pada pokoknya sebagaiberikut:1.Bahwa pada hakekatnya lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab XBagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan saranauntuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang wenangoleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yangditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata

Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR BPOM DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN - MULTI YEARS 2010 - 2011
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ KEPALA BALAI BPOM DI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI CQ PARANATA POLA CIPTA, PT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenang olehaparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yangHalaman 43 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Olmditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, gunamenjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casuPemohon);Menimbang, bahwa menguji kKeabsahan penetapan status Tersangka(Pemohon) adalah untuk menguji tindakantindakan

Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab XBagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi penggunaan wewenang oleh aparat penegakhalaman 18 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Amp.hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dalam melaksanakan tugasnya,dalam hal wewenang dilaksanakan tidak sesuai dengan maksud atautujuan KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaanwewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara Sewenangwenang olehaparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yangditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan,guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara(PEMOHON);2.

Dalam halwewenang dilaksanakan secara Sewenang wenang oleh aparat penegak hukum,dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalamKUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukanmelalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasisetiap warga negara.

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenangoleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secarategas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebutdilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiapwarga negara (in casu PEMOHON);Halaman 23 dari 49 Halaman Perkara Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN KfmMenimbang, bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic.

dinastenaga kerja kota Bandung dan juga berdasarkan pertimbangan hukumJudex Facti di alinea pertama di halaman 78 salinan putusan, terbuktiPemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan kesalahan berat sebagaimanayang telah dituduhkan oleh Termohon Kasasi, dan bahkan Judex Facti telahmenyatakan bahwa untuk mengetahui siapa yang melakukan membuatpernyataan yang diunggah ke media online Jakarta Greater, RMOL, PortalKriminal, Kaskus, Forum Detik, Jurnal Kota, Serunik merupakankewenangan melalui mekanisme paranata

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntutumum dalam melakukan~ tindakan penetapan tersangka,penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, danpenuntutan agar lebin mengedepankan asas dan prinsip kehatihatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. makapengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebutdilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjaminperlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casuPara Pemohon).2.

Bagian Kesatu Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadappenggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang mencakupPenyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum;Menimbang lebih lanjut bahwa dalam hal kewenangan tersebutdilaksanakan secara melampaui batas oleh aparat penegak hukum, denganmaksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalamKUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebutdilakukan melalui paranata

Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warganegara (in casu PEMOHON) terhadap penggunaan wewenang olehaparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum)yang dilaksanakan secara sewenangwenang oleh aparat penegakhukum dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukansecara tegas dalam KUHAP, maka sarana untuk mengawasi secarahorizontal sekaligus pengujian atas keabsahan penggunaan wewenangtersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan sebagaimana diaturdalam

Cc.DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILANBahwa untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warganegara (in casu PEMOHON) terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) yangdilaksanakan secara sewenangwenang oleh aparat penegak hukumdengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegasdalam KUHAP, maka sarana untuk mengawasi secara horizontal sekaliguspengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukanmelalui paranata

pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab XBagian Kesatu KUHAP dan Bab XIl Bagian Kesatu KUHAP merupakansarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenangOleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum).Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang wenang oleh aparatpenegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukansecara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaanwewenang tersebut dilakukan melalui paranata

Zarmi sejak tanggal 25Agustus 2018 sampai sekarang;Bahwa yang berhak menjadi Batin Muara Sakal dari garis keturunanBatin itu sendiri batin tersebut bertugas mengatur suku MandailingMuara Sakal:;Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN PlwBahwa susunan Paranata Adat adalah yang pertama Batin dibantu olehperangkat perangkatnya yaitu Antan Antan, Panglima Putih, RangkayoMudo, Tua anak Jantan, Tua anak Padusi, Tua orang Sumando;Bahwa sepengetahuan Saksi kebatinan Muara Sakal mempunyai tanahUlayat

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenang olehaparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yangditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, gunamenjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu ParaPemohon);Menimbang, bahwa menguji kKeabsahan penetapan status Tersangka(ic.

Dalam hal wewenang dilaksanakan secarasewenang wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atautujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP,maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebutdilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindunganterhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);2. Bahwa menguji keabsahan penghentian Penyidikan/ penghentian penuntutan ( SP3) (ic.

sebenarnya1938 yang di palsukan keterangannya menjadi 1970, dengan demikianSertifikat yang di buat cacat batal demi hukum yang secara berkaitandengan akta jual beli yang tidak sah atau dengan kata lain tanpa adanyalandasan hukum atas transaksi jual beli tanah tersebut atau dengan katalain membeli dari orang yang salah atau membeli dari orang yang tidakmemilik hak atas kepemilikan tanah tersebut karena ahli waris yang sahdalam hal ini keturunan Marguna Mangun Pranata atau FRIYANA BintiMarguna Mangun Paranata

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenang olehaparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yangditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, gunamenjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu ParaPemohon);Menimbang, bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka(ic.

Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenangoleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yangHalaman 65 dari 81 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Ckr ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahanpenggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, gunamenjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara.

Dalam hal wewenang dilaksanakansecara sewenangwenang oleh aparat penegak hukum, denganmaksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegasdalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaanwewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, gunamenjamin due process of law dalam sistem peradilan pidana diIndonesia yang mengedepankan tujuan hukum yaitu Keadilan danKepastian Hukum serta kemanfaatan hukum.

Dalam hal wewenangdilaksanakan secara sewenangwenang oleh aparat penegak hukum,dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegasdalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenangtersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, dengan tujuan danmaksud menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara;2.