Bahwa SID Bank Indonesia adaiah Sistem yangdipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan datafasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruhPelapor SID (seluruh Bank Umum, BPR dengan kriteriatertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank) ;32.

Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendapatkanperintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelakupembunuhan tersebut.Bahwa kemudian saat melakukan penyelidikan di daerah Jakarta Timuruntuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya didapatkan informasiTOTOK HARIYANTO, S.H berperan dalam penyediaan senjata apidalam pembunuhan tersebut sehingga kemudian TOTOK HARIYANTO,S.H akhirnya berhasil ditangkap;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan

Penyediaan sarana dan prasarana umum;e. Penanganan bidang kesehatan;f. Penyelenggaraan pendidikan;g. Penanggulangan masalah sosial;h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;j. Pengendalian lingkungan hidup;k. Pelayanan pertanahan;. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;m. Pelayanan administrasi unum pemerintahan;n. Pelayanan administrasi penanaman;o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, danp.

Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan

Untuk jelasnya, kami kutipketentuan Pasal 3.1 Stock Financing Agreement sebagai berikut:Halaman 27dari 53 HaLPutusan No.248/PdtG/2013/PN.JKT.PSTThe supply and sale of Merchandise shall be made by Toepfer in accordance with the SalesContract which form an integral part and as anaddendum to this Agreement nne nnn nnn nnnTerjemahan resmi dan tersumpahnya sebagai berikut:"Penyediaan dan penjualan Barang Dagang harus dilaksanakan oleh Toepfer sesuai denganKontrak Penjualan yang merupakan satu kesatuanyang

telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 tentang Migas;Bahwa pembelian BBM dari SPBU dengan menggunakan galon tidakdiperbolehkan karena SPBU hanya melayani kendaraan bermotor;Bahwa SPBU tidak diperboleh kan menjual BBM jenis solar yang di subsidipemerintah atau pun BBM jenis Premium (bensin) kepadaIndustri/perusahaan atau kepada masyarakat yang menggunakan galonmaupun drum dengan maksud untuk di jual kembali sesuai denganPeraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan

sepanjang terkait dengan objek tanah dan bangunanrumah milik sahnya Para Pembantah tersebut secara berturut turutadalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum:;Bahwa di samping jaminan tersebut diterima oleh Terbantah Ill tanpasepengetahuan Para Pembantah maupun orang tua Para Pembantahsemasa hidupnya, secara hukum Terbantah Ill juga telah melanggar prinsipkehatihatian/prudential sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PeraturanBank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang menyatakan Penyediaan

Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedungdengan Tergugat I.Dikarenakan Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung Tergugat danTergugat II hanya bersifat sementara maka tidak dimungkinkan Tergugat II182mempekerjakan Para Penggugat atas dasar Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu.19.Sebagaimana telah Tergugat Il jelaskan di atas, yang memilikihubungan kerja dengan status PKWT dengan Tergugat II hanyalah100 dari 128 Penggugat.Ke 100 Penggugat tersebut bekerja di lokasi kerja sebagai berikut:Jakarta Barat

Pasal 3 ayat (1), (2) dan(4)KepmenakertransNo. 100/MEN/VI/2004 dikarenakan:e Pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat adalah pekerjaan yangdidasarkan pada Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung,Pemeliharaan Dan Pengamanan Asset antara Tergugat danTergugat Il sehingga apabila Perjanjian Penyediaan JasaPengelolaan Gedung, Pemeliharaan Dan Pengamanan Assettersebut berakhir maka selesailah pekerjaan Para Penggugat.e Jangka waktu PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat II hanya1 tahun.187e PKWT

(catering), usahajasa pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara Tergugat dan Tergugat II dikarenakan:a.

Graha Sarana Duta (Tergugat Il)melalui surat perjanjian penyediaan Jasa pekerja/buruh ;Bahwa benar setahu saksi PT.Graha Sarana Duta(Tergugat Il ) merupakan Perusahaan yang menerimapenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dariPerusahaan lainnya yang dalam hal ini dari PT. TelkomIndonesia.

Kegiatantersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning services), usahapenyediaan makanan bagi pekerja/oburuh (catering), usaha jasa pengaman(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan danperminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.688Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara TERGUGAT danTERGUGAT II dikarenakan:d.

1. Menyatakan Terdakwa Indra Antonius Anak Dari Maringan Sihotang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan,bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance/quality control.2. Mengkoordinasikan penyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga ahli.3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan.4. Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut.5.

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan,bahan bangunan, informasi, dana, program quality assurance/qualitycontrol.2. Mengkoordinasikan penyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga ahli.3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan.4. Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut.5.

ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan danpenggunaan tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan, bahan bangunan,informasi, dana, program quality assurance/quality control, Mengkoordinasikanpenyusunan kerja dan alokasi kegiatan kepada masingmasing tenaga abhli,Mengkoordinasikan seluruh kegiatan konsultan sesuai lingkup pekerjaan,Bertanggung jawab atas pencapaiannya tujuan dan sasaran dari kegiatantersebut, Mengendalikan Program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputipengendalian

ST dengan caraTerdakwa HEPRAN HEDI, ST memalsukan specimen tanda tangan TerdakwaPRAN SALOKI KURNIAWAN.Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak Pengawasan danRenovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya dimulai pada tanggal 09September 2013 sampai dengan bulan 07 Desember tahun 2013.Menimbang, bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab KonsultanPengawas adalah Mengevaluasi Program Kegiatan pelaksanaan Fisik yangdisusun oleh pemborong yaitu ProgramProgram pencapaian sasaran konstruksi,penyediaan

Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal 16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran PPKD selaku BUD, beserta 1 lembar lampiran; 37. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran pekerjaan pengadaan pakaian hansip linmas pilkada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam an.CV.

PPKD dan pembantu bendaharaPenerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pembantu pengeluaran, SatuanKerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam beserta 3 lembarLampiran;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal16 Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada KotaPagar Alam;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan

Surat Penyediaan Dana (SPD)beserta lampiran dari DPPKA.c. Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang dibuatoleh DPPKA.d. NotaDinas dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kepada WAlikotaPagar Alam perihal Pembayaran pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip.e. Surat Perintah Membayar yang dibuat oleh saya sendiri selaku BendaharaPengeluaran.f. Surat Perintah pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS) SPP1yang dibuat oleh saya sendiri selaku Bendahara Pengeluaran.g.

Asisten 1 perihalPermohonan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Hansip LinmasPilkada Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam A.n.CV.SUMBER ABADI TEKSTIL, setelah Surat tersebut di setujui olehWalikota Pagar Alam,DPPKA mengeluarkan Surat Pejabat Pengelola keuangan daerah selakubendahara umum daerah, Nomor SPD.5.2/452/LS/2012 tahun tanggal 16Agustus 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun Anggaran PPKD Selaku BUD (bendahara umum daerah)Permintaan Pembayaran Langsung Barang

dan pembanitu bendahara Penerimaan, pembantubendahara penerimaan, pembantu pengeluaran, Satuan Kerja perangkat DaerahPemerintah Kota Pagar Alam beserta 3 lembar Lampiran;Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada Kota PagarAlam;Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal 16Agustus 2012 tetang surat penyediaan

Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal16 Agustus 2012 keperluan pengadaan akaian hansip Linmas Pilkada KotaPagar Alam;36.Copy sesuai asli 1 (Satu) lembar surat pejabat pengelolaan keuangan Daerahselaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD.5.2/425/LS/2012 tahun tanggal16 Agustus 2012 tetang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahunanggaran PPKD selaku BUD, beserta 1 lembar lampiran;37.Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran pekerjaanpengadaan

Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan20perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadapkebutuhan barang dan jasa masyrakat terutama dibidang penyediaan saranadan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD).e Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan pasal 6 PeraturanDaerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :a.

Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan41perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadapkebutuhan barang dan jasa masyrakat terutama dibidang penyediaan saranadan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan AsliDaerah (PAD).e Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan pasal 6 PeraturanDaerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :a.

Menyiapkan Surat Penyediaan Dana(SPD) ;c.

Dari sisi biaya dan manfaat diragukanBahwa Adapun jenis dari Investasi tersebut berupa : Penyertaan Modaldalam bentuk penyediaan finansial untuk mendanai proyekproyek /pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu :a. CV. Asyifa Pratama Karya sebesarRp.516.370.000,b. CV.

kesepakatan secara lisan yaitu bagi hasil 60% :40% ,60% untuk saksi dan 40% untuk Ihsan sebagai pemodal dari keuntungansetelah uang modal dikembalikan;Bahwa, saksi pernah mengajak Terdakwa Ihsan untuk melihat lokasiproyek tersebut bersama orang dari Dinas Tata Ruang dan pemukimanyaitu sdr .Yayan Sofyandi, dan hingga sekarang proyek tersebut belumdikerjakan, setelah menunggu lebih dari 2 tahun ternyata proyek tersebuttidak ada atau proyeknya bodong, hal tersebut saksi ketahui setelahSurat Penunjukan Penyediaan

K/2013/PN.Mdn127.128.129.130.131.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 219/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XII T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.

Pardede, tanggal 18 Nopember 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 597/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIll T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.

S.H.Pardede, tanggal 18 Nopember 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 603/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.2.221.400, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIV T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.

Pardede, tanggal 04 Agustus 2009.Kwitansi (tanda pembayaran) terlegalisir, Nomor BKU : 219/K/2009, sudahterima dari Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanHalaman 162Putusan Pengadilan TIPIKORNo.104/Pid.Sus.

K/2013/PN.Mdn130.131.132.133.Kabupaten Toba Samosir uang sebanyak Rp.4.919.300, untukpembayaran penyediaan berupa alatalat tulis kantor untuk keperluanDiklat Prajabatan CPNS Gol. dan Il Eks Honorer Angkatan XIll T.A. 2009di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba Samosir pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Toba Samosir Tahun Anggaran 2009, an.

Administrasi IMB = 3.Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB =25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar

Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00e Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00) = Rp. 1.477.450.088, (satu miliar empatratus tujuh

Penyediaan formulir permohonan dan pendaftaran IMB = 25,000.00Jumlah = 877,450,087.65Pembulatan = 0.35Jumlah total = 877,450,088.00Halaman 45 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa terhadap retribusi IMB sejumlah Rp. 877.450.088,00(Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluhribu delapan puluh delapan rupiah) tidak dibayar oleh saksi DediWicaksono dikarenakan jumlah keseluruhan uang yang harusdikeluarkan oleh saksi Dedi Wicaksonoyaitu (Rp. 600.000.000,00+ Rp. 877.450.088,00

srta metodelogy survey nyalingkup pekerjaannya mengenai batas pengertian mengenai lajur lalulintase rencana intensitas kegiatan didetail kan terkaitkapasitas hunian hotel dan Fasilitas penunjangyang akan di sediakanperlu ditamplkan data inventaris dan visualisasi penggal ruas jalanA.Yani didepan lokasi pembangunan Hotel Art Marriot.penyediaan akses bukaan yang dikomendasikan sebanyak 1 (satu)akses dengan lebar bukaan maksimal 7 (tujuh) meter unuk lalu lintaskendaraan 2 (dua) arah (keluar masuk)penyediaan

BANFATIN,MsiBahwa saksi menerangkan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kab.TTS sejak 13 desember 2017 sampai dengansekarang berdasar SK Bupati : BKPP.821/442/3/2017 tanggal 12 Desember2021 Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selakuBendahara Umum Daerah adalah membantu Bupati dalam halpengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Menyusun kebijakan dan pelaksanaan APBD ; Mengesahkan DPASKPD/DPPASKPD; Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; Menyajikan Informasi Keuangan

(seratus lima juta seratus empat puluhtujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000.

Bukti pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 126.169.670. atas 7(tujuh) program kegiatan TA. 2019.> Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintah sebesarRp. 3.060.000. (tiga juta enam puluh ribu rupiah);> Peningkatan produksi pertanian sebesar Rp. 5.000.000. (lima jutarupiah);> Peatihan BUMDES sebesar Rp. 7.138.670 (tujuh juta seratus tigapuluh delapan enam ratus tujuh puluh rupiah);> Peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp. 7.377.500.

Penyediaan sarana perkantoran Rp. 3.060.000; (tiga juta enam puluhribu rupiah);2. Peningkatan produksi pertanian Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah);3. Pelatihan BUMDES Rp. 7.138.670;4. Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 7.377.500; (tujuh jutatigaratus tujuhpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);5.

Bunga Melati dalamtender sehubungan dengan kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan(PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan LINMAS Kabupaten AlorTahun 20138" adalah sebesar Rp.813.495.000,00 (delapan ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatanPengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan KesbangPolitik dan LINMAS Kabupaten Alor Tahun 2013 dilaksanakan denganmetode pelelangan umum dan penilaian dengan

Nomor 2921 K/PID.SUS/2015Bahwa Metode pemilihan penyediaan barang/jasa untuk kegiatanPengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan KesbangPolitik dan Linmas Kabupaten Alor Tahun 2013, dilaksanakan denganmetode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur yangdilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pakaiankerja lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan LinmasKabupaten Alor Tahun 2013;Pengumuman pelelangan pemilihan penyedia barang/jasa dalamPengadaan Pakaian

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiri dari :a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012 tanggal

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan84.85.Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiridari :a.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni SatkerDinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang TahunAnggaran 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012tanggal 13 Juni

Pandeglang Nomor :800/590/KEP.KPL/DKP/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan KelompokUsaha Bersama (KUB) Sebagai Penerima Program Penyediaan KapalPenangkapan Ikan 30 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 10 September 2012; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembuatan Kapal/Pembangunan Kapal Perikanan Kayu > 30 GT PurseSeine pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pandeglang Nomor :800/590/KEP.KPL/DKP/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan KelompokUsaha Bersama (KUB) Sebagai Penerima Program Penyediaan KapalPenangkapan Ikan 30 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 10 September 2012.; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembuatan Kapal/Pembangunan Kapal Perikanan Kayu > 30 GT PurseSeine pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas KelautanDan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiridari:a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni SatkerDinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang TahunAnggaran 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012tanggal 13 Juni 2012 (asli

Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.

Bumiadalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan ataubadan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dannegara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan BahanBakar Minyak ke luar negeri ;32Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan dan atau niaga BBM tersebutharus memiliki ijin usaha dari Pemerintah dalam hal ini diberikan oleh PT.Pertamina (Persero) sebagai pelaksanaan tugas penyediaan

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitasdan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asasasasumum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberiperlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk daripenyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayananpublik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;Bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009berbunyi sebagai berikut: Ruang lingkup pelayanan publik meliputipelayanan barang publik dan jasa publik