PyB kepada PPK bagi PNSyang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hakHalaman 11 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPG10.Ach.kepegawaian sesuail dengan ketentuan peraturan perundangUNC ANGAN ; nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling

pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhetianpegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan 2222222 2222222 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yangselanjutnya disingkat PPK

kota; Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "Presidendapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian PNS kepada bupatiAvalikota di kabupaten/kota", dimana halyang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 2222222 non nnn nn nn nnn n nnn n eeMenimbang, bahwa kewenangan PPK

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/12/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;2) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungHal. 3 dari 55 hal.

No. 119 PK/Pid.Sus/20194)9)6)/)8)9)10)11)Kantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung HuluTA 2014:Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014;1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara PengeluaranDinas

. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008,membentuk Panitia

Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

(satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;e Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

MUTIARA ABADI/SETIABUDI selaku Direktur (Sudah divonis pengadilan terbukti bersalah)bersama SLAMET SUGITO selaku KPA merangkap PPK (masih prosesHal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013sidang) dan MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan (alm),dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini untuk Proyek Tahun2007 CV. WISMA ESTETIKA dengan Direktur BAMBANG PURWANTOyang diserahkan kepada Ir.

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT TJK57f) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) SKPKD.g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatanganioleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.h) 1 (Satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT,tanggal 08 Juni 2012.i) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS)Nomor : 900/34/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 08 Juni 2012 yang di tandatanganioleh Sdri.

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT TJK58d) 1 (Satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 10 Agustus2012 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) SKPKD tanggal 09 Agustus 2012.f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 79 / PPKD /SPM / 2012, tanggal 09 Agustus 2012 yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.g) 1 (Satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan

Lampung Timurkepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di tandatangani olehJUNAIDI, SE.d) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 08September 2012 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITAWIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.f) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024/120 / PPKD /SPM / 2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.g) 1 (Satu)

Tanggal 24 Mei2013d) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) SKPKD tanggal 22 Mei 2013e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 024 /117/PPKD/SPM/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.f) 1 (Satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT,tanggal 22 Mei 2013.g) 1 (satu) lembar Surat Register SPM Langsung, Tanggal 22 Mei 2013.h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor :900/117/PPKD/ SPP/ 2013, Tanggal 22 Mei 2013.i) 1 (satu) lembar

Lampung Timurkepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 04 Juli 2013, yang di tandatangani olehJUNAIDI, SE.Cc) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli2013 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.d) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.e) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 / PPKD /SPM / 2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.SMUSTAKIM,S.Sos,M.Si.f) 1

delapan ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilanjutkan keBagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2DNo. 07684/SP2DLS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp202.198.500, (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu limaratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaanpekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Terdakwaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat nomor :440.449 .2/3463/PPK

Terdakwa pada waktu itu sebagaiKepala Dinas Kesehatan ;e Bahwa susunan Panitia Lelangnya adalah sebagaiberikut :eKetua : EDDY SURYANTOe Sekretaris : PASKALIS DEDIe Anggota : JUMANSY AHBERNANDUS BANGKARAMANGe Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang, adalah memprosesjalannya pelelangan, mulai dari pendaftaran, evaluasi pemenang,sampai penentuan pemenang lelang ;e Bahwa tugas Sekretaris Panitia Lelang adalah membantu danmenyiapkan administrasi lelang, dan megusulkan calon pemenanglelang kepada PPK

Jangin Putratama, yangmenentukan pemenangnya PPK.

Jangin Putratama sebagai pemenanglelang, saksi selanjutnya sudah tidak tahu lagi karena tugas saksi hanyasebatas melaksanakan lelang saja ;Bahwa pengadaan mobil tersebut ada masalah karena pembayaranpengadaan mobil sudah dibayar lunas tetapi pihak kontraktor tidak tidakmampu menyerahkan mobil pada saat kontrak berakhir ;e Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan pengadaanmobil PPK.

Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor440.449 .2/3463/PPK/2008/2008 tanggal 30 Desember 2008, PerihalPenahanan Penarikan Langsung Tunai diberi tanda T13 ;14. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 356/017/Kasus/InspektoratH/VII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 Tentang PemeriksaanKasus Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan KabupatenKutai Barat diberi tanda T14 ;15.

Sanggah bandingdalam Undangundang administratif itu. dipersyaratkan adanya jaminandalam bentuk uang yang nilainya 1% (satu persen) dari jumlah kontrak, akanmenjadi sebuah dilematis menurut ahli kalau kemudian sudah adapernyataan dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena memangada upaya dari pihak Penggugat untuk melakukan sanggah banding secaratertulis ke pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa menurut ahli Penggugat harus mengajukan sanggahan diajukansecara tertulis tetapi ada pengecualian

Araz Mandiri padawaktu mendafatar adalah Panitia dan Pokja;Bahwa setahu saksi masih ada yang memverifikasi berkas pemenanglelang selain Pokja yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPk);Bahwa saksi yang membuat penawaran lelang;Bahwa saksi ikut tahapan penawaran lelang;Bahwa saksi tahu dalam Berita Acara pemenang lelang dicantumkanPepres No.12 Tahun 2021;Bahwa setahu saksi pada saat verivikasi berkas, ada 6 pengalaman PT.Araz Mulia Mandiri yang diajukan;Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 21/G/2021

saksi keabsahan sebuah dokumen tentang pengalamankerja, dokumen tersebut dikeluarkan oleh sebuah badan hukum, makawajib dilengkapi oleh nama perusahaan, alamat perusahaan danbeberapa syarat administrasi;Bahwa setahu saksi Penggugat telah melakukan sanggah bandingnamun tidak disertai dengan jaminan penawaran sehingga Pokjamengganggap tidak ada sanggah banding;Bahwa peserta yang ditetapkan pemenang oleh Pokja belumbersifatfinal karena pemenang yang ditetapkan oleh Pokja kemudian diserahkankepada PPK

Selanjutnya diatur juga dalamPasal 145 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pemberhentian dari JPT Pratama ditetapkan oleh PPk.

Danhal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangberbunyi Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS kepada Bupati.Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 145 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkanPemberhentian dari JPT Pratama ditetapkan oleh PPK. ;Il.

PTUNMDNtidak ada kaitannya dengan Penempatan Tergugat sebagai Staf pada StafAhli Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Penempatan,Pemberhentian dan Pemindahan merupakan kewenangan dari tergugatsesuai Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diatur juga dalamPasal 145 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pemberhentian dari JPT Pratama ditetapkan oleh PPK

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalahpejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaanmanajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan. ; Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan Nomor : 154/G/2017/PTUNMDNAyat 21. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkanPNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.; Pasal 3;Ayat 2.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TolRuas Depok Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587m2 dari PT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT. LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikantanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hakadalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan MenteriDalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87,dimana sekitar 90,91 % dari luas tanah pada HGB tersebut sudahmenjadi milik PT.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas DepokAntasari (tergugat 1),Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRASARANA / LIPPOQ MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantorPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No.471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTAKARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri JakataSelatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasantanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di JI.

Direktorat Jenderal Bina Marga CQ.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol RuasDepok Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m? dariPT. DUTA KARYA ADHITAMA dan PT. LIMAS MITRA SARANA/ PT.LIPPO MERCHANTS FINANCE, dimana legalitas kepemilikantanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hakadalah PT.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok Antasari (tergugat 1),Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRASARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantorPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No.471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT. DUTAKARYA ADHITAMA menggugat perdata di Pengadilan Negeri JakataSelatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasantanah PT. DUTA KARYA ADHITAMA di JI.

TRIA JAYA;

BINTANG MACCORA;

RULINDO;

RADHIAN ELECTRIK;

RADHIAN ELECTRIK;

Nomor 242 PK/Pid.Sus/2016rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta perawatannya ;9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 632 / PerindagPM / IX / 2009tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT.

tanggal 29September 2009 ;Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Pembangunan Pasar PaBaengBaeng Kota Makassar PARp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu jutarupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta perawatannya ;Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK

Nomor 242 PK/Pid.Sus/201610) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengannilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas miliar sepuluh juta empatratus dua puluh ribu rupiah) ;11) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CVDarma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluhempat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub.

Daddy Hermadi sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) hanya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun, merupakan alasan peninjauan kembali yang tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara yang berbeda,peran dan perbuatan yang dilakukan tidak harus sama, sehingga denganpertimbangan peran yang berbeda, maka akan mengakibatkanpemidanaan yang berbeda pula sebagaimana dalam perkara in casu ;Bahwa namun demikian, perlu dipertimbangkan mengenai validitas dariAhli yang memeriksa

242 PK/Pid.Sus/20168) Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan) Pembangunan Pasar PaBaengBaeng Kota Makassar PARp12.221.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh satu jutarupiah) Kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahanserta Perawatannya ;9) Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan PembangunanPasar PaBaengBaeng Kota Makassar TA 2009 ;10) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 632/PerindagPM/IX/2009 tanggal29 September 2009 antara PPK

: Foto coppy
2) Dokumen Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 44/SPTJB/PNBP-5128/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018: Foto coppy
3) Surat permintaan pembayaran Nomor: 44/SPP/PNBP-5128/12/2018 Tanggal 30 Mei 2018 : Foto coppy
4) Ringkasan kontak Nomor : 44/RK/PNBP-A1.6/05/2018 Tanggal 21 Mei 2018: Foto coppy
5) Disposisi PPK

/11/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto coppy
13) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan hasil Pekerjaan Nomor: BAPP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 Tanggal 30 November 2018 : Foto coppy
14) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor: BASTHP/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/11/2018 tanggal 30 November 2018: Foto coppy
15) Daftar hadir : Foto coppy

16) Undangan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Final 100% dari PPK ke PT.Sarana Primadata Nomor: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018 Tanggal 29 November 2018 : Foto coppy
17) BA Kesepakatan Nomor: BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 Tanggal 30 November 2018: Foto coppy
18) BA Aset / Barang proyek BP Batam Nomor: BAST.ASSET-4/5128.963.053.E-PPK-PNBP/4/2018 tanggal 30 November

Final 100% No: UND/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/12/2018
4) Berita Acara Serah Terima Asset / Barang Proyek Badan Pengusahaan Batam No : BAST.ASSET -4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018 untuk Pengadaan SIMRS Versi Web
5) Lampiran Berita Acara Serah Teroma Asset / Barang Proyek BP Batam tanggal 30 November 2018
6) Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 167 / SPD-DIR/XI/

2018 tanggal 29 November 2018
7) BA Kesepakatan No : BAK/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
48. 1 (satu) bundle Copy Dokumen PT Asuransi Umum Videi;
49. 1 (satu) Lampiran Dokumen Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pengadaan SIMRS Versi WEB Nomor : SPJ/4/5128.963.053.E/PPK-PNBP/4/2018
50. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;

No. 2002 K/PID.SUS/201610.11.Melakukan pendataan dan menjaring calon penerima dana BSPS;Mengusulkan calon penerima dana BSPS yang dituangkan dalamdata by name by address (BNBA);Membantu TPM dan SKPD melakukan verifikasi lapangan;Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) penerima danaBSPS;Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untukkemudian disampaikan kepada PPK;Bahwa selain dibentuk UPK juga ditunjuk TenagaPendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor : 050/114

Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untuk kemudiandisampaikan kepada PPK;10.11.Bahwa selain dibentuk UPK juga ditunjuk TenagaPendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Dompu Nomor : 050/114/BAPPEDA danLITBANG/2013 tanpa 31 Desember 2013 yaitu untuk DesaKwangko ditunjuk WAWAN FERDIAN KUSUMA, SH. dengantugas dan tanggung jawab sebagai berikut :Mengkuti sosialisasi dan pembekalan kegiatan BSPS yangdilaksanakan oleh Konsultan pendataan, supervise danmonitoring;Mensurvei

Naser;Dengan tugas dan tanggungjawab antara lain :1.etobMenyosialisasikan kegiatan dan menjaring calon penerima danaBSPS;Melakukan pendataan dan menjaring calon penerima dana BSPS;Mengusulkan calon penerima dana BSPS yang dituangkan dalamdata by name by address (BNBA);Membantu TPM dan SKPD melakukan verifikasi lapangan;Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) penerima danaBSPS;Menerima dan mengkompilasikan laporan dari KPB untukkemudian disampaikan kepada PPK; Bahwa proses penunjukkan Toko UD.

Saksi MAIG SAPTHU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagain beikut :Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat adalahmasalah tanah ;Bahwa saksi tahu setelah adanya undangan rapat dari DPRD PropinsiMaluku terkait dengan adanya pengaduan dari Penggugat mengenaipenyerobotan tanah miliknya, karena saksi sebagai PPK dalam proyekpelebaran jalan di Namlea.Bahwa rapat dilakukan di ruangan komisi A DPRD dan penggugat juga ikuthadir.Bahwa Yang dibicarakan adalah masalah tanah

Tergugatpembuatan jalan pada jalan yang sudah ada dan tidak ada ambil tanahmilik penggugat.Bahwa setelah peninjauan lokasi tidak ada tindak lanjut dari DPRD danTergugat sampai sekarang.Bahwa sebelum tinjau lokasi, ada dilakukan pertemuan dan yang hadir IbuAsisten Pemda dan dari bagian Biro Hukum dan dibicarakan Pemda Burubersedia mengganti kerugian apabila benar ada diambil tanah milikPenggugat.Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada proyek pelebaran jalan pada objeksengketa karena saksi sebagai pelaksana/PPK

sepanjang 10 km.Bahwa saksi sebagai PPK tidak selamanya turun dilapngan tetapi ada stafsaksi yaitu saksi Berty Leatemia yang saksi tugaskan sebagai pengawas.Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon jati dilokasi karena adanyalaporan oleh Penggugat kepada DPRD.Bahwa sejak tahun 2011 tahun 2015 saksi sering lewat dari desa Namleake desa samalagi dan ada melihat pohon jati dan pohon pelindung.Bahwa dulunya lebar jalan 4, 5 meter dan diperlebar menjadi 7 m danbahu jalan kurang lebih 5 m sehingga lebarnya

Bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dinas PUKabupaten Brebes ditunjuk menjadi PPK untuk menggantikan PPK yang lama (EdiHartono, S.E, M.T) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Brebes Nomor 050/5534 Tahun 2008, Tanggal 12 Mei 2008,Tentang : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) Kegiatan APBD TahunAnggaran 2008 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes pada kegiatanPembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Tahun Anggaran 2008 di9.

KPTS.300/BPD/IV/2008/58, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) dan pembantu bendaharawan pengeluarandilingkungan Badan Pertanahan Derah Kab. Pelalawan TA. 2008; Selembar Kwitansi pembelian bidangbidang tanah perkebunan seluas 110 ha, yangterletak di Dusun I harapan Desa Sekijang Kec.

Pelalawan Nomor : 027/DPKKD/2009/17 tentangpenunjukkan PPk tanggal 12 Januari 2009; 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaandaerah kab. Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32 tentang penunjukan PPTKtanggal 22 Oktober 2009; Halaman 13 dari 415 halaman Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.PBR14206207208209210211212213214215216217218219220221221 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab.

Pelalawan Nomor : 027/DPKKD/2009/17 tentangpenunjukkan PPk tanggal 12 Januari 2009; 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaandaerah kab. Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32 tentang penunjukan PPTKtanggal 22 Oktober 2009; 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab. Pelalawan tgl 19Oktober 2009.1 (satu) bundel peraturan daerah kab.

Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali (PPK) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tnggi Jakarta Nomor 143/PDT/201 7/PT DKI tertanggal 13 Juni 2017;Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 284 PK/Pdt/20183.

atasnama Debitur;Bahwa Debitur memohon untuk melakukanpenebusan kembali terhadap jaminan yang yang telahdiserahkan kepada Bank Agro tersebut, akan tetapisetelah diberikan waktu selama 6 bulan Debitur tidakdapat melakukan penebusan aset tersebut sehinggaBank Agro harus segera melakukan penjualan asettersebut;Bahwa Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit(PPK) telah berusaha menjual aset tersebut melaluilelang akan tetapi tidak ada yang berminat meskipunBank memberikan nilai /imit lelang senilai nilai

likuidasidan aset tersebut cukup marketable, karena hal itubagian PPK melakukan investigasi ke lokasi padatanggal 2 Mei 2007;Hasil dari kunjungan ke lokasi secara singkatdijelaskan sebagai berikut yaitu diketahui bahwa telahterjadi penipuan atas transaksi jual beli tanah antaraAnita Dian Ekawati dengan H.

Rahim Hasibuan adalah senilaiRp415.573.890,00 adapun total dana yang tersedia direkening KKR bagian PPK adalah sebesarRp69.200.000 yang merupakan pembayaran 4 bulan(4 Giro Bank Mandiri x Rp17.300.000) sedangkansisanya Rp346.373.890,00 akan disetorkan tunai olehH. Abd. Rahim Hasibuan pada 22 Mei 2008;Bahwa apabila permohonan penebusan jaminanexDebitur AYDA atas nama Anita Dian Ekawati qq H.Musonip Joyo Antonio gq H. Supendi gq H.

Abd.Rahim Hasibuan dapat disetujui maka setelah danapelunasan Rp346.373.890,00 ditambahRp69.200.000,00 telah ada di rekening KKR lainnyabagian PPK Nomor 20397 ~ sehingga totalRp415.573.890,00 dibukukan Bank Agro maka Agroharus mengembalikan suratsurat jaminan danmemberikan surat roya hak tanggungan kepada H.Musonip Jaya Antonio, H. Atjep, Rusdi, Madlani S.E.,Damsuri, Siswadi, Ani (ahli waris dari alm. H.

KPU, adalahlembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, danmandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.Bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan :Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah meliputi: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK

Putusan Nomor 69 P/HUM/2013 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuanperaturan perundangundangan.Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden danWakil Presiden meliputi:Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanPemilu. setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR danPemerintah;Mengoordinasikan

Perbuatan terdakwa tersebut bertentanga dengan :lampiran ke III pepres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,tentang tata cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Huruf Cpenandatangan dan pelaksanaan kontrak, butir (2) pelaksanan kontrak, huruf(g) perubahan kegiatan pekerjaan ayat 2,4 dan ayat 5; Ayat 2 Apabila terdapat perbedaan yang siknifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasiyang di tentukan dalam kontrak, maka PPK bersama penyediandapat

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertuliskepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknisdan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantumdalam kontrak awal; Ayat 5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak; Dan berentangan juga dengan; Kontrak nomor: 600/SPP.07/BMPU/VIII/2011 tanggal 10 Agutus 2011 pasal20 ayat 2; Ayat 2. Pekerjaan tambah kurang yang di maksud pada ayat !

Apabila terdapar perbedaan yang siknifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasiyang di tentukan dalam kontrak, maka PPK bersama penyediandapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :a.Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yan tercantumdalam kontrak.b.

Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.c.Mengubah spesipikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lokasi pekerjaan, dan / ataud.Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantumdalam kontrak yang di perluka untuk menyelesaikan seluruhpekerjaanPerintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertuliskepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknisdan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertuliskepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknisdan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.Ayat 5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak;Dan berentangan juga dengan Kontrak nomor : 600/SPP.07/BMPU/VIII/2011tanggal 10 Agutus 2011 pasal 20 ayat 2; Ayat 2. Pekerjaan tambah kurang yang di maksud pada ayat !

RATNA DEYA, ZA,SE.f) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD.g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangani oleh S MUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.h) 1 (satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT, tanggal 08 Juni 2012.-i) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Nomor : 900/34/PPKD/ SPP/ 2012, Tanggal 08 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Sdri.

Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.d) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 08 September 2012 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 120 / PPKD / SPM / 2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang di tandatangani oleh

Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur, Tanggal 06 Desember 2012, yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.d) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 17 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD tanggal 14 Desember 2012f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 217 / PPKD / SPM / 2012, tanggal 14 Desember 2012 yang di tandatangani oleh

c) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.d) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 / PPKD / SPM / 2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.S MUSTAKIM,S.Sos,M.Si.f) 1 (satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT, tanggal 16 Juli 2013

d) 1 (satu) lembar Surat Daftar Penguji SP2D, Tanggal 03 Desember 2013.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD.f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 922 / PPKD / SPM / 2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang di tandatangani oleh S MUSTAKIM,S.Sos,.M.Si.g) 1 (satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT, tanggal 21 Nopember 2013.h) 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 900/922/PPKD

RATNA DEYA, ZA,SE.f) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk)SKPKD.g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangani oleh SMUSTAKIM, S.Sos.,M.Si.h) 1 (satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT,tanggal 08 Juni 2012.

Lampung Timur kepadaBupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di tandatangani olehJUNAIDI, SE.d) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 10 Agustus 2012yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPKD tanggal 09 Agustus 2012.f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 79 / PPKD / SPM /2012, tanggal 09 Agustus 2012 yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.g) 1 (satu)

Lampung Timur kepadaBupati Lampung Timur, Tanggal 18 Juli 2012, yang di tandatangani olehJUNAIDI, SE.d) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 08 September2012 yang di tandatangani oleh Sdri.NI WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.e) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPKD tanggal 04 Oktober 2012.f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024/120 /PPKD / SPM /2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang di tandatangani oleh JUNAIDI, SE.

Tanggal 24 Mei 2013d) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPKD tanggal 22 Mei 2013e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 024 /117/PPKD/ SPM/2013, Tanggal 22 Mei 2013.f) 1 (satu) lembar Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT,tanggal 22 Mei 2013.

Lampung Timur kepadaBupati Lampung Timur, Tanggal 04 Juli 2013, yang di tandatangani olehJUNAIDI, SE.c) 1 (satu) lembar Surat Persyaratan Pengajuan SP2D, tanggal 19 Juli 2013 yangdi tandatangani oleh Sdri.N WAYAN WITA WIDIASTUTI,SE.d) 1 (satu) lembar Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPKD, Tanggal 16 Juli 2013.e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 024 / 384 / PPKD / SPM /2013, tanggal 16 Juli 2013 yang di tandatangani oleh Sadr.SMUSTAKIM,S.Sos,M.Si.f) 1 (