Ditemukan 26003 data
202 — 88
Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dijelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa syarat pengajuan Gugatan, salah satunya diatur dalamketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
131 — 72
hukum terbitnya obyek gugatandari proses dan subtansinya yang tidak sesuai dengan aturan hukumyang mengatur tentang pertanahan sesuai Pasal 1 angka 10 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU PTUNberbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukumperdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
208 — 177
., pekerjaan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Ambon.--------------------------------------------------------------Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :700/SK-81.71/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 ;-------------------------------Selanjutnya di sebut sebagai ------------------------ TERGUGAT
., pekerjaan KepalaUrusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor PertanahanKota Ambon. 220222 nen nono nnn nnnoeKesemuanya masingmasing adalah Pegawai Negeri Sipil,berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan JenderalSudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ProvinsiMaluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :700/SK81.71/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 ;Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;2. NY.
10 — 4
Nur Asia yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 27 September1984, bukti P.5;B SAKSISAKSI :1.
11 — 6
Sipil Kota Malang tanggal 21 Pebruari 2017; buktiP4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/113/35.73.04.1011/2017tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh LurahBakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang; buktiP5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B069/Kua.15.25.03/PW.02/04/2017 tanggal 17 April 2017, yangdikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang KotaMalang; buktiP6 : Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tan ggal26 Oktober 1991; buktiP7 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
23 — 3
ROSMA yang menikah pada tahun 1939 di Pasar Simpang TigoKenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ; Bahwa sejak lahir pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; Bahwa untuk kepentingan Tertib Admmistrasi Kependudukan dan TertibAdministrasi Kepegawaian Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untukmelakukan pencatatan kelahiran dan untuk dapat diterbitkan Kutipan AktaKelahiran atau Dispensasi Lahir atas nama Pemohon ;Untuk memperkuat dalildalil permohonan Pemohon dan sekaligus
8 — 0
lalu Termohonmemberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalildalilpermohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 9/9/IV/1993 tanggal 05 Mei 1993 yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka danbermaterai cukup (bukti P.1); Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 97 Tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2011 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
305 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Pit. tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 860/B/PK/Pjk/2021mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;2.
16 — 1
telah terpenuhi ketentuansebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan SuratKeputusan Walikota Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Proses Percerainyang dikeluarkan oleh Walikota Tarakan, maka Majelis Hakim menilai bahwaPemohon telah memenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian
7 — 0
Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara,tanggal 25 Oktober 2010 Nomor: 001592/KEP/KR.III/KC.300/A/10 an.SUHRO ATANG, bermaterai cukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.2);3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 10.1715.2009.01.00028 dari CamatKecamatan Situraja Kabupaten Sumedang tanggal Maret 2005, bermateraicukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.3);4. Foto copy Surat Kematian an. SUHRO ATANG Nomor 474.3/11/Des.
81 — 36
Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :Il.1324/45007/KEP/IV/2001/T tertanggal 4 Mei 2001 an. DORKAS BOLANG,diberi tanda P2;3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5303KM030320160002, tertanggal8 Maret 2016 an. DORKAS BOLANG, diberi tanda P3;4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 140/59/DP/IIV2016 tertanggal 4Maret 2016 an. DORKAS BOLANG,, diberitanda P4;5.
Terbanding/Tergugat : Bupati Kab. Jeneponto, Dkk
Terbanding/Tergugat : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Jeneponto
Terbanding/Tergugat : Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 15 Nasara
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kab. Jeneponto
28 — 14
FIRMAN SUKING, SH,NIP:19760922200601 1 011, Jabatan :Kasubag Umum dan Kepegawaian, Alamat :Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga,2. SYAMSUDDIN, L.SE, MM, NIP : 19700323198901 1 O01, Jabatan : Sub BagianKeuangan, , Alamat : Jl. Abd.
Faishal
32 — 8
Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 296/Disp-AS/1994 dari FAISHAL menjadi FAISHAL ZAKARIA;
- Memerintahkan kepada DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini mengeluarkan akta kelahiran baru atau membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh;
- Memerintahkan Badan Kepegawaian
20 — 7
Adapun di database kepegawaian Daerah masih tercatatadalah kesalahan dari management system kepegawaian karena menurutperaturan tentang Pegawai Negeri Sipil apabila 3 (tiga) bulan berturut turuttidak masuk bekerja maka akan di berhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa di karenakan Pemohon, yang menurut keterangan saksisaksiTermohon Saksi 3 dan Saksi 4 yang katanya saat ini bekerja jualan pakaiandan mebel, maka sudah pasti Termohon tidak dapat memberikan perhatiandan mencukupi kebutuhan pada anakanak
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruhbaiaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000, (tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).Bahwa diputusan iniHak Hadlanah Jatuh Pada Lestari Setyaningsih Binti Wuryanto.Bukti Surat T10Membuktikan Surat Keterangan Status Kepegawaian (PNS)Tergugat. nomor , yang dikeluarkan oleh Direktur Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak DienMeulaboh tertanggal 31 Mei 2017, Menerangkan bahwa Pemohon(Pemohon.) merupakan Pegawai
Bahwa Pemohon masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dengan NIP (Nomer Induk Kepegawaian) : bekerja sebagaiDokter di BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Aceh Barat, Propinsi Aceh;Dibuktikan dengan bukti surat T10 ,Surat Keterangan Status Kepegawaian (PNS) Pemohon Nomor ,yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh KabupatenAceh Barat, tertanggal 31 Mei 2017, Menerangkan bahwaPemohon (Pemohon.) merupakan Pegawai Negeri Sipil di LingkupBLUD Rumah Sakit
Bahwa TERMOHON REKONPENSI bekerja di Rumah SakitMedirossa Cikarang dan Rumah sakit Amanda sebagai DokterAhli Bedah dan masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) dengan NIP ( Nomer Induk Kepegawaian) : bekerjasebagai Dokter di BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Kabupaten AcehBarat,Propinsi Aceh, yang merupakan sutu Badan Usaha MilikNegara (BUMN), maka berdasarkan Pasal 1 huruf a, angka 2huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri
13 — 7
Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor; VIIlc00012/Kep/54/02/2005 tanggal 29 April 2005 yang dikeluarkan oleh an, BadanKepegawaian Negara Banjarmasin (bukti P .4);Bahwa para pemohon juga mengajukan bukti saksi antara lain:1.
31 — 8
Foto Copy Surat Keputusan Pensiun No. 003815/KEP/KRVI/KC201/A/06 tertanggal 12 Mei 2006, atas nama Suami pemohon yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut Pemohon jugatelah menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan untuk menguatkan dalildalil permohonannya, adalah sebagai berikut :; 1.ISMAIL SABIL, umur 53 tahun, pekerjaan Kepala Lingkungan PungeJurong, tempat tinggal Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota BandaAceh di bawah sumpahnya menerangkan
25 — 3
Pin Halaman 1 dari 6Bahwa Pemohon lahir di Lagan pada tanggal 31 Desember 1960 dari pasangansuami istri yang bernama MAKMUR (ayah) dan TIALAR (ibu) yang telahmelangsungkan pernikahan pada tahun 1959 di Lagan Gadang Hilir ;Bahwa sejak lahir pemohon belum melakukan pencatatan kelahiran dan belummemiliki Akta Kelahiran ;Bahwa untuk kepentingan Tertib Administrasi Kependudukan dan TertibAdministrasi Kepegawaian Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untukmelakukan pencatatan kelahiran dan untuk dapat diterbitkan
139 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupakeberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objeksengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) yangmerupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugatsebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) mUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan, danPenggugat hanya mengajukan banding administrasi ke BadanPertimbangan Kepegawaian
39 — 31
Bahwa disamping mendesak agar Penggugat Rekonpensi mengundurkan did, TergugatRekonpensi juga menginmkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) diJakarta tertanggat 4 Januan 2010 perihal "Keberatan pengangkatan calon pegawai negerisipit (CPNS) Kota Blitar, yang pada intinya Tergugat Rekonpensi keberatan ataspengangkatan Penggugat Rekonpensi sebagai CPNS Kota Blitar, dimana tentunyaperbuatan Tergugat Rekonpensi yang meski telah mendesak Penggugat Rekonpensi untukmundur dan Tergugat Rekonpensi
mendorongPenggugat Rekonpensi untuk mundur dad STKES Patria Husada Blitar, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa tuduhan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensidengan dinyatakan telah menerima gaji dari Desember 2009 sampai Februani 2010,padahal Jaktanya Penggugat Rekonpensi sudah tidak pemah menenma gaji dad TergugatRekonpensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menginim surat keberatan kepadaKepala Badan Kepegawaian
;Surat Kementerian Pendidikan Nasional Koordinasi Perguruan Tinggi SwastaWilayah VII No. 0814/L7/UN/2010 perihal Perubahan Website dan Sistem LaporanEPSBED yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta KopertisWilayah VI Jawa Timur tertanggal 09 April 2010, diberi tanda P.18 ;Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Nomor : 013/06.01/PKPHB/01/03.07 tanggal 17 Maret 2007, diberi tanda P.19 ;Statuta Stikes Patria Husada Blitar tahun 2006, diberi tanda P.20 ;Tata Cara Pengelolaan Kepegawaian
Hak Pegawai saat Ijin/tugas belajar(Butir Keenam) :1.Mendapatkan gaji pokok sesuai dengan kepangkatan terakhir yangdimiliki sesuai dengan SK pangkat terakhir;Mendapatkan tunjangan lain sesuai dengan peraturan kepegawaian;Mendapatkan bantuan SPP sesuai dengan ketentuan tempat belajar;Mendapatkan bantuan kebutuhan belajar diluar SPP yang diajukan,besarnya disesuaikan dengan kemampuan STIKes Patria Husada Blitar;Mendapatkan penyesuaian kepanggkatan sesuai dengan Izasah yangdimiliki dan sesuai dengan
peraturan kepegawaian STIKes PatriaHusada Blitar;D.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARTHUR PIRI, SH
164 — 89
MARTHA ESTHERLANTANG yang ditanda tangani oleh atas nama Menteri Pendidikan danKebudayaan Kepala Bagian Tenaga Edukatif pada Koordinator UrusanPendidikan Dasar dan Pendidikan Guru Biro Kepegawaian SekretariatJendral Drs. A.J. CORNELIUS MBEO.Fotocopy surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RepublikIndonesia Nomor : 1222 / CeSp / 1991 tanggal 30 November 1991 sertalampirannya tentang pengangkatan PNS an.
MARTHA ESTHER LANTANGyang ditanda tangani oleh atas nama Menteri Pendidikan dan KebudayaanKepala Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan danKebudayaan Propinsi Sulawesi Utara Dra. M. WAWOLUMAYALUNTUNGAN.Fotocopy petikan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor : 821 / BKD /SK / Vil / 54 / 2013 serta lampirannya tentang pengangkatan danpemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan kepala sekolah atasnama Dra.
MARTHA LANTANG tanggal 16 Juli 2013 yang ditanda tanganioleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tomohon MASNA J.M.PIOH, S.Sos.Fotokopi surat / dokumen Sertifikat Pendidik nomor 27095200588 atasnama ANDREAS V. KAUNANG yang ditandatangani oleh Ketua Rayon 27 /Rektor atas nama Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA pada tanggal 10September 2009.Fotokopi surat / dokumen Sertifikat Pendidik nomor 270832001742 atasnama THERESIA ROSA TUMUJU yang ditandatangani oleh Ketua Rayon27 atas nama Prof. Dr.