Ditemukan 1044 data
304 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117450.15/2014/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01311/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00002/206/14/081/16 tanggal 9 Mei 2016Tahun
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 76 K/PID/2016Tahun 1974) yang dinikahkan secara agama Islam oleh Terdakwa III dengandisaksikan oleh Terdakwa II. Perkawinan tersebut adalah perkawinan liaryang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak diterbitkan BukuNikah, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah bukan perkawinansebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.
31 — 2
No. 021 1/Pdt.G/2016tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaKruiuntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat dan pernikahan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006, dan perubahan kedua Undangundang
9 — 1
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan aktaontentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 165HIR, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalamperkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai dan hingga kiniPenggugat masih bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Juli 2016tahun
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 476 K/Pid.Sus/2016Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KHADIJAHPANE
7 — 0
Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut,semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Januari 2016tahun ....antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukangugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu pulaTergugat tidak memberi nafkah lahir batin.6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tegugat akantetapi tidak berhasil.7.
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bulan Januari AprilTahun 2017;1 (satu) Rangkap LPJ Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan IIIdan IV Tahun 2017:1 (satu) Rangkap LPJ Dana Desa Tahap II Tahun 2017;1 (satu) Rangkap LPJ Pajak dan Retribusi Tahap Tahun 2016;1 (satu) Rangkap LPJ Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan IIIdan IV Tahun 2016:1 (satu) Rangkap Danan Desa atau APBN dan PHBR Tahap IlTahun 2016;1 (satu) Rangkap Dana Desa atau APBN dan Alokasi Dana DesaTahap Taahun 2016;1 (satu) Rangkap LPJ Alokasi Dana Desa Mei Agustus 2016Tahun
bulan Januari AprilTahun 2017;1 (satu) Rangkap LPJ Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan IIIdan IV Tahun 2017:1 (satu) Rangkap LPJ Dana Desa Tahap II Tahun 2017;1 (satu) Rangkap LPJ Pajak dan Retribusi Tahap Tahun 2016;1 (satu) Rangkap LPJ Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan IIIdan IV Tahun 2016:1 (satu) Rangkap Danan Desa atau APBN dan PHBR Tahap IlTahun 2016;1 (satu) Rangkap Dana Desa atau APBN dan Alokasi Dana DesaTahap Taahun 2016;1 (satu) Rangkap LPJ Alokasi Dana Desa Mei Agustus 2016Tahun
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 559 K/Ag/2016tahun pembuatan 1982, No.Seri 676480;2.2. Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;2.3. Mesin Binding, jenis MK 11Auoto buatan China, warna hijau tua;2.4. Mesin potong, jenis SN11E, No.Seri 0021868686, ukuran 940 x120 mm2;2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm2;3. Dua buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:3.1. Mobil Toyota kijang box tahun 1984, warna coklat muda denganNopol D8768YC;3.2.
Putusan Nomor 559 K/Ag/2016tahun pembuatan 1982, No.Seri 676480;2.2. Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;2.3. Mesin Binding, jenis MK 11Auoto buatan China, warna hijau tua;2.4. Mesin Potong, jenis SN11E, No.Seri 0021868686, ukuran 940 X120 mm?;2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm?
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 692 K/Pdt/2016Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.AGUNG BASUKI, S.H., 2. CAHYATI RATNA MINTARSIH tersebut;2.
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1783/B/PK/PJK/2016Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 juncto UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanpeninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:ALASANALASAN KEBERATAN DARI PEMOHON
115 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanNomor615 K/Ag/2016Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, TAUFIQAFFANDI bin FADEL MUHAMMADtersebut;MembebankankepadaPemohonKasasiuntuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 476 K/Pdt.SusPHI/2016Tahun 2003, oleh karenanya patut dan adil hubungan kerja diputus danPenggugat mendapatkan kompensasi pesangon dan hak lainnya sebagaimanadiatur dalam Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danupah proses 6 bulan; Bahwa dengan demikian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yangditerima oleh Penggugat adalah sebagai berikut: Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp2.500.000,00 = Rp22.500.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp2.500.000,00 = Rp15.000.000,00 Uang Penggantian
90 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 190 K/Padt.SusBPSK/2016Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan /ex spesialis tidakdipertimbangkan.
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2286 K/PID.SUS/2016tahun, perlu diperbaiki karena kurang mempertimbangkan keadaankeadaanyang meringankan Terdakwa, yaitu: bahwa di depan persidangan Terdakwatelah meminta maaf pada saksi korban, Terdakwa juga masih berstatuspelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta keluarga Terdakwa dan keluarga saksi korban telah berdamaiyang dibuat secara tertulis yang dilakukan tanggal 12 April 2016;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti
6 — 0
diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan relas panggilan Termohon,telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Pemohon danTermohon berada di wilayah Kabupaten Karawang, maka pengajuanPermohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesualdengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,seperti yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Halaman 6 dari 10 halaman Putusan.No.2199/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 24 Nopember 2016Tahun
53 — 46
PUTUSANNomor 1032/Pdt.G/2015/PA.TgrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :MARTIKA PRIMADISTA PUTRI Binti AGUS YUGOPUTRO, umur 2016tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Jalan Mentenf Utama FB 9/4 RT.003 RW. 012 DesaPondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
7 — 4
PENETAPANNomor 0492/Pdt.P/2015/PA.Tgrsel gor al euDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yangdiajukan oleh:SUDARMADJI AMIN SOEJITNO Bin AMIN SOEJITNO, umur 2016tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,tempat tinggal di Perum.
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 361 K/Ag/2016Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DWI ANDAYANIbinti SUGANJAR tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor0224/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengantanggal
67 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 505 K/PID/2016Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMADZAKARIA bin ABDUL MIP AN tersebut; Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, oleh Dr.
8 — 3
permohonan para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut kepada kantor Urusan Agama KecamatanRengasdengklok Kabupaten Karawang, sebagaimana termuat dalam petitumNo.4 Surat permohonan para Pemohon, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.0552/Pdt.P/2016/PA.Krw.tanggal 25 Nopember 2016Tahun