., putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin tanggal 20 September 2001 Jo putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:232/B/2001/PT.TUN JKT tanggal 2 Januari 2002 #Joputusan/penetapan kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 265 K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, perkara gugatanHal. 2 dari 17 hal. Put.

(sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi);Bahwa perkara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJM, sebagaimanadimaksud Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2001 adalah perkaragugatan ELIZABETH PAHU dan keluarga (Tergugat hingga VIll) terhadapKEPALA KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG dan CAMAT LANDASANULIN KOTA BANJARBARU (Tergugat dan Tergugat Il sengketa TUN),karena telah mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa TUN berupa SKTbukti baru kepemilikan atas bidangbidang tanah atas nama RUSLI, dkkyang

TUN Jakarta tidaklah siasia (berhasil),dengan dibatalkannya putusan PTUN Banjarmasin dan ditolaknya gugatanRUSLI, dkk sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKT tanggal 2 Januari 2002;Bahwa atas putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 232/B/2001/PT.TUN. JKTtanggal 2 Januari 2002, pihak RUSLI, dkk telah melakukan upaya hukumKasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, dengan register perkara kasasiNomor: 265 K/TUN/2002 tanggal 12 Oktober 2005.

., selakukuasa hukumnya yang telah mencabut permohonan kasasi dengan surattanggal 3 Februari 2005 dan Akta Pencabutan Permohonan KasasiPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 11 Juli 2005, akhirnyaMahkamah Agung RI telah mengeluarkan penetapan Nomor: 265K/TUN/2002., tanggal 12 Oktober 2005, dengan demikian perkara ini telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 09/G.TUN/2001/PTUN.BJMyang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin padatanggal 13 Maret 2002

membayar biaya perkara;Atau:Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut Pengadilan dalam suatuperadilan yang baik dan benar;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa benar Para Tergugat pernah memiliki hubungan hukum denganPenggugat yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu dalam kaitannya denganpenanganan 2 (dua) perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor:03/G.TUN/2001/PTUN.Bjm dan perkara sengketa negara:09/G/TUN

387 K/TUN/2012

Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Berlian Mulia, sebagaimana dimaksud dalam point 5 angka dan 2, bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a yangberbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku karena pada waktu mengeluarkankeputusannya, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Kuasa PertambanganEksplorasi No. 545/59/D. PE a/n CV.

Putusan Nomor 387 K/TUN/2012Dalam Penangguhan1.Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Tanah Bumbu) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari SuratKeputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/38/PW.TL/D. PE tanggal 12 Mei 2008,tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada CV.

Putusan Nomor 387 K/TUN/20124. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/046/IUPOP/D.PE/ 2009 TB.09 JANPR 04, tentang Penerbitan IUPOP atas nama PT. Inti Tiga BerlianMulia terletak di Desa Sepunggur, Saring, Sungai Binjai, KecamatanBatulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas994.1 Ha.;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut perpanjanganKuasa Pertambangan Eksplorasi No. 545/59/KP/D.

Putusan Nomor 387 K/TUN/201212sebagaimana tercantum dalam gugatan. Karena Penggugat adalah pihak yang tidakpunya kualitas untuk mengajukan gugatan;Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo.

Putusan Nomor 387 K/TUN/201218Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489,000.00 Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 18

No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/20143 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

No.193 K/TUN/ 2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIJH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PITH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PITH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

411 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 411 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Alor, beralamat di RT.02/02, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;Selanjutnya memberi kuasa kepada: FILMON MIKSON POLIN, SH.MH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan GangDamai

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakanamanat musyawarah cabang sehingga partai tidak berjalan sesuaidengan fungsinya. Pasal 23 ayat (2) butir 2.3 Anggaran RumahTangga menegaskan bahwa Kewenangan Pemberhentian Pimpinansebagaimana dimaksud butir 1.2. diatur sebagai berikut : untuk DewanPimpinan Cabang dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan HarianDewan Pimpinan Cabang.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dalam usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Alor atas nama Permenas Lamma Kolly, S.E ;f.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM:171.2/264/II/2011 tanggal 23Agustus 2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor MasaJabatan Tahun 20092014 atas nama Permenas Lamma Kotty, SE.

Nomor Putusan 411 K/TUN/2012Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS.

Peribiapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Uses Negara JakartaeT TENTANG DUDUKNYA SENGKETA wyer erS &> Memperhatikan dan menerima keadaan kgadaan mengenais sdadu uknya sengketa ini sebagaimana tercantum data putusan Pengadilanyy vya Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2017/P TUN. JKT tanggal 12Februari 2018 yang amarnya berbunyi $ yagai berikut : = <= > >yr yr. YS MENGADILI YyS SsA . oe> DALAM EKSEPSI : $ Menerima eksepsi dergugat berkaitan dengan kompetensi absolut; Wa& eor Hal. 3 dari 11 hal.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut SSe& telah diucapkan dalam Sigg yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Sstanggal 12 rebruadspo's dengan dihadiri oleh Penggugalembangeadan kuasa paki Terquoat Terbaning cee res aeeeeeeeeeeeeS & seeea CaBahwa atas putusan Pengadilan Tata Lsaligg Ss Ss SsMenimpang.. bahwa kuasa hukum renggugalPempanersmengajukan nena banding atas putusan Pengadilan i aNegara Ja cal pada tanggal 20 Februari 2018, sacs terbuktidalam Aka Permohonan Banding Nomor 189/G/2017/P TUN

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh raracihye secara formal permohonan banding ~~tersebut dapat diterima; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nenay av& KSMenimbng bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembandingmenyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018 eal diterima diKeparitraan Pengadilan Tata Usaha Negara ot tanggal 12wher et 2018, dan Memori Banding tersebut telat Bibertahukan kepada> Kv Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat Pemberitahuan danoeXe Penyerahan Memori Banding Nomor 189/6,2017/P TUN

No 1008.201Q TUN KTeo eoy =y $or oro o~ ~Ss oeL L& x a

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.1178/ Kelurahan Kijang tanggal 27 Juli1999 dan Surat Ukur No. 0490/98/R tanggal 04 September 1998 atasnama Hajjah Saodah/ Tergugat Il telah dibatalkan oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukumyang tetap vide putusan peninjauan kembali No. 142/PK/TUN/2011tanggal 12 Januari 2012.b.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil butir 8 s/d 13 positagugatan sebab dasar alasan tersebut telah diperiksa dan telahdipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNo. 17/G.TUN/2006/PTUNPbr tanggal 06 Nopember 2006 terakhir putusanpeninjauan kembali No. 142 PK/TUN/2011 tanggal 12 Januari 2012.. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memilikikekuatan hukum tetap tersebut pada pokok perkara memutuskan :a.

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 497/TUN/2007 tanggal 5Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :a. Menyatakan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala KantorPertanahan kabupaten Bintan tersebut tidak diterima;b.

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat Kasasi ini.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Peninjauan Kembali Nomor142PK/TUN/2011 tanggal 12 Januari 2012 adalah sebagai berikut :a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintanb. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara.DASAR HUKUM1.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N.

Foto kopi putusan No. 497 K/TUN/2007 tertanggal 5 Februari 2009,selanjutnya diberi tanda T. 8.9. Foto kopi putusan No. 142 PK/TUN/2011 tertanggal 12 Januari 2012,selanjutnya diberi tanda T. 9.10.Foto kopi surat keterangan No.

Bahwa, selanjutnya sesuai Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI Nomor270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 jo. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal10 Nopember 1994 jo.

Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993,jika Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dimaksud, maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari untuk dapat mengajukan Gugatan Sengketa TataUsaha Negara dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan Penggugatmengetahui adanya Objek Sengketa yang merugikan kepentingannyaterSeDUt 5 n ne nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn crn nnn cen nee con nee con nee cee nena3.

Nama > INDRIONO ALGUNTO,SH)Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Nama HASTO SASMITO,SH; Kewarganegaraan Indonesia ; Pangkat/golongan Penata Tingkat (III/d) ; Jabatan Kasubag Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;os Nama INDRIONO ALGUNTO, SH;Kewarganegaraan Indonesia ;Pangkat/golonganJabatanPenata Tingkat (III/d) ;Kasi Evaluasi Perkembangan Desapada Dinas Pemberdayaan MasyarakatHalaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11Juli 2019; 222222 nnn n an nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 3 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN. SMG8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;9.

Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal yangmemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadiHalaman 4 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sebelummengajukan Gugatan a guo berupa Surat Keberatan yang disampaikankepada Tergugat pada 18 Desember 2018 sebagaimana diatur dalamPasal 68 Ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 TentangHalaman 7 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

15 Januari 2001, Alamat Bangsal Rt. 00 Rw. 03;

TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2004 jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 152/K/TUN/2006 tanggal 13 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat.4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor : 671/Batu Layang tanggal 27 September 1990 luas 521 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 5.

positanya telah menguraikan letak tanah sengketa danbatasbatas serta ukuran secara jelas dan didalam petitum gugatan juga telah dimintakanagar tanah sengketa yang telah bersertifikat SHM Nomor : 671/Batu Layang tanggal27 September 1990 yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor : 38/G/PTUN.PTK/2003 tanggal 1 Maret 2003 jo putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal19 Oktober 2004 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152/K/TUN

Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya sebesar Rp. 943.500, (P2) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan setelah diajukan banding ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor : 147/B/2004/PT.TUN.JKT denganputusannya tanggal 19 Oktober 2004 tersebut telah diajukan Kasasi ke MahkamahAgung RI juga telah diputus dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta atas tanah sengketa tersebut dengan putusan Mahkamah Agung RINomor : 152/K/TUN

penetapaneksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 04/Pen.Eks/PTUNPTK/2009 (PS) ;Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 671/Batu Layang atas nama Tergugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yangdidasarkan kepada adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :38/G/PTUN.PTK/2003 tanggal 1 Mei 2004 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta No.147/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2004 jo putusanMahkamah Agung RI Nomor : 152/K/TUN

Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak MilikNomor : 671/Batu Layang yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/PTUN PTK/2003 tanggal 1 Maret 2003 joputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2004 jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 152/K/TUN/2006 tanggal 13 Januari 2009 adalah sah milik Penggugat.4.

PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil, dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal Keputusan TUN

Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 16April 2012 sampai dengan 2 Mei 2012, dengan mengemukakan halhal sebagaiberikut : A Objek Gugatane Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah KeputusanGubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tertanggal 4 Januari 2012tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten TangerangTahun 2012 khusus Lampiran 1 Angka II huruf n dan lampiran 2 Angka IIhuruf k yang mengatur mengenai tekstil (untuk selanjutnya disebutKeputusan atau Keputusan TUN

Pasal 1 angka 9 UndangUndang No.51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) ; 8 Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat : a konkrit, karena secara materiil (substansial) Keputusan tersebutsudah berwujud, tertulis dan tertentu tentang penetapan kenaikanbesaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2012 untukkelompok tekstil, sandang, kulit sebesar Rp. 1.682.065, Bahkanberdasarkan Keputusan

Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai objek gugatandalam perkara a quo ; Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibatdikeluarkannya Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun 2004) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UUPeradilan TUN

Bahwa keharusan untukmembayar upah sesuai dengan Keputusan TUN Objek sengketa merupakanbentuk diintensif bagi Penggugat yang terbebani oleh praktek high cost economic(ekonomi biaya tinggi) dan apabila Pemerintah dalam hal ini Tergugat tetapmemberlakukan Keputusan TUN Objek Sengketa maka akan berdampakterjadinya kenaikan upah mendekati 22,5 % yang melampaui inflasi hanyasekitar 10 % yang akibatnya bukan saja terjadi pengangguran, tetapi kemiskinanjuga akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional

besar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67UU Peratun 1986, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar Keputusan TUN ObyekSengketa ditunda (ditangguhkan) pelaksanaannya selama proses pemeriksaansengketa/gugatan aquo sedang berjalan sampai dengan adanya PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993,Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994,dan Reg.

Nomor : 270 K/TUN/2001,tanggal 4 Maret 2002dikandung kaidah hukum : Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanbagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90(sembilanHalaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 144/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kimpuluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanyakeputusan yang merugikan kepentingannya tersebutMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding bukanpihak yang dituju

No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari1993, Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, dan Reg.

No.270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana telah diuraikan diMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, secara hukum eksepsi Tergugat/Pembanding dalam hal tenggangwaktu) mengajukan gugatan beralasan hukum dan patut untukdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa selain dari pada itu Perjanjian KerjasamaPembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya merupakantindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal iniTergugat/Pembanding.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K / TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUNitu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara2.

PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN / 2007 tertanggal 22September 2008 tentang Pengumuman pengumuman dan penetapan lelang, 2.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN 2008teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding dan Pembatalan lelang, 3.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN / 2008tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapan lelang, 4.Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN / 2008tanggal 3 September

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUN itudianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatan perdata inimemang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata UsahaNegara, 2.

Dalam Pokok Perkara :1Seluruh uraian dalam pokok perkara ini mutatis mutandis merupakan satukesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;2Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadapterbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo, dapat Tergugat I sampaikankronologis sebagai berikut :a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KptsI/1996 tanggal12 Maret 1996, PT.

yangberlaku;b Bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quosudah didasarkan pada peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diuraikan dalam angka 1) di atas dansudah dilakukan kajian secara teliti dan mendalam denganmemperhatikan baik Peraturan Daerah Tingkat I PropinsiKalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 maupun UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehinggadapat

Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadapterbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo, dapat Tergugat II sampaikankronologis sebagai berikut :a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KptsII/1996 tanggal 12Maret 1996, PT.

yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan negara ;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo, Tergugat IItelah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuaiperaturan perundangundangan yaitu : Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHalaman 67 dari 164 halaman.

yang berlaku;b) Bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo sudahdidasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diuraikan dalam angka 1) di atas dan sudah dilakukankajian secara telitt dan mendalam dengan memperhatikan baikPeraturan Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12Tahun 1993 maupun UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehinggadapat

yang sematamata ditujukan untuk memutuskan ataumenghentikan atau membatalkan perjanjian perdata tentang sewa pakai bagiantanah lokasi pelabuhan perikanan antara Penggugat dengan Tergugat, sementaratidak ada aturan dalam hukum tata usaha Negara yang membolehkanTergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) dengan maksud untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yang sedang berlangsung ;Bahwa tindakan Tergugat menggunakan hukum publik (hukum TUN

yangPutusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.Mdohalaman 3 dari 33didasarkan pada kewenangankewenangan yang diberikan oleh ketentuanketentuanhukum publik, yang menunjukan adanya kedudukan yang tidak sejajar danunilateral (dapat dipaksakan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat) dalamrangka pelayanan public (public service);4 Bahwa secara eksplisit, Pasal angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009disebutkan berisi tindakan tata usaha Negara, sehingga secara absolute tindakanperdata bukanlah yurisdiksi TUN

, sehingga perjanjian perdata seorang pejabatTUN tidak dapat dibatalkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh pejabat TUN yang merupakan salah satu pihak dari perjanjianperdata in casu ;Bahwa pada kenyataannya, pembatalan Perjanjian Perdata Sewa Pakai Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan antara Penggugat dan Tergugat, dilakukan Tergugattanpa alasan hukum, dan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana ternyata Tergugatjustru. menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha

Maesa Nugraha atas Penggunaan Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan (objek gugatan 02),adalah Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Karena, Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yakni perjanjian sewa pakai antara Pemerintah kabupatenMinahasa Selatan dengan PT.

Maesa Nugraha atas penggunaan bagian tanah lokasipelabuhan perikanan kabupaten Minahasa Selatan ;Bahwa berdasarkan dalil hukum pada butir 1, maka objek gugatan 02 adalahKeputusan TUN yang tidak termasuk pengertian Tata Usaha Negara yang menjadiKewenangan PTUN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a : tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.

TUN. JKT4.

TUN. JKTMENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untukkeseluruhannya dan/atau menyatakan gugatan Terbanding d.hPenggugat asal tidak dapat di terima ( niet ontvankelijke verklaard) ; 2. Menyatakan Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor:188.4/3/2017 tanggal 6 Januari 2017, (Lampiran nomor 8 khusus atasnama MARIA DOYA ADEN, A.Par., M.Si ) pada Dinas Kebudayaan.danPariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sah dan tetap berlaku ; =+3.

TUN. JKTTata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat(Gubernur Kalimantan Tengah) ; 4. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat GubernurKalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 201 7;5. Memulihkan nama baik dan mengangkat kembali Pejabat Eselon Il, Ill danIV sesuai dengan Jabatanya semula ; OO 6.

TUN.

,tertanggal 2 Oktober 2015 juncto Putusan Mahkamah AgungNomor 110 K/TUN/2016, tertanggal 16 Mei 2016 (putusanTUN). Putusan TUN pada pokoknya menyatakan adanyakekeliruan prosedur teknis administratif dalam penerbitanSHMP 784.

Dalam surat kuasa tersebutdisebutkan bahwa Saksi diperbolehkan bicara untuk semua urusan untuksemua harta Vincentius Widjaya, bukan hanya untuk yang masalah tanah diCitepus saja;Bahwa Saksi pernah membaca putusan TUN. Saksi membaca ketiga putusanTUN, tapi Saksi sudah lupa.

Seingat Saksi terkait masalah SHM HarisMulyadi dibatalkan;Bahwa seingat Saksi, Haris Mulyadi pegang SHM tapi dibatalkan oleh TUN.Saksi tidak tahu mengapa SHM Haris Mulyadi dibatalkan karena Saksi hanyamembaca putusan TUN tapi Saksi tidak mempelajarinya. Saksi waktu itumenanyakan kepada BPN dan BPN mengatakan bahwa Vincentius Widjayamenang dan nanti akan diproses;Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam putusan TUN tersebut membahasmengenai masalah AJB atau tidak;Halaman 57 dari 76 hal. Put.

,tertanggal 11 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 196/B/2015/PTTUN JKT., tertanggal 2 Oktober 2015Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/TUN/2016, tertanggal 16Mei 2016;Menurut Penggugat, putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut tidak menyangkut jual beli objek sengketa sebagaimana tertuangdalam AJB Nomor 310/2014, tanggal 9 September 2014;Tindakan Tergugat menurut Penggugat menimbulkan kerugian bagiPenggugat sehingga Penggugat tidak dapat memproses

, permohonan kasasi terhadapPutusan Nomor 196/B/2015/ PTTUN JKT., tanggal 2 Oktober 2015 ditolak olehMahkamah Agung dengan Putusan Nomor 110 K/TUN/2016, tanggal 16 Mei2016;Bahwa berdasarkan putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap yakniPutusan Nomor 119/G/2014/PTUN Bdg., tanggal 11 Mei 2015 juncto PutusanNomor 196/B/2015/ PTTUN JKT., tanggal 2 Oktober 2015 juncto PutusanNomor 110 K/TUN/2016, tanggal 16 Mei 2016, ternyata baik PTUN Bandungdan PTTUN DKI Jakarta dalam tingkat judex facti maupun Mahkamah

, tetapi merupakan berita acara hasil penjualanbarang, karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendakdari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah ataspermintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantorlelang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasukketentuan pasal 2 UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal791995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308 2001);b) Sengketa Kepemilikan

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998);Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukumantara kedua belah pihak, haruslah

dianggap melebur (oplossing) kedalamhukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimanadimaksud pasal 2 huruf a UndangUndang Peratun.

(No.252 K/TUN/2000tanggal 13112000);Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat olehPPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral(kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN(No. 302 K/TUN/1999, tanggal 822000

g UndangUndang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal1882004);f) Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta;Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara RektorUniversitas Swasta dengan para dekan/ dosen serta lainlain pejabatdilingkungan Universitas swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam artihukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itukeputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat dinPeradilan TUN.

31 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 31 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :WwW WNIr. THOMAS EDDY SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal The Summite Appartemen TowerAlpen 217a Jl. Sentra Niaga Kelapa Gading Jakarta Utara, dahulu Jl.

Putusan Nomor 31 K/TUN/2014.5 Priyantono Jati, S.E., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Rajimin,Sucen, Triharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1787/200/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;I Rony Octanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Jl.

Putusan Nomor 31 K/TUN/2014.Nomor: 5859, Gambar Situasi No. 8539 terhadap satu bidang tanah dan bangunanyang terletak Catur Tunggal/ 22081995 seluas 662 M2 dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara : Jalan;e Sebelah Timur : Rumah Bapak Sitaurus;e Sebelah Selatan : Tanah Kosong dan Rumah Bapak Mulyani BrotoSuharjo;e Sebelah Barat : Rumah Bapak Imam Pamuji;Adalah Tanah Obyek Sengketa ;7.

Putusan Nomor 31 K/TUN/2014.akan tetap tindakan TERGUGAT melanggar kode etik dan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan telah mengalihkan kepemilikan obyek sengketatersebut yang secara fakta hukum masih sengketa;11.

Putusan Nomor 31 K/TUN/2014.14Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.Bahwa TERMOHON KASASI telah melanggar Asas Proporsionalitas karenaobyek sengketa tersebut secara hukum masih dalam sengketa akan tetapi kenapaTERMOHON KASASI mengalihkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga hakPEMOHON KASASI dirugikan dan menjadi dikorbankan dengan tindakanTERMOHON KASASI tersebut.