Ditemukan 359071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 349/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2016 — DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
39 — 18
  • DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
    Bo.3132 Harmoni Jalan GajaH Mada No.35 Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDINGsemula PENGGUGAT;MELAWANYAYASAN LEMBAGA ALKITAB, beralamat di JI. Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat, dalam hali ini diwakili oleh Pdt.Dr. Ishak P.Lambe/sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia danHarsiatmo Duta Pranowo.
    Milik Dullah Moni (Penggugat) sebagaimana yangdipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 348/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagaiPenggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugat sebagaiTergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat inimasih dalam proses banding;2Kemudian tanah seluas 190 M2 Milik Naif Abdullah yang juga digugatoleh Naif Abdullah sebagai Penggugat Lawan Yayasan LembagaAlkitab/Tergugat Cs. dalam Perkara Perdata No. 487/Pdt.G
    Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindaksebagai Penggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugatsebagai Tergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saatini masih dalam proses banding;Diperbaiki menjadi : Tanah seluas 190 M?
    Milik Dullah Moni (Penggugat)sebagaimana yang dipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 343/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagai Penggugatmenggugat Yayasan Lembaga Alkitab/Tergugat sebagai Tergugat dan TommyRishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat ini masih dalam proses kasasi.
    menjadiPENGGUGAT, yakni DULLAH MONI, juga di Pengadilan Negeri JakartaHal 23 dari 29 hal Put No. 349/Pdt/2016/PT.DKI24Selatan ini, yang terdaftar GUGATAN PERLAWANAN PELAWANtertanggal, 16 September 2014, yang kemudian ditambah lagi denganPerihal : Perbaikan / Perubahan Perlawanan Eksekusi Pengosongan,tertanggal 25 Februari 2015, dalam perkara No. 525 / Pdt.Plwn / 2014 /PN.Jkt.Sel, dan hal ini hanya merupakan kesiasian saja, sesuai buktiterlampir (Tl5 dan TI6) yang para Pihaknya adalah sebagai berikut :YAYASAN LEMBAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4708 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03G/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4707 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
35 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4648 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2004/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 11-10-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873 K/Ag/2022
Tanggal 11 Oktober 2022 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
250 — 99
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012
1051 — 981
  • Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
  • Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 86/DSNMUI/XII/2012TentangHADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANALEMBAGA KEUANGAN SYARIAHpee cee Na pe2Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelahMenimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunandana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuaisyariah, yaitu wadiah dan mudharabah;b. bahwa dalam rangka menarik minat masayarakat terhadap produkpenghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabahpenyimpan, baik
    Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.MEMUTUSKANMenetapkan : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan SyariahPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan danamasyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yangdapat berupa tabungan, deposito, dan giro;2.
    Suap/uangpelicin/money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikansebaagi risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yangbatil atau membatilkan perbuatan yang hak;: Ketentuan HukumLembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikanhadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana denganmengikuti ketentuanketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.Ketentuan terkait HadiahL,Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan
    Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ur/);Keenam : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.Ketujuh : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : JakartaPadatanggal
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 19 April 2018 — LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWAN M O R N A
45 — 20
  • LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWANM O R N A
    Perkara Perdata Nomor21/PDT/2015/PT.PTK sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan perlawananadalah tidak benar, dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakimmenyatakan pelawan telah dipanggil secara patut dan Pelawan hadirlagipula Pelawan dan Tergugat Asli adalah satu kesatuan yang takterpisahkan karena menyangkut orang yang sama, dimanaDrs.Agusmardi digugat sebagai ketua YAYASAN SIRAJUDDIN sebelumdibentuk LEMBAGA SIRAJUDDIN dan sekarang bertindak dan atasnama Ketua Lembaga Sirajudin.sesuai dengan gugatan
    Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam perkara Perlawanan/oantahan telah mempertimbangkan (halaman 22 alinea kedua, halaman23 alinea pertama dan halaman 24 alinea pertama) keberadaan /kehadiranDrs.H.Agusmardi adalah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin dan juga sebagaiHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTKKetua Lembaga Sirajuddin. Dengan demikian Lembaga Sirajuddin yang diwakilioleh Drs. H.
    Sedangkan dari bukti P1 yakni Akta PendirianLembaga Sirajuddin nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang ditetapkansebagai Ketua Lembaga Sirajuddin adalah Tuan Drs. H. Agusmardi danSekretaris Tuan Drs. H.Muhammad Arifin;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk, Pelawan adalah sebuah Lembaga /institusi yakni Lembaga Sirajuddin yang diwakili oleh Ketuanya yakniDrs.H.
    Sedangkan Lembaga Sirajuddin sebagai sebuah lembaga/institusiadalah bukan badan hukum (legal entity), melainkan hanya sebuah lembagausaha biasa.
    Dengan demikian, di sisi lain mengingat Pembandingsemula Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Lembaga Sirajuddin telahterdaftar pada dan disahkan oleh Kemenkumham R.I, maka status hukumsebagai subjek gugatan dalam perkara perlawanan dari Lembaga Sirajuddintidak terpenuhi dan tidak sah;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memoribandingnya dan juga dalam Posita nomor 6 dalam Gugatan Perlawanannyaberdalih bahwa pada saat sengketa dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PNHalaman 15 dari 19 Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3719/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
196 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
154 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA dan 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) tersebut; - Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
    PUTUSANNomor 373 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA,berkedudukan di Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta;.
    YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 74,Menteng, Jakarta Pusat;Keduanya diwakili oleh Hamzal Wahyudin selaku DirekturLembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta YayasanLBH Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada YogiZul Fadhli, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16November 2017;Para Pemohon Kasasi/TergugatTurut Tergugat;LawanSARLI ZULHENDRA
    Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PemohonKasasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut;2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Yyktanggal 02 November 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara1.
    hubungan kerja denganmemberi surat peringatan kepada Penggugat namun tanpa dapatmembuktikan adanya pelanggaran kerja sehingga surat peringatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: LEMBAGA
    BANTUAN HUKUM (LBH)YOGYAKARTA dan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat:
Putu Agus Budiasa
Tergugat:
1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
2.Lembaga Desa Adat Anturan
28 — 0
  • Penggugat:
    Putu Agus Budiasa
    Tergugat:
    1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
    2.Lembaga Desa Adat Anturan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
51 — 13
  • DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
    Yayasan Lembaga Alksebagai Tergugat ;2.
    Terletak pada alamat yang sama, menyatu dengantanah terperkara yang semula tertulis BUKAN atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesai).
    /5/19, tanggal 19 April 1978,diberi tanda T4 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1991,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T5 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1992,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1993,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T7 ;10.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1994,nama wajib pajak
    YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T8 ;11.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1995,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T9 ;12.Foto copy Surat Keputusan Lembaga Alkitab Indonesia No. 732/Secr/263, tanggal 26 Juni 1974, diberi tanda T10 ;13.Foto copy Surat Kesanggupan/Pernyataan, nama Pasir Bungai,tanggal 9 Mei 1973, diberi tanda T11 ;14.Foto copy Surat Lembaga Alkitab kepada Pasir Bungai, tanggal 1Nopember 1978, diberi tanda T12 ;15.Foto copy
    Bungai kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tanggal30 April 1990, diberi tanda T16 ;19. Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 28 Agustus 1990,kepada P.Bungai, diberi tanda T17 ;20.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 16 Maret 1993,kepada P.Bungai, diberi tanda T18 ;21.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 12 Oktober 1995,kepada P.Bungai, diberi tanda T19 ;22.Foto copy Jajasan Nomor 101, diberi tanda T20 ;23.Fotofoto rumah di jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 K/PDT.SUS/2010
LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
    PUTUSANNo. 972 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG,berkedudukan di Jalan Djaja Abdullah No.2 (Belakang KPN)Kertabumi Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.ABDUL KARIM HERYADI, SH., MH., ZULKARNAINI, SH.
    Sampai dengan pertemuan ini selesai, tidak disinggung sama sekalimengenai kompensasi ataupun pesangon untuk Penggugat ;Bahwa terjadi pertemuan pada awal bulan September antara Penggugatdengan Tergugat saat itu dihadiri oleh lbu Nurhayati (Pengelola), Bapak AmirAbdullah (Sekretaris Lembaga), Bapak Abdul Karim (Pengacara Tergugat) danPenggugat sendiri.
    No.972 K/Pdt.Sus/2010Tenaga Kerja tertanggal 29 Juli 2008 (P5) ;Bahwa pada mediasi pertama Penggugat hadir berikut Tergugat jugahadir diwakili olen Amir Abdullah selaku Sekretaris Lembaga Al Irsyad AlIslamiyyah ;Bahwa Penggugat berpendapat bahwa Lembaga Al Irsyad Al Islamiyyahadalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan tetapi tanggapan Tergugatmengasumsikan Lembaga Pendidikannya tidak berbentuk Yayasan, sehinggaTergugat tidak sepakat kalau permasalahan ini diselesaikan oleh Dinas TenagaKerja
    Klas ABandung tidak berwenang mengadili perkara ini, karena menurut ketentuanPasal 1 ayat (17) UndangUndang No.2 Tahun 2004 menyebutkan bahwaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut adalahPengadilan khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa Penggugat adalah seorang guru yang mempunyai kedudukansebagai profesional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1UndangUndang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;Jadi : Hubungan guru dengan Lembaga
    lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58UndangUndang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara,dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 03-05-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 49/PDT/2021/PT DPS
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, melawan KETUT WIRATJANA, S.E., dkk
110 — 34
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, melawanKETUT WIRATJANA, S.E., dkk
    Jenderal Sudirman, Kav.5253, Jakarta 12190, dalamhal ini diwakili olen Arie Budiman dkk Advokat dan / atauPegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpananyang beralamat sama dengan Pemberi Kuasa berdasarkansurat kuasa khusus untuk SRKA14/KE/VI/2020 tanggal 17Juni 2020 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2020.Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULATERGUGAT ;Lawan:1.
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitusebagai Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar Simpanan (deposito)Penggugat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian (DL) / Tergugat Il yangdijamin oleh Tergugat berkenaan dengan Pencabutan Izin Usaha Tergugat ll,perbutan mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat:3.
    DPSDalam Eksepsi Absolut:Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini,karena menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);Bahwa memang benar Pembanding semula Tergugat adalah sebuah lembagayang dibentuk berdasarkan undangundang (Undang Undang Nomor 24 Tahun2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disingkat UU LPS).
    LPSlangsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RepublikIndonesia, akan tetapi keberadaan LPS bukan ditujukan untuk menyelenggarakantugastugas pemerintahan pada umumnya seperti Lembaga Pemerintah lainnya,LPS dibentuk untuk tugas khusus yaitu sebagai lembaga penjamian atas kinerjalembaga lain, jadi sifatnya hanya membantu pemerintah secara khusus (bidangperbankan), sehingga keberadaan LPS bukan pejabat Tata Usaha Negera (TUN)oleh karenanya konsekwensi hukumnya produk hukum, seperti
    Hal ini sejalan dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 932 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang dalampertimbangan hukumnya menyebutkan:o Bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanannasabah (Pasal 4 huruf a UU LPS), maka perbuatan Tergugat tidakHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, dk vs WAHYUDI PRASETIO, dk
209 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, dk vs WAHYUDI PRASETIO, dk
    PUTUS ANNomor 1131 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara:LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, diwakili oleh MirzaAdityaswara, selaku Kepala eksekustif Lembaga PenjaminSimpanan, berkedudukan di Equity Tower Lt. 2021, SCBD Lot 9,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta Selatan12190, dalamhal ini memberi kuasa kepada Arie Budiman dan kawankawan,Para Staf Divisi Litigasi pada Lembaga
    Produk Reksadanadalam bentuk investasi dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana(discretionary fund) yang selalu dikatakan dan/atau dipromosikan oleh Tergugatsebagai produk yang sah serta dijamin aman dan menguntungkan, ternyataterbukti (feitelijk) sebagai produk Reksadana yang tidak memiliki izin dariBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK);Bahwa dengan demikian Tergugat selaku pelaku usaha telah menjual produkReksadana kepada Penggugat selaku konsumen dengan tidak
    PenjaminSimpanan (LPS) sebagai turut tergugat dan petitum tidak didukungposita:a Bahwa pada poin 8 amar petitum gugatan, Penggugat mohonagar Turut Tergugat II (Lembaga Penjamin Simpanan)dihukum untuk tidak menjual Tergugat dan/atau tidakmelakukan langkahlangkah untuk mengalihkan kecuali atasizin Penggugat;b Bahwa dengan petitum menghukum yang demikian makasepatutnya kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)ditarik sebagai Tergugat dan tidak sebagai Turut Tergugat yangjuga dimohon untuk tunduk dan
    Bank Century TBK terbentuk pada tahun 2004 dan diambil alih olehNegara melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 21 November 2008;Bahwa dalam kurun waktu 22 Desember 2004 sampai 22 Desember 2005 PemohonKasasi pernah membuat Perjanjian Sub Agen Penjualan dengan PT. AntabogaDeltasekuritas Indonesia (Turut Termohon Kasasi IT) sesuai Bukti T 4;Bahwa Surat Edaran PT. Bank Century, Tbk.
    PenjaminSimpanan (LPS) sebagai Turut Tergugat II dan petitum tidak didukungposita:a Bahwa pada poin 8 amar petitum gugatan,Termohon Kasasi mohon agar TurutTermohon Kasasi II (Lembaga PenjaminSimpanan) dihukum untuk tidak menjualdan/atau tidak melakukan langkahlangkahuntuk mengalihkan kecuali atas izinTermohon Kasasi;b Bahwa dengan petitum menghukumyang demikian maka sepatutnyakedudukan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) ditarik sebagai Tergugat dan tidaksebagai Turut Tergugat yang juga dimohonuntuk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 586/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 1 Desember 2014 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA >< PARDOMUAN NATIO CS
34 — 19
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA >< PARDOMUAN NATIO CS
    PUTUSANNOMOR 586/PDT/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA, berkedudukan diJalan Pancoran IX C No. 1 RT 004 RW 004 Kelurahan Pancoran,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya JERRY VERIS HUTABARAT, SH., TAUFIKHIDAYAT, SH. dan FIKI FIRMANSYAH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-10-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2013 — Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Kepala Badan Narkotika Nasional
76 — 347
  • Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Kepala Badan Narkotika Nasional
    PUTUS ANNOMOR : 195/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalamperkara antara : LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT.
    ., Warga Negara Indonesia, perkerjaanKetua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan HukumMasyarakat, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur DalamIll No. 54 A, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Ricky Gunawan, SH., M.A.;2. Ajeng Larasati, SH. ;3. Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH.
    Malik Tanjung,SH., Yuli Tambing, SH. dan Alvin Andrew Dias,TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan (Lembaga BantuanHukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) terhadap Putusan Ajudilkasi KomisiInformasi Pusat Nomor : 163/V/KIPVSA/2012, terhadap Termohon Keberatan(Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN), telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut caracara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalamUndangUndang, karenanya gugatan Permohonan Keberatan tersebut
    secara formildinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan alasanalasanpermohonan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) pada pokoknya adalah1 Bahwa ketertutupan informasi dalam penegakan hukum narkotika telahmengorbankan hak asasi manusia, yakni Pemohon Keberatanmengemukakan dalil oleh karena adanya praktik penegakan hukum yangHal 7 dari 16 hal Put.
    Pemohon Keberatanmendalilkan ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka.BNN) tersebut pasti memuat informasi standar prosedur yang pentingdiketahui public, karena telah banyak orang yang ditangkat dan menjadikorban pembelian terselubung secara tidak sah, pada hal yangbersangkutan betulbetul tidak terlibat dalam tindak pidananarkotika ;Menimbang, berdasarkan alasanalasan gugatan Permohonan Keberatantersebut diatas, selanjutnya Pemohon Keberatan (Lembaga Bantuan HukumMasyarakat atau LBH
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 September 2014 — LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.; BUPATI KUTAI BARAT
83 — 41
  • LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.;BUPATI KUTAI BARAT