MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN), vs SITI DAISAH, dkk dan BUDIMAN, dkk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN' NASIONAL / BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24Lantai 6, 9,10, 12 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Indra Surya, S.H., LL.M. dan kawankawan, Para Pejabat danPegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementrianKeuangan, beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15,Kementrian Keuangan Jalan Dr.

;Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Uni Bank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum tehadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang diubah menjadi Kantor Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKAN)/Tergugat V,

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8sebagai berikut:Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Unibank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum terhadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang

(videbukti T.V2);Bahwa PT Bank Unibank Tbk. dibekukan kegiatan usahanya oleh BankIndonesia pada tanggal 29 Oktober 2001, dan kemudian bank tersebutmasuk dalam program penyehatan perbankan di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), karenanya sesuai dengan PeraturanHalaman 26 dari 31 hal. Put.

;Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (vide bukti T.V8), denganberakhirnya tugas BPPN pada tanggal 27 Februari2004 dan dibubarkannyaBPPN pada tanggal 30 April 2004, semua kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;Bahwa dalam rangka melakukan penagihan piutang tersebut, MenteriKeuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukanpengalihan pengurusan piutang tersebut kepada Panitia Urusan

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dkk

BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 9, JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat 10710, diwakili oleh Mulia P. Nasution, atas nama MenteriKeuangan, Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikuasa kepada DR Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawankawan, Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2010;2.

KEPALA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) JAKARTA VSSUKANA Bin KURMADI dan NY. SUS IRIANI Binti HALIMI (suami dan isteri)

No.1843K/Pdt/2007EKSEPSI TERGUGAT IX DAN TERGUGAT XGugatan Penggugat Error In PersonaBahwa gugatan Penggugat adalah error in persona (salah sasaran) karenatelah menarik Kepala BPPN sebagai salah satu pihak (Tergugat X) dalamperkara aquo, dimana Kepala BPPN pada dasarnya hanyalah person (pribadi)yang memiliki wewenang bertindak untuk mewakili BPPN dimuka maupun di luarPengadilan.

Apabila Penggugat mengikutsertakan BPPN sebagai salah satupihak quod non, maka seharusnya yang digugat adalah Badan Hukumnya(BPPN), bukan pribadi pemimpinnya. Oleh karenanya berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor: 4/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, maka gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktdaknya mengeluarkan Tergugat X dari salahsatu pihak dalam perkara ini;Gugatan Penggugat Kurang PihakBahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli antara BPPN dengan PT.

Hokindo (saat ini oleh BPPN) terhadap Ny. Liu Khiat Fa(Debitur) sudah dialinkan BPPN kepada PT. Bank Danamon Indonesia. Olehkarena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Bank DanamonIndonesia sebagai salah satu pihak, maka gugatan aquo menjadi kurang pihakdan karenanya harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telahmengambil putusan, yaitu putusan No.214/PEN PDT/2001/PN.

Apabila Eksepsi Pembandingdipertimbangkan, tentu putusan Judex Facti akan menjadi lain; Bahwa gugatan Terbanding I/Pengugat adalah error in persona (salahsasaran) karena telah menarik pribadi kepala BPPN sebagai salah satupihak dalam gugatan aquo (selaku Tergugat X). Apabila Terbanding/Pengugat mengikutsertakan BPPN sebagai salah satu pihak Quod non,maka seharusnya yang digugat adalah Badan Hukumnya (BPPN)bukan pribadi pimpinannya ;2.

No.1843K/Pdt/2007yaitu " Tergugat X telah datang menghadap kuasanya bernama ManoguSitungkir Cs berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2001"Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasan ad 1:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salahmenerapkan hukum, gugatan tidak error in persona karena dengan disebutkanKepala BPPN sebagai Tergugat X yang dimaksud adalah Badan Hukumnyayaitu BPPN bukan pribadi pimpinannya, sebab kalau

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Dkk

PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPA Wilayah SUMATERA SELATAN, DKK VS H. ZAKARIA KARIM

Bahwa pada pertengahan tahun 1999 Tergugat dilikuidasi olehPemerintah sehingga seluruh piutang dan aset Tergugat dikelola olehBPPN yang pada waktu itu BPPN untuk di wilayah Sumatera Selatanberpusat di Kota Lampung dan dikarenakan pada tahun 2005 BPPNdibubarkan oleh pemerintah maka BPPN dialinkan kepada Tergugat II;.

Dan juga menurutBPPN penjualan atau pelelangan tersebut karena menerima pelimpahanberkas dari Tergugat serta adanya surat kuasa yang telah ditandatanganiPenggugat kepada BPPN;Bahwa atas jawaban secara lisan dari BPPN sebaimana butir 9 di atasmaka pada tanggal 6 Maret 2002 Penggugat kembali mengajukan suratkepada BPPN tentang keberatan dan permohonan agar dapat dibatalkanpelelangan atas jaminan milik Penggugat tersebut sebagaimana terlampirbukti yang pada intinya menanyakan data jumlah hutang Penggugat

sertamemohon agar tidak dilakukan pelelangan atas aset jaminan hutang milikPenggugat tersebut akan tetapi sampai dibubarkannya BPPN olehpemerintah pada tahun 2005, Penggugat tidak pernah juga mendapatjawaban ataupun balasan atas surat tersebut;Bahwa karena BPPN telah dibubarkan oleh pemerintah dan seluruh assetaset yang dikelola oleh BPPN diserahkan kepada Tergugat Il, makaselanjutnya pada tanggal 23 Juli 2007 dan tanggal 5 Maret 2008 kembaliPenggugat melayangkan surat kepada Tergugat II dengan

Dalam program penyehatan perbankan olehPemerintah, sehingga seluruh asset dan kekayaan bank beralihkepada BPPN sebagimana diatur dalam ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan PenyehatanPerbankan Nasional, termasuk dalam hal ini objek sengketa;Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 BPPN berakhir masa tugasnya,sehingga selurun aset dan kekayaan BPPN menjadi asset dankekayaan Negara yang diserahkelolakan Keputusan Presiden Nomor15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran

BPPN;Bahwa di dalam data dan dokumen pengalihan seluruh assetdan kekayaan Tergugat kepada BPPN, dapat diketahui bahwaterhadap objek sengketa telah beralin kepemilikannya kepadaTergugat dan menjadi Barang Jaminan yang Diambil Alin (BUDA) diBank asal yaitu PT Bank Danamon Indonesia, Tok.

SALLY LIANA, ; BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq. TIM PENGELOLA SEMENTARA BANK BIRA, PT. CAHAYA BARU ROYAL REALTY, PT. BANK ARTHA GRAHA

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; PT Bank Aspac ; PT Bank Hastin ; PT Bank Sewu ; PT Yasonta Kabin ; PT Bank Himpunan Saudara 1906

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. MENTERI KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DKK

BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. MENTERIKEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Jalan Dr. WahidinNomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M., dan kawankawan,Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;2. NY. FARYATI ONGKOWIJAYA, ex pemegang sahampengendali PT.

(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;2. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 4G/Setneg/Pers-In/9/1998 tanggal 28 Agustus 1998; 3. 1 (satu) lembar printout dokumen berjudul BPPN 29 Januari 1998 5 April 1999 (Periode Negoisasi, Penetapan, dan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham BDNI); 4. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Ringkasan Daftar Aset BPPN tahun 2004;5. 1 (

DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;18. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor M-025/BL/BPPN/0499 tanggal 28 April 1999 dari Divisi Bank Liabilities tentang Klaim Interests arrears dari Exchange Offer Eligible Debt; 19. 1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Struktrus Organisasi TPO PT Dipasena Citra Darmaja;20. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil review hutang bank plasma PT Wachyuni Mandira dengan prosedur tertenti yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;21. 1 (satu) bundel fotocopy PT Wachyuni Mandira

Tanggal 25 Mei 1999;24. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham PT Dipasena Citra Darmaja25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile BPPN from: Dasa Sutantio To: ibu Mulyati Ghozali, Date 23/06/99, RE: Surat Kuasa atas Acquisition Companies; 26. 1 (satu) bundel fotocopy Identitas Perusahaan (Ringkasan) PT. Manajemen Agoindustama Konsultindo;27. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor 553/Memo/AMI-BPPN/1099, RE Status dan Kondisi Farmer Loan PT.

Wahyuni Mandira;28. 3 (tiga) lembar fotocopy kronologis Perjuangan;29. 2 (dua) lembar surat BPPN Asset Managenet Unit terlampir form rekap setoran pembayaran kewajiban debitur;30. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September 1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;31. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa Sutantio-AMI, Indrawati Darmawan-AMI, Dira K.

Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;32. 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang kepada BPPN/BDNI, pengirim PT Dipasena Citra Darmaja u/pembay. Bunga petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja bulan september 99;

yang diwakilioleh Ketua BPPN GLENN M.S.

14.3017.00, Peserta: BPPN, EkoS.

, nomor: S4221/LWO/BPPN/0500 tanggal 24 Mei 2000perinal Rencana Pertemuan BPPN dengan Gubernur dan DPRDtk.

Surat BPPNNo.PROG3671/BPPN/1200; Kepada: PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA, tersebut;

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK

(selanjutnya disebut Kepres Nomor27 Tahun 1998) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang BPPN (selanjutnya disebut PP Nomor 17 Tahun 1999) juncto Pasal6 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (selanjutnya disebut KeppresNomor 15 Tahun 2004), merupakan pemilik dan pengelola aset eks jaminandisebut PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (selanjutnyaHalaman 2 dari 41 hal.

pengelolaan objek sengketa perkara a quo yang tertuang dalamperjanjian jual beli dan Penyerahan Asset Nomor SP120/BPPN/0600tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir olen Ny.

Nomor 1322 K/Pdt/201610.11.12.13.Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasi dengan Nomor 091/L/2000 tanggal19 Juni 2000;Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) Kepres Nomor 15 Tahun 2004, maka terhitung sejak tanggal 27 Februari2004 segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelolaMenteri Keuangan.

, maka berdasarkanPP Nomor 17 Tahun 1999 (vide Bukti P.9c), selurun hak dankewajioan PT Bank Uppindo beralin kepada BPPN, termasukpenguasaan dan pengelolaan objek sengketa perkara a quo yangtertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Aset Nomor SP120/BPPN/0600 tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir oleh Ny.Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasidengan Nomor 091/L/2000 tanggal 19 Juni 2000 (vide Bukti P.9b);11) Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan

Nomor 1322 K/Pdt/2016Tahun 2004, dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yangtidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT PPA(Persero), termasuk penguasaan dan pengelolaan objek sengketaperkara a quo.

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIAN TUGAS TIM PEMBERESAN BPPN >< GURCHARAN KAUR, dkk

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIANTUGAS TIM PEMBERESAN BPPN, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada: 1. Obor P. Hariara, S.H., S.N., 2. S.N. Irfansyah, S.H.,M.H., 3. Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., 4. Rachmat Sazali, S.H., 5.Finna, S.H., 6. Shanti, S.H., Para Advokat, berkantor di GedungDjuanda I, Departemen Keuangan, Lantai 15, Jalan Dr.

TimKoordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas Tim Pemberesan BPPN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt/2009 tanggal 7 Juli2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III/ Pembanding pada tanggal 20Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIANTUGAS TIM PEMBERESAN BPPN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

Wahyuni Mandira;3 (tiga) lembar fotocopy kronologis Perjuangan;2 (dua) lembar surat BPPN Asset Management Unit terlampir formrekap setoran pembayaran kewajiban debitur;1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRADARMAJA, nomor S3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa SutantioAMI,Indrawati DarmawanAMI, Dira K.

DCDsebesar 13 M dan Tim Khusus di BPPN Center lampung, tanggalNovember 07, 2000;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor Mem5026/LWO/BPPN/1100, RE: Setoran PT. DCD Sebesar Rp. 13 M danTim Khusus di BPPN center Lampung; Tanggal 7 November 2000.3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB1023/BPPN/1100, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 23November 2000;Hal. 22 dari 122 hal.

Dipasena CitraDarmadja (DCD);1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena CitraDarmaja, Nomor S1271/LWO/BPPN/0201 tanggal 19 Pebruari 2001perihal Undangan pertemuan;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Minutes of Meeting,BPPN Name of Account Officer: Wahyudi Widjaya, Andreas Setiadi,Ario Purboyo; Date/Place of Meeting: 20 Februari 2001, BPPN WismaBank Danamon Lt. 25 Ruang D1; Attendees: BPPN: RiswinandiDivision Head LWO Il, Dira K.

MochtarNomor 121/KK/0401 tanggal 12 April 2001;1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Pt Dipasena CitraDarmaja Nomor 2761/LWO/BPPN/0401 tanggal 16 April 2001 perihalpemberitahuan;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang Petambak yang berisi:Surat BPPN nomor S377/Cons.BBOBBKU/BPPN/0401 tanggal 19April 2001 beserta lampiran;Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI danpetambak plasma;1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Edwin Gerungan dariDira K, Nomor mem2168/LWO/BPPN/0401

Temenggung;7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN;From: Mohammad Syahrial:; NOMOR Mem1158/MS/AMK/BPPN/1103; tanggal 19 November 2003;2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN; TANGGAPANEVALUASI KEPATUHAN (TEK) DIVIS SPKPAK,DKA; Kepada: Bpk.Jusak Kazan, Deputy Ketua SPK; Dari: Baruna S. & lvan SofwanEffendi; No.

SOEDARSONO ONGKOWIDJOJO vs DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), Dkk

., Advokat, berkantor di Jalan RungkutMapan Tengah VIII/CG32, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahuluPenggugat/Pembanding;melawanDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqDIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN cq BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Departemen Keuangan Republik Indonesia,Gedung Syafrudin Prawiranegara, lantai 9, Jalan LapanganBanteng Timur No. 24, Jakarta Pusat;KEPALA KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA SURABAYA

Akta PerjanjianPengosongan dan Akta Perjanjian (option) antara Penggugat denganTergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta No. 86, 87, 88, 89 tertanggal26 April 1999;Bahwa dibuatnya Akta Ikatan Jual Beli, Akta kuasa Jual, Akta PerjanjianPengosongan dari Penggugat kepada Tergugat IV a quo adalah denganmaksud hanya sebagai formalitas belaka demi menjaga performa Bank/Tergugat IV berkaitan dengan krisis ekonomi yang menyebabkanpembekuan operasional bankbank oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN

) dan selanjutnya jaminan milikPenggugat yang saat itu dalam kekuasaan Tergugat IV dialihkan kedalamkekuasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);Bahwa dengan pengalihan jaminan milik Penggugat kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menurut hukum tentunya harusdiartikan juga untuk menerima hak dan kewajiban sebesar hak dankewajiban yang diterima oleh Tergugat IV dari Penggugat;Bahwa pada masa kerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),Penggugat telah beberapa kali menghubungi

petugasnya di Kantor CabangSurabaya di Jalan Basuki Rachmat No. 5860 namun tidak pernahmendapat tanggapan yang positif bahkan memberikan informasi bahwajaminan milik Penggugat tidak dalam pengelolaan di BPPN;Hal. 5 dari 16 Hal.

Putusan Nomor 3223 K/Pdt/201211.12.13.Bahwa selanjutnya dalam rangka penyelesaian asset eks BPPN,Departemen Keuangan telah mengeluarkan ketentuan bahwa Debitur danatau pemilik jaminan dapat melakukan penebusan jaminan sebagaimanadiatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, untuk itu Penggugat telahmenghubungi dan mendatangi Kantor PT.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,dkk vs H. ZAKARIA KARIM,

Penggugatkepada BPPN berarti dokumen jaminan a.n.

Penggugattidak pernah mendapat pemberitahuan dari BPPN tentang telah dialihkannya asetjaminan dan Bank Danamon kepada BPPN, BPPN tidak memanggil Penggugat,diberi kesempatan dan atau diberi peringatan/teguran dalam pelunasan utangPenggugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan sitaMenimbang, bahwa jika kita Iihat Peraturan Pemerintah di atas, BPPN dalammelaksanakan tugasnya dalam penanganan kredit Bank Dalam PenyehatanPerbankan tidak satu kewenangan BPPN untuk dapat secara langsung

Bahwa BPPN dinyatakan bubar dan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004,sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkelolakan kepada Pemerintah RIcq.

dan karena BPPN habis masa tugasnya maka diambil alih oleh PT.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASETDAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT.PPA) CQ. PT.

Penghapusan piutang yang diserahkan ke BPPN ;Bahwa pengalihan piutang ke Badan Penyehatn PerbankanNegara (BPPN) merupakan penghapusan piutang yang tidakmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuanperpajakan yang berlaku ;2.

Put.BPPN, BPPN akan melakukan tindak lanjut terhadappiutang yang dialihkan tersebut , selur uhpenghasilan yang diterima oleh BPPN atas tindaklanjut' BPPN terhadap piutang yang dialihkan olehPemohon Banding tersebut adalah sepenuhnya milikPemerintah Indonesia c.q.

BPPN, tindak lanjutyang dapat dilakukan ol eh BPPN antara lain adalahsebagai berikutTs Melakukan restrukturisasi hutang dengan paradebitur ;2.Menjual piutang tersebut kepada pihak ketiga, pihakketiga yang kemudi an akan melakukanpenagihan/rekstrukturisasi hutang dengan para debiturd.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BankIndonesia Nomor : 30/229/KEP/DIR tanggal 14Pebruari 1998, Bank Indonesia telahmenempatkan Pemohon Banding dalam programpenyehatan pada BPPN ;2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor2/BPPN 1998 tanggal 4 April 1998 tentang"Pengambil alihan Operasi PT.

sehingga sejak Tanggal Pengalihan ,Piutang tersebut telah berpindah kepada BPPN dansegala keuntungan yang didapat dari atau kerugian yangdiderita sehubungan dengan Piutang mulai TanggalPengalih an itu) semuanya menjadi milik BPPN ataudi pikul oleh BPPN Bank menegaskan bahwa bunga, dendadan kewajiban lain yang oleh Debitur/P enjamin ter utangkepada Bank sampai dengan Tanggal Pengalihan jugatermasuk dalam pengerti an Piutang yang dijual dandi serahkan oleh Bank kepada BPPN sebagaimanadi tegaskan dengan

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 27 tersebut,pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakankurang pihak yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN) danapabila Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilikuidasimaka ada petunjuk dari pemerintah tentang lembaga pengganti BadanHalaman 2 Putusan Nomor:546/Pdt/2021/PT DKIPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga pengganti tersebutyang harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut ;d.

BankPembangunan Indonesia (Bapindo), sehingga oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) piutang PT.

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Akta Perjanjian Jual BelliPiutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT.Woka Internasional / Turut Tergugat I, tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih (cessie) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dengan PT.

) yang mendapatkan peralihan tugas dan wewenang pascadibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ),karenanya tidak ada hubungannya antara dibubarkannya BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) dengan pembentukan LembagaPenjamin Simpanan (LPS).

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) berdasarkan Akta Perjanjian JualBeli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) denganPT. Woka Internasional / Turut Tergugat , tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih ( cessie ) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional ( BPPN ) dengan PT.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari BPPN No: S11/SP/LD/BPPN/2002 tanggal 01 Februari 2002, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mempunyai kewajiban kepada BPPN sebesarRp118.665.592.190,00;b. Bahwa berdasarkan akte notaris Merryana Suryana Nomor 23tanggal 27 Januari 2003 diketahui bahwa telah terjadi perjanjianHalaman 6 dari 21 halaman.

Tigas Sapta Daya tanggal 27 Januari 2003,selanjutnya BPPN menerbitkan surat pencabutan sita atas aktivaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besertaaktiva Pemegang Saham dengan Surat BPPN Nomor S02/SPPS/BPPN/0203 tanggal 10 Maret 2003;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan berupa Neraca TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui utang di BPPN sebesar Rp76.929.833.174,00 yang terdiridari pokok pinjaman

kepada BPPN adalah sebesarRp76.929.833.174,00;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Asset DalamRestrukturisasi BPPN;b.

Tigas Sapta Daya.Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan jelasbahwa nilai yang tercantum sebesar Rp61.231.994.176,00 adalah nilaipiutang BPPN (utang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada BPPN), bukan harga pengalihan hak tagih ataspiutang dari BPPN kepada PT. Tigas Sapta Daya;Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:nilai piutang BPPN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dijual kepada PT.

Sulut) denganpihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan ataudicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN. Keputusan tersebut menegaskanseolaholan batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi hutang PT.PPSU kepada BPPN nanti jatuh tempohpada tanggal 17 Maret 2003.Hal. 19 dari 40 hal. Put.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;24) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012dari Gubernur Sulawesi Utara dalam penyelesaian asset kreditPT.PPSU di BPPN dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara FreddyH.Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian HutangPT.PPSU di BPPN.

hutang kredit PT.PPSU(Hotel MBH) di BPPN.

Lubis menemui Kepala UASP(Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta EdiSiswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor :PB380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur BankIndonesia) untuk mendapatkan disposisi ;Karena surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699 isinya tidaklengkap (tidak tercantum permintaan pendebetan RekeningNomor : 502.000.0002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor :523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan suratPande N.

No. 07 PK/PID.SUS/2009Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan BersamaDireksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggalI/BPPN/19986 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia danKetua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;181/BPPN/0599Bahwa rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan ataukedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia dalam memprosespembayaran klaim PT.

Bank Bali dengan jalan memberidisposisi di atas surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : " Kep. UASP, untukdilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan lbu Miranda,khususnya untuk mempertimbangkan target moneter Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bankbanklainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB381/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasamaseperti yang dilakukan dengan PT.

BDNI yang semulatelah ditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan SKB tersebut yang berhakuntuk mengajukan klaim hanyalah Bank Debitur (PT. BDNI),setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesia mengeluarkan SKB II Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dimana disebutkan bahwa181/BPPN/0599Bank Kreditur (dalam hal ini PT.

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), qq. Pemerintah Republik Indonesia; HERMANTO GUNAWAN ; PT. BANK UNIBANK Tbk (sekarang telah berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha / BBKU),