oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding yangpada tanggal 3 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembalidari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memoripeninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batampada tanggal 28 April 2009;Menimbang, bahwa meneliti Risalah Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Memori Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ternyata permohonan Peninjauan Kembalidiajukan berdasarkan suatu kehilafan

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf c UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka tenggang waktu untukmengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan diajukan berdasarkanadanya suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan

peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 14 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kehilafan

bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 2 Februari 2018 dan Turut Termohon PeninjauanKembai II pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena dalam putusan Judex Juris tidak ditemukan adanya kehilafan

Jmb oleh Pengadilan Negeri Jambi, Bahwa terdapat suatukehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Facty Pengadilan NegeriJambi tersebut.Sehingga akibat dari adanya kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh judexfacty tersebut maka berdampak merugikan bagi diri Pemohon Banding, oleh karenaitu putusan tersebut haruslah diperiksa secara keseluruhan oleh Majelis HakimTingkat Banding.Bahwa berdasarkan ketentuan khususnya pada Pasal 237 KUHAP menyatakanSelama pengadilan tinggi belum mulai

Kuasa Hukum terdakwa berpendapat Putusan Pengadilan NegeriJambi Nomor : 279/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 25 Agustus 2020 terdapatsuatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Facty PengadilanNegeri Jambi sehingga akibat dari adanya kehilafan atau suatu kekeliruanyang nyata oleh Judex Facty tersebut maka berdampak merugikan bagi diripemohon Banding, yang menurut Penasehat Hukum terdakwa, hal tersebutdapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jambi pada halaman 14 yangpada pokoknya Majelis

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal04 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Il pada pokoknya sebagaiberikut:KEHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATAKekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Salah Menerapkan HukumAcara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan(Onvoldoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara a quo.Bahwa kehilafan

No. 24 PK/Pid.Sus/2017lalai memperhatikan dan menilai bukti atau telah mengesampingkan hukumpembuktian, dengan uraian sebagai berikut:1.KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN AKTIFPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA IIBahwa pada pertimbangan Judex Juris halaman 18 sampai denganhalaman 19 Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2011, menyatakan (penebalandan garis bawah ditambahkan): Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, maka patut dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakatbilamana Terdakwa

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA II SELAKU SUAMI DARITERDAKWA Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru dalam mempertimbangkanbahwa status Terdakwa : Lim Fong Yee alias Connie Lim adalah sebagaiistri dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Kembali / Terdakwa II tidak pernah menikahiTerdakwa baik di Indonesia maupun di Malaysia sehingga tidak benarstatus mereka adalah sebagai suami istri;Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa IImempunyai istri di Malaysia bernama Lee Kim Kuan (bukti terlampir);Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata Judex Facti dan JudexJuns keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa : Lim Fong Yeealias Connie Lim hanya mengikuti perintah Terdakwa II: Lee Chee Henselaku suaminya;KEHILAFAN

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI MENGIMPOR NARKOTIKABahwa pada pertimbangan Judex Juris halaman 20 sampai denganhalaman 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, menyatakansebagai berikut (penebalan dan garis bawah ditambahkan):Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatantersebut bertentangan hukum atau peraturan yang berlaku sebagaiperbuatan yang dilarang, sedangkan yang

No. 307 PK/Pdt/2007dalam pengambilan putusannya, sehingga terjadi suatukekeliruan/kehilafan hakim secara nyata dalam putusannya ;3. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung pada poin anka 4 dan 5 yangdijadikan dasar pengambilan putusannya, adalah telah terjadikekeliruan/kesalahan dan/atau terdapat kekhilafan hakim secaranyata,karena :a.

persidangan sudah jelas tanah sengketa adalahmerupakan bagian dari luas tanah milik Para Penggugat yang tersebut dalamsertifikat hak milik No. 201 (bukti P.1) sebagaimana Pengakuan ParaTergugat dalam jawabannya pada poin angka 3(tiga) dalam Konpensi, sertaberdasarkan buktibukti surat Para Penggugat P.1 s/d 13, dan saksisaksiPara Penggugat :Dengan tidak dipertimbangkannya halhal tersebut di atas, maka putusanMahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, secara jelasterdapat suatu kekeliruan/kehilafan

Akan tetapi fakta tersebut tidak diprtimbangkanoleh Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya, sehingga terjadi suatukekeliruan dan kehilafan Hakim secara nyata :.

dilaksanakan.Bahwa, dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini dan sejakpembayaran kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa danuang penggantian hak dilaksanakan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUA tidak lagi melakukan tuntutan hukum, baik Perdata maupun Pidandi kemudian hari berkaitan aspek hubungan kerja kedua pihak.Hal. 2 Put.Perdamaian Nomor 106/Pat.SusPHI/2019/PN SbyDemikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belahpihak secara sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, tekanan, kehilafan

Kehilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan BankIndonesia ;3.

Kehilafan Hakim mengenai unsur yang melakukan , yang menyuruhmelakukan atau turutserta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa Memori bandingnya Penasehat HukumTerdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapanpertimbangan Hukum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan hukumMajelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Memori BandingPenasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Pengadilan

tigaratus juta rupiah) sebagai DP (downpayment atau uang muka) dan sisanya tahap ke Il akan dibayarkan sebesar Rp.1. 400.000.000, (satu milyard empat ratus juta rupiah)e Bahwa kemudian pihak pertama yang dalam hal ini adalah Tergugat telahmelakukanwanprestasi terhadap pihak kedua atau Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya hal ini dibantah oleh Tergugat dengan dalilBahwa tidak benar telah terjadi perjanjian seperti di dalilkan oleh pihak Penggugat dankalaupun terjadi maka itu dikarenakan adanya kehilafan

dan paksaan serta tipu daya dari pihak Penggugat denganmemanfaatkan kecapean atau kelemahan fisik dari Tergugat sehingga Tergugatmau menandatangani perjanjian tersebut Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menyangkut dengan kehilafan diatur dalam pasal 1321KUHPerdata yang menyatakan ; tlada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan ataudiperolehnya dengan paksaan atau penipuan,;Menimbang

, bahwa selanjutnya pasal 1322 KUHPerdata menyatakan Bahwa ;Kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilafanitu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian, kehilafan itutidak menjadi sebab kebatalan jika kehilafan itu hanya terjadi mengenai dirinyaorang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jikaperjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas

kehilafan terbagi atas 2bagian besar yakni kehilafan terhadap objek perjanjian dan yang kedua kehilafanterhadap subjek dalam perjanjian;Halaman 58 dari 72 perkara Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.SonMenimbang, bahwa terhadap objek perjanjian bilamana objeknya tersebut tidakjelas, sehingga kalau dihubungkan perkara aquo yang menjadi objek dalam perjanjianadalah sebidang tanah yang terletak di jalan Pattimura kelurahan Tanjung KasuariDistrik Sorong Barat yang batasbatasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat

,sementara menyangkut kehilafan mengenai subjek perjanjian berkaitan erat dengankecakapan dalam pasal 1320;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat denganKuasa Hukum Tergugat yang menyatakan kehilafan tersebut berdasarkan tipu dayasebagaimana dalam jawaban Tergugat khususnya Angka Romawai Il huruf b;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat menyangkut adanya paksaan dalampenandatanganan perjanjian Majelis Hakim mempetimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai paksaan

Penjelasan alasanalasan hukum dan fakta hukum terhadap putusan yangdimohonkan Peninjauan Kembali suatu kekeliruan yang nyata tersebut,Terdapat suatu kehilafan Hakim atau yaitu:A. Amar Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Juli 2013 Nomor 340K/Pdt/2013 Jo putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Tanggal 9Agustus 2012 Nomor 70/ Pdt/2012/PT. KT. Smda yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal 11 April 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.

., yang:Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat dalam memohonpenetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan anggaran dasar PT.Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kKuorumyang ditentukan UndangUndang adalah tanpa hak dan merupakanperbuatan melawan hukum, adalah merupakan suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Dengan alasan sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon Peninjauan I, Hendrik Hakim bertindak sebagaiPresiden Direktur berhak dan berwenang untuk mewakili PT.

Tanggal 27 September 2006 tentang syaratkuorum yang lebih rendah dari syarat kuorum yang ditetapkanUndangUndang adalah bertentangan dengan hukum dan karena itubatal demi hukum;Tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karenamerupakan suatu kehilafan yang mencolok dari Hakim tersebut atausuatu kekeliruan yang nyata;.Bahwa oleh karena itu permohonanan Peninjauan Kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 67 huruf f,UndangUndang Tentang Mahkamah tersebut menentukan

Apabila dalam suatuputusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata, adalah beralasan kiranya menurut hukum dikabulkan olehBapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili kembali perkara ini;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1), UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009ditentukan sebagai berikut:Dalam

Trk., yang:Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ganti rugi sebesarRp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahunterhitung sejak didaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tarakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap, adalah merupakan suatu kehilafan yang sangat mencolok dariHakim tersebut atau suatu kekeliruan yang nyata;Dengan alasan sebagai berikut:1.

tangan sedangHalaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 108/PID.SUS/2019/PT.BJMmenggunakan Narkotika, dan tidak sedang berada dibawah pengaruh sabusabu yang berdasarkan Surat Uji Laboratorium positif menggunakanNarkotika; Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura telahmempertimbangkan secara tidak cermat, tidak tepat dan tidak cukup(Onvoeldonde Gemotiveerd) khususnya dalam penerapan hukum dan jugadalam menilai fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukumnya,serta adanya kehilafan

Hakim yang nyata sehingga putusan tersebut tidakmemenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 3 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.Oleh karenanya putusan Majelis Hakim a quo yang tidak memberikan alasanatau pertimbangan yang cukup dan kehilafan Hakim tersebut haruslahdibatalkan sebagaimana pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakimdalam putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum terurai

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Februari 2005 No. 1877K/Pdt/2001, menurut hemat Pemohon telah terjadi Kehilafan penerapanhukumnya, karena Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak mempertimbangkan secara cermat dan objektif apa yangterjadi sebenarnya dalam perkara ini, oleh karena itu kami sebagai PemohonPeninjauan Kembali sangat keberatan dan menolak dengan tegas ataspertimbangan hukum yang diambil judex juris tersebut, yang tidakmelaksanakan peradilan yang benar

No. 145 PK/Pdt/2006tanahtanah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh penerima hibah, inilah adatyang berlaku di Kabupaten Bondowoso.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung sudah tepatdan benar, tidak ada kehilafan dan atau kelalaian yang nyata dalam putusanMahkamah Agung tersebut, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalampertimbangan

HAKIM MELAKUKAN KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DIDALAM PENERAPAN HUKUM FORMAL.1. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 April 2013No : 2374/ K/PDD.SUS/2011 Jo. Nomor: 154/Pid.Sus / 2010 /PN.LBH.dan telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padaHal. 16 dari 25 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2014hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 ;.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata tidak ada satu keteranganpun dalam proses persidangan yang menyebutkan Terdakwa dengan Bapak MUS ISKANDAR ALAM pernah MENCEGAH/MELARANG Terdakwa Il melakukan kegiatan penebangan kayu didalam lokasi IPKAPL, sebelum ada izin, olehnya itu keteranganmenjadi bukti baru (NOVUM) dalam perkara ini;BAHWA KEHILAFAN DAN KEKELIRUAN HAKIM MAHKAMAHAGUNG MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMERIKSA DANMEMUTUSKAN PERKARA A QUO YANG TERURAI DI BAWAH INI;A.

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DI DALAMPENERAPAN HUKUM FORMAL DAN MATERIAL DI DALAMMEMUTUSKAN PERKARA A QUO TERHADAP PASAL 55Ayat 1 (satu) ke1 KUHPIDANA;1.Bahwa Mahkamah Agung RI dalam pertimbanganhukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Bahwaberdasarkan faktafakta persidangan yang membuktikandari keterangan saksi YOHANIS MARKUS TAHYA sebagaiStaf pada PT.

Mahkamah Agung RI dalam pertimbanganhukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bahwaberdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwasatu. saksi pun memberikan keterangan Terdakwa memerintahkan atau menyuruh Terdakwa Il menebangpohon dan menyuruh Terdakwa Ill melakukan pengawasandalam IPKAPI di Desa Sayoang dan Desa Amasing,Kabupaten Halmahera Selatan;BAHWA DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS DAPAT DISIMPULKANMajelis HAKIM MAHKAMAH AGUNG RIL (JUDEX FACTI TELAHMELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA ATAUPUN KEHILAFAN

Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpaadanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatasmeterai yang cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masingmasing mempunyaikekuatan pembuktian yang sama ;Demikian perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaraHalaman 2 dari 4halaman Putusan Perdamaian No.115/Pdt.G/2016/PN.Sda.perdata No. 115/Pdt.G/2017/PN.Sda, tanpa ada tekanan, tipuan atau kehilafan

LA BAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakilikelompok, jadi dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telahterjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahanterhadap alasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelassekali tidak ada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSidrap dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu TermohonBanding memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis HakimTinggi Makassar

LABAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kKelompok, jadi16dengan. .dengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadapalasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidakada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalamproses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Termohon Banding Ilmemohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim

LABAKI nyata sekali bertindak untuk pribadi bukan mewakili kelompok, jadidengan demikian subjek hukum dengan dasar gugatan telah terjadi kontradiktif.Sehingga dari beberapa hal yang terurai diatas sebagai bantahan terhadapalasan Memori Banding dari Pemohon Banding, maka nampak jelas sekali tidakada Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalamproses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Termohon Banding ilmemohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdatang menghadap ke muka sidang;Bahwa, selanjutnya Majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehatipara agar rukun kembali membangun rumah tangga yang baik, bila adakesalahan atau kehilafan agar dimaafkan, nasehat tersebut diperhatikan olehpara pihak, sehingga para phak saling menyadari dan berhasil didamaikandalam

Ditegaskan dalam memori Kasasi ini, Kalau pada gambartanah di SURAT HARTA NIKAH terdapat tulisan Sertifikat No. 245703 danSertifikat NO. 26/5704 itu adalah karena kehilafan dari ALBERT BEYSUMUAL yang ketika digugat pada Tahun 2010, menuliskan KATA SertifikatNo. 245703 dan KATA sertifikat No. 26/5704 pada gambar tanah tersebut.Hal ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Pemohon Kasasi selamapersidanganpersidangan di Pengadilan Negeri Bitung.

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 DesaPinasungkulan. inilah yang pemohon kasasi maksudkan dengan kehilafan.... Dimana atas gambar tanah tersebut ALBERT BEY SUMUAL menuliskandengan KATA Sertifikat NO. 26/5704 di tahun 2010 lalu. Bahwa atas tanahdimaksud yang NIKAH dengan luas 1500 M2 (seribu lima ratus meterpersegi), yang 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dikuasai dan didudukioleh Termohon kasasi/obyek sengketa tanpa alas hak yang sah.

Masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidaksetahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kehilafan masuk dankedapatan disitu pada waktu malam;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Masuk dengan merusak atau) memanjat, denganmenggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatanpalsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu padawaktu malam;Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 167 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan masuk dengan merusakatau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu

yang berhak lebih dahuluserta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam,dianggap memaksa masuk;Menimbang, bahwa sejatinya Pasal 167 ayat (2) hanya merupakantafsiran yang diperluas terhadap unsur memaksa masuk sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, olehkarena itu untuk membuktikan unsur Pasal 167 ayat (2) maka haruslah diartikanterpenuhi unsur memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan, atau pekarangantertutup yang dipakai orang lain dengan

Penggugat telah menjual obyek sengketa kepadaTergugat Il di hadapan PPAT Hendrik Jaury,SH ( Turut Tergugat )dan telah pula dibalik nama atas nama Tergugat II ( FerawatySyam ) bukti mana sejalan dengan pertimbangan di atas ( bukti P 2 dan P 3 ) ( bukti T.II, II 2) ( bukti T.IV/PR 1) Dan halaman 34 alinea ke 4 ( keempat ) sepertiterkutip berikut ini Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atasternyata di dalam jual beli obyek sengketa antara Penggugatdengan Tergugat Il tidak ada paksaan, kehilafan

dan telah pula dibaliknama atas nama Tergugat II (Ferawaty Syam) bukti mana sejalan denganpertimbangan di atas (bukti P2 dan P3) (bukti T.II.III2) (bukti TIV/PR1);Pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 alinea ke4;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/PDT /2019/PT.MKSMenimbang dari pertimbanganpertimbangan di atas ternyata di dalamjual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak adapaksaan, kehilafan dari Penggugat ada dalam keadaan cakap menuruthokum, sehingga jual beli terhadap

Nomor 30/PDT /2019/PT.MKSbukti T.IV/PR11 Pembanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah menjual obyek sengketa kepada Terbanding II semulaTergugat Il Konvensi dihadapan PPAT Henrik Jaury, SH (Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan telah pula dibalik nama atas nama FerawatiSyam Terbanding II semula Tergugat II sesuai bukti T.1V/PR1 dan dalam jualbeli obyek sengketa antara Pembanding semula Penggugat Konvensidengan Terbanding II semula Tergugat II tidak terdapat adanya Paksaan,kehilafan

Pada halaman 12 telah melanggar ketentuan Pasal 67 Huruf fUndangundang No. 14 tahun 1983 ;Bahwa kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia adalah sebagai berikut:Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 12 yaitu:Menimbang bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

masuk dalam tanahhak milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal dalam SertifikatHak Milik Nomor 366/Kelurahan Klandasan Ulu ;Bahwa adapun kehilafan atau kekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut:e Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam Tingkat Banding yangdibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi terbukti tidak cukupdipertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal karena hanya menguraikan dan mempertimbangkanbuktibukti (P.1 s/d P.13) dan Termohon Peninjauan Kembali

No. 156 PK/Pdt/2012Judex Facti Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;e Bahwa oleh karena telah terbukti adanya suatu kehilafan atau kekeliruanyang nyata dari Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa danmengadili perkara ini, dan khilafan Hakim dalam Tingkat Banding yangdibenarkan oleh Hakim Tingkat Kasasi, Maka berdasarkan ketentuandalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun 1985 PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, sejak kejadian itu keluarga Penggugat dengan Tergugat telah menasehatiTergugat, dan Tergugat telah mengakui kesalahannya, Tergugat minta maafkepada Penggugat atas kehilafan tergugat dan tidak akan mengulaginya lagi;. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2008 Tergugat pergi ke Nabire untuk mencaripekerjaan, kepergian Tergugat atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;.