berwenang dimana pekerjaan terdakwa tidakada relevansinya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasilkesimpulan : Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji,batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benarganja, terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menter

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ; Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) paket berisi biji,batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benarganja, terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menter!

berwenang dimana pekerjaan terdakwa tidakada relevansinya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAANLABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasilkesimpulan :Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji,batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benarganja, terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menter

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (Satu) paket berisi biji,batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benarganja, terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menter!

Bahwa akibat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir tersebut,Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian suami Pemohon sehinggaPemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan AgamaMalang;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta tersebut, alasanpermohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodataSuami telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter

Narkotika Golongan Idalambentuk bukan tanaman ;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter

perusahaandi sel enggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakaidi Indonesia yakni berdasarkan Standar Akuntansi Keuanganyang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundangundangan perp aja kanmenentukan lain ;Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (38) UU PPh mengaturbahwa nil ai perolehan atau pengalih an hart a yang dialihkandalam rangka penggabungan usaha adalah jumlah~ yangseharusnya dikeluarkan atau dit erima berdasarkan hargapasar, kecuali dit etapkan ain oleh Menteri Keuangan ;Bahwa Keput usan Menter

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbandingsangat keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak putusan Pengadilan Pajak NomorPut.06295/PP/M.11/15/2005, tanggal 05 September 2005pada halaman 30 alinea ke 7, yang menyatakan : "bahwaberdasarkan uraian dan keterangan tersebut' diatassesuai ketentuan yang ada dalam Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 422/KMK. 04/1998 tanggal 9 September1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 469/KMK. 04/1998 tanggal 30

Surat Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.302/KPTSIV/1999 tanggal 7 ~~ Mei 1999;Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 10/G/2008/PTUN Jkt8. Bahwa, setiap perpanjangan izin HPH tersebut, Tergugatjuga senantiasa mewajibkan Penggugat untukmengalokasikan atau mengalihkan sahamsaham Penggugatkepada badan usaha lain yang ditentukan. Badanbadanusaha tersebut seperti : BUMN(PT.INHUTANI IV) dan BUMN,Koperasi Departemen Kehutanan Pusat dan Daerah, KUDsetempat dan Koperasi Karyawan ; 9.

Bahwa, Surat Pembaharuan HPH No. 805/KPTSVI/1999tanggal 30 September 1999 sebenarnya bertentangan denganPersetujuan Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.624/MENHUTIV/1996 tanggal 6 Mei 1996 dan PersetujuanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.

Dengan lampiran Putusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0007560.AH.01.02.TAHUN. 2017 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas. PT TOTAL PRIMA JAYA Dengan Modal Dasar : Rp.1.100.000.000, % bagian Untuk Penggugat. Yaitu sebesar Rp. 550.000.000,(lima ratus juta rupiah)5.

.: aMenimbang, bahwaberdasarkan bukti (P:2) dan (P.3), bahwa tulisannama para Pemohon yang benar .adalah,, Pemohon, NAMA PEMOHONYANG BENAR bukan.NAMA.PEMOHON YANG SALAH dan Pemohon IIPEMOHON Il bukan PEMOHON ll; .Menimbang, bahwa terhadap pembetulan namatersebut majelishakim berpendapat, bahwa pembetulan nama. tidak menjadikan pernikahanantara Pemohon dengan.isteri Pemohon tidak sahatau harus dibatalkan, halini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menter Agama Nomor 11Tahun 2007 Pasal 34, oleh

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

(Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menter!

syara' (agama) maupun peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan Kusnan bin Oasiyan(ayah Pemohon) menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Kusnan bin Dasiyan(ayah Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Wali Adhol Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon tersebutdinyatakan sebagai Wali Adhol, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum slam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat(1)Peraturan Menter

WHadjon dkk, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,2005, halaman 275) ;Bahwa Keputusan Tergugat menyebutkan bahwa Penggugattelah melanggar Pasal 20 ayat (1) PP: Nomor 6 Tahun2007, yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat telahmemindahtangankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu tanpa persetujuan tertulis dari Menter iKehutanan, adalah alasan yang tidak benar karenatidak didukung dengan bukti yang otentik melainkanhanya didasari pada asumsi atau penafsiran sepihakdari

Rimba Kayu Arthamas' kepadapihak lain tanpa persetujuan dari Menter iKehutanan, sehingga tidak perlu lagi diberikanperingatan 3 (tiga) kali :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37Peraturan pemerintah Nomor : 3.

Bukti P 1: Keputusan Menter i Kehutanan Nomor:SK.352/Menhut II1/2007 tanggal 23 Oktober 2007tentang Pencabutan Keputusan Menteri KehutananNomor: 651/Kpts 11/1992 tanggal 26 Juni 1992tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan KepadaPT. RIMBAKAYU ARTHAMAS di Propinsi DaerahTingkat Irian Jaya. (Fotocopy sesuai denganQS) i ee arm rim im we2. Bukti P 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor651/Kpts 11/1992 tanggal 26 Juni 1992 tentang3. Bukti4. Bukti5. Bukti6.

dari 8 Putusan Nomor 3632/Pdt.G/2018/PA.Sby.Menimbang, bahwa atas alasan Pelawan yang memohon agar perkarapermohonan wali adhol Nomor 1159/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggal 23 Juli 2018,dibatalkan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa perkara permohonan wali adhol adalah perkaravolunter yang didalamnya hanya ada pihak Pemohon untuk menyelesaikankepentingan Pemohon dalam masalah perkawinan, hal tersebut berdasarkanketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menter

menyatakanbenar dan menyatakan mencukupkan;Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi danrnohoi kepada Majelis agar perkaranya segera diputus:Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara sidangyang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenrrnbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebaga,mana telah terurai di atas:Menimbang, bahwa perubahan terhadap biodata dalam Kutipan AktaNikah yang dianggap tidak benar, sesuai Peraturan Menter

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Keputusan Menter Hukum dan HAM RI Nomor: AHU53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam FatimahCilacap;3.

bowdLoodArtinya : Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperolehkemaslahatan;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ternyatapermohonan para Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan namaayah kandungnya serta perubahan nama ayah kandung Pemohon II tersebutjuga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 06 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

halamanPenetapan Nomor 0047 /Pdt.P/2017/PA WngBahwa Pemohon dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan .Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini .PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

kelahirananak dan dokumen penting lainnya, sehingga Para Pemohon sangatmembutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah ParaPemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya faktafaktasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telahHal 5 dari 8 Penetapan No. 004/Pdt.P/2017/PA .Sdacukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan biodatasuami, istri atau wali dalam akta nikah sebagaimana maksud ketentuan Pasal34 ayat (2), Peraturan Menter

Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua