Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy PutusanKasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atasnama Ida Kurniati sekitar bulanOktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir. MartuaHalaman 2 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBRSaragih, sehingga Ir.

Martua Saragih telah menyerahkan Foto Copy PutusanKasasi perkara Perdata dan Perkara TUN atas nama Ida Kurniati sekitar bulanOktober atau bulan Nopember 2008 kepada terdakwa di rumah saksi Ir.MartuaSaragih, sehingga Ir.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Ye rkara perdata No.164.K/TUN/2004. Q 1 (satu) lembar fotocopy surat ee perkara perdata No.258.K/PDT/2006. 1 (satu) lembar foto copy wrasse S.H.Tetap terlampir dalam berka ake)4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar foto copy surat kuasa untuk perkara perdata No.164.K/TUN/2004. 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk perkara perdata No.Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PT.PBR258.K/PDT/2006. 1 (satu) lembar foto copy surat yang dibuat oleh Sution, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

9 Tahun 2004 Junto pasal 1 ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karena Berita Acara Rapat Pleno44tanggal 9 Agustus 2011 (Objek Sengketa) bukan SuratKeputusan pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; Bahwa Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Agustus 2011(Objek Sengketa) belum bersifat Final dan Individual ,karena atas hasil dari Berita Acara Rapat Pleno tersebutsetiap calon kandidat diberikan kesempatan selama 3(tiga) hari untuk menyampaikan

Maka ObjekSengketa Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 9 Agsutus2011 TIDAK TERMASUK Objek Sengketa TUN oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANGMENGADILINYA;Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG466.

Hasil verifikasi DaftarPemilih Tetap (DPT) yang di laksanakan oleh PPK dan PPSdengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu yangdi NAMAKAN Berita Acara bukan Suatu) SURAT KEPUTUSANPejabat TUN, Contoh (di kutip dari Kamus Hukum karanganJ.C.T Simorangkir, Drs.

Berita AcaraRapatKomisi Pemberantasan Korupsi (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);b. Berita AcaraRapat Komisi Yudisial (bukan merupakanputusan pejabat TUN);c. Berita Acara Rapat Komisi Kepolisian Nasional (bukanHalaman 47 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG48merupakan putusan pejabat TUN);d. Berita AcaraRapat Komisi Kejaksaan Agung RI (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);e. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);f.

Berita AcaraRapat Komisi ~DPR RI (bukan merupakanputusan pejabat TUN).7. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) adalah surat yang bersifat ADMINISTRATIFBUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Hal ini dapat dilihat dari Hukum AdministratifNegara yang setiap adanya rapat selalu dibuatkan BeritaAcaraRapat. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan PeradilanTata Usaha Negara.

IVa).Telah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan keilmuannya, yang padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa, menurut pendapat Ahli, secara konfensional yang dapat dijadikansebagai obyek TUN adalah semua Keputusan TUN yang bersifat konkret,individual, final, dan mengikat, namun demikian setiap tindakan hukumHalaman 77 dari 102 halaman.

Data Perseroan dikategorikan sebagai Keputusan TUN yangdapat digugat di Pengadilan TUN, sehingga Keputusan TUN tidak selalusecara harfiah sebagai suatu Keputusan akan tetapi yang terpenting adalahisi, maksud dan tujuan dari Keputusan itu.Bahwa, menurut Ahli, setiap Pejabat TUN dalam melakukan tindakan hukumadministrasi negara wajiob hukumnya untuk memperhatikan kaidah hukumatau norma peraturan perundangundangan yang berlaku serta asasasasumum pemerintahan yang baik, wajib pula baginya untuk memastikanbahwa

mengesahkan ataumenerbitkan suatu Keputusan TUN, dan kemudian atas adanya laporan daripihak luar ataupun karena pengetahuannya sendiri diketahui terdapatkekeliruan, maka Pejabat TUN yang bersangkutan atas inisiatif sendiriataupun atas permintaan pihakpihak yang merasa mempunyai kepentingan,Halaman 79 dari 102 halaman.

, menurut Ahli, jika ada kKlausula telah diterima dan dicatat olehPajabat TUN yang menerbitkan, juga merupakan wujud dari pernyataankehendak.Bahwa, menurut pendapat Ahli, semua Pejabat TUN dalam hal iniMenkumham terikat pada asasasas umum pemerintahan yang baik, makaMenkumham wajib memastikan tentang kebenaran Akta Notaris yangdimintakan pengesahan kepadanya, karena hal ini merupakan wujud dariketaatan Pejabat TUN dalam menegakan peraturan perundangundanganyang berlaku.Halaman 80 dari 102 halaman

yang dimaksud adalahKeputusan TUN yang bersifat konstitusional atau deklaratif, makaKeputusan TUN tersebut juga tidak dapat diajukan sebagai Obyek Sengketadi Pengadilan TUN sebelum benarbenar terbukti bahwa Keputusan tersebutadalah Keputusan yang bersifat konstitutif, hal ini dikarenakan Keputusanyang bersifat konstitutif adalah merupakan Keputusan yang mandiri danmelahirkan hubungan hukum baru, sehingga dapat dijadikan sebagai ObyekSengketa dan digugat di Pengadilan TUN, sedangkan Keputusan yangbersifat

Keputusan TUN Sertifikat Hak Guna Bangunan (HCB)No: 1843 tanggal 12 Pebruari 2002 seluas 6.998 m2 atasnama Hadi Surya Atmaja, diterbitkan oleh Tergugat(Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan) tanggal 12Pebruari 2002 dari Turunan Keputusan TUN Sertifkat HakMilik No: 1499 tanggal 10 Nopember 1994 seluas 6.998 m2atas nama H.

Jikadihitung dari jangka waktu Gugatan Penggugat diPengadilan TUN Samarinda tanggal 22 Maret 2010 terdaftardi Pengadilan TUN Samarinda tanggal 23 Maret 2010terdaftar Perkara No: 08/G/2010/PTUNSmda dengan tahunpenerbitan Keputusan TUN Sertifikat Hak Milik a.n. H.Dudinsyah tanggal 10 Nopember 1994, kemudian diturunkankepada penerbitan Keputusan TUN Sertifkat Hak GunaBangunan (HGB) a.n.

BalikpapanSelatan Kota Balikpapan sesual surat ukur No:105/Sepinggan/2002 itanggal 12 Pebruari 2002 + yangditerbitkan Tergugat, sedangkan di lain pihak Penggugattidak menggugat keputusan TUN Sertifikat Hak Milik No:1499 tanggal 10 Nopember 1994 seluas 6.998 m2 a.n. H.Dudinsyah yang diterbitkan Tergugat sebagai dasarturunan penerbitan Objek Sengketa Keputusan TUN aquo,karena keputusan TUN Sertifikat Hak Milik No: 1499tanggal 10 Nopember 1994 a.n. H.

TUN/X/1993 tanggal 14Oktober 1993 Romawi V angka 1.

Soelihoen selaku Penggugat dalam perkara TUN No.37/G.TUN/2005/PTUNBDG jo No. 93/B/2006/PT.TUN.JKT jo No. 03K/TUN/2007, juga mendalilkan sebagai pemilik objek gugatanberdasarkan Akta Eigendom Verponding No. 34, yang saat iniperkaranya telah inkracht van gewijsde hingga Kasasi, denganamar putusan antara lain berbunyi :MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Hidayatbin HM Nasir bin H.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNSebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu jugamerupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangkapelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnyamengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atauPejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam Pasal 1angka 8 UU PTUN:halaman 50 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDGe.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saattindakan hukum TUN itu dilakukan.

Adapun yang dimaksuddengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusanmengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukanmerupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.Berisi tindakan hukum TUNBahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk darikeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yangdemikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, danSuatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yangmenciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang

Pasal 10 ayat (2)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 6 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN),gugatan perdata TUN secara absolut menjadihalaman 62 dari 158 putusan Nomor 147/PDT/2019/PT.BDGkewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hakmilik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut PeradilanUmum (PN).

17 / B / 2014 / PT TUN. SBY

PUTUSANNOMOR: 17/B/2014/ PT TUN.

antara : SYAIFUDIN,SH Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJHasanuddin, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, KecamCakranegara, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ABDUL WAHAB, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AdvePengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, beralamat di JKH Ahmad Dahlan Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kelurahan MKecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuKhusus tanggal 11Nopember 2013 No. 19 /LBHS/TUN

Kemayoran, JakartaPusat;Halaman 4 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI10.11.12.Bahwa gugatan Penggugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negaraseperti yang dikemukakan pada Nomor 9 di atas, telah mendapatPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 62/G/2008/PTUN.JKTtanggal 29 Januari 2009 yang dibatalkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 82/B/2009/PT.TUN.JKTtanggal 22 Juni 2009 yang dibatalkan oleh Putusan MahkamahAgung No. 367 K/TUN

PutusanMahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali No. 95PK/TUN/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang Amarnya menolakPermohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali antara lain sekarang Tergugat dan Tergugat II;Dari Putusan Badan Peradilan Tata Usha Negara tersebut yangmempunyai kekuatan berlaku/mempunyai kekuatan hukum tetapadalah Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 yang Amarnya pada pokoknya adalah:a.

Memerintahkan Tergugat (Sekarang Turut Tergugat II) untukmencabut suratsurat keputusan tersebut;Bahwa salah satu pertimbangan dari Mahkamah Agung dalamPutusannya No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11 Februari 2010 adalah:Bahwa akibat ketidakcermatan Tergugat tersebut luas tanah yangtercantum 25.337 m2 dan senyatanya adalah hanya sisa seluas10.233 m2, ketidakcermatan juga timbul dengan terbitnya beberapakeputusan tata usaha Negara (Sertipikat) di atas tanah dalam SHMNo. 116/Pasar Baru(Vide Putusan Mahkamah

Agung aquo halaman 81);Halaman 5 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKI13.14.LS,16.Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010 tersebut telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat melalui diterbitkannya Surat Keputusan Nomor:133/HGB/BPN.31/BTL/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentangPembatalan 1 (Satu) SHM dan 31 (tiga puluh satu) SHGB, dimanaDiktum Ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) SHGByang telah disebutkan oleh Penggugat pada posita No. 9 di atastidak berlaku lagi

luas 1821 M2 ; Bahwa dengan terjadinya perubahan wilayah kelurahan dan adanyapemisahan atas tanah seluas 1.821 M2 dengan diterbitkan SHM No.1415/Gunung Sahari Selatan atas nama Penggugat, terbuktiperubahan telah terjadi atas SHM No. 116/Pasar Baru atas namaPenggugat dari seluas 25.337 M2 menjadi SHM No. 1409/GunungSahari Selatan atas nama Penggugat seluas 23.337 M2 ;Halaman 14 Putusan Nomor 688/PDT/2020/PT.DKIMenimbang, bahwa dari bukti P2a dan P2b yang berupa PutusanMahkamah Agung RI Nomor 367 K/TUN

Sedangkan asas kecermatan adalah asas yangmewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenaisemua faktafakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentinganyang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan;Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukumdengan tidak mengutamakan landasan Peraturan PerundangUndangankhususnya Peraturan Jaksa Agung No. Per022/A/JA/03/2011 tentangPenyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia jo.

Keputusan TUN in Iitis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :a.

/n Litis Tidak Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang BerlakuBahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yangmenjadi objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yangmenguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jikaKeputusan TUN in Iitis tetap dilaksanakan.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

Kepala SeksiPerdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya.4. ACHMAD SURYADI,SH.Kepala Seksi Perdatadan TUN Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya.5. MT.EKAWATI RAHAYU, SH.Kabag.HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya.6. RIZKI YUNANTHA BASUKI,SH.KasubBag.Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya.7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN M.SH.StafSub.Bagian Hukum pada Bagian hukum SekdaKota Surabaya .8.MUHAMMAD .28. MUHAMMAD,SH.Staf Sub.Bag.Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya.9.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010 tanggal 24 Maret2011 ( diberi tanda P4 );5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/PK/TUN/2012 tanggal 21Desember 2012 ( diberi tanda P5 );6. Fotocopy Gambar/Foto rumah sengketa yang ditempati Tergugat terjadikebakaran tahun 2005 ( diberi tanda P6 );7.

Sadeli sudah tinggal di tempat tersebut; Bahwa yang lebih dulu tinggal di Jalan Kemayoran Utara adalah orang tua saksiyaitu sejak tahun 1942 baru orangtua Tergugat, dimana dulunya tanah tersebutdalam keadaan kosong kemudian orang tua Tergugat bernama Sadelimembangun rumah di lokasi tempat tinggal Tergugat sekarang ; Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang sebelumnya sudah perkarayaitu tahun 2008 dan tahun 2010 termasuk perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara, dimana pada waktu di Pengadilan TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010tanggal 24 Maret 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah AgungHal. 17 PUTUSAN Nomor. 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, RI Nomor : 37/PK/TUN/2012 tanggal 21 Desember 2012, Gugatan Para PenggugatMartin Limanta, George Rawung, Moh.

2006, sementara diatas tanah yang dimohonkan telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003 tanggal 30 Nopember 2004 ; Bukti surat T15, berupa Surat permohonan pembatalan Hak Guna BangunanNomor : 1003/Kemayoran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2013 dengan tidakmendasarkan atas Putusan Pengadilan secara lengkap dan hanya mendasarkanpada Putusan Pengadilan TUN

Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartadan Putusan Mahkamah Agung RI, tanoa menunjuk/ mengikutsertakan PutusanPeninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RI No. 37 PK/TUN/2012 tanggal21 Desember 2012 ; Bahwa saksi George Rawung dan saksi Moh.

Bahwa gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktuuntukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;lll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a.

Bahwa Penggugat menilai Indikator asas kecermatan adalah Badanatau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati,untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelasmengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihakketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;25.

Bahwa selain itu jika keputusan a quo diterbitkan sejak Keputusantersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sudah barang tentu menyalahiprosedur dan mekanisme yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatidak dapat terbit secara dadakan akan tetapi perlu waktu dan prosesadministrasi, telaahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secarabertahap dan berjenjang sehingga Pejabat TUN dalam menerbitkankeputusan a quo sangat berhatihati dan teliti agar tidak melanggar azasazas hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalamPutusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT, bahwa indikator asas kecermatan adalahmerupakan hal yang senantiasa diperhatikan oleh Tergugat denganbertindak secara hatihati, dengan mempertimbangkan secara cermatpada waktu Tergugat membuat Keputusan a quo, dengan terlebih dahulumencari

(sepuluh ribu meter persegi)dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012dengan amar putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atas nama Jasmani;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi atas nama Jasmani adalahMenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

(sepuluh ribumeter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonanKasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi IIatas nama Jasmani;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 Nomor 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 denganSurat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas10.000 m?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugat olehPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, sehinggaapabila Penggugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012,maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yangmengadili

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganmateri gugatan menyangkut Keputusan Pejabat TUN.

adalahhanya dapat diuji melalui peradilan administrasi dalam hal ini PengadilanTata Usaha Negara Jayapura;Bahwa dalam posita gugatan angka 12, dan angka 18 Penggugat telahmenyebutkan bahwa terhadap tindakan hukum Turut Tergugat dalammenerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah di gugat di Pengadilan TUNJayapura dan telah melalui proses pemeriksaan sampai pada upayahukum kasasi dan bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RINomor 272 K/TUN

mandatory) telah melepaskan10.11.12.tanggung jawabnya kepada bawahan padahal tanggung jawab atasmandatory tersebut masih terletak berada di tangan Tergugat;Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugatdengan Nomor 141/818/1999 tentang Pemberhentian Penggugat darijabatan Kepala Desa, Penggugat berupaya untuk menempuh jalur hukumdan mencari keadilan dengan jalan menggugat Tergugat ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan dinyatakan menang sesuaidengan Putusan Nomor 45/G/TUN

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan ataumelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 2011dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat tidak sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2000 adalahsebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) daneigenrechting.4.

Adanya putusan PTUN Semarang dalam perkara Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober 199 yang pihakpihaknya adalah:PENGGUGATNama > Sdr. H.M. RukinAlamat : Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, KabupatenDemakTERGUGATNama Jabatan : Bupati DemakAlamat : Jalan Kyai Singkil Kabupaten Demak.c. Adanya Keputusan Bupati Demak (Tergugat) Nomor: 141/49/2000tertanggal 31 Januari 2000 tentang Rehabilitasi terhadap Sdr. H.

Bahwa selain tercantum dalam Fundamentum Petendi sebagaimanatersebut di atas, Penggugat dalam Petitum angka 3 jugamenyebutkan:menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan ataumelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26 Oktober1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober 2011)dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun2000 adalah suatu perbuatan

Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 3 yang menyebutkanTergugat tidak menjalankan atau melaksanakan Putusan PTUNSemarang Nomor 45/G/TUN/1999/PTUN Semarang tertanggal 26Oktober 1999 (Gugatan Penggugat salah karena tertulis 26 Oktober2011) dengan memberikan hak rehabilitasi dan memberikan hakhakPenggugat, kalau yang menjadi masalah tersebut benar demikian, makamekanismenya adalah tidak melalui Peradilan Perdata tetapi melaluimekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimanadiatur

356 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 356 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1 RULYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat Jalan Suka Maju RT. 05 RW. 001 Desa Suka Maju, KelurahanLandasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, KalimantanSelatan;2 SUMAJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat Jalan SukaMaju RT. 05 RW. 001 Desa Suka

No. 356 K/TUN/2012Jabatan : Kepala Seksi Survey Pengukuran dan PemetaanKantor Pertanahan Kota Banjarbaru.NIP : 19570224 198003 004;3 Nama: Hj. DIAH KUSUMASTUTI, SH.Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan PemberdayaanMasyarakat Kantor Pertanahan KotaBanjarbaru.NIP : 19600331 198203 2 001;4 Nama : FITRIZAMZAM, S.Sos, MAPJabatan : Plt.

No. 356 K/TUN/20123 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang4disengketakan dalam buku register atau buku tanah berupa : Sertifikat Hak Milikdengan Nomor 1825 tanggal 17 Februari 1989 atas nama H.

No. 356 K/TUN/2012Bahkan dalam gugatan perdata tersebut, Para Tergugat (sekarang adalah Penggugat)berperan aktif selama persidangan dengan mengajukan jawabjinawab terhadapgugatan perdata tersebut (akan dilampirkan sebagai bukti T).2 Dari Gugatan tersebut sudah mendapat Putusan Pengadilan Negeri Nomor35/Pdt.G/PN.Bjb tanggal 2 September 2010.

No. 356 K/TUN/2012tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum hingga terperdaya persoalan yangdihadapi, sebaliknya Majelis Hakim Judex Facti mendasarkan pada bukti T.

TUN. SBY

TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :ANUNG WIDIATMOKO,SKM, kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Perum RSI No. 10 RT. 02 RW. 013, Belangwetan,Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018telah memberikan kuasa kepada :1.

TUN. SBY. Tanggal11 Pebruari 2019 berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat dialam yaj = n ooo nnn nnn nnn nnn nnn non nen ne nnn nnn nne nee ee nnn4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/B/2019/PT. TUN. SBY.tanggal 19 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor128/B/2018/PTUN.

Tempat Tinggal Tambakrejo RT.02 RWO02, Desa TambakrejoKecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam Halini diwakili oleh KuasaInsidentil berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN TUN/2021/PTUN SMGtanggal 29 Juni 2021 tentang) ijin beracara. yatu1 RUSLAN2. SIT FATICHAHSLAIL IRFIYANIKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekeraan Wiraswasta,Tempat tinggal Tambakrejo RT.02/RW.02 Desa Tambakrejo, KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal.

TUN SBY. tanggal 29 Nopember oleh PanteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangHal 2 dari O Hal Putusan Nomor 2391.201 PTUN SBY..Nomor 55/G/2021/PTUN SMG, tanggal 12 Oktober 2021,3 Penetapan Ketua Majelis Nomor 239 / PEN HS / 2021 / PT TUN SBYtanggal 20 Desember 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan .4.