tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

., Kesalahannya terletak pada pemberlakuan Perjanjian KerjaBersama (PKB) yang jelas sudah tidak berlaku lagi ;Menurut pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndanganDitegaskan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundanganterdiri atas : (a) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat, (c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) PeraturanPresiden,

tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

tidak berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

tidakberkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

berkumpulnya suami istri dalam satukediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

rapat dengar pendapat DPRD Kota Pontianak maupun di media cetakdan terbit kota Pontianak adalah merupakan perbuatan melecehkan para Tergugat dalamProfesinya sebagai Advokat maka perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawanMenimbang, bahwa mengenai petitum No. 3 berupa menyatakan Panitiakhusus Khatulistitwa Plaza DPRD Kota Pontianak adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat T.2 dankekurangan saksi para Tergugat ternyata pembentukan

tidak berkumpulnya suami istridalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargaatau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa";Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yangsangat urgen bagi pembentukan

sengketa adalahbertentangan dengan syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang,kepatutan dan keadilan sebagaimana disyaratkan dalam buku UsahaMemahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,karangan Indroharto, SH, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 297,dikutip, sebagai berikut :Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014Vi.Pengujian dari segi hukum meliputi unsurunsur pokok, sebagai berikut :a)...b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan

Bahkan Pembentukan Tim Teknis dan PembentikanSekretariat Komisi AMDALDA di Kabupaten Aceh Barat, barudilakukan tanggal 13 Maret 2012 serta seminar Tim Komisi dan TimTeknis AMDALDA tersebut baru dilakukan pada igl. 23 Mei 2012(kesemuanya setelah objek sengketa terbit).Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa tersebut cacathukum, karena diterbitkan tanpa adanya AMDAL terlebih dahulusebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1999 jo Lampiran 1 poin 2 huruf

T Il Int 5, yaitu SK Camat Meurabo No. 675/2011, tanggal 25 Mei2011 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan Jalan untuk Kepentingan PT MifaBersaudara di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh BaratHalaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014Bahwa obyek sengketa yang menyatakan kewajiban pembebasanlahan atas tanah warga yang terkena pembangunan jalanditerbitkan pada Tahun 2012, sedangkan bukti T Il Int5 untukpembebasan lahan sudah ada sejak Tahun 2011.ARTINYA

yang menyatakan bahwa dalam penerbitanobjek sengketa, termohon PK telah menerapkan asas prioritas danasas kebersamaan serta harmonisasi dengan beberapa ketentuanHalaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014jalan khusus, ADALAH KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMPENERAPAN HUKUM, karena dalam Peraturan PerundangUndangan maupun AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, tidakdikenal adanya asas kebersamaan maupun prioritas sebagai dasarpengujian prosedural penerbitan suatu objek sengketa.Justru dalam pembentukan

Kasi pada Kantor Pertanahan (Julius Riung) sebagai Sekretaris II bukanAnggota;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 TentangPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, maka PanitiaPengadaan Tanah memiliki tugas dan kewenangan sebagai

Abdul Hafid Achmad bin Achmad selakuKetua Panitia Pengadaan Tanah yang memiliki tugas mengadakan penelitianmengenai status hukum tanah, yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen yang mendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalamKeputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembebasan Tanah Untuk

Putusan Nomor 111 PK/PID.SUS/2016Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum maupun dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten NunukanTahun Anggaran 2004 adalah dalam jabatan sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam perbuatan melawanhukum akan tetapi lebih tepatdikualifikasikan ke dalam penyalahgunaankewenangan

Darmin Djemadil, S.H., M.Si., berdasarkanKeputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembebasan Tanah Untuk Pembangunan di Lingkungan PemerintahanKabupaten Nunukan Tahun 2004 yang karena ex officio selaku WakilKetua merangkap Anggota;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan dan jabatannyasebagai Bupati Kabupaten Nunukan ex officio sebagai Ketua PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Lingkungan PemerintahHal

dalam hal Izin Usaha Pertambangan, Pembinaandan Pengawasan teknis Perizinan dilakukan oleh SKPDTeknis, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Batang Hari dan Badan Lingkungan HidupKabupaten Batang Hari;Bahwa dalam hal Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineraldan batubara sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009, dalampelaksanaanya telah dibentuk Tim Review berdasarkanKeputusan Bupati Batang Hari Nomor 336 Tahun 2014tentang Pembentukan

provinsi jambinomor : UND005/561/IT Prov1.2/N/2014tanggal 25 April 2014 perihal undanganPembahasan Kegiatan koordinasi danSupervisi atas Pengelolaan PertambanganMineral dan Batubara;Fotokopi matrik rencana aksi korsup ataspengelolaan pertambangan;Fotokopi surat Gubernur jambi nomor : S1301/DESDM4/V/2014 tanggal 26 Mei2014 hal: Instruksi kepada Bupati BatangHari untuk sengera mencabut izin usahapertabangan IUP;Fotokopi surat Keputusan Bupati BatangHari nomor 336 tahun 2014 tanggal 9 mei2014 tentang Pembentukan

BumiBara Makmur Mandiri adalah pengawasan dari sisi tehnislingkungan dan finansial;Bahwa saksi mengetahui jika pembentukan Tim review dilakukanatas dasar koordinasi dan supervisi KPK; Saksi mengetahui jika pembentukan tim review dibentuk oleh wakilBupati yang bertujuan untuk pengelolaan masalah perizinan yangberjumlah 94 izin usaha pertambangan termasuk IUP PT.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama LingkupKabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, in casu objek sengketaadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang di keluarkan sesuaiketentuan Peratuan Perundang Undangan, sebagaimana di atur dalamUndangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, danHalaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABNtelah memenuhi unsurunsur legalitas, prosudural, dan substansialsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan

Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; KeputusanBupati Seram Bagian Barat Nomor : 89672Tahun 2018, Tentang Pembentukan TimPenguji Uji Kompetensi Melalui Job Fit AntaraPejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkupPemerintah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2018, tertanggal 07 Maret 2018;4.

Bukti T Il 1.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; KeputusanBupati Seram Bagian Barat, Nomor : 89672,Tentang Pembentukan Tim Uji KompetensiMelalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan TinggiPratama Di Lingkup Pemerintah KabupatenSeram Bagian Barat Tahun 2018, tanggal 07Maret 2018;Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangantelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:1)JULIAN DANTESPATTIPEILOHY dan 2)ABRAHAM NIAK,yang di bawah sumpah/anji telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5(lima) tahun;(3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABNMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti baik surat maupun saksidalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta dan/ataufaktafakta hukum, sebagai berikut:1.Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati SeramBagian Barat Nomor 896 72 tentang Pembentukan

Sarolangun PropinsiJambi Tanggal 21 Juni 2000.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk KepentinganUmum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab. Sarolangun Bangko dan Peresmian PengengkatanKeanggotaan DPRD Kab.

Sarolangun Tanggal 2 Januari2001.Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PemerintahKabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun PropinsiJambi Tanggal 18 September 2002.Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di KabupatenSorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor

Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012.Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten SarolangunNomor: 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan PejabatPengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang DanPengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD,Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan PemerintahKabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian

Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21Juni 2000.Halaman 107dari160 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Jmb.47,48.49,50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diKabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 TentangPeresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKab.

Kapuas berlaku daritanggal 01 Juli s/d 30 September 201116.1(satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Depatemen Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Bina Marga No. 015/T/Bt/1995 tentang Petunjuk TeknikAnalisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten;17.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011.18.1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan

Kota Waringin Mitratama Konsultan senilai Rp.77.000.000.,.Dikembalikan kepada saksi Drs.AHMAD SOFIAN.54.55.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2011 berikut 2 (dua)lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/

Kapuasadalah sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan dasaradalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas TA. 2011bersamasama dengan Panitia lainnya yaitu : saksi sendiri BatsyamsiRahmad selaku Ketua, Mujiyat selaku Sekretaris, saksi dan TaufikhulFakhurrohman, Fahmi Ridianoor selaku anggota,dengan tugas dantanggung jawab :e Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan

Kapuasadalah sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan dasaradalah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 78/PASDA.TAHUN 2011,tanggal 12 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas TA. 2011bersamasama dengan Panitia lainnya yaitu : Batsyamsi Rahmad selakuKetua, Mujiyat selaku Sekretaris, saksi dan Taufikhul Fakhurrohman, FahmiRidianoor selaku anggota,dengan tugas dan tanggung jawab :Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan

Kota Waringin Mitratama Konsultan senilai Rp.77.000.000.,.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1Februari 2011 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2011 berikut 2 (dua)lembar lampiran keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Kapuas Nomor : 551/28.A/Hubkominfo/2011, tanggal 1Februari 2011 yang berisi

Suprapto, Msi,tanggal 06 Februari 2012.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan danLingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman ProvinsiSumatera Barat Nomor : 210/PBLPJTRP/III2012 tentang Pembentukan TimPemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunandan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman ProvinsiSumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh KuasaPengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir.FIRMAN DALIL, MTP, tanggal Maret 2012.Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor :211/PBLPJTRPIIII2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan PenerimaHasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TahunAnggaran 2012, yang ditanda tangani

Firman Dalil, MTP, tanggal Maret2012.Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah KegiatanRehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor : 185/SKADD/BNPBIII/II2012tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract ChangeHalaman 96 dari 125 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT PdgOrder (CCO) dan Addendum/Amandemeen (ADD) Bidang GedungPemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat TahunAnggaran

ditanda tangani olen KuasaPengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir.Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012.Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah KegiatanHalaman 105 dari 125 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT Pag28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca GempaBumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor: 185/SKADD/BNPBIII/II2012 tentang Pembentukan

yang ditanda tangani oleh KuasaPengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan DinasPrasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir.Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012.Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah KegiatanRehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca GempaBumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor: 185/SKADD/BNPBIII/IIHalaman 122 dari 125 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2016/PT Pag28.29,30.31.32.33.34.35.36.37.38.2012 tentang Pembentukan

Pembentukan aturan tata kerja ini gunameningkatkan profesionalisme, integritas dan kemandirian dari KPUberikut jajarannya. Peraturan KPU 8/2019 memuat aturan tata carapemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Adhoc;b. menginisiasi dan mendorong terbentuknya Sistem Informasi RekapElektronik.

Bila aduan dan/ataulaporan sudah dicabut Pengadunya, maka aduan dan/atau laporan yangmenjadi tujuan pembentukan dan dijadikan tugas DKPP sudah tidak ada(lenyap).

DKPPmelaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanadimaksud melalui pembentukan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimanadiubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Penetapan Putusan DKPP 317/2017 Melanggar ProsedurPasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubahdengan Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mengatur Rapat PlenoPutusan DKPP Dilakukan Sepuluh Hari Setelah PemeriksaanTerakhir;Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikankepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentangtata cara DKPP mengambil putusan.

Atau dengan kata lain tujuan dari Putusan DKPPadalah mewujudkan tujuan dari pembentukan DKPP menurut UU 7/2017tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur: DKPP dibentuk untukmemeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU (...).

SK Bupati Kupang Nomor : 29/SKEP/HK/2007 tanggal 22Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Monitoring danEvaluasi Program eras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2007;10.

SK Bupati Kupang Nomor : 16/SKEP/HK/2008 tanggal22 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoringdan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2008;11.SK Bupati Kupang Nomor : 96/SKEP/HK/2009 tanggal 03Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Rumah TanggaSasara Penerima Manfaat (RTSPM) dan Alokasi PaguRaskin Di Kabupaten Kupang Tahun 2009;12.

SK Bupati Kupang Nomor : 97/SKEP/HK/2007 tanggal 03Maret 2009 tentang Pembentukan Tim KoordinasiProgram Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)Kabupaten Kupang Tahun 2009;13.Keputusan Kepala Devisi Regional Nusa TenggaraTimur Nomor : KEP 01/KA/01/2007 tanggal 22Januari 2007 Tentang Susunan Tim Satuan Kerja(SATKER) Raskin 2007 Kantor Devisi Regional NusaTenggara Timur;14.

SK Bupati Kupang Nomor : 29/SKEP/HK/2007 tanggal 22Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Monitoring danEvaluasi Program Beras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2007;10.

bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp 31.248.000,-tanggal 08-10-2014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 14-05-2014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan Bambu Pemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp 72.000.000,-tanggal 09-05-2014.7. 1. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

02 April 2013 (dituntut dalam berkas perkaraterpisah), baik secara bersamasama maupun sendirisendiri pada waktu antarabulanMaret2014sampai dengan bulanDesember 2014atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Bambu Pemali (Bampel)Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 Tentang Pembentukan

BambuPemali kepada Pegawai/ Honorer Kelurahan Bambu Pemali tidak disalurkankepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang berhakmenerima Raskin melainkan di jual kepada Pihak lain yaitu Saksi ISHAK HIM,dan uang hasil penjualan Raskin tersebut dipergunakan oleh terdakwa untukkepentingan pribadi dan juga dibagikan kepada Staf/ Pegawai/ Honorer padaKelurahan Bambu Pemali, hal tersebut bertentangan dengan Pedoman UmumRaskin Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 Tahun 2014Tentang Pembentukan

BambuPemali alokasi bulan Agustus s/d Oktober 2014 sebanyak Rp31.248.000,tanggal 08102014.7. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan Juli, September dan Oktober 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 14052014.8. 1 (satu) lembar kuitansi rekapan pembayaran raskin Kelurahan BambuPemali alokasi bulan April, s/d Desember 2014 sebanyak Rp72.000.000,tanggal 09052014.1.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Merauke Nomor 21 tahun 2014tanggal 17 Januari 2014 tentang Pembentukan

Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku Utara musim Haji tahun 2010 1431 H/2010 Masehi;5. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 138/KPTS/MU/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penetapan besaran biaya lokal Penyelenggaraan Ibadah bagi Jamaah calon /Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010 Masehi;6. 1 (asatu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara nomor : 87.A tanggal 30 Agustus 2010 tentang pembentukan

Jamaah Haji Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku Utara musim Hajitahun 2010 1431 H/2010 Masehi;5. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utaranomor : 138/KPTS/MU/2010 tanggal 1 September 2010 tentangPenetapan besaran biaya lokal Penyelenggaraan Ibadah bagi Jamaahcalon /Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010Masehi;6. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Propinsi Maluku Utara nomor : 87.A tanggal 30Agustus 2010 tentang pembentukan

KepalaBidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Propinsi Maluku Utara dan selaku Ketua Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 7 dari...Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku UtaraNomor : 87 A/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pembentukan PanitiaPenyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji1431 H/2010 M, bersamasama ARIF BILO,Bc.AK selaku Bendahara PanitiaPenyelenggaraan

MUNASIR GARWAN pada tahun 2010 selaku KetuaPanitia Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku UtaraNomor : 87 A/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pembentukan PanitiaPenyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji1431 H/2010 M, bersamasama ARIF BILO,Bc.AK selaku Bendahara PanitiaPenyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD) dan FITRIAH DRACHMAN,SEselaku Wakil Bendahara Panitia Penyelenggaraan

Maluku Utara, saksi tidakpernah melakukan evaluasi terhadap kerjakerja panitia/ketua panitia Bahwa Saksi sudah lupa apakah saksi menerima honor dari panitia atau tidak; Bahwa Tujuan pembentukan panitia adalah melakukan kegiatankegiatanibadah haji mulai dari keberangkatan sampai pemulangan; Bahwa Pada saat itu ada surat dari anggota DPRD yang ditujukan kepadaKakanwil Kementrian Agama Propinsi Maluku Utara kemudian surat tersebutsaksi desposisikan bahwa dipenuhi sesuai kebutuhan;Atas keterangan saksi