yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kab.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Member ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5754/DISP/JP/1999/1999tanggal 13 Otober 1999 yang semula bernama HALIMATUN SAADIAH menjadi HALIMA SAADIAH;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian nama Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Majelis Hakim Permohonan a quo untukmemberikan putusan sebagai berikut :1.dL.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Member ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama pada KutipanAkta Kelahiran Nomor : 5754/DISP/JP/1999/1999tanggal 13 Otober 1999yang semula bernama HALIMATUN SAADIAH menjadi HALIMA SAADIAH;Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian namaPemohon tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DK! Jakarta Cg.

bertentangan dengan adat suatu daerah danbukan pula merupakan gelar, sehingga permohonan Pemohon pada petitum point 2patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon agar Pengadilan Negerimemerintahkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKotamadya Jakarta Pusat, untuk mencatat mengenai perubahan/ perbaikan namaPemohon tersebut di Akta Kelahiran Pemohon, namun karena setiap pendudukwajio melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminyakepada instansi pelaksana

Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian namaPemohon tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 1044/Padt.P/2018/PN. Jkt. Brt.Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cg. Suku DinasKependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;4.

SEMAMPIR KotaSurabaya;e Bahwa pemohon sampai sekanang mi belum memiliki Akta Kelahiran ;Menimbang, bahwa di dalam permohonan aquo, Pemohon memohonpenetapan tentang Akta kelahiran Pemohon, oleh karena hingga saat ini Pemohonbelum pernah didaftankan kelahirannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Sidoarjo yang meliputi tempat domisili Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan permohonan akta kelahiran diperuntukkanmencatatkan peristiwa penting kepada instansi pelaksana tentang kelahiran anakdan

yang terlambat dicatatkan sewaktu melahirkan dapatdicatatkan pada catatan sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannyaMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:(1 )Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1 ) yangmelampaui batas 60 (enam puluh han) sampai dengan (satu) tahun sejaktanggal kelahiran. tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkanpersetujuan Kepala Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;( 3 ) Ketentuan lebih lanjutmengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) dan ayat (2 ) diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 65 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana

Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari sejak dikeluarkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeritersebut untuk melaporkannya ke Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk membuatcatatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan KutipanAkta Pencatatan Sipil;.

, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikanHal. 5 dari 6 hal.Pen.No.9/Pdt/P/2014/PN.BTdalildalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonanPemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahantersebut kepada Instansi Pelaksana

Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahantersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Bukittinggi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut danberdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmembuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil danKutipan Akta Pencatatan Sipil;4.

denganketerangan para saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasanHalaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 375/Padt.P/2019/PNSmndan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohonberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana

atauUPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dankemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dankutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan

, pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan PengadilanNegeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Catatan Sipil Kabupaten Bloraberdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan iniditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama

Tabalong untukKeperluan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, HonorariumTim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen /Administrasi Tender, Belanja Modal PengadaanInstalasiTe@IQBON Fo > = on = 2 = ee 6 ee ce ee Ss ame eS ee1 (satu) lembar Kwitansi No.

Rekening : 5.2.1.01.01tanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan HonorariumPenanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatandan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan PengadaanAlat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 11.500.000,1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Penanggung JawabPemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan StafAdministrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studiodan Komunikasi ; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02 tanggal 24Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim PengadaanBarang

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Uwais Alkorni, menjadi Abdul Hofi:
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

yang disediakan untuk itu, Pengadilanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UndangUndang No 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makaPenetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan olehHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 34/Pdt.P/2019/PN SitPenduduk kepada Instansi Pelaksana

aktaPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 tersebut di atas,maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalahPemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini,selambatlambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, selakuInstansi Pelaksana

Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan iniselambatlambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan,kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSitubondo selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta KelahiranAnak Pemohon. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanpinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta PencatatanSipil Anak Pemohon tersebut di atas;Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 34/Pdt.P/2019/PN Sit4.

HABSYI dan FETUM telah menikah di KUA Mayangan, Probolinggo ;Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, di Sukoharjo pada hariJUMAT, tanggal 03 SEPTEMBER 2010, telah dilahirkan seorang anak lakilakiyang kemudian oleh Pemohon diberi nama : MUHAMMAD KIAN AL HABSYI anakdari pasangan suami istri : HUSIN BIN ALI AL HABSYI dan FETUM ;Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.5, ternyata atas kelahirananak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KIAN AL HABSYI, oleh Pemohontidak melaporkannya kepada Instansi Pelaksana

Administrasi Kependudukan yaituDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebutdiatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMADKIAN AL HABSYI belum dicatatkan pada Instansi Pelaksana AdministrasiKependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,dan oleh karena anak Pemohon lahir pada hari JUMAT, tanggal 03 SEPTEMBER2010, sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMADKIAN

melampui batas waktu lebih dari 1 (Satu) tahun sejaktanggal kelahiran ;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon yangbernama MUHAMMAD KIAN AL HABSYI telah melampui batas waktu lebih dari 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, maka diperlukan Penetapan dari PengadilanNegeri Surakarta sebagai dasar pencatatan peristiwa kelahiran anak Pemohonyang bernama MUHAMMAD KIAN AL HABSYI dalam Register Akta Kelahiran danterhadapnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;Menimbang, bahwa sebagai pelaksana

bahwa sesuai dengan alat bukti P.3, pada tanggal 14 Juli 2008 diSurakarta Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUJIRAHAYU ;Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, di Surakarta pada hari SENINtanggal 13 SEPTEMBER 2010, telah dilahirkan seorang anak lakilaki yang kemudianoleh Pemohon diberi nama ARFAN WIRA SEJATI ;Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.5, ternyata atas kelahiran anakPemohon yang bernama ARFAN WIRA SEJATI, Pemohon tidak melaporkannyakepada Instansi Pelaksana

Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Surakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut diatas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama ARFAN WIRA SEJATIbelum dicatatkan pada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yaitu DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dan oleh karena anak Pemohonlahir pada hari SENIN tanggal 13 SEPTEMBER 2010, sehingga pencatatan kelahirananak Pemohon yang bernama ARFAN WIRA SEJATI

telah melampui batas waktulebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon yangbernama ARFAN WIRA SEJATI telah melampui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahunsejak tanggal kelahiran, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakartasebagai dasar pencatatan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ARFANWIRA SEJATI dalam Register Akta Kelahiran dan terhadapnya diterbitkan KutipanAkta Kelahiran;Menimbang, bahwa sebagai pelaksana

Barito Utara Tahun Anggaran 2003 beserta lampirannya.7) Surat Bupati Barito Utara Nomor : 602 / 676 / BANG tanggal 30 Agustus 2003 tentang Surat Persetujuan / Izin Prinsip Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Hutan Rakyat di Desa Ipu, Kec.

Barito Utara, Waktu pelaksanaan 55 ( Lima Puluh Lima) hari Kalender terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2003 ditambah 30 ( Tiga Puluh ) hari alender masa pemeliharaan, Pelaksana PT. PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA alamat Jln. Yetro Sinseng, No. 79, LT.III, Telp. (0519) 22357 Muara Teweh, Kab.

PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA tanggal 12 Maret 2003.87) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konrtuksi No. 00154 / GAPEKSINDO / 6200 / 05 / 03 tanggal 26 Mei 2003. Nama Badan Usaha PT.

Barito Utara Tahun Anggaran 2003 beserta lampirannya.7 Surat Bupati Barito Utara Nomor : 602 / 676/ BANG tanggal 30 Agustus 2003 tentangSurat Persetujuan / Izin Prinsip Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Hutan Rakyat di DesaIpu, Kec.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA tanggal 12 Maret 2003.1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konrtuksi No. 00154 /GAPEKSINDO / 6200 / 05 / 03 tanggal 26 Mei 2003.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA tanggal 12 Maret 2003.8788899091929394931 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konrtuksi No. 00154 /GAPEKSINDO / 6200 / 05 / 03 tanggal 26 Mei 2003.

PERJUANGANADIYATMA NUSANTARA tanggal 12 Maret 2003.1511528788899091929394931 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konrtuksi No.00154 / GAPEKSINDO / 6200 / 05 / 03 tanggal 26 Mei 2003. Nama BadanUsaha PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana di akte perkawinan nomor 47/1973 tanggal 7 Agustus 1973, dari nama Mustadji Adipranjoto menjadi Moestadji;
3. Memerintahkan supaya perubahan nama dimaksud dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama AMIPAWIRO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 OKTOBER 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi pelaksana setempat agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Evienri dengan Evienri Silaban yang lahir tanggal 14 September 1998 adalah orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah sebuatan Silaban dibelakang Eviendri menjadi Evienri Silaban;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama tersebut kepada instasi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;-----------------------4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulannama tersebut kepada instasi pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil tersebut, untuk dicatatkan register yang disediakanHalaman 5 dari 6 halaman Putusan No : 177/Pdt.P/2016/PN.Sgnuntuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanyasalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini sebesar Rp 174 .000,00 ( seratus tujun puluh empatRIGO!

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Rindi May Hastuti, dengan nama orang tua Ayah Sabirin dan Ibu Ponah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3173-LT-27022017-0106, yang semula bernama WINARTI menjadi YAHMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama ibu Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil