Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-01-2010 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 18/Pdt.P/2010/PN.Kds. Tanggal 12 Januari 2010 — GUNAWAN
11 — 3
11 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 34/Pdt.P/2020/PN SDA Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
Suminah
38 — 16
Suminah
38 — 16
nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515LT090120200089 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo, tertanggal 14 Januari 2020, dari nama Suminah menjadi namaSiti Annisa karena alasan Pemohon sakitsakitan dan merasa tidak nyaman dengannama Suminah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, ditegaskan
Register : 27-01-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 1/PDT.G/2014/PN.TGL Tanggal 15 Oktober 2014 — WIHARTO melawan WIWIN WINARSIH dkk
20 — 5
20 — 5
karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadiundangundang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak(Pacta Sunt Servanda) untuk mematuhi dan mentaatinya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, walaupun telah memasuki tahap kesimpulannamun dipersidangan kedua belah pihak yang berperkara menyatakan secara tegas dan tertulisbahwa kedua belah pihak telah tercapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian gunamengakhiri sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan
Register : 24-11-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 175/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 3 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU PPID KABUPATEN PASURUAN VS AGUS YAHYA & FAMILY
95 — 61
95 — 61
sebagaimana diatur olehPasal 19 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik yang menegaskan bahwa : Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujiantentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 denganseksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publiktertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap4.Bahwa dalam Bab Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik angka 12 ditegaskan
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PA MAMUJU Nomor 16/Pdt.P/2021/PA. Mmj Tanggal 19 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
15 — 10
Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mnj.sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut halhal yang telah diakui olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan telah menjadi faktatetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinanhanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut
Register : 27-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Pdg Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
RIZAL EFENDI Glr RAJO RADIN
Tergugat:
1.AZWAR
2.Drs. H. ANAS BY DT. TAN BATUAH
33 — 5
RIZAL EFENDI Glr RAJO RADIN
Tergugat:
1.AZWAR
2.Drs. H. ANAS BY DT. TAN BATUAH
33 — 5
berbatas dengan Tanah Nurnas;PARA PIHAK telah sepakat untuk dibagi dua sama luas, yakni 50 % (lima puluhpersen) menjadi hak bagian PIHAK PERTAMA dan 50 % (lima puluh persen)lainnya menjadi hak bagian PIHAK KEDUA, dengan ketentuan untuk PihakHal 2 dari 6 Putusan No.95Padt.G /2018/PN PdgPertama posisinya dibahagian Utara dari Objek Perkara sedangkan untukPihak Kedua posisinya dibahagian Selatan dari Objek Perkara;Pasal.2Bahwa setelah Objek Perkara menjadi bahagian dari masingmasing pihaksebagai mana ditegaskan
Register : 25-07-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KUDUS Nomor Nomor: 476 /Pdt.P/2012/PN.Kds. Tanggal 1 Agustus 2012 —
13 — 2
13 — 2
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 05-10-2012 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49574/PP/M.XV/16/2013 Tanggal 18 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
122 — 36
122 — 36
bahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum Perpajakan menyatakan Tata cara pemeriksaan diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE10/PJ.52/2006 tanggal15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak,dan Langkahlangkah Penanganan Restitusi dalam rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan "Perlu ditegaskan
Register : 11-01-2010 — Putus : 21-01-2010 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 89/Pdt.P/20l0/PN.Kds Tanggal 21 Januari 2010 — SRI SUNARTI
13 — 4
13 — 4
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang. bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang. bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk peneatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) t IndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 01-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 0247/Pdt.P/2017/PA.Tli Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 8
15 — 8
pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon II mengaku ketikamenikah, bukan ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah karenaayah kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon ,sehingga Pemohon dan Pemohon II lari Ke rumah imam Desa Labuan Lobon untukdinikahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi hukum Islam, wali nikahadalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukmenikahkannya dan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Register : 05-12-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 892/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 30
95 — 30
Dalam rumusan hasil diskusi kelompokbidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5),ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidakberlaku asas nebis in idem.Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasansehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA : 81.
menyatakan secara tegas, jika Penggugattetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkalidan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsidan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sertatidak merugikan Penggugat.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yanghanya menjelaskan tentang halhal yang dapat menyebabkan gugurnyahak asuh anak hal mana ditegaskan
rohani anak, meskipun biaya nafkahdan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahkepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yangmengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi HukumIslam (KHI) disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan
Hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknyaasas nebis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja,melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentuoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaituPutusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugatdan Tergugat
Register : 16-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 11 Oktober 2018 — Ade Abdurahman LAWAN PT. Bank MNC Internasional Tbk
162 — 49
162 — 49
yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim
Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di
Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia
Register : 28-08-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 102/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 20 Maret 2014 — NURMAN, DKK VS 1. WALIKOTA BEKASI, 2. PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo Servatius
113 — 125
113 — 125
Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.
Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.
Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.
Register : 26-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 5
6 — 5
kekuasaankehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan
Register : 12-06-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 3
6 — 3
kekuasaankehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalammenegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkanketentuan Pasal 148 R.Bg dan akan ditegaskan
Upload : 17-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan tergugat
26 — 13
26 — 13
Nomor 1 tahun 2016, pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1)ditegaskan bahwa apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam prosesmediasi, maka gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, sebagaimanaBerita Acara Sidang tanggal 15 September 2016, bahwa Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Pusat dalam persidangan telah menjelaskan kepadaPenggugat dan kuasa hukumnya tentang prosedur mediasi di Pengadilan danmenjelaskan pula konsekuensinya
Register : 27-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Nph Tanggal 27 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
atas, oleh karenaTergugat sudah tidak tinggal/beralamat di alamat yang diterakan olehPenggugat pada gugatannya dan Penggugat tidak kunjung memberikan alamatTergugat yang baru karena tidak hadir lagi di persidangan, yang dalam hal inidapat dikatakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapatgugatan Penggugat a quo cacat formil oleh karenanya sudah seharusnyadan berdasar hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana akan ditegaskan
Register : 01-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 4
28 — 4
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkarahanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladinubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara, dan Tergugat belum
Register : 28-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN BATAM Nomor 386/Pdt.Bth/2021/PN Btm Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
HUI EK
Tergugat:
1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia, cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK, KANTOR CABANG SYARIAH BATAM
Turut Tergugat:
PT. SUMBER MITRA PROPERTINDO
70 — 21
HUI EK
Tergugat:
1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia, cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK, KANTOR CABANG SYARIAH BATAM
Turut Tergugat:
PT. SUMBER MITRA PROPERTINDO
70 — 21
alasanperbaikan gugatan dan mohon agar dapat register perkara NomorHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 386/Padt.Bth/2021/PN Btm386/Pdt.Bth/2021/PN.Btm dicoret dari register perkara menurut ketentuanyang berlaku ;;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23November 1985 ditegaskan
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 04/Pra.Pid/2016/PN Mdn Tanggal 1 Februari 2016 — - MASLIADI (PEMOHON)
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON)
87 — 34
87 — 34
pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya ; 222 22+ === === c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapalaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 19455Juga ditegaskan