Nomor 1106 K/Pdt/2017Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggibertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan danpengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdianpada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian,kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologibertanggungjawab mengembangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal100 yang berbunyi:Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (1), meliputi:a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dariprovinsimenetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsimemfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;o a0memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat, nilaiadat istiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya

IlmuPengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber dayamanusia ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 7ayat (2) berbunyi:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuanpendidikan dan pengajaran, penetitian dan pengembangan, sertapengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi:Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusiadan pengorganisasiannya, setiap system

dalam pergaulaninternasionalUnhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yangterdapat di Pasal 6 ayat (1);Pada Pasal 7 bahwa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengankemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat.Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadapjenjang karier sumber daya manusia;Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelernbagaan ilmu pengetahuan danteknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier Sumber dayamanusia, juga menerapkan system

BPR = MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisakredit, laporan keuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking)Halaman

BPR ManadiriDhanasejahtera Madiun pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dandalam proses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuaidengan Standart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesualdengan ketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateralyaitu kredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporananalisa kredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral,tanpa adanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak Ssesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisaHalaman 43 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporanHalaman 51 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System

BPR MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporankeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System Informasi Debitur)/(BI Checking) terhadap

. 310/Pid.B/2017/PN.Smg Halaman 13asli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa saksi Pada saat itu saya hanya melakukan pengecekan KTP yangdilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid dan selanjutnya dilakukanpengecekan lewat System

pada saat itu terlihatasli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saya hanya melakukanpengecekan KTP yang dilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid danselanjutnya dilakukan pengecekan lewat System

diblokir dengan jaminan Sertifikat tanah an.AHMAD SUKIRANNo.SHM : 6395 Kel.Batursasi Mranggen Demak, luas tanah 134 M2;Bahwa Saksi menerangkan Untuk yang mengajukan kridit atas namaAHMAT SUKIRAN maka pembayaran angsuran Rp.1.988.900,pembayaran angsuran dilakukan pada bulan maret dengan jatuh tempo tg10, sehingga karena ditabungan masih ada sisa uang Rp.4 juta makatabungan tersebut diblokir, Karena bisa pencairkan terhadap nasabahtersebut karena proses pengajuan dari awal sudah benar dan dicek di SID(system

mendapat informasibahwa para pelaku tersebut pada saat ini sudah diamankan di PolrestabesSemarang, nasabah harus melampirkan Surat Keterangan Usaha, FotoCopy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga, foto copy sertifikat tanah,foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB, yang selanjutnyadilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRI unit SemarangBarat Kota Semarang; Bahwa Saksi Pada saat itu saya melakukan pengecekan kebenaran NIKKTP dan atas nama yang dilampirkan oleh pelaku lewat system

BRI yanglangsung terhubung Kemendagri, dan selanjutnya dilakukan pengecekanlewat System Informasi Debitur (SID), yaitu. melakukan pengecekanriwayat pinjam dari pelaku yang ada di kantor, dan memang benaridentitas yang muncul sesuai dengan foto copy KTP yang dilampirkan,hanya fotonya yang tidak Nampak, dan pada saat dilakukan surveydirumah sesuai KTP, pelaku juga diminta untuk menunjukkan KTP aslinya,sedangkan untuk sertifikat tanah, tidak saya lakukan pengecekan ke BPNkarena pinjaman dibawah Rp.100.000.000

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuanRPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, STselaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, STselaku Pengawas kepada Terdakwa selaku Bendahara, dan untukpembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 964 K/Pid.Sus/201414= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam Pelaksanaan PembangunanUSBSLBN Borong memiliki tugas dan tanggung jawab :1 Menyiapkan Keuangan pembangunan USBSLBN Borong.2 Mengeluarkan keuangan pembangunan atas perintah Ketua KomitePembangunan USB dan membuat pertanggungjawabannya.3 Menyiapkan pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.4 Membukukan dan memelihara seluruh inventaris milik KomitePembangunan.5 Dalam

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 49 dari 73 hal. Put.

Nomor 478 K/Pdt.Sus Arbitrase/20132 Pembayaran kedua sejumlah 3 milyar rupiah akan di lakukan padatgl 7 Mei 2010;3 Pembayaran ketiga sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat testing dan commissioning telah dilakukan dandiperkirakan sesuai scedule pada tanggal 24 Mei 2010;4 Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP kecuali pekerjaan fire system dilaksanakanselama seminggu dan diperkirakan sesuai scedule

pada tanggal 31Mei 2010;5 Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP selesai dilaksanakan termasuk system Fire kecualisystem pendinganan (air Conditioned) dan diperkirakan sesuaiscedule pada tanggal 10 Juni 2010;6 Pembayaran keenam sejumlah 7.5 milyar rupiah akan di lakukanpada saat proses serah terima sesuai Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/ADB/ II.07 Pasal 47, selesai dilakukan tanggal 21 Juni 2010;7 Selanjutnya

tersebut belum dipenuhi Termohon,maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaksanakan pembayaranatas sertifikat yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam poin 7kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat tersebut;Adapun isi kesepakatan poin 4 sampai dengan poin 6 yang tercantum dalamnotulen rapat tanggal 1 Mei 2010 yakni dikutip sbb.:4, Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP kecualipekerjaan fire system

Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP selesaidilaksanakan termasuk system Fire kecuali system pendinganan (airConditioned) dan diperkirakan sesuai scedule pada tanggal 10 Juni 2010;6.

mendaftarkan merek GYMKHANA dengandaftar nomor IDM000463482 yang telah terdaftar pada tanggal 04 Maret 2015,sedangkan merek milik Penggugat yang masih dalam masa pengumumandengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek milik PenggugatGYMKHANApendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebihpada tanggal 06 September 2018 dengan unsur kata Sehinggadahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena NegaraIndonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system

Saksi Nugraha Hadinata; Bahwa saksi tahu Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal dan denganTurut Tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saksi tahu, Bahwa saksi pernah terlibat dalam event HIN Gymkhana 2012,dikhususkan untuk mengurus segala sesuatu baik Racing Committee untukkegiatan slalomnya, dimana Eventnya terdiri dari kontes mobil, kontessound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil, lomba slalom,lomba makanan yang diselenggarakan oleh PT.

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesmobil, kontes sound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil,lomba slalom, lomba makanan yang diadakan di Jogjakarta, Surabaya,Bali, dan di Jakarta.Bahwa setahu saksi Slalom adalah salah satu cabang olahraga diindonesia yang memakai mobil untuk melewati beberapahandycap/rintangan dengan dihitungan dengan kecepatan waktu telah60sesuai dengan Ketentuan Pasal 1.8 Peraturan Slalom Ikatan MotorIndonesia Edisi : 2019, Ketentuan

Event/perlombaan yang diadakandalam HIN Gymkhana adalah kontes foto, kontes modifikasi mobil, kontesaudio system mobil, Disk Jockey (DJ), kontes Slalom.Bahwa dimana Tanggung jawab saksi dalam event HIN Gymkhana adalahsebagai Organisation Committee (OC) yang bertanggung jawab atasakomodasi, tiket, hotel, catering.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek untuk event otomotifyang diselenggarakan oleh PT HIN Promosindo dengan nama event HINGymkhana.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesfoto, kontes modifikasi mobil, kontes audio system mobil, Disk Jockey (DJ),kontes Slalom.Menimbang,bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkaraini, baik bukti Surat maaupun saksi atau ahli ;Menimbang,bahwa buktibukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh ParaPihak tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian sesuaidengan surat aslinya serta telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehinggamenurut

Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anakwajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak(kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajibHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Padt.G/2017/PN Sgrmenyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adatBali yang menganut system kebapaan (kepurusa).

Bahwa system pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut yaitudengan cara terdakwa membayarnya setelah Narkotika jenis sabutersebut habis terjual dan terdakwa akan menyetorkan uang tunaisebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.JUPRIHARMOKO Als NYUNYUIK (DPO) di JI. Sudirman Gg. Suhada KotaPekanbaru.

., telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan yang Tergugat pimpin yaitu CV.Bumi Makmur Perkasa dengan system Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) terhitung sejak 2 Februari 2015 Sampai dengan 2 Februari 2016 denganjabatan sebagai Supervisor dan menerima upah sebesar Rp. 3.422.000 perbulan;Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan CV.

Anak Kedua, lakilaki, umur + 89 tahun ;Menimbang, bahwa meskipun system kekerabatan yang dianut masyarakat Baliyakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) namun dari keterangan para saksi yangjuga dibenarkan oleh Penggugat didapat fakta bahwa selama ini anak dari Penggugatdan Tergugat ikut dan dipelihara oleh ibunya (Tergugat) dan sejak Penggugat danTergugat tidak tinggal dalam satu rumah anakanak mereka ikut dan tinggalbersama Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak masih dibawah umur

FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 234/B/2021/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingyang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilantelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Termohon selalu ingin mengatur semua keputusan yang di ambilPemohonBahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurangpada bulan Juli tahun 2014, disebabkan Pemohon mau membeli mobildengan harga Rp. 80.000.000, kontan, namun Termohon melarang danmenyuruh Pemohon dengan system kredit dengan panjar 50.000.000, dansisanya digunakan Termohon untuk buka usaha pecah belah danTermohon berjanji selama kredit mobil itu berlangsung Termohon tidak akanmeminta uang belanja rumah tangga

atas nama Anak ME dan Anak SE yang dibuat dan ditandatangani oleh JFK PK Pertama Agung Helmi Astrina serta diketahui danditanda tangani pula oleh Kepala Balai Pemsyarakatan Kelas II Bekasi HeriSulistyo masimgmasing tertanggal 14 September 2021 yang dalamrekomendasinya telah menyampaikan agar Anak dan Anak Il atasperbuatannya tersebut tidak dijatuhi hukum pidana, tetapi cukup diberikanPidana Peringatan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang System

Bahwa, sertipikat obyek sengketa dalam perkara inimerupakan Pendaftaran dengan system sporadic, maka ketikamenandatangani buku ukur dan buku sertipikat harus sudahdapat mengetahui karena untuk pendaftaran tanah secarasistematik untuk pertama ditandatangani Ketua Panitia Adjudikasiatasnama Kepala Kantor Pertanahan, dengan demikian Tergugatmelanggar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariaNomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan MenandatanganiBuku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat Menteri NegaraAgraria

Pajak Maret 2009 atas Jasa Interkoneksi incoming call sebesarRp.103.027.620.847,00 karena Jasa a quo yang diserahkan Pemohon Banding kepada pihakoperator di luar daerah pabean dilakukan di dalam daerah pabean;bahwa menurut Pemohon Banding, pemberian jasa interkoneksi internasional traffic incomingcall, adalah percakapan dari panggilan pelanggan provider telekomunikasi luar negeri yang beradadi luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi di wilayah Indonesia yang dihubungkanmelalui penggunaan system

Direktur Operasional pada PT.BankPerkereditan Rakyat Prima Madani yang bergerak dibidang Perbankan yaitudalam hal simpan pinjam yang mana modal usahanya milik Swasta dimana tugas,weweang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Operasional antaralainya adalah Menjaga agar pelaksanaaan Operasional lembaga sesuai denganketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undangundang, perturan pemerintah,kepres, Surat Edaran, Surat Keputusan Departemen terkait dan lainlain) maupunInternal (Kebijakan dan system

Malukuterhadap Tanah dan Bangunan ruko tersebut dan Pelelangan tersebut bukandengan kami tapi dengan pihak lain sehingga setelah itu baru pihak BankMaluku melakukan penjualan kepada kami Para Pemohon PK/ParaPemohon Kasasi/Para pembanding/Para Tergugat bila diteliti kemballialatalat bukti kami terdahulu semuanya adalah cicilan setoran penjualanruko yang tanggal, bulan dan tahunnya adalah di atas januari 1997 sehinggahubungan hukum antar kami dan pihak Bank Maluku adalah Bank Malukumenjual kepada kami dengan system

Bahwa sesuai dengan syarat system BW. dimana Pasal 102 Kitab HukumAcara Perdata, memperbedakan tiga macam gugatan, yaitu: ke 1. Gugatanyang bersifat Perseorangan (persoonlijke rechtsvordering), ke 2. Gugatanyang bersifat perbendaan (zakelijke rechtsvordering), ke 3. Gugatan yangbersifat campuran (gemengde rechtsvordering);6.

No. 60 PK/PID/2013Il.peradilan yang Integrated Criminal Justice System, setiaptahap dalam proses penyelesaian perkara pidana berkaiterat dan saling mendukung satu sama lain ;h Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa dalamarti cermat, jelas dan lengkap, tetapi apabila faktafaktayang didakwakan tidak didukung oleh faktafakta hasilpenyidikan, akan mengakibatkan surat dakwaan bataldemi hukum, atau dapat menyebabkan timbulnya putusanPengadilan yang membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan (vrijspraak

pada tanggal 29 Agustus 2001 dilakukan PerubahanAnggaran Dasar (PAD) dan perubahan nama dari KOKAGI menjadiKOAPGI dan telah disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan danpemberdayaan Dunia Usaha Kota Tangerang berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 6/KEP/PAD/DP3DU/VIV/2001, dengan KetuaPengurus KOAPGI dijabat oleh terdakwa AWAY ACHMAD WALUYA ;Pada bulan Januari 2012, saksi SISMOYO HADI PRABOWO selakuProgrammer/IT staff KOAPGI bersama saksi TATIANA, SE selaku ManagerKeuangan KOAPGI mendaftarkan system

Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN TngWahyu, dan ketika Saksi menanyakan kepada Wahyu dijawab bahwa haltersebut karena Wahyu sudah tidak bisa login untuk akses data ke sistemcentral KOAPGI , sehingga akhirnya Saksi melakukan secara manual danhal itu sangat menghambat kinerja kKepengurusan KOAPGI;Bahwa benar Saksi mengetahui sejak Tatianan, SE Manager KeuanganKOAPGI mengundurkan diri dan saksi Sismoyo sudah tidak masuk kantorKOAPGI lagi, yakni di sekitar bulan Juni 2015, Wahyu sudah tidak bisa masukke system

saat itu;Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN TngBahwa benar untuk hal tersebut Saksi mendapatkan datadata yang diinputoleh sistem di masingmasing user di bagiannya;Bahwa benar Sismoyo Hadi Prabowo adalah mengurusi bagian IT, yangsecara struktural bertanggung jawab kepada Saksi;Bahwa benar ketika Saksi awal masuk sebagai karyawan KOAPGI,pengolahan data masih manual, dan kemudian ketika Sismoyo HadiPrabowo masuk sebagai karyawan yang mengurusi bidang IT, lalu mintaagar dibuatkan system

Asep W adyanaberniat meminta pengesahan anggota dalam Rapat Tahunan Anggotatanggal 28 Mei 2015 yang didasarkan pada Undangundang Nomor. 25Tahun 1992, tetapi hasil Keputusan Rapat Anggota adalah terbentuknyaperubahan susunan pengurus KOAPGI masa bakti 2014 2016 denganKetua Pengurus KOAPGI Rimond B Sukandi;Bahwa benar, selama menjadi Ketua Pengurus Terdakwa dapat mengaksesdata keuangan KOAPGI yang ada pada system intra KOAPGI untuk dataKeuangan, Data Simpanan Pinjam, Data Anggota dan datadata lain